Ekspor minyak sawit nasional pada Februari 2019 diperkirakan hanya 3 juta ton, atau turun 7,69% dari realisasi ekspor bulan sebelumnya 3,25 juta ton. Penurunan kinerja tersebut terjadi karena produksi minyak sawit domestik yang lebih rendah dan permintaan global yang melemah. Namun, ekspor ini akan meningkat di Februari 2019 sebesar 3,80 juta ton. Siklus produksi CPO pada Januari-Februari di tiap tahunya memang menurun dan ekspor juga menurun. Diharapkan komoditas kelapa sawit dapat diandalkan untuk menyumbang devisa bagi negara di tengah larangan Uni Eropa untuk melarang sawit sepenuhnya dalam jangka panjang.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto menunjuk 12 lembaga sertifikasi produk (LSPro) yang akan bertugas menerbitkan Sertifikas Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI Pelumas. Hal ini dilakukan untuk memastikan implementasi standar nasional indonesia (SNI) Pelumas secara wajib bisa berjalan dengan baik. Hingga kini ada 12 LSPro yang akan bertugas menerbitkan SPPT SNI Pelumas yakni Balai Sertifikasi Industri, Balai Besar Kimia Kemasan, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik, Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan, Balai Besar Logam dan Mesin, Sucofindo, TUV Nord, SGS Indonesia, Ceprindo, Intertek Utama, IGS dan IGS.

BPH Migas mencatat terdapat 48 badan usaha niaga migas yang izin niaganya terancam dicabut. Alasannya, mereka belum memenuhi kewajiban atas verifikasi niaga serta lalai dalam membayar iuran. Kepala BPH Migas mengatakan penindakan itu sudah direstui Menteri ESDM. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute menyampaikan keputusan pemerintah sudah sesuai, namun  pemerintah perlu mengevaluasi lebih lanjut agar keputusan tersebut tidak berdampak terhadap penyalur BBM dan gas.

Pemerintah menambah insentif eksportir kelapa sawit, minyak sawit mentah, crude palm oil (CPO) dan produk turunannya. Pemerintah membebaskan pungutan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDKPS), setelah sebelumnya membebaskan eksportir dari kewajiban bea keluar. Ketentuan ini berlaku mulai 1 Maret 2019 hingga 31 Mei 2019. Tujuan pemerintah agar membantu eksportir sawit saat harga turun di pasar global. Terlebih, eksporti sawit menghadapi tekanan permintaan akibat pelemahan ekonomi China, tarif bea masuk yang tinggi di India, serta kampanye hitam di Uni Eropa.

Penyelesaian perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) berpotensi terombang-ambing lantaran adanya kebijakan diskriminatif dari kawasan tersebut terhadap minyak kelapa sawit Indonesia. Iman Pambagyo, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, mengatakan bahwa selama ini komoditas minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO) menjadi salah satu topik yang paling alot dibicarakan dalam perundingan IEU-CEPA. Indonesia mendesak agar CPO dimasukkan dalam komoditas minyak nabati yang dibebaskan aksesnya dalam IEU-CEPA dan mendapatkan perlakuan yang sama dengan minyak nabati lain. Namun, Uni Eropa masih sangat keberatan untuk menerima permintaan tersebut. Pemerintah belum dapat memastikan apakah perundingan IEU-CEPA akan dilanjutkan atau tidak. Apabila IEU-CEPA ditunda, pertumbuhan industri yang memiliki potensi ekspor ke UE juga terhambat, seperti sektor alas kaki serta tekstil dan produk tekstil.

Kementerian Perdagangan mencabut Permendag Nomor 54 tahun 2015 tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit, Crude Palm Oil, dan produk turunannya. Pencabutan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan ekspor komoditas produk kelapa sawit dan turunannya sehingga tidak perlu lagi dilakukan verifikasi oleh surveyor sebelum muat barang. Sebelumnya, surveyor harus melalui proses verifikasi administratif dan fisik, penentuan jenis dan spesifikasi teknis serta kualitas barang melalui analisa laboratorium. Dengan pencabutan ini diharapkan akan membuat ekspor produk kelapa sawit dan turunanya meningkat.

Setelah berupaya mendiskriminasikan penggunaan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) untuk energi terbarukan, kini Uni Eropa menyudutkan produk turunan komoditas tersebut lewat isu kesehatan. Potensi hambatan dagang tersebut bermula dari studi Uni Eropa (UE) tentang batas kandungan 3-monochloropropane-1, 2-diol ester (3MCPDE) dan glycidyl ester (GE) dalam minyak nabati olahan, termasuk minyak kelapa sawit. Studi tersebut telah disampaikan kepada Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) dan telah dibahas dalam sejumlah sidang COdex Alimentarius Commission. Sidang Codex tersebut bertujuan menciptakan standar keamanan pangan yang dapat diterima di seluruh dunia, termasuk kode praktik, panduan, dan rekomendasi yang berhubungan dengan makanan. Ketua Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengatakan, apabila FAO menyetujui penelitian yang diajukan UE itu, dampaknya akan lebih masif dibandingkan dengan kebijakan diskriminasi UE terhadap CPO untuk sektor energi melalui skema Renewable Energy Directive II (REDII). Dia menilai upaya UE melalui FAO ini adalah tantangan yang lebih besar dan dampaknya lebih luas, tidak hanya untuk sektor energi, tetapi juga untuk bidang makanan yang merupakan pasar utama CPO. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriyono, menurutnya, apabila konsep tersebut diterima FAO, keberlangsungan permintaan global terhadap CPO dan produk turunannya akan terancam. Pasalnya, Indonesia dan Produsen CPO lain tidak akan dapat menempuh jalur gugatan melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), karena ranahnya sudah masuk ke mandatori dunia. Menurut ekonom Indef Ahmad Feri Firdaus, apabila CPO dan produk turunannya dilarang sebagai bahan campuran makanan di seluruh dunia, hal itu akan berdampak pada kinerja ekspor nonmigas nasional secara keseluruhan.

Kabar baik bagi para pelaku usahayang bergerak di industri kelapa sawit dan produk turunannya. Pasalnya, mulai bulan ini pemerintah kembali membebaskan tarif pungutan ekspor crude palm oil (CPO) beserta sebagian produk turunannya. Pembebasan tarif tersebut merupakan implikasi dari pelaksanaan PMK No.23/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas PMK No.81/PMK.05/2017 yang mengatur soal tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan. Adapun, pembebasan tarif dilakukan dalam dua tahapan. Tahap pertama, dilakukan pada 11 Maret-Mei 2019. Pada Tahap ini pemerintah hampir memastikan seluruh produk CPO alias tarifnya hanya US$0. Tarif ini berlaku baik bagi harga CPO yang berada di bawah US$750 per ton, US$570-US$619 per ton, dan di atas US$619 per ton. Pada tahapan kedua, tepatnya Juni dan seterusnya, pemerintah kembali menerapkan tarif bagi CPO dan produk turunannya. Tarif efektif yang berlaku yakni antara US$5-US$50. Namun demikian, mekenisme pengenaan tarifnya tidak dipukul sama rata.

Bisnis fintech merambah ke layanan jual beli emas. Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) mencatat, sudah ada empat fintech jual beli emas yang menjadi anggotanya, yaitu Laku Emas, E-mas, Treasury, dan Indogold. Salah satu sektor yang akan semarak adalah layanan wealth management, termasuk di dalamnya jual beli emas online. Alasannya, orang Indonesia masih menganggap emas sebagai instrumen investasi yang menjanjikan.
Secara umum, bisnis fintech ini menawarkan layanan mulai dari menjual dan membeli emas, mencicil pembelian emas, menggadaikan emas, hingga menitipkan emas. Persoalannya, belum satu pun perusahaan fintech jual beli emas yang mendapatkan izin dari OJK.

Jatah saham PT Freeport Indonesia untuk pemda Papua sebesar 10% masih tarik menarik. Terkait polemik itu, Kementerian BUMN menyerahkan penyelesaiannya kepada Kementerian Dalam Negeri. Mengacu dokumen perjanjian induk pada Januari tahun lalu, Pemprov Papua mendapatkan jatah 3% saham dan Pemkab Mimika 7% saham Freeport. Sebelum ini, Pemprov Papua mengeluarkan Perda Nomor 7/2018 yang menyebutkan Pemprov Papua mendapatkan saham 5,9% dan Pemkab Mimika hanya 3,1%. Kementerian BUMN berharap polemik ini tak berlarut-larut, sehingga BUMD bisa terbentuk pada tahun ini.