Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk super holding BUMN melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) semakin mendekati realisasi. Pemerintah merencanakan revisi terhadap sekitar 14 undang-undang terkait BUMN melalui omnibus law sebagai landasan hukum pembentukan super holding ini, yang bertujuan untuk mengonsolidasikan aset BUMN dan menciptakan ekosistem investasi yang kuat dan transparan.

Presiden Prabowo menjadikan swasembada pangan sebagai kebijakan prioritas yang bisa dikejar dalam waktu cepat. Rakor bidang pangan yang dipimpin Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan di Jakarta, Rabu (30/10) menyisir ulang seluruh anggaran ketahanan pangan di berbagai kementerian/lembaga (K/L). Hasilnya, alokasi anggaran untuk mendukung program swasembada pangan di era Prabowo, Rp 139,4 triliun. ”Target swasembada pangan tahun 2028-2029 itu menyebar, dari kewenangan maupun anggaran. Anggarannya cukup besar tersebar di berbagai kementerian/lembaga. Ini perlu disatukan dalam kerja sama yang kuat,” kata Zulkifli seusai rapat yang digelar secara tertutup di kantor Kemendag, Jakarta. Total anggaran ketahanan pangan di APBN 2025 naik 21,9 % dari tahun 2024 yang sebesar Rp 114,3 triliun. Kenaikan anggaran hingga dua digit itu cukup signifikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada 2024, kenaikan anggaran program ketahanan pangan 9,7 %, dari Rp 104,2 triliun jadi Rp 114,3 triliun. Pada 2023, naik 12,9 % dari Rp 92,3 triliun jadi Rp 104,2 triliun. Pada 2022, anggaran ketahanan pangan bahkan turun 6,8 % dari Rp 99,1 triliun jadi Rp 92,3 triliun. Zulkifli mengatakan, arah kebijakan anggaran ketahanan pangan itu, antara lain, untuk intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, peningkatan ketersediaan dan akses sarana prasarana pertanian (pupuk, benih dan pestisida), penguatan infrastruktur pertanian seperti bendungan dan irigasi, serta perbaikan rantai distribusi hasil pertanian. Ada pula program penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan, penguatan pembiayaan dan pelindungan usaha tani, serta penguatan program perikanan budidaya. Beberapa komoditas pangan yang dibidik untuk swasembada yakni beras, jagung, tebu, gula, kedelai, cokelat, kopi, cabai, dan bawang. (Yoga)

Peluang Indonesia memajaki aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economi)  guna mengerek penerimaan negara sangat terbuka. Aktivitas ekonomi yang berpotensi dipajaki antara lain transaksi digital, sektor informal yang belum masuk formal, pergerakan barang dan jasa dari luar negeri yang ilegal, dan rokok ilegal. namun demikian, untuk merealisasikan hal tersebut pemerintah perlu bertindak secara hati-hati dan melengkapi sejumlah perangkat yang mendukung, mulai dari aspek legalitas, kecanggihan digitalisasi, hingga ketersediaan sumber daya manusia (SDM). Ciri khas dari underground ecomomiy adalah ketidaktransparanan dan keterlibatannya dalam aktivitas-aktivitas ilegal adalah China, Jepang, dan Korea Selatan. Menurut BPS, ekonomi bawah tanah dibagi menjadi tiga hal yakni kegiatan sektor informal dilakukan pelaku ekonomi yang bekerja sendiri tanpa dibantu  orang lain. (Yetede)

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka akan menjalankan tugas-tugas kepresidenan sebagai kepala pemerintahan selama Presiden RI Parbowo Subianto berada di luar negeri untuk menghadiri forum KTT APEC di Peru KTT 20 di Brazil pada pekan depan.  Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan  Hasan Nasabi mengatakan, bahwa tidak ada istilah pelaksanaan tugas (plt) yang menggantikan tugas-tugas kepresidenan selama Presiden Prabowo Subianto  melakukan tugas kunjungan ke luar negeri.

Hasan menjelaskan, bahwa tidak ada intrusmen hulum ketika Wakil Presiden menjadi kepala pemerintahan sementara saat presiden berada di luar negeri. Pelimpahan tugas itu, kata Hasan, sudah dijalankan saat presiden sebelumnya. "Kan selama ini sudah kejadian begitu. Presiden ke luar negeri yang menjalankan tugas Presiden adalah Wakil Presiden. Tidak perlu intrusmen-intrusmen hukum," kata Hasan. Seperti Presiden Ke-7 RI Joko Wibowo yang menerbitkan kepres untuk menunjukkan kepala pemerintahan yang bertugas, hal tersebut juga akan berlaku pada Presiden Prabowo Subianto. (Yetede)

PRESIDEN Prabowo Subianto mesti ekstra hati-hati sebelum memutuskan bergabung menjadi bagian BRICS, aliansi ekonomi yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, dan Cina. Ibarat pisau bermata dua, keanggotaan Indonesia di organisasi kerja sama ekonomi global itu bisa memiliki dampak positif sekaligus negatif. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS saat hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada 24 Oktober 2024. Menurut dia, keputusan tersebut merupakan implementasi politik luar negeri yang bebas-aktif. BRIC didirikan oleh Brasil, Rusia, India, dan Cina pada 2009. Nama BRIC berasal dari huruf depan tiap negara tersebut. Organisasi ini memfokuskan perhatian pada peluang investasi di antara negara-negara anggotanya. Pada 2011, Afrika Selatan ikut bergabung sehingga nama organisasi ini berubah menjadi BRICS. Pada Januari 2024, sejumlah negara, seperti Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab, bergabung menjadi anggota BRICS.

Prabowo yakin keanggotaan Indonesia dalam BRICS bisa memperluas kemitraan global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Argumentasi ini di satu sisi masuk akal. Secara keseluruhan, negara-negara anggota BRICS mencakup sekitar 30 persen dari luas daratan dunia dan 43 persen populasi global. Afrika Selatan memiliki ekonomi terbesar di Afrika, sementara Brasil, India, dan Cina termasuk di antara sepuluh negara teratas dunia dalam hal populasi, luas wilayah, serta produk domestik bruto nominal. Negara-negara anggota BRICS sudah lama menjadi tujuan ekspor Indonesia. Dengan demikian, Indonesia memiliki peluang mengurangi tarif dan hambatan nontarif bagi produk ekspornya. Pun Indonesia dapat mengurangi dampak volatilitas dolar Amerika Serikat dengan memanfaatkan penggunaan mata uang bilateral BRICS dalam perdagangan. Di sisi investasi juga menggiurkan. Negara-negara anggota BRICS berkontribusi sebesar US$ 9,25 miliar atau sekitar 21,2 persen dari total penanaman modal asing di Indonesia. Wajar Presiden Prabowo tergiur memasukkan Indonesia menjadi anggota BRICS dengan harapan bisa meningkatkan pasar ekspor sekaligus menarik investor. (Yetede)

Pemerintahan Prabowo memetakan cara baru untuk mengerek penerimaan negara. Salah satunya dengan memajaki aktivitas ekonomi bawah tanah (underground economy) yang potensi nilainya fantastis dan selama ini tak tersentuh negara. Namun, ada beberapa faktor yang bisa membuat eksekusinya terkendala di lapangan. Wamenkeu Anggito Abimanyu menuturkan, Prabowo dalam arahannya menyampaikan fokus kebijakannya, yakni mencapai swasembada energi dan pangan, menggencarkan hilirisasi, menyelesaikan proyek infrastruktur nasional, membenahi pendidikan, serta meningkatkan gizi dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi berbagai program dan kebijakan itu butuh pendanaan besar. Untuk mencari sumber penerimaan negara yang baru, pemerintah menyasar ekonomi bawah tanah yang selama ini beroperasi diam-diam, ilegal, sehingga tidak bisa dipajaki, contohnya judi daring yang sudah sedemikian maraknya.

”Sudah ada angkanya, saya merinding melihat angka yang disampaikan Kominfo, jumlahnya banyak sekali, onshore dan offshore,” katanya, Senin (28/10). Menurut Anggito, kemenangan bertaruh di judi daring bisa dipajaki dalam bentuk PPh. Masalahnya, selama ini tidak mungkin bandar judi ataupun pesertanya melaporkan hasil penghasilan yang didapat dari berjudi. Contoh lain ekonomi bawah tanah yang belum dimanfaatkan adalah aktivitas gaming online. ”Teman-teman pajak mesti lebih pintar, ada tambahan superincome yang asalnya dari underground economy. Kita harus membuka mata bahwa sebenarnya banyak aktivitas ekonomi yang tidak terdaftar, tercatat, dan tidak pernah bayar pajak. Ini harus kita pikirkan,” kata Anggito. (Yoga)

Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta akan mengkaji lebih lanjut penambahan sekolah swasta gratis pada tahun anggaran 2025. Program sekolah swasta gratis tak menggantikan bansos pendidikan Kartu Jakarta Pintar. Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menyepakati tambahan sekolah swasta gratis pada Rabu (25/8). Menurut rencana, secara bertahap akan bergulir kerja sama dengan 2.090 sekolah swasta penerima dana bantuan operasional sekolah (BOS) dari jenjang SD hingga SMA atau sederajat pada tahun 2025. Anggaran program itu ditaksir Rp 2,3 triliun setiap tahun dari pengalihan dana KJP Plus.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Justin Adrian menuturkan, dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2025, disepakati sekolah gratis akan dikaji lebih lanjut pada tahun anggaran 2025. Namun, prinsipnya, program ini sudah disetujui dengan syarat adanya kajian yang komprehensif dan menjamin akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. ”Ini, kebutuhan karena terbatasnya bangku di sekolah negeri, khususnya jenjang SMP dan SMA. Lalu, program KJP Plus akan tetap dilanjutkan. Nanti dikaji bersama sekolah swasta gratis,” kata Justin, Senin (28/10). (Yoga)

Langkah-Langkah stimulus yang akan diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk sektor properti, termasuk penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan total insentif mencapai 16% selama 1 hingga 3 tahun ke depan, pemerintah berharap dapat mengurangi biaya transaksi dan mendorong masyarakat dari kelas menengah ke bawah hingga menengah ke atas untuk memiliki rumah.

Program ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah dalam meningkatkan akses terhadap hunian yang layak melalui Program 3 Juta Rumah. Melalui kerjasama dengan BUMN Karya dan pengembang properti, diharapkan ketersediaan hunian terjangkau meningkat, yang pada gilirannya akan berkontribusi positif pada kinerja keuangan emiten properti. Kenaikan permintaan hunian diprediksi akan memperbaiki margin keuntungan perusahaan dan mendukung sektor konstruksi serta material bangunan.

Stimulus ini juga diperkirakan akan memberikan dampak positif bagi sektor perbankan, dengan meningkatnya daya beli masyarakat yang memungkinkan penawaran kredit pemilikan rumah (KPR) lebih menarik. Keberhasilan program ini akan membawa efek jangka panjang, tidak hanya meningkatkan kepemilikan hunian, tetapi juga menciptakan lingkungan perumahan yang lebih teratur.

Namun, evaluasi dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa insentif ini bermanfaat bagi masyarakat luas dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Jika dilaksanakan dengan baik, stimulus ini dapat menjadi katalis penting bagi pertumbuhan sektor properti dan konstruksi di Indonesia, serta memperkuat perekonomian nasional.