Gebrakan pemerintahan Prabowo untuk menggenjot penerimaan negara guna membiayai program dan kebijakannya adalah memajaki ekonomi bawah tanah. Wakil Menkeu Anggito Abimanyu menyebut aktivitas judi daring yang sudah sedemikian marak, dan gaming online, salah satu target yang akan disasar (Kompas, 28/10/2024). Gagasan memajaki ekonomi bawah tanah (underground economy) bukan hal baru, termasuk saat posisi Menkeu juga dipegang Sri Mulyani Indrawati. Namun, realisasinya nyaris tak ada karena memang tak mudah. Skala yang besar dan dampak negatif sosial ekonomi yang diakibatkannya, termasuk potensi pajak yang hilang, membuat ekonomi bawah tanah tak bisa diabaikan.

Ekonom mengatakan, untuk memungut pajak dari aktivitas ilegal yang selama ini tak tersentuh negara, harus dilakukan penegakan hukum atau melegalkan lebih dulu kegiatan ekonomi bersangkutan. Volume ekonomi bawah tanah di negara maju diperkirakan 15-20 % dari PDB, sementara negara berkembang 30-35 %. Untuk Indonesia, menurut laporan Schneider untuk Bank Dunia, angkanya pada 2003 dan 2013 diperkirakan 19 % dari PDB. PPATK mencatat transaksi keuangan mencurigakan selama 2022 mencapai Rp 183,8 triliun.Tahun 2023, laporan transaksi keuangan mencurigakan naik 43,78 %.

Ini hanya sebagian dari aktivitas underground economy yang tak masuk pencatatan negara dan menghambat Indonesia mencapai potensi optimal penerimaan negaranya, khususnya dari pajak. Rasio pajak yang rendah membuat ekonomi kita sulit berlari kencang, sementara Prabowo menargetkan 8 %/tahun. Ini sulit dicapai jika rasio pajak seperti sekarang, salah satu yang terendah di Asia Tenggara, yaitu 10,4 % dari PDB (2022). Dengan kebutuhan pembiayaan begitu besar dan defisit APBN 2025 diperkirakan Rp 616 triliun, memacu penerimaan negara menjadi krusial. Potensi penerimaan pajak dari ekonomi bawah tanah menjadi salah satu yang dibidik. (Yoga)

Pemerintah mengkaji sejumlah opsi kebijakan untuk meredam dampak pelemahan industri, seperti memberikan insentif Pajak Penghasilan atau PPh 21 bagi karyawan sektor padat karya seperti saat pandemi. Namun, penerapannya mesti hati-hati agar tidak menghambat penerimaan negara mengingat ruang fiskal negara semakin terbatas. Usul tersebut sudah beberapa kali disampaikan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) kepada pemerintah, antara lain Kemenkeu dan Kemenko Bidang Perekonomian. Pemberian insentif PPh 21 bagi sektor padat karya itu diharapkan bisa menjaga roda konsumsi masyarakat agar tak merosot di tengah pelemahan industri padat karya. Belakangan ini, kondisi industri manufaktur padat karya sedang tertekan.

Sejumlah perusahaan melakukan PHK dan merumahkan karyawan. Perusahaan tekstil besar, seperti PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, bahkan divonis pailit. Sekjen Kemenaker, Anwar Sanusi, Kamis (31/10) mengatakan, pemerintah saat ini sedang mengkaji usulan tersebut dan beberapa opsi kebijakan lainnya untuk meredam dampak pelemahan industri manufaktur. “Sedang kami bahas. Nanti kalau sudah selesai akan kami sampaikan. Sebagai opsi, apa pun kami dengarkan. Tinggal apa pilihan kebijakan terbaik. Saya rasa kami harus pertimbangkan ini dari berbagai aspek,” katanya seusai rakor mengenai anggaran kementerian/lembaga di Kemenko Bidang Perekonomian, Jakarta. (Yoga)

Pentingnya swasembada pangan bagi Indonesia, yang menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dengan target pencapaian swasembada pada tahun 2028-2029, langkah-langkah konkret seperti intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian diusulkan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk meningkatkan produktivitas pangan domestik.

Swasembada pangan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi juga untuk menjaga kedaulatan ekonomi, stabilitas sosial, dan politik. Ancaman perubahan iklim dan tantangan infrastruktur menjadi hambatan dalam mencapai target ini, sehingga diperlukan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Artikel ini juga mencatat bahwa Indonesia dapat mengambil pelajaran dari negara-negara seperti China, India, Brasil, Thailand, dan Vietnam yang telah berhasil dalam swasembada pangan. Dengan tekad kuat dari pemerintah dan dukungan kebijakan yang tepat, harapan untuk mencapai swasembada pangan dapat terwujud demi kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk super holding BUMN melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) semakin mendekati realisasi. Pemerintah merencanakan revisi terhadap sekitar 14 undang-undang terkait BUMN melalui omnibus law sebagai landasan hukum pembentukan super holding ini, yang bertujuan untuk mengonsolidasikan aset BUMN dan menciptakan ekosistem investasi yang kuat dan transparan.

Presiden Prabowo menjadikan swasembada pangan sebagai kebijakan prioritas yang bisa dikejar dalam waktu cepat. Rakor bidang pangan yang dipimpin Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (30/10) menyisir ulang seluruh anggaran ketahanan pangan di berbagai kementerian/lembaga (K/L). Hasilnya, alokasi anggaran untuk mendukung program swasembada pangan di era Prabowo, Rp 139,4 triliun. ”Target swasembada pangan tahun 2028-2029 itu menyebar, dari kewenangan maupun anggaran. Anggarannya cukup besar tersebar di berbagai kementerian/lembaga. Ini perlu disatukan dalam kerja sama yang kuat,” kata Zulkifli seusai rapat yang digelar secara tertutup di kantor Kemendag, Jakarta. Total anggaran ketahanan pangan di APBN 2025 naik 21,9 % dari tahun 2024 yang sebesar Rp 114,3 triliun. Kenaikan anggaran hingga dua digit itu cukup signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada 2024, kenaikan anggaran program ketahanan pangan 9,7 %, dari Rp 104,2 triliun jadi Rp 114,3 triliun. Pada 2023, naik 12,9 % dari Rp 92,3 triliun jadi Rp 104,2 triliun. Pada 2022, anggaran ketahanan pangan bahkan turun 6,8 % dari Rp 99,1 triliun jadi Rp 92,3 triliun. Zulkifli mengatakan, arah kebijakan anggaran ketahanan pangan itu, antara lain, untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, peningkatan ketersediaan dan akses sarana prasarana pertanian (pupuk, benih dan pestisida), penguatan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi, serta perbaikan rantai distribusi hasil pertanian. Ada pula program penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan, penguatan pembiayaan dan pelindungan usaha tani, serta penguatan program perikanan budidaya. Beberapa komoditas pangan yang dibidik untuk swasembada yakni beras, jagung, tebu, gula, kedelai, cokelat, kopi, cabai, dan bawang. (Yoga)

Peluang Indonesia memajaki aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economi)  guna mengerek penerimaan negara sangat terbuka. Aktivitas ekonomi yang berpotensi dipajaki antara lain transaksi digital, sektor informal yang belum masuk formal, pergerakan barang dan jasa dari luar negeri yang ilegal, dan rokok ilegal. namun demikian, untuk merealisasikan hal tersebut pemerintah perlu bertindak secara hati-hati dan melengkapi sejumlah perangkat yang mendukung, mulai dari aspek legalitas, kecanggihan digitalisasi, hingga ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Ciri khas dari underground ecomomiy adalah ketidaktransparanan dan keterlibatannya dalam aktivitas-aktivitas ilegal adalah China, Jepang, dan Korea Selatan. Menurut BPS, ekonomi bawah tanah dibagi menjadi tiga hal yakni kegiatan sektor informal dilakukan pelaku ekonomi yang bekerja sendiri tanpa dibantu  orang lain. (Yetede)

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan tugas-tugas kepresidenan sebagai kepala pemerintahan selama Presiden RI Parbowo Subianto berada di luar negeri untuk menghadiri forum KTT APEC di Peru KTT 20 di Brazil pada pekan depan.  Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan  Hasan Nasabi mengatakan, bahwa tidak ada istilah pelaksanaan tugas (plt) yang menggantikan tugas-tugas kepresidenan selama Presiden Prabowo Subianto  melakukan tugas kunjungan ke luar negeri.

Hasan menjelaskan, bahwa tidak ada intrusmen hulum ketika Wakil Presiden menjadi kepala pemerintahan sementara saat presiden berada di luar negeri. Pelimpahan tugas itu, kata Hasan, sudah dijalankan saat presiden sebelumnya. "Kan selama ini sudah kejadian begitu. Presiden ke luar negeri yang menjalankan tugas Presiden adalah Wakil Presiden. Tidak perlu intrusmen-intrusmen hukum," kata Hasan. Seperti Presiden Ke-7 RI Joko Wibowo yang menerbitkan kepres untuk menunjukkan kepala pemerintahan yang bertugas, hal tersebut juga akan berlaku pada Presiden Prabowo Subianto. (Yetede)

PRESIDEN Prabowo Subianto mesti ekstra hati-hati sebelum memutuskan bergabung menjadi bagian BRICS, aliansi ekonomi yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, dan Cina. Ibarat pisau bermata dua, keanggotaan Indonesia di organisasi kerja sama ekonomi global itu bisa memiliki dampak positif sekaligus negatif. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS saat hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada 24 Oktober 2024. Menurut dia, keputusan tersebut merupakan implementasi politik luar negeri yang bebas-aktif. BRIC didirikan oleh Brasil, Rusia, India, dan Cina pada 2009. Nama BRIC berasal dari huruf depan tiap negara tersebut. Organisasi ini memfokuskan perhatian pada peluang investasi di antara negara-negara anggotanya. Pada 2011, Afrika Selatan ikut bergabung sehingga nama organisasi ini berubah menjadi BRICS. Pada Januari 2024, sejumlah negara, seperti Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab, bergabung menjadi anggota BRICS.

Prabowo yakin keanggotaan Indonesia dalam BRICS bisa memperluas kemitraan global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Argumentasi ini di satu sisi masuk akal. Secara keseluruhan, negara-negara anggota BRICS mencakup sekitar 30 persen dari luas daratan dunia dan 43 persen populasi global. Afrika Selatan memiliki ekonomi terbesar di Afrika, sementara Brasil, India, dan Cina termasuk di antara sepuluh negara teratas dunia dalam hal populasi, luas wilayah, serta produk domestik bruto nominal. Negara-negara anggota BRICS sudah lama menjadi tujuan ekspor Indonesia. Dengan demikian, Indonesia memiliki peluang mengurangi tarif dan hambatan nontarif bagi produk ekspornya. Pun Indonesia dapat mengurangi dampak volatilitas dolar Amerika Serikat dengan memanfaatkan penggunaan mata uang bilateral BRICS dalam perdagangan. Di sisi investasi juga menggiurkan. Negara-negara anggota BRICS berkontribusi sebesar US$ 9,25 miliar atau sekitar 21,2 persen dari total penanaman modal asing di Indonesia. Wajar Presiden Prabowo tergiur memasukkan Indonesia menjadi anggota BRICS dengan harapan bisa meningkatkan pasar ekspor sekaligus menarik investor. (Yetede)