Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen vital pemerintah dalam menyelenggarakan layanan publik dan pembangunan. Bagaimana realisasi kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 2014-2024? Seperti apa politik anggaran pemerintahan terimplementasi? Guna menjawab pertanyaan itu, Kompas mewawancarai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (24/9/2024). Berikut petikannya. Selama 10 tahun terakhir, bagaimana fungsi fiskal sebagai stimulus perekonomian? Saat saya kembali ke Indonesia pada 2016, waktu itu keinginan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui belanja infrastruktur besar sekali, tetapi dari sisi fiskalnya tidak memadai. Stabilisasi itu tergoyahkan dari sisi makro sehingga waktu saya kembali, kita me-restore kembali karena kebutuhan membangun infrastruktur itu penting dan selama 10 tahun itu banyak sekali.

Bicara hasil pembangunan infrastruktur, bisa lihat berapa jumlah jalan tol yang dibangun, jalan raya yang dibangun, bendungan yang dibangun, kelistrikan yang dibangun, airport yang dibangun, dan pelabuhan yang dibangun. Itu infrastruktur keras, artinya yang bisa dilihat. Dari sisi fiskal dan dari sisi alokasi untuk mendukung growth atau produktivitas supaya kita terus maju menuju Indonesia maju adalah kualitas manusia. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia membaik. Itu dihitung dari tiga hal, yakni rata-rata harapan hidup masyarakat, rata-rata lama bersekolah, dan pengeluaran riil perkapita. Itu terjadi perbaikan. Terkait belanja pemerintah, apa persoalan mendasar yang dihadapi dalam 10 tahun terakhir? Better spending! Itu akan menjadi tema yang terus-menerus dibahas. 

Sebagai ilustrasi, saat saya menjadi Menteri Keuangan pertama zaman Pak SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), itu size dari APBN hanya Rp 500 triliun. Sekarang, kita bicara tentang Rp 3.000 triliun, bahkan mendekati Rp 3.500 triliun. Jadi, kita bicara tentang jumlah nominal naik, mungkin kalau dikurangi dengan inflasi sekalipun tetap ada pertumbuhan riilnya. Tetapi, bukan masalah size-nya, tetapi masalah kualitas. Jadi, belanja itu bagaimana kita bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Kalau belanja yang langsung kepada masyarakat, katakanlah seperti bantuan sosial, persoalannya adalah masalah target. Benar enggak orang miskin terdata secara baik, lengkap, enggak salah sasaran. Saya rasa, dari berbagai belanja itu rakyat langsung menikmati. Tetapi, persoalan tentang kualitas adalah targetnya benar enggak? Adakah orang yang seharusnya menerima, tetapi enggak menerima atau orang yang tidak seharusnya menerima, tetapi dia menerima? Itu menjadi persoalan data. (Yoga)

Komitmen pemerintah dalam melindungi masyarakat dari dampak buruk konsumsi produk tembakau diragukan karena batal menaikkan tarif cukai rokok pada 2025. Kenaikan tarif cukai yang diiringi dengan kenaikan harga rokok merupakan strategi yang efektif untuk menekan konsumsi rokok di masyarakat, terutama kelompok masyarakat tidak mampu serta anak dan remaja. Ketua Umum Komisi Nasional Pengendalian Tembakau (Komnas PT) Hasbullah Thabrany dalam konferensi pers bertajuk ”Mendukung Kenaikan Tarif Cukai Rokok” menuturkan, kenaikan tarif cukai merupakan keniscayaan dalam upaya pengendalian produk tembakau di masyarakat. Tarif cukai rokok seharusnya terus naik sampai efektif untuk mengendalikan konsumsi tembakau. ”Kenaikan (tarif cukai) 10 persen yang diterapkan sebelumnya masih belum efektif menurunkan konsumsi tembakau pada orang miskin dan anak-anak. 

Pemerintah pun sudah berkomitmen menaikkan cukai rokok 10 persen pada 2024 dan tahun berikutnya. Namun, kenapa pada 2025 ini cukai tidak jadi naik?” ujarnya. Mengutip siaran pers dari laman resmi Kementerian Keuangan yang dipublikasi pada 4 November 2022, pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok sebesar 10 persen pada tahun 2023 dan 2024. Dalam rilis itu disebutkan juga, cukai rokok elektrik akan ditingkatkan rata-rata 15 persen dan 6 persen untuk hasil pengolahan hasil tembakau lainnya. Kenaikan ini berlaku setiap tahun dengan kenaikan 15 persen selama lima tahun kedepan. Menurut Hasbullah, rencana pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai pada 2025 menunjukkan ketidakberpihakan pemerintah terhadap masyarakat luas. Sebab keputusan tersebut menguntungkan segelintir kelompok masyarakat, terutama industri tembakau, dan justru mempertaruhkan kepentingan sebagian besar masyarakat dari ancaman produk rokok. 

"Seharusnya pemerintah lebih mendengar, mengutamakan dan melindungi 280 juta rakyat dengan mencegah mereka, khususnya anak-anak, agar tidak mudah membeli rokok yang udah dibuktikan secara ilmiah punya efek negatif bagi kesehatan dan ekonomi,” katanya. Rencana pembatalan kenaikan tarif cukai tersebut juga dipertanyakan oleh Founder & Chief Executive Officer Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Satyani Saminarsih. Menurut dia, keputusan untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok tidak sejalan dengan kebijakan dan target pemerintah dalam menekan konsumsi rokok di Indonesia, terutama pada anak-anak dan masyarakat tidak mampu. Keputusan ini juga bertentangan dengan target untuk menurunkan angka penyakit tidak menular yang sebagian besar terkait dengan rokok serta penyakit menular, seperti tuberkulosis, yang juga dipengaruhi oleh kebiasaan merokok. Akibatnya, beban biaya kesehatan yang harus dikeluarkan pemerintah semakin besar. (Yoga)

Penerapan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera menunggu regulasi di Kementerian Keuangan serta Kementerian Tenaga Kerja. Sejumlah pihak menilai pengerahan dan pemanfaatan dana Tapera perlu menerapkan transparansi dan prinsip keadilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, pengelolaan dana Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) dilebur menjadi Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Aparatur sipil negara yang tercatat sebagai anggota Bapertarum-PNS kini otomatis menjadi peserta Tapera. Direktur Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Haryo Bekti Martoyoedo mengemukakan,BPTapera saat ini berperan mengelola dana aparatur sipil negara (ASN) ekspeserta Bapertarum-PNS. Namun, hingga kini belum ada pungutan Tapera atau kontribusi dana dari pekerja untuk dikelola oleh BP Tapera karena peraturan pelaksana Tapera belum terbit

Aturan pelaksana Tapera kini masih dalam proses, berupa peraturan Menteri Keuangan untuk pekerja yang penghasilannya dibiayai APBN/APBD. Sementara pekerja yang tidak digaji oleh APBN/APBD nantinya terikat aturan Tapera dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan. ”(BP Tapera) Belum bisa pengerahan dana. Dana Tapera yang dikelola saat ini merupakan dana Bapertarum-PNS yang jumlahnya semakin berkurang karena tidak ada dana baru,” ujar Haryo dalam Forum Bakohumas ”Kenapa Harus Tapera?”, yang digelar secara hibrida, Kamis (3/10/2024). Ia menambahkan, kepemilikan rumah mencakup membeli rumah dari pengembang, membangun rumah sendiri pada lahan milik, ataupun memperbaiki rumah jika perlu direnovasi. Isu pembiayaan kepemilikan rumah selama ini mencakup keterjangkauan, ketersediaan dana, akses, dan keberlanjutan dana.(Yoga)

Komisi Eropa memutuskan untuk menunda penerapan kebijakan Undang-Undang Antideforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR) hingga setahun, yang awalnya dijadwalkan mulai berlaku pada 30 Desember 2024. Direktur Utama BPDPKS, Eddy Abdurrachman, menyambut baik keputusan ini, yang memberi waktu bagi industri sawit Indonesia untuk melakukan persiapan lebih lanjut, termasuk peremajaan sawit dan peningkatan daya saing melalui pengurangan pajak ekspor.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, menjelaskan bahwa kebijakan ini mendapat penentangan, termasuk dari Kanselir Jerman dan pengusaha Uni Eropa yang merasa kebijakan tersebut dapat memengaruhi mereka. Pihak Indonesia, seperti Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dan Kementerian Luar Negeri, juga menentang EUDR karena dianggap akan berdampak negatif pada petani kecil dan dibuat tanpa melibatkan negara produsen sawit.

Usia muda dan lulusan SMA/SMK menjadi prioritas dalam pelatihan kerja ataupun bursa kerja di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengikis banyaknya jumlah penganggur pada kelompok tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta melaporkan 355.000 orang menganggur di Jakarta padaAgustus 2023. Saat yang sama, tingkat pengangguran terbuka (TPT) 6,53 persen dengan jumlah angkatan kerja mencapai 5,43 juta jiwa. Data yang bersumber dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2022 dan 2023 itu juga menunjukkan penganggur terbanyak berasal dari kelompok usia 15-29 tahun (70,37 persen) dan TPT pada usia 15-29 tahun mencapai 17,59 persen. Sebagian besar penganggur ini berstatus lulusan SMA dengan persentase 34,24 persen (121.000 orang). Kemudian, berturut-turut lulusan SMK 25,25 persen (89.000 orang), lulusan perguruan tinggi 17,45 persen (62.000 orang), lulusan SMP 16,20 persen (57.000 orang), dan lulusan SD ke bawah 6,86 persen (24.000 orang).

TPT tertinggi berasal dari lulusan SMA (8,35 persen). Lalu, lulusan SMP (7,93 persen) dan lulusan SMK (7,39 persen). ”Secara umum semua usia dan pendidikan boleh mendaftar pelatihan kerja di PPKD (pusat pelatihan kerja daerah). Namun, yang menjadi skala prioritas adalah usia 19-24 tahun dan lulusan SMA/SMK,” ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Hari Nugroho pada Rabu (2/10/2024). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan sejumlah PPKD dengan fokus berbeda. PPKD Jakarta Pusat khusus pada bidang teknologi informasi dan komunikasi, Jakarta Selatan untuk tata graha (perhotelan), Jakarta Timur dalam bidang otomotif, Jakarta Utara fokus pada alat berat, dan Jakarta Barat khusus tata boga. Selain itu, terdapat pula pusat pelatihan kerja pengembangan industri dan pusat pelatihan kerja khusus pengembangan las. Keduanya terletak di Jakarta Timur.

Hari mengatakan, pihaknya juga membina lulusan SMK agar siap kerja.Wujudnya dalambursa kerja khusus dilembaga pendidikan SMK dan penyuluhan bimbingan jabatan atau penyuluhan informasi pasar kerja kepada alumni SMK. ”Ada juga pembinaan tenaga kerja mandiri atau kewirausahaan untuk pemuda,” ujarnya. Di samping itu berlangsung penyelenggaraan kegiatan informasi pasar kerja atau perekrutan bersama perusahaan (walk in interview) bagi lulusan SMA/SMK. Ini untuk melengkapi program pemagangan dalam negeri untuk lulusan sarjana dan SMA/SMK. Hari menambahkan, pameran kesempatan kerja atau job fair digalakkan di setiap wilayah administratif. Paling tidak tiga kali dalam setahun dengan target pencari kerja adalah lulusan SMA/SMK dan alumni pelatihan kerja. (Yoga)

Perpanjangan stimulus Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah atau PPNDTP untuk pembelian rumah hingga akhir tahun 2024 dipandang sebagai momentum bagi masyarakat yang mencari tempat tinggal. Tahun depan, biaya pembelian rumah diprediksi bakal makin tinggi jika stimulus pajak berakhir, sementara Pajak Pertambahan Nilai bakal dinaikkan dari 11 persen menjadi 12 persen. Head of Research Colliers Indonesia Ferry Salanto mengemukakan, pemangkasan suku bunga acuan menjadi 6 persen serta berlanjutnya perpanjangan PPNDTP merupakan katalis bagi pasar properti residensial. Dampak perpanjangan PPNDTP mulai September 2024 saat ini belum terlihat pada kinerja penjualan rumah dan apartemen. Akan tetapi, dampaknya kemungkinan akan lebih terasa mulai Oktober-Desember 2024. Ia menambahkan, konsumen yang mencari rumah dapat memanfaatkan momentum hingga akhir tahun ini untuk menikmati insentif pembebasan PPN dari besaran PPN 11 persen yang harus dibayarkan. 

Sebab, mulai tahun 2025, jika insentif PPNDTP tidak dilanjutkan oleh pemerintah, konsumen bakal terkena biaya PPN yang tarifnya meningkat dari 11 perse nmenjadi 12 persen. ”Berlanjutnya insenti pembebasan PPN dalam tiga bulan ke depan menjadi momentum untuk dimanfaatkan konsumen. Konsumen dapat memiliki properti bebas PPN dan menghemat uang cukup besar sampai akhir tahun ini,” katanya dalam Colliers Virtual MediaBriefing Q3-2024,Rabu (2/10/2024). Pemerintah memberlakukan perpanjangan insentif pajak untuk pembelian rumah primer seharga maksimum Rp 5 miliar dengan besaran PPN yang ditanggung untuk rumah dengan harga hingga Rp 2 miliar. Perpanjangan insentif pajak berlaku mulai September hingga akhir tahun 2024. Sebagai ilustrasi, jika harga rumah saat ini Rp 1 miliar, konsumen dapat menikmati bebas biaya PPN Rp 110 juta dengan adanya skema PPNDTP. Namun, mulai tahun 2025, jika insentif PPNDTP tidak dilanjutkan, konsumen rumah bakal dikenai bea PPN Rp 120 juta atau 12 persen dari harga rumah. (Yoga)