Labirin | News & Update

;

Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6631 )

Agar Kembali Menghidupkan Lembaga UKP4

26 Oct 2024

BERDISKUSI selama sekitar 60 menit, Presiden Prabowo Subianto memperoleh banyak masukan dari presiden ke-6 Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dalam diskusi yang berlangsung di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada 19 September 2024, Prabowo menanyakan kepada sekondannya di akademi militer tersebut ihwal lembaga yang perlu dibentuk untuk mendukung kerja kabinetnya. Menurut seorang politikus Gerindra yang mengetahui pertemuan tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu mengusulkan kepada Prabowo untuk menghidupkan kembali lembaga yang pernah dioperasikan pada masa pemerintahannya. Lembaga yang dimaksudkan adalah Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau UKP4 yang beroperasi pada periode kedua pemerintahan SBY. "Tujuannya agar Prabowo terbantu dalam mengawasi dan mengendalikan proyek pembangunan yang dikerjakan para menteri di kabinet," ujar politikus dari kubu Prabowo-Gibran itu saat dihubungi pada Jumat, 25 Oktober 2024.

UKP4 dibentuk pada periode kedua pemerintahan SBY. Namun UKP4 dibubarkan oleh presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, pada tahun awal menjabat. Jokowi meleburkan lembaga ini ke dalam Sekretariat Kabinet dan membentuk Kantor Staf Presiden (KSP). Presiden Prabowo Subianto serta Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto (ketiga dari kanan) di Istana Negara, Jakarta, 22 Oktober 2024. Dok. BPMI Setpres/Muchlis Jr. Narasumber ini menuturkan Prabowo sejalan dengan usulan SBY. Walhasil, Prabowo membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Prabowo mesti memiliki lembaga pembantu untuk mengoptimalkan jalannya pemerintahan. Menurut narasumber ini, pembentukan badan pengendalian ini bertujuan agar pengawasan terhadap dugaan pelanggaran proyek bisa dideteksi lebih dini di lingkup internal sebelum terendus badan otonom pengawas eksternal. "Dengan begitu, Prabowo bisa menjaga citra pemerintahannya meski harus mendepak jajarannya di kabinet yang bermasalah,” ujar narasumber itu. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Gaya Militer Prabowo dalam Kebijakan Fiskal

25 Oct 2024

Baru dilantik beberapa hari, gaya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang militeristik sudah kentara terlihat, baik dari ucapan, gestur, maupun perencanaan beberapa kebijakan pembangunan. Strategi kebijakan pembangunan dan ekonomi ala militer yang sentralistis dinilai sulit berhasil, terutama di tengah kapasitas fiskal pemerintah pusat yang sudah sangat sempit. Salah satu pendekatan militer tersebut tampak dari penyelenggaraan program makan bergizi gratis (MBG) bagi anak sekolah tingkat sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA), ibu hamil, dan anak balita. Program tersebut menduduki prioritas teratas dan menjadi ”pertaruhan” Prabowo sampai-sampai dalam rapat kabinet perdana ia meminta menteri yang tidak setuju dengan program MBG untuk keluar dari pemerintahan.

Program MBG direncanakan dikoordinasi di bawah Badan Gizi Nasional yang dikepalai Dadan Hindayana, dosen IPB University, serta melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) lain. Program itu mulai dieksekusi per2Januari 2025. Sejauh ini, program tersebut dieksekusi oleh pemerintah pusat. Kebutuhan anggaran Rp 71 triliununtuk tahunpertama pelaksanaan pada 2025 sepenuhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total anggaran untuk implementasi program MBG secara penuh diestimasi mencapai Rp 400 triliun. Indonesianis yang merupakan Associate Professor di Australian National University Blane Lewis menilai, strategi penyelenggaraan kebijakan MBG yang sentralistis itu akan sulit berhasil di tengah ruang fiskal yang sudah sangat sempit. Meski anggaran di tahun pertama bisa ditekan, MBG adalah program yang bersifat tahun jamak (multiyears) sehingga di yakini akan membebani kapasitas fiskal hingga lima tahun kedepan.

”Program ini didesain sangat sentralistik sesuai gaya Prabowo yang cenderung top-down. Pemerintah pusat akan membayar untuk semua kebutuhan, demikian pula untuk pengaturan logistiknya. Ini memberi beban yang sangat berat untuk kondisi fiskal,” kata Blane dalam diskusi Global Seminar Series: Indonesia’s New Goverment-Economic Perspectives yang digelar secara daring oleh Australian National University, Kamis (24/10/2024). Menurut dia, Indonesia bisa belajar dari India yang juga menjalankan program makan gratis serupa. Di India, program itu hanya memakan anggaran 6 miliar dollar AS per tahun, jauh lebih murah ketimbang program MBG Indonesia yang memakan 12 miliar dollar AS-30 miliar dollar AS per tahun. Salah satu sebab adalah strategi pembiayaan gabungan (cost-sharing) antara pemerintah pusat dan daerah di sana. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Hulu dan Hilir dalam Satu Komando

25 Oct 2024

Wacana untuk memasukkan PT Pupuk Indonesia dan Bulog di bawah koordinasi Kementerian Pertanian (Kementan) dinilai langkah yang potensial dan strategis untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan. Ide ini dinilai logis karena menyatukan aktor-aktor kunci dalam rantai pasok pangan dibawah satu atap, sehingga dapat meningkatkan koordinasi dan mempercepat pengambilan keputusan. Wacana tersebut sebelumnya dikemukakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pihaknya siap berkolaborasi dan mengorkestrasi lintas sektor mulai pupuk hingga menjadi offtaker untuk mewujudkan swasembada pangan. Untuk mewujudkan swasembada pangan perlu kolaborasi dengan Bulog, PI, ID Food. "Jujur harus satu komando, kalau dualisme sulit. Kalau ini perintah dari Pak Presiden bahwa harus satu komando. Hulu hilir harus satu komando. Contoh, pertanian ada ditengah, hulunya ada di pupuk, hilirnya ada di Bulog," ujarnya dalam wawancara dengan B-Universe, Rabu (23/10/2024). (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Pembentukan Badan Haji Bertentangan dengan Undang-Undang

25 Oct 2024

KEPALA Badan Penyelenggara Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf menggelar rapat dengan jajaran Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama di Ruang Sidang I, gedung Kementerian Agama, Jakarta, dua hari lalu. Mereka membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Pembahasan masih umum, belum terlalu teknis,” kata Irfan, Kamis, 24 Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Irfan hendak menyamakan persepsi soal penyelenggaraan ibadah haji. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah lantas memberi tahu bahwa tahapan penyelenggaraan ibadah haji 2025 sudah dimulai. “Persiapan penyelenggaraan haji sudah dilakukan PHU sejak jauh-jauh hari,” ujar Irfan.

Irfan sengaja membahas persiapan penyelenggaraan ibadah haji satu hari setelah lembaga itu terbentuk. Badan Haji dan Umrah merupakan lembaga baru, yang diumumkan pembentukannya oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa, 22 Oktober 2024. Pada hari yang sama, Prabowo melantik Irfan sebagai kepala badan dan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil kepala badan. Keduanya merupakan politikus Partai Gerindra, partai politik yang dipimpin Prabowo. Menurut Irfan, tujuan pembentukan Badan Haji adalah agar pemerintah dapat berkonsentrasi meningkatkan keamanan dan kenyamanan ibadah haji.

Sejumlah kalangan menilai pembentukan Badan Haji itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pengajar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, mengatakan pembentukan Badan Haji tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sebab, undang-undang ini mengatur bahwa urusan penyelenggaraan ibadah haji merupakan tanggung jawab Kementerian Agama. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Empat Kementerian Secara Khusus Langsung di Bawah Presiden

25 Oct 2024

PEMERINTAHAN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka membentuk 48 kementerian di Kabinet Merah Putih. Dari puluhan kementerian tersebut, terdapat empat kementerian yang secara khusus berada di bawah presiden langsung. Empat kementerian tersebut adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Kementerian Sekretariat Negara. Prabowo mengatur agar Menteri Keuangan langsung berkoordinasi dengan presiden. Dalam pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, kementerian tersebut berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Lewat Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029, ia mengubah tradisi. Beleid tersebut mengatur kementerian koordinator itu membawahkan tujuh kementerian, tanpa ada Kementerian Keuangan dalam daftarnya.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, mengatakan gagasan melepaskan Kementerian Keuangan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk selanjutnya berada di bawah koordinasi langsung presiden itu sudah lama digagas Prabowo. Salah satu alasannya adalah untuk mempermudah pengawasan fiskal. "Pak Prabowo memang mempunyai pandangan bahwa urusan fiskal, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan, langsung diawasi presiden," katanya kepada Tempo, 24 Oktober 2024. Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengungkapkan bahwa perubahan struktur ini didasarkan pada fungsi dan tugas kementerian yang kembali dipimpin Sri Mulyani Indrawati tersebut. "Kapasitas kewenangannya telah melaksanakan koordinasi dan pengendalian yang sifatnya lintas sektor," ujarnya seperti dilansir Antara pada Selasa, 22 Oktober 2024. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Ibu Kota Baru: Prabowo Sesuaikan Anggaran untuk IKN Nusantara

25 Oct 2024

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, mengonfirmasi bahwa proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tetap dilanjutkan, meskipun dengan intensitas pembangunan yang mungkin akan berkurang. Ia menyatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan menyesuaikan alokasi anggaran untuk IKN, yang diperkirakan tidak sebesar pada masa pemerintahan sebelumnya.

Agus menekankan pentingnya efisiensi anggaran dan memastikan bahwa setiap kementerian dan lembaga berkontribusi signifikan terhadap pembangunan. Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proyek yang sudah berjalan dan mendiskusikan yang baru dengan Otorita IKN.

Dalam konteks pengembangan transportasi, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah mengeluarkan instruksi untuk mendukung proyek trem otonom di IKN, dengan melibatkan beberapa menteri dan lembaga untuk memastikan kelancaran uji coba dan pengoperasian trem tersebut. Keputusan mengenai kepemimpinan Otorita IKN masih menjadi hak prerogatif Presiden Prabowo.

Secara keseluruhan, meskipun ada penyesuaian dalam anggaran dan intensitas, pemerintah tetap berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan IKN dan proyek-proyek infrastruktur yang ada, dengan fokus pada efisiensi dan sinergi antar lembaga.

Politik dan Birokrasi

Semakin Banyak Menteri, Semakin Tinggi Anggaran

25 Oct 2024

Potensi membengkaknya anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) pada 2024, akibat gemuknya Kabinet Merah Putih yang disusun oleh Presiden Prabowo Subianto, terdiri dari 109 menteri dan wakil menteri. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan akan melakukan restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk mengakomodasi kebutuhan kabinet besar ini, meskipun ruang fiskal semakin sempit dengan proyeksi defisit anggaran melebar hingga 2,7% PDB.

Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Indef, memperkirakan belanja pegawai akan meningkat, berpotensi membatasi ruang fiskal. Dia khawatir, penambahan kabinet ini akan menghambat target pertumbuhan ekonomi 8% karena waktu yang diperlukan untuk menyiapkan struktur kementerian dan lembaga baru.

Politik dan Birokrasi

FDI Dibutuhkan untuk Mensupport Program Pertumbuhan Ekonomi 8%

24 Oct 2024

Sumber-sumber pertumbuhan baru mutlak diperlukan selain menjaga nyala sumber-sumber yang sudah ada (exixting) seperti manufaktur konsumsi rumah tangga, untuk menggapai pertumbuhan ekonomi 8% seperti yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto. Namun demikian, untuk menghadirkan sumber-sumber pertumbuhan baru itu, tabungan dalam negeri dinilai tidak mencukupi, sehingga nilai modal asing (foreign direct invesment/FDI) yang masuk ke Tanah Air harus dilipatgandakan. Sementara itu, agar modal langsung asing yang tertarik masuk ke Indonesia makin besar, ada beberapa persyaratan yang mesti dipenuhi, diantaranya adalah efisiensi dan produktivitas investasi yang biasa diukur dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR). ICOR adalah satu indikator tingkat efisiensi suatu perekonomian yang membandingkan investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (output) makin rendah nilai ICOR suatu negara, berarti tingkat efisiensi investasi perekonomiannya makin besar.

Politik dan Birokrasi

Program makan Bergizi Wajib Direalisasikan Kabinet Merah Putih

24 Oct 2024

Presiden Prabowo mempersilahkan kepada para menteri maupun kepala lembaga/badan khusus Kabinet Merah Putih untuk keluar dari pemerintahan jika tidak mendukung program Makan Bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil. Presiden Prabowo mengajak para menteri/kepala lembaga/badan khusus, serta pejabat setingkat menteri lainnya untuk bekerja dalam satu tim, mengingat program Makan Bergizi itu adalah bagian rencana dari kebangkitan bangsa Indonesia.

"Saya haqul yakin. Saya pertaruhkan....saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil itu adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini silahkan keluar dari pemerintahan yang saya pimpin," kata Presiden Prabowo. Prabowo juga meminta para menteri dan kepala badan/lembaga jangan takut dengan kesulitan. Presidenpun mendengar bahwa ada beberapa tokoh yang merugikan kemampuannya dan Kabinet Merah Putih untuk merealisasikan program makan bergizi. "Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada diantara kita yang punya tongkat nabi Sulaiman alaihi salam, tetapi kita bisa berhitung, bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya, dan kita akan mencapai target yang kita tentukan," kata Prabowo. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Para Menteri Dituntut Bekerja Efektif dan Efisien

24 Oct 2024

Kabinet Merah Putih mulai bekerja kendati persoalan teknis dan administrasi akibat pemekaran sejumlah kementerian belum sepenuhnya tuntas. Seluruh menteri serta kepala lembaga mengikuti sidang kabinet paripurna perdana yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (23/10/2024). Sidang kabinet paripurna digelar di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Hadir dalam sidang kabinet itu, antara lain, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, semua menteri Kabinet Merah Putih, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Muham Salah satu menteri, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono, tidak hadir karena sudah berangkat ke Rusia untuk menghadiri KTT BRICS. Ia kemudian diwakili Wakil Menlu Arrmanatha Nasir.

Persatuan dan kerja sama Dalam sidang kabinet paripurna tersebut, Presiden Prabowo memberikan pengarahan kepada para pembantunya. Mantan Menteri Pertahanan itu memulai pengarahannya dengan menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama untuk kepentingan bangsa dan negara. ”Saya terus menerus menekankan pentingnya persatuan. Sumber kunci keberhasilan kebangkitan suatu bangsa dalam sejarah manusia berabad-abad adalah apabila elitenya bisa bekerja sama, apabila elitenya bersatu,” tutur Presiden. Persatuan ini berarti semua menyepakati kepentingan nasional yang inti dan vital bagi kelangsungan hidup bangsa. Kendati demikian, Presiden Prabowo mengakui semua memiliki kepentingan politik masing-masing.

Namun, ketik berbicara kepentingan bangsa dan negara, semua harus menyepakati kepentingan nasional yang vital. Menurut Presiden, kepentingan nasional yang vital dan harus disepakati pertama adalah kemerdekaan dan keutuhan NKRI. Ini menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup NKRI. ”Kita harus dengan andal, dengan cerdik, dengan pandai bisa menjaga dan mengelola kekayaan bangsa kita. Hanya apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik semua kekayaan kita, hanya dengan demikian, kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat kita, memenuhi kebutuhan hidup rakyat kita, bisa membayar segala keperluan suatu negara modern dan di antaranya tentu adalah kedaulatan bangsa,” tuturnya. Presiden mengingatkan tujuan nasional yang dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 mulai dari melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam interaksi dunia. (Yoga)