Gaya hidup masyarakat urban yang mementingkan kecepatan dan efisien waktu turut mendorong bisnis perusahaan rintisan kopi berbasis aplikasi dengan konsep penjualan langsung ke konsumen (direct to customer) tumbuh pesat. Perkembangan teknologi di Indonesia membuat masyarakat semakin sensitif terhadap tingkat kecepatan dan pelayanan instan. Hal inilah yang menjadi latar belakang lahirnya bisnis kopi berbasis aplikasi. Salah satunya Fore Coffe. Co-Founder dan CEO Fore Coffee Robin Boe menyatkan, siap membuka 100 gerai pada akhir Juni 2019 berkat kesuksesan aplikasinya. Kehadiran aplikasi mobile mempermudah proses pemesanan untuk para pelanggan. Pada putaran pendanaan Seri A di bulan Januari 2019, Fore Coffee berhasil mengumpulkan total Rp134 miliar. Fore Coffe mencatat pesanan 10.000 gelas kopi sehari. Sejak aplikasinya diluncurkan pada pekan kedua Desember 2018, Fore Coffee berhasil mencatat pertumbuhan penjualan dari 19.000 menjadi 300.000 gelas kopi per bulan. Terpisah CEO Kopi Kenangan James Prananto juga merilis aplikasi sebagai salah satu strategi ekspansi perusahaan yang berambisi tumbuh empat kali lipat tahun ini. Sejauh ini, pihaknya telah melayani rata-rata 750.000 gelas per bulan, dan diharapkan dapat tumbuh mencapai 3 juta gelas per bulan hingga akhir tahun ini. 

Pemerintah resmi mengubah formula perhitungan bahan bakar minyak (BBM), baik BBM jenis tertentu maupun BBM khusus penugasan. Meski begitu, harga BBM di SPBU tak lantas berubah.

Mengcau aturan baru, harga minyak tanah  adalah 102,49% dikalikan harga indeks pasar (HIP) minyak tanah ditambah Rp 263,00 per liter. Adapun harga solar menggunakan formula 95% x HIP solar + Rp 802,00 per liter. Sementara formulasi harga RON premium 88 ditetapkan 96,46% x HIP RON minimum 88 + Rp 821,00 per liter.

Hingga kini harga BBM di SPBU milik Pertamina belum berubah. Sementara Shell Indonesia sudah menaikkan harga produk BBM.

Dewan negara-negara produsen minyak sawit (CPOPC) menggelar pertemuan dengan pemangku kebijakan Uni Eropa untuk membahas kebijakan UE terkait kelapa sawit yang dinilai diskriminatif. Indonesia dan Malaysia mencoba meyakinkan UE agar mempertimbangkan ulang kebijakan soal sawit. Jika aturan sawit disahkan UE, Indonesia akan meninjau ulang hubungan RI-UE. Bagi Indonesia, industri kelapa sawit adalah komoditas penting karena menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta dalam upaya pencapaian UN Sustainable Development goals (UN SDGs). Kebijakan Uni Eropa yang berkembang saai ini disampaikan tidak menampung pandangan berimbang terkait sawit Indonesia.

Sekjen kementerian industri primer malaysia Tan Yew Chong mengatakan saat ini yang dibutuhkan adalah kompetisi sehat dan adil. Kadang-kadang kita bekerjasama, kadang-kadang kita berkompetisi. Tetapi kita punya tujuan jelas untuk membangun kompetisi yang sehat. 

Pemerintah Indonesia melayangkan protes ke Uni Eropa atas rencana kebijakan pembatasan produk minyak sawit dalam Renewable Energy Directive (RED II). Indonesia bersama Malaysia mengirimkan surat protes yang resmi diteken Presiden Joko Widodo dan PM Mahatir Mohammad. Jika surat tersebut tidak mendapat tanggapan yang memadai, pemerintah bersiap mengambil langkah terburuk, keluar dari Paris Agreement. Perjanjian Paris adalah komitmen negara-negara untuk mengurangi panas bumi dari 2 derajat Cecius menjadi 1,5 derajat Celcius. Ekonom Core, Piter Abdullah, berpendapat keluarnya Indonesia dari Perjanjian Paris tidak akan terlalu berdampak banyak. Namun yang perlu dikhawatirkan apabila keluarnya Indonesia direspon negarif pasar non Eropa. Piter menilai posisi tawar Indonesia sangat kuat terkait CPO karena Indonesia adalah produsen terbesar CPO dan CPO adalah produk nabati paling efisien dibandingkan minyak nabati dari bunga matahari dan kedelai.

Penggunaan teknologi informasi di sektor kelautan dan perikanan diyakini akan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Sebab, teknologi dapat menghubungkan nelayan dengan lokasi ikan secara akurat. Nelayan dengan bantuan teknologi juga dapat mengakses pasar dan permodalan.

Berdasarkan data  program pembangunan perserikatan bangsa-bangsa (UNDP) pada 2017, nilai kekayaan laut Indonesia 2,5 triliun dolar AS per tahun. Namun baru sekitar 7% yang termanfaatkan. 

Program satu juta nelayan berdaulat diluncurkan guna meningkatkan kesejateraan nelayan dengan dukungan teknologi informasi. Nelayan akan dilatih dan didampingi dalam menggunakan aplikasi teknologi. Dengan menggunakan teknologi pemanfaatan sumber daya kelautan dapat ditingkatkan menjadi 17% dari potensi kekayaan yang ada. Rantai pasok diharapkan lebih pendek.

Fish On adalah hasil inkubasi digipreneur Telkom. Tidak hanya Fish on tetapi juga ada 280-an usaha rintisan yang sudah masuk komersial. Fish on bukan anak perusahaan Telkom jadi bisa berbisnis dengan siapapun. CEO Fish On Fajar Widisasono menambahkan, aplikasi Fish On untuk nelayan dengan kapal berukuran kurang dari 10 gros ton gratis. Aplikasi itu juga akan terhubung dengan tempat pelelangan ikan 

Diversifikasi usaha sedang dilakukan oleh PT Indika Energy Tbk. Sebagai perusahaan energi terintegrasi, Indika berencana mengurangi peran batubara dalam pendapatan perusahaan. Ada beberapa upaya Indika mendiversifikasi usaha  diantaranya :

• membangun fuel storage atau penyimpanan bahan bakar berkapasitas 100 juta liter di Balikpapan, Kalimantan Timur. Proyek tersebut  dengan investasi senilai 100 juta dolar AS siap dioperasikan triwulan II-2020. Proyek ini dikerjakan oleh dua anak usahanya yakni Petrosea dan Tripatra. Indika akan bekerjasama dengan Exxon Mobil yang akan menggunakan penyimpanan bahan bakar tersebut
• merambah sektor pertambangan emas melalui anak usahanya PT Indika Mineral Investindo, Indika Energy membeli 19,9% saham PT Nusantara Limited Resources Limited yang beroprasi di Sulawesi Selatan
• Indika energy juga masuk dalam industri digital technology dan masih mencari peluang di luar perusahaan.

Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengirim surat keberatan kepada komisi Uni Eropa yang berencana mengurangi bahan bakar nabati berbasis sawit. Indonesia dan Malaysia bersatu memperjuangkan sawit di Uni Eropa karena kedua negara memiliki porsi 85% sebagai penghasil minyak sawit dunia.

Sambil memperjuangkan sawit di Uni Eropa, pemerintah juga sedang berupaya meningkatkan serapan dalam negeri dengan menggenjot penggunaan minyak sawit sebagai bahan bakar kendaraan. Saat ini program Biodiesel 20 (B-20) sudah berjalan dan ke depan akan terus diperbesar hingga mencapai B-100.

Indonesia dan Malaysia tak hanya mengirimkan surat keberatan memperjuangkan sawit, Menko bidang perekonomian Darmin Nasution sedang memimpin delegasi RI ke Brussel Belgia melakukan pertemuan dengan komisi, parlemen dan dewan Eropa serta berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam rantai pasok industri sawit di pasar Uni Eropa.

Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad melayangkan surat bersama kepada Komisi Uni Eropa (UE) yang berisi tentang keberatan pemimpin kedua negara atas rencana penghapusan atau pelarangan penggunaan sawit sebagai bahan baku biofuel. Surat diteken kedua pemimpin negara tersebut pada Minggu (7/4) dan langsung dikirimkan pada hari itu juga.

Target produksi tahunan menjadi patokan perusahaan untuk menjaga keberlanjutan usaha pertambangan. Kendati pemerintah memberikan kuota lebih besar, perusahaan tetap bergantung pada target produksi.

Pemerintah memberikan kuota produksi 2019 pada PT Kideco Jaya Agung sebanyak 40 juta ton batubara. Kuota itu berdasarkan pemenuhan kewajiban menyuplai kebutuhan batubara di dalam negeri (domestic market obligation-DMO). Pada 2018 Kideco menyuplai 10 juta ton untuk DMO atau 29,41% dari total produksinya. Adapun 24 juta ton lainnya diekspor ke China, India, Korea dan Jepang.

Tahun ini target produksi Kideco 34 juta ton. Pada triwulan I-2019, produksi batubara Kideco sesuai target yakni 8,5 juta ton. Sebenarnya Kideco dapat memproduksi sesuai kuota dari pemerintah namun Kideco tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dalam pertambangan terutama cadangan batubara.

Investor pasar saham Indonesia merespons negarif revisi PP Nomor 23/2010 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Belum lama ini, Kementerian BUMN menginginkan perusahaan plat merah mendapat prioritas dalam pengelolaan pertambangan minerba di Indonesia. Banyak pebisnis cemas jika usulan ini diterima, banyak perusahaan yang menguasai wilayah tambang wajib memangkas penguasaan lahannya menjadi maksimal 15.000 hektare.