;

Pengalihan Fasilitas Rumah Dinas menjadi Tunjangan Perumahan Anggota DPR

Pengalihan Fasilitas Rumah Dinas menjadi Tunjangan Perumahan Anggota DPR
Dengan adanya tambahan tunjangan perumahan, anggota DPR berpotensi memperoleh penghasilan yang lebih besar. Pengalihan fasilitas rumah dinas menjadi tunjangan perumahan pun berpotensi memboroskan anggaran. Tiga orang staf anggota DPR periode 2019-2024 dari Partai Kebangkitan Bangsa, Luqman Hakim, tengah mengemas barang-barang tersisa, seperti buku, alat elektronik, dan karpet, yang masih berada di rumah dinas anggota DPR, di Kalibata, Jakarta, Jumat (4/10/2024) siang. Barang-barang milik pribadi tersebut akan segera dibawa pulang ke daerah Magelang, Jawa Tengah, tempat tinggal Luqman Hakim dan tiga anggota stafnya tersebut. 

Saat Kompas mengunjungi rumah dinas dua lantai berukuran 250 meter persegi itu, sejumlah perabot rumah tampak sudah tidak tertata rapi lagi setelah Luqman mengosongkan rumah dinas pada 27 September lalu. Secara umum perabotan rumah dan fasilitas lainnya tampak dalam kondisi baik, seperti pintu rumah hingga pintu lemari yang masih kokoh. Plafon atap rumah juga masih terawat baik. Demikian pula fasilitas di kamar mandi, seperti kloset, shower, hingga wastafel. Menurut pengakuan stafnya, rumah dinas yang ditempati Luqman sejak 2020 itu sudah pernah direnovasi pada 2021-2022. Saat itu, Luqman merenovasi tangga rumahnya menjadi keramik karena tangga lama dari kayu mulai di-gerogoti rayap. Luqman juga mengganti sejumlah pintu karena kualitasnya buruk, kemudian menambah lampu di ruang tamu lantai 1, memperbaiki cat tembok di semua ruangan, dan membeli gorden.

Saat dihubungi, Luqman mengatakan kondisi rumah dinas DPR masih layak karena dirawat secara berkala. Setiap tahun rumah diperbaiki. Ketika ada kerusakan ringan, seperti bocor, pengelola pun bergerak cepat memperbaikinya. Tak hanya itu, di awal masa jabatan DPR 2019-2024, setiap rumah dinas direnovasi agar layak ditinggali. Saat ini, rumah dinas anggota DPR ada di Kalibata, Jakarta Selatan, dan Ulujami, Jakarta Barat. Menurut Luqman, rencana untuk memberikan tunjangan perumahan sudah terdengar menjelang berakhirnya masa jabatan anggota DPR 2019-2024. Ia pun mendengar besaran tunjangan sekitar Rp 55 juta per bulan. (Yoga)
Download Aplikasi Labirin :