Awal bulan ini, harga bawang putih di Jakarta menembus Rp 75.000 per kg, bahkan di beberapa daerah mencapai Rp 100.000 per kg. BPS mencatat, sepanjang April lalu, harga bawang putih melonjak 35% dan menyumbang inflasi 0,09%. Pemerintah pun menggelontorkan bawang putih impor ke pasar. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjamin harga bumbu dapur itu akan turun menjadi Rp 25.000 - Rp 30.000 per kg. Bukan hanya bawang putih, harga bawang merah juga terbang. Jika awal Februari harganya Rp 28.850 per kg, maka awal bulan ini sudah melesat menjadi Rp 45.000 - Rp 50.000 per kg.

Bila lonjakan harga bawang putih relatif bisa dimaklumi, beda halnya dengan bawang merah. Pasalnya, produksi bawang merah jauh melebihi kebutuhan, bahkan Indonesia mengekspor 70.000 ton ke 6 negara. Berdasarkan hukum pasar, harga akan melonjak lantaran terjadi kekurangan pasokan. Apakah ada permainan di pasar ataukah pasokan tersedot untuk ekspor?

Ekspor memang membanggakan. Tetapi ekspor juga harus dihitung matang-matang, bukan hanya kuantitas tapi juga timing-nya, terlebih menjelang Ramadhan. Ekspor juga seharusnya disertai antisipasi 'permainan' di pasar dengan memastikan barang terdistribusi cukup di pasar, sehingga mempersempit ruang spekulasi.

Treasury, platform daring untuk beli, simpan, serta jual emas batangan dan perhiasan, mulai beroperasi sejak November 2018. Lebih dari itu, platform juga menyediakan layanan transfer dan redeem emas untuk semakin memudahkan pengguna. Business Analyst Excecutive Treasury menjelaskan untuk menjadi teman Treasury, pengguna hanya perlu mendaftarkan diri dengan membeli emas senilai Rp 50.000, belum termasuk pajak saat proses awal pendaftaran. Teman Treasury juga akan mendapatkan banyak keuntungan yang jumlahnya mencapai jutaan rupiah setiap bulan. Selain itu, akan mendapatkan poin pada setiap transaksi minimal Rp 20.000 yang berlaku kelipatan.

Kementerian Pertanian (Kementan) telah menerbitkan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) untuk bawang putih bagi 19 importir swasta dengan total volume pengajuan mencapai 245 ribu ton. Hal ini dilakukan untuk mengamankan pasokan dan menstabilkan harga bawang putih nasional. Rekomendasi tersebut dikeluarkan bagi pelaku usaha yang secara aktif dan kooperatif melaksanakan kewajiban tanamnya sesuai aturan. Dari 19 improtir, 11 importir telah emndapatkan penerbitan RIPH dengan pengajuan 125 ribu ton. Dalam waktu dekat pasokan bawang putih nasional segera setidaknya 60 ribu ton dari Tiongkok dan sudah mulai masuk melalui pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Priok.

Kementerian ESDM mencatat, investasi minyak dan gas bumi, baik subsektor hulu maupun hilir, cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Kondisi tersebut dipicu oleh penurunan harga minyak mentah di pasar global. Pengamat Migas dari Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto menilai, kebijakan pemerintah turut memengaruhi penurunan investasi.

Para pengusaha batubara mulai gusar lantaran pemerintah tak kunjung merampungkan revisi PP 23 Tahun 2010. Sebab, beleid tersebut merupakan bentuk kepastian bagi pemilik lisensi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) untuk mengajukan perpanjangan izin usaha sekaligus mengubah status mereka menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Termasuk izin beberapa pemilik PKP2B generasi pertama yang sebentar lagi akan berakhir.

Kegusaran para pengusaha ini didasari adanya usulan Menteri BUMN untuk mengakomodasi dan memperkuat peran BUMN dalam revisi PP 23/2010. Salah satu permintaan Menteri BUMN, luas wilayah tambang PKP2B yang memperoleh perpanjangan tidak boleh melebihi 15.000 hektare (ha).

Hingga April 2019, produksi batubara mencapai 118 juta ton atau setara 24,12% target dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2019. Kementerian ESDM membuka kesempatan bagi perusahaan yang ingin merevisi target produksinya, termasuk pemegang IUP daerah yang terkena pemotongan kuota produksi. Beberapa provinsi terkena sanksi pemotongan kuota karena perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO). Bahkan, Gubernur Kaltim sampai turun tangan menyurati Presiden Joko Widodo untuk mencabut sanksi tersebut. Demikian juga dengan sejumlah gubernur lain juga keberatan dengan sanksi diskon produksi. Namun, Kementerian ESDM bergeming dengan rengekan para pejabat daerah itu.

Pemerintah mendorong proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) untuk memenuhi kebutuhan listrik sekaligus mengurangi impor migas hingga tahun 2025 nanti. Untuk itu, pemerintah bakal memberikan insentif berupa subsidi untuk kegiatan eksplorasi. Pemerintah menargetkan, bauran energi untuk listrik panas bumi mencapai 11% pada tahun 2025 mendatang.

Komisi Pemberantasan Korupsi menggali sejumlah keterangan dari para saksi untuk menguak peran sentral Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam kasus suap proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1. Dari sejumlah dakwaan terhadap para terpidana kasus korupsi proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1, nama Sofyan Basir sering kali muncul. Dari pengakuan para terpidana dalam surat dakwaan awal, peran Sofyan Basir itu setidaknya terekam sebagai berikut:

• Pada 2017 terjadi pertemuan antara Eni Maulana Saragih dan Johanes Budisutrisno Kotjo dengan Sofyan Basir di BRI Lounge. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa Johanes Budisutrisno Kotjo akan mendapatkan proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1 dengan skema Penunjukan Langsung dan anak Perusahaan PLN PT Pembangkitan Jawa Bali akan memiliki saham perusahaan konsorsium minimal sebesar 51% sesuai dengan Perpres No. 4 Tahun 2016.
• Pada 6 Juni 2018, terjadi pertemuan Eni Maulana Saragih, Johanes Budisutrisno Kotjo, dan Idrus Marham, dengan Supangkat Iwan dan Sofyan Basir di rumah Sofyan Basir. Pertemuan itu disepakati bahwa Sofyan Basir akan mendorong agar PT PLN dan PT PJBI menandatangani amandemen perjanjian konsorsium dengan catatan CHEC Ltd. sepakat dalam hal waktu pengendalian JVC selama 15 tahun setelah COD yang rencananya akan dilakukan keesokan harinya.

Nama-nama yang pernah disebut sebagai calon penerima fee pembahasan proyek PLTU Riau 1, yaitu Johanes Budisutrisno Kotjo, Setya NOvanto, Andreas Rinaldi, Rickard Philip Cecile, RUdy Herlambang, Inteckhab Khan, James Rijanto, serta pihak-pihak lain yang membantu.

Pasca penetapan Direktur PLN menjadi tersangka KPK, ketidakpastian membayangi kelanjutan megaproyek 35.000 MW, terutama yang masih dalam tahap perencanaan. Berdasarkan catatan PLN, per Januari 2019, masih terdapat proyek listrik berkapasitas 1.383 megawatt dalam tahap pengadaan. Selain itu, 954 MW di tahap perencanaan dan 9.507 MW masuk tahap kontrak dan belum kontruksi. Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) berharap ada kepastian dalam investasi proyek kelistrikan di tanah air. Pengusaha pembangkit listrik mendesak pemerintah mencabut skema penunjukan langsung. Skema penunjukan langsung sejatinya tak menarik dari sisi pengembangan bisnis dan investasi kelistrikan. Di lain sisi, skema penunjukan langsung bisa disalahgunakan.

Restitusi pajak yang membludak membuat realisasi penerimaan pajak kuartal pertama tahun ini loyo. DJP mencatat realisasi restitusi pajak periode Januari-Maret 2019 mencapai Rp 50,65 triliun atau tumbuh 47,83% y.o.y. Secara sektoral, perkebunan dan industri sawit serta pertambangan termasuk yang restitusinya terbesar. Restitusi pajak di sektor pertambangan meningkat 43,5%, sedangkan pada sektor industri pengolahan melonjak 60,6% y.o.y. Direktur CITA menilai, kebijakan percepatan restitusi pajak sejatinya bagus untuk arus kas wajib pajak. Namun pemerintah tetap perlu mengantisipasi kecenderungan peningkatan restitusi sepanjang tahun ini.