Hingga April 2019, produksi batubara mencapai 118 juta ton atau setara 24,12% target dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2019. Kementerian ESDM membuka kesempatan bagi perusahaan yang ingin merevisi target produksinya, termasuk pemegang IUP daerah yang terkena pemotongan kuota produksi. Beberapa provinsi terkena sanksi pemotongan kuota karena perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO). Bahkan, Gubernur Kaltim sampai turun tangan menyurati Presiden Joko Widodo untuk mencabut sanksi tersebut. Demikian juga dengan sejumlah gubernur lain juga keberatan dengan sanksi diskon produksi. Namun, Kementerian ESDM bergeming dengan rengekan para pejabat daerah itu.

Pemerintah mendorong proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) untuk memenuhi kebutuhan listrik sekaligus mengurangi impor migas hingga tahun 2025 nanti. Untuk itu, pemerintah bakal memberikan insentif berupa subsidi untuk kegiatan eksplorasi. Pemerintah menargetkan, bauran energi untuk listrik panas bumi mencapai 11% pada tahun 2025 mendatang.

Komisi Pemberantasan Korupsi menggali sejumlah keterangan dari para saksi untuk menguak peran sentral Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam kasus suap proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1. Dari sejumlah dakwaan terhadap para terpidana kasus korupsi proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1, nama Sofyan Basir sering kali muncul. Dari pengakuan para terpidana dalam surat dakwaan awal, peran Sofyan Basir itu setidaknya terekam sebagai berikut:

• Pada 2017 terjadi pertemuan antara Eni Maulana Saragih dan Johanes Budisutrisno Kotjo dengan Sofyan Basir di BRI Lounge. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa Johanes Budisutrisno Kotjo akan mendapatkan proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1 dengan skema Penunjukan Langsung dan anak Perusahaan PLN PT Pembangkitan Jawa Bali akan memiliki saham perusahaan konsorsium minimal sebesar 51% sesuai dengan Perpres No. 4 Tahun 2016.
• Pada 6 Juni 2018, terjadi pertemuan Eni Maulana Saragih, Johanes Budisutrisno Kotjo, dan Idrus Marham, dengan Supangkat Iwan dan Sofyan Basir di rumah Sofyan Basir. Pertemuan itu disepakati bahwa Sofyan Basir akan mendorong agar PT PLN dan PT PJBI menandatangani amandemen perjanjian konsorsium dengan catatan CHEC Ltd. sepakat dalam hal waktu pengendalian JVC selama 15 tahun setelah COD yang rencananya akan dilakukan keesokan harinya.

Nama-nama yang pernah disebut sebagai calon penerima fee pembahasan proyek PLTU Riau 1, yaitu Johanes Budisutrisno Kotjo, Setya NOvanto, Andreas Rinaldi, Rickard Philip Cecile, RUdy Herlambang, Inteckhab Khan, James Rijanto, serta pihak-pihak lain yang membantu.

Pasca penetapan Direktur PLN menjadi tersangka KPK, ketidakpastian membayangi kelanjutan megaproyek 35.000 MW, terutama yang masih dalam tahap perencanaan. Berdasarkan catatan PLN, per Januari 2019, masih terdapat proyek listrik berkapasitas 1.383 megawatt dalam tahap pengadaan. Selain itu, 954 MW di tahap perencanaan dan 9.507 MW masuk tahap kontrak dan belum kontruksi. Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) berharap ada kepastian dalam investasi proyek kelistrikan di tanah air. Pengusaha pembangkit listrik mendesak pemerintah mencabut skema penunjukan langsung. Skema penunjukan langsung sejatinya tak menarik dari sisi pengembangan bisnis dan investasi kelistrikan. Di lain sisi, skema penunjukan langsung bisa disalahgunakan.

Restitusi pajak yang membludak membuat realisasi penerimaan pajak kuartal pertama tahun ini loyo. DJP mencatat realisasi restitusi pajak periode Januari-Maret 2019 mencapai Rp 50,65 triliun atau tumbuh 47,83% y.o.y. Secara sektoral, perkebunan dan industri sawit serta pertambangan termasuk yang restitusinya terbesar. Restitusi pajak di sektor pertambangan meningkat 43,5%, sedangkan pada sektor industri pengolahan melonjak 60,6% y.o.y. Direktur CITA menilai, kebijakan percepatan restitusi pajak sejatinya bagus untuk arus kas wajib pajak. Namun pemerintah tetap perlu mengantisipasi kecenderungan peningkatan restitusi sepanjang tahun ini.

Bisnis tambang emas memang menyilaukan. Prospek bisnis yang stabil membuat sejumlah emiten pertambangan batubara mulai mendiversifikasi bisnisnya ke bisnis logam mulia itu. Salah satunya PT United Tractors Tbk (UNTR) yang mengakuisisi 95% saham PT Agincourt Resources, pemilik tambang emas Martabe di Sumatera Utara.

Jika dibandingkan dengan bisnis batubara, bisnis emas lebih menjanjikan, karena instrumen emas mulai banyak diminati. Namun, perusahaan yang akan masuk ke tambang emas harus memikirkan terkait pembuatan smelter yang memerlukan biaya tak sedikit.

Kementerian ESDM mencatat realisasi serapan unsur nabati (fatty acid methyl eter/FAME) untuk program B20 sampai awal April lalu sebesar 1,5 juta KL, atau sudah mencapai 24,19% dari target tahun ini sebesar 6,2 juta KL. Pemerintah telah menetapkan 19 Badan Usaha Bahan Bakar Nabati yang menyediakan pasokan biodiesel di tahun depan adalah PT Cemerlang Energi Perkasa 449.753 KL, PT Wilmar Bioenergi Indonesia 844.949 KL, PT Pelita Agung Agrindustri 145.396 KL, PT Ciliandra Perkasa 171.854 KL, PT Darmex Biofuel 85.680 KL, PT Musim Mas 745.504 KL, PT Wilmar Nabati Indonesia 904.431 KL dan PT Bayar Biofuel 229.075 KL. Selanjutnya, pemasok lainnya yakni PT LDC Indonesia 292.927 KL, PT SMART Tbk 269.914 KL, PT Tunas Baru Lampung 216.875 KL, PT Multi Nabati Sulawesi 253.427 KL, PT Permata Hijau Palm Oleo 261.183 KL, PT Intibenua Perkasatama 241.053 KL, PT Batara Elok Semesta Terpadu 78.818 KL, PT Dabi Biofuels 207.344 KL, PT Sinarmas Bioenergi 262.011 KL, PT Kutai Refinery Nusantara 220.189 KL, PT Sukajadi Sawit Mekar 219.677 KL.

Sejumlah emiten produsen batu bara segera menikmati tambahan dari lini bisnis ketenagalistrikan, seiring dengan beroperasinya proyek-proyek pembangkit listrik baru perseroan pada 2019. Pada tahun ini sedikitnya tiga proyek pembangkit listrik dari emiten batu bara yang siap beroperasi. Pundi-pundi perseroan pun dipastikan lebih tebal lagi. PT Bukit Asam menargetkan PLTS di bandar udara Soekarno Hatta Jakarta, dapat beroperasi pada Juli 2019 atau Agustus 2019. PT Dian Swastika Sentosa Tbk. masih mempersiapkan Commercial Operation Date (COD) Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kendari-3. PT Adaro Energy Tbk. menargetkan PLTU PT Tanjung Power Indonesia (TPI) COD pada Semester I/2019.

Uni Eropa tengah menyiapkan manuver baru untuk menghambat ekspor biodiesel dari Indonesia dengan tuduhan subsisdi. Ketua Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, tuduhan subsidi tersebut bukan hal yang baru. Uni Eropa pernah mengalamatkan tuduhan serupa pada 2013. Dengan begitu harga jualnya bisa lebih murah dibandingkan dengan biodiesel yang berasal dari minyak nabati selain sawit. Namun, setelah konsultasi, investigasi, dan komunikasi, UE mendadak menarik tuduhannya. Namun, isu miring tidak berhenti samapi disitu. Tuduhan dumping pun dilancarkan meski akhirnya tidak bisa dibuktikan di WTO, dan Indonesia diputuskan menang pada 2018. Tuduhan subsidi saat ini kembali diulang. Dan investigasi telah dilakukan kepada beberapa perusahaan-perusahaan besar. Ada indikasi keika pasar sedang berkembang di UE, seketika langsung terdapat ganjalan supaya ekspor biodiesel terhenti. UE kali ini menuduh secara spesifik produsen atau eksportir biodiesel sawit seperti yang dilakukan AS. 

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menegaskan bahwa sejumlah investor tertarik mendanai delapan dari 23 proyek pembangkit listrik energi bersih yang belum menyelesaikan pembiayaan sejak 2017. PLN terus mendorong 23 proyek pembangkit hijau yang belum menyelesaikan pembiayaan agar segera mendapatkan pendanaan dari pihak perbankan. Kendati beberapa investor sudah menyatakan tertarik untuk membiayai proyek itu, proses konstruksi belum mendapatkan kepastian. Delapan proyek itu masih memiliki beberapa kendala lain yang harus diselesaikan. Tiga proyek diantaranya terkednala masalah bisnis, sedangkan lima proyek sisanya terkendala masalah hukum, yakni pada dolumen kontrak. 

Pengembangan energi terbarukan menghadapi tantangan dari harga jual listrik ke PLN yang dinilai masih rendah sehingga tidak layak perbankan. Oleh, karena itu beberapa proyek pembangkit terbarukan terhambat oleh harga jual listrik yang rendah tersebut. Namun, pemerintah ingin mendorong tarif listrik di masyarakat turun sehingga harus menekan harga jual listrik dari pengembang ke PLN.