;
Kategori

Lingkungan Hidup

( 5820 )

DKI Mulai Beli Bawang dari Importir

08 May 2019

DKI Jakarta mengalami defisit kebutuhan bawang putih sebanyak 2.930 ton untuk selama bulan puasa dan lebaran. Di tengah defisit pasokan itu, PT Food Station Tjipinang Jaya belum juga memperoleh rekomendasi impor produk holtikutura (RPIH) dari Kementerian Pertanian. Untuk mengatasi kelangkaan sembari menunggu RPIH, DKI membeli barang dari importir.

Pasokan bawang putih dari importir mulai masuk ke pasar Jakarta kemarin sebanyak 1 kontainer atau 29 ton. Harga bawang itu ditetapkan Rp 30.000 per kilogram . Harga bawang putih di pasaran Jakarta sekarang Rp 60.000 sd Rp 100.000 per kilogram Saat ini, ada setidaknya 5 kontainer atau 145 ton yang akan didatangkan secara bertahap. Direktur Utama PT Food station Tjipinang Jaya Arief Prasetyo Adi mengakui, jumlah pasokan tersebut masih belum memenuhi selama puasa dan lebaran tahun ini. Oleh sebab itu diperlukan izin impr bagi  PT Food station Tjipinang Jaya tetap dibutuhkan DKI untuk dapat memenuhi kebutuhan bawang putih.

Pasokan Gabah Seret, Bisnis Beras Ketat

07 May 2019

Persaingan beras nasional terbilang berat dan ketat. Maklumlah, para pemain beras lumayan banyak dan tersebar dengan kapasitas produksi yang sangat besar. Akan tetapi hal tersebut tidak diimbangi dengan pasokan gabah yang memadai. Berdasarkan data Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), total kapasitas penggilingan padi mencapai 200 juta ton gabah per tahun. Sedangkan produksi gabah secara nasional hanya 50 juta per tahun.

Kapasitas penggilingan di Jawa sudah melampaui pasokan bahan baku gabah. Dari sekitar 182.000 unit penggilingan di dalam negeri, 75% terkonsentrasi di Jawa. Oleh karena itu, Perpadi meminta agar penambahan penggilingan baru dihentikan dan dialihkan ke program revitalisasi penggilingan kecil. Revitalisasi  menjadi penting, karena 94% unit penggilingan di Indonesia dimiliki industri penggilingan kecil.

Peran Perkebunan Bagi Perekonomian, Kelapa Sawit Dibenci Tapi Dirindu

07 May 2019

Indonesia telah bergantung ke perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit menjadi modal pembangunan di daerah pada masa lalu, ceruk devisa nonmigas di masa kini, dan ketahanan energi di masa depan. Salah seorang petani yang sudah menikmati hasil dari kelapa sawit yaitu I Made Gunartha (55) seorang petani di Desa Belantik, Pasangkayu, Mamuju. Setelah 30 tahun, hidup sebagai seorang transmigran di Mamuju, sekarang sudah hidup jauh dari kekurangan. Pasalnya, pendapatannya sudah Rp50 juta per bulan. Belum lagi aset berupa bangunan di Denpasar Rp1,4 miliar, tanah di Nusa Penida Rp6 miliar, kebun sawit seluas 20 ha di Mamuju dan 200 ha di Sampit. Selain itu, masih terdapat bisnis batu bara dan sarang walet yang dirintisnya.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat sedikitnya ada 10 juta orang keluar dari garis kemiskinan sebagai akibat ekpansi bisnis sawit sejak 2000. Sementara itu, sebanyak 1,3 juta orang diantaranya terdampak langsung keluar dari garis kemiskinan. Industri kelapa sawit juga menyerap 7,5 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Perkebunan kelapa sawit rakyat memiliki 2,6 juta unit usaha yang mempekerjakan 4,6 juta orang.

BPS mencatat bahwa nilai ekspor minyak sawit tertinggi pada 2017 mencapai US$22,97 miliar. Namun 2018 mengalami penurunan menjadi US$20,34 miliar akibat melemahnya harga global. Kendati kinerja ekspor minyak sawit tengah tidak menentu dalam 1 tahun terakhir akibat perang dagang AS-China, sentimen negatif Uni Eropa dan produksi yang melonjak tajam, namun pada awal 2019, sektor minyak sawit ikut berkontribusi dalam menjaga cadangan devisa. Penyebabnya, impor migas tertekan turun, efek dari pemanfaatan bauran 20% bahan bakar nabati atau biodiesel (B20) telah menurunkan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). 

Mentan Mengancam Importir

06 May 2019

Pemerintah mulai berusaha menurunkan harga bawang putih melalui operasi pasar. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mewajibkan importir bawang putih segera menurunkan harga yang kini melambung tinggi. Jika gagal, importir dikenai sanksi. Jika menemukan importir yang melanggar harga dan menyebabkan operasi pasar tak efektif, perusahaan itu akan dimasukkan ke daftar hitam. Mereka selamanya tidak akan mendapat rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) bawang putih.

Perusahaan Tambang Andalkan Utang Bank

06 May 2019

Pengusaha pertambangan masih mengandalkan pendanaan perbankan untuk mendukung ekspansi usaha. Mengacu data OJK pada kuartal pertama tahun ini, penyaluran kredit perbankan ke sektor pertambangan meningkat 11,55%. Produsen pertambangan menilai, kredit perbankan masih menarik meski suku bunga acuan (BI rate) dipatok sebesar 6%.

[Tajuk] Bawang Merah & Putih

06 May 2019

Awal bulan ini, harga bawang putih di Jakarta menembus Rp 75.000 per kg, bahkan di beberapa daerah mencapai Rp 100.000 per kg. BPS mencatat, sepanjang April lalu, harga bawang putih melonjak 35% dan menyumbang inflasi 0,09%. Pemerintah pun menggelontorkan bawang putih impor ke pasar. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjamin harga bumbu dapur itu akan turun menjadi Rp 25.000 - Rp 30.000 per kg. Bukan hanya bawang putih, harga bawang merah juga terbang. Jika awal Februari harganya Rp 28.850 per kg, maka awal bulan ini sudah melesat menjadi Rp 45.000 - Rp 50.000 per kg.

Bila lonjakan harga bawang putih relatif bisa dimaklumi, beda halnya dengan bawang merah. Pasalnya, produksi bawang merah jauh melebihi kebutuhan, bahkan Indonesia mengekspor 70.000 ton ke 6 negara. Berdasarkan hukum pasar, harga akan melonjak lantaran terjadi kekurangan pasokan. Apakah ada permainan di pasar ataukah pasokan tersedot untuk ekspor?

Ekspor memang membanggakan. Tetapi ekspor juga harus dihitung matang-matang, bukan hanya kuantitas tapi juga timing-nya, terlebih menjelang Ramadhan. Ekspor juga seharusnya disertai antisipasi 'permainan' di pasar dengan memastikan barang terdistribusi cukup di pasar, sehingga mempersempit ruang spekulasi.

Treasury, Platform untuk Beli dan Simpan Emas

06 May 2019

Treasury, platform daring untuk beli, simpan, serta jual emas batangan dan perhiasan, mulai beroperasi sejak November 2018. Lebih dari itu, platform juga menyediakan layanan transfer dan redeem emas untuk semakin memudahkan pengguna. Business Analyst Excecutive Treasury menjelaskan untuk menjadi teman Treasury, pengguna hanya perlu mendaftarkan diri dengan membeli emas senilai Rp 50.000, belum termasuk pajak saat proses awal pendaftaran. Teman Treasury juga akan mendapatkan banyak keuntungan yang jumlahnya mencapai jutaan rupiah setiap bulan. Selain itu, akan mendapatkan poin pada setiap transaksi minimal Rp 20.000 yang berlaku kelipatan.

Kementan Terbitkan RIPH Bawang Putih 245 Ribu Ton

06 May 2019

Kementerian Pertanian (Kementan) telah menerbitkan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) untuk bawang putih bagi 19 importir swasta dengan total volume pengajuan mencapai 245 ribu ton. Hal ini dilakukan untuk mengamankan pasokan dan menstabilkan harga bawang putih nasional. Rekomendasi tersebut dikeluarkan bagi pelaku usaha yang secara aktif dan kooperatif melaksanakan kewajiban tanamnya sesuai aturan. Dari 19 improtir, 11 importir telah emndapatkan penerbitan RIPH dengan pengajuan 125 ribu ton. Dalam waktu dekat pasokan bawang putih nasional segera setidaknya 60 ribu ton dari Tiongkok dan sudah mulai masuk melalui pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Priok.

Investasi Migas Terus Menyusut

03 May 2019

Kementerian ESDM mencatat, investasi minyak dan gas bumi, baik subsektor hulu maupun hilir, cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Kondisi tersebut dipicu oleh penurunan harga minyak mentah di pasar global. Pengamat Migas dari Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto menilai, kebijakan pemerintah turut memengaruhi penurunan investasi.

Pengusaha Batubara Minta Kemudahan Izin Tambang

02 May 2019

Para pengusaha batubara mulai gusar lantaran pemerintah tak kunjung merampungkan revisi PP 23 Tahun 2010. Sebab, beleid tersebut merupakan bentuk kepastian bagi pemilik lisensi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk mengajukan perpanjangan izin usaha sekaligus mengubah status mereka menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Termasuk izin beberapa pemilik PKP2B generasi pertama yang sebentar lagi akan berakhir.

Kegusaran para pengusaha ini didasari adanya usulan Menteri BUMN untuk mengakomodasi dan memperkuat peran BUMN dalam revisi PP 23/2010. Salah satu permintaan Menteri BUMN, luas wilayah tambang PKP2B yang memperoleh perpanjangan tidak boleh melebihi 15.000 hektare (ha).