Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia menggandeng asosiasi serupa dari China atau China National Coal Association melalui penandatanganan kerjasama perdagangan dan pengembangan batu bara. Kerjasama tersebut diharapkan mempererat hubungan Indonesia-China di sektor batu bara. 

Direktur eksekutif asosiasi pertambangan batu bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia menyatakan kerjasama akan fokus pada pengembangan ekspor-impor batu bara, pengembangan nilai tambah batu bara dan pemanfaatam teknologi yang lebih ramah lingkungan. kedua pihak sepakat mempertahankan hubungan perdagangan yang baik serta menghormati kebijakan sektor batu bara di negara masing-masing.

China jadi tujuan utama ekspor batu bara dengan porsi rata-rata 25% dari total volume ekspor batu bara Indonesia. Negara tujuan ekspor lain adalah India 21,9%, Jepang 11,6%, Korea Selatan 8,7% dan sisanya negara-negara seperti : Malaysia, Vietnam, Thailand dan Filipina.

Pemerintah masih merumuskan cara menghidupkan kembali PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro). Perusahaan yang gagal bayar utang kepada kepada pemerintah sejak tahun 2012 itu kemungkinan besar segera diserahkan ke PT Pertamina.

TPPI yang mati suri meninggalkan banyak utang, khususnya kepada pemerintah dan Pertamina. Rencananya utang-utang itu akan dikonversi menjadi saham pemerintah. Hanya saja, rencana itu belum diputuskan. Yang pasti, pemerintah ingin TPPI hidup kembali.

Di Indonesia sudah terdapat industri hilir pengolah minyak mentah. Namun, industri hulu petrokimia belum ada. TPPI diharapkan bisa mengisi kekosongan itu sekaligus mengurangi impor migas yang selama ini membebani neraca dagang.

Emas masih menjadi pilihan masyarakat yang ingin berinvestasi. Sebab, harganya cenderung meningkat dalam jangka panjang kendati tak terlalu tajam. Masyarakat membeli emas secara langsung melalui toko luar jaringan dan melalui platform dalam jaringan. Direktur niaga Antam Aprilandi H Setia menyampaikan berdasarkan kinerja perusahaan, penjualan secara langsung melalui toko luring masih mendominasi pasar emas Antam yakni sekitar 95%. Namun sejak pelayanan penjualan daring dibuka melalui laman www. logammulia.com. penjualan secara daring memiliki prospek menjajikan. Oleh karena itu penjualan daring akan terus dikembangkan. 

Tahun ini penjualan emas di dalam negeri 18 ton. Adapun penjualan emas keluar negeri 12 ton. Harga emas di dalam negeri terus naik sejak 2010 yang berkisar di Rp 400.000 menjadi Rp 600.000 per gram saat ini. 

Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Kuswiyoto menuturkan, tabungan emas merupakan salah satu produk yang diunggulkan Pegadaian. Sekertaris perusahaan PT Hartadinata Abadi Tbk Ong deny mengutarakan produksi perhiasan emas Hartadinata rata-rata 800-900 kg per bulan. Saat menjelang lebaran ada tren kenaikan permintaan dan produksi.

Udang menjadi salah satu komoditas unggulan Indonesia. Namun, produksi udang dari beberapa negara seperti India, Vietnam, dan Ekuador mengalami kenaikan signifikan. India mencatatkan penginkatan produksi hingga lebih dari 60% dalam kurun waktu 2012-2017. Namun, Indonesia masih memiliki potensi besar untuk meningkatkan produksi udang. Beberapa lokasi pengembangan tambak budi daya udang diantaranya, Sulawesi Barat (Pasang Kayu, mamuju) dengan luas lahan 1.300 ha produksi 20.800 ton/tahun, Sulawesi Tengah (Parigi Montong, Banggai)  dengan luas lahan 900 ha produksi 14.400 ton/tahun, Jawa Barat (Karwang) dengan luas lahan 250 ha produksi 4.000 ton/tahun, Lampung (Tulang Bawang, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Pesisir Barat)  dengan luas lahan 1.450 ha produksi 23.200 ton/tahun, dan Sulawesi Selatan (Barru, Maros, Pangkep, dan Bulukumba)  dengan luas lahan 475 ha produksi 7.600 ton/tahun. Negara tujuan ekspor udang Indonesia pada 2018  didominasi ke AS dengan jumlah 129,9 ribu ton, kedua Jepang 31,2 ribu ton, dan wilayah Asean 11,6 ribu ton.

Upaya pemerintah untuk mewujudkan target swasembada bawang putih tampaknya masih melalui jalan panjang. Kebijakan wajib tanam menjadi salah satu program unggulan pemerintah melalui Kementan guna mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah hanya membutuhkan 60.000 ha lahan untuk bisa memenuhi kebutuhan bawang putih nasional, dan 13.000 ha perlu disiapkan untuk produksi benih, sedanan lahan yang bisa dimanfaatkan untuk program ini mencapai 600.000 ha. Menilik ke belakang, realisasi tanam bawang putih selalu lebih rendah dari luas wajib tanam yang diperkirakan. Sebagai contoh, periode Juli 2017-Desember 2018, total pengajuan impor mencapai sekitar 1 juta on lebih seharusnya bisa menghasilkan produksi bawang putih hingga 50.000 ton dengan luasan wajib tanam mencapai 8.335 ha. Namun, realisasi wajib tanamnya hanya mencapai 1.297 ha. 

Satu faktor penting yang luput dari perhatian pemerintah yakni masalah biaya produksi bawang putih dalam negeri yang berujung pada tingginya harga wawang pputih produksi lokal dibandingkan dengan bawang putih impor. Hal ini, membuat produksi dalam negerikalah saing dengan produk impor. Salah satu langkah berani yang harus diambil pemerintah adalah denganmeningkatkan tarif impor bawang putih dari luar negeri. Namun, tantangan yang berpotensi adanya perang tarif dengan negara pengimpor.

Masa transisi implementasi kewajiban penggunaan asuransi nasional untuk ekspor batubara segera berakhir pada 31 Mei 2019. Per Maret 2019, baru 103 pengapalan dari 1.095 shipment yang menggunakan asuransi nasional. Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) meyakini bahwa pengusaha akan comply karena ada risiko ekspornya terhambat. Sementara itu, Direktur Eksekutif Asuransi Umum Indonesia mengklaim, perasuransian nasional sudah siap untuk melayani perdagangan batubara secara internasional.

Pemerintah terus mendorong produksi dan penggunaan bahan bakar nabati untuk mengurangi impor bahan bakar minyak. Sedangkan pelaku usaha berharap penggunaan campuran biodiesel sesuai dengan standar emisi Euro 4 yang bakal berlaku 2021. Kemenperin berusaha mendongkrak kontribusi industri nonmigas dengan mendorong produksi bahan bakar yang masih ketergantungan pada impor, diantaranya memproduksi green fuel seperti Biodiesel B20 dan B30. Saat ini B20 sudah sesuai dengan Euro 2, sedangkan B30 masih dilakukan tahap uji coba, dan hasilnya baru diketahui pada akhir tahun ini. Dari sisi produsen, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors dengan Mitsubishi Fuso siap untuk penerapan standar emisi Euro 4. Produsen lainnya yang sudah siap dengan stanra Euro 2 adalah Tata Motors dengan tujuh produk baru kendaraan niaga.

KPPU akan mengkaji sistem impor pangan di Indonesia yang berpotensi inefisiensi, termasuk untuk bawang putih. Komisioner KPPU Guntur Saragih mengatakan bahwa mayoritas sistem impor pangan di Indonesia menggunakan rezim kuota. Cara seperti itu bertujuan untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri yang memproduksi produk yang sama dengan barang impor. Salah satu contoh kebijakan yaitu kebijakan kuota impor bawang putih dengan syarat importir harus menanam 5% dari kuota yang diperoleh. Hal ini menimbulkan inefisiensi karena importir bukanlah pelaku usaha di bidang pertanian sehingga mereka tidak memedulikan soal produktivitas. Kebijakan tersebut juga menyebabkan adanya hambatan bagi importir lain, karena tidak semua importir memiliki kapasitas untuk menanam 5% dari kuota impor. Sehingga hal ini bisa menyebabkan adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Syarat ini juga menyebabkan Kementan terlambat menerbitkan rekomendasi impor produk holtikultura, dan Kemendag terlambat juga menerbitkan surat persetujuan impor, yang berakibat stok menyusut dan mengerek harga jual bawang putih di pasar. Di samping itu, tidak ada pemain lokal yang menanam komoditas bawang putih yang sesuai dengan bawang impor. KPPU tengah melakukan pengkajian penggunaan sistem tarif menggantikan sistem kuota impor.

Para pengusaha batubara kembali mendesak agar revisi PP 23/2010 segera diterbitkan. Revisi aturan tersebut dibarengi dengan penerbitan PP tentang perpajakan dan penerimaan negara dari bidang usaha batubara. Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengatakan paket regulasi tersebut sangat memengaruhi iklim investasi di bidang usaha pertambangan batubara. Selain itu revisi PP 23/2010 juga terkait dengan kepastian hukum.

Kementerian ESDM tetap mempertahankan porsi pasokan dalam negeri (domestic market obligation) sebesar 25% dari total produksi batubara. Menanggapi kebijakan itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menilai sebagian perusahaan batubara masih akan kesulitan memenuhi target itu karena sulitnya mencari pembeli. Pasalnya, spesifikasi kalori yang dibutuhkan pasar dalam negeri berbeda dengan kalori yang dihasilkan perusahaan batubara. Kondisi itu semakin sulit dengan penjualan yang sudah terkontrak. Kemudian, harga batubara untuk kelistrikan sudab dipatok US$ 70 per ton.