Kementerian Pertanian mengkaji usulan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk perkebunan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Kementan telah mengadakan rapat yang diikuti 70 peserta dari berbagai instansi seperti BKF, Biro Hukum Kementan, eselon II Ditjen Perkebunan Kementan, serta perwakilan dewan komoditas perkebunan dan asosiai terkait lainnya. Rapat tersebut bertujuan untuk membahas jenis dan batasan barang hasil perkebunan sebagai implikasi perpajakan. Hal ini terkait dengan putusan MA No.70P/HUM/2013 yang menganulir PP No. 31/2007 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dewan Karet Indonesia Aziz Pane mengatakan kebijakan pembebasan PPN untuk produk perkebunan sudah ditunggu sejak dulu. Pasalnya, kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi pekebun. Perwakilan dari BKF menyatakan bahwa Kemenkeu mendukung usulan kebijakan yang propetani dan pekebun. Pembebasan PPN akan mengurangi beban pajak yang dialami, terutama oleh pekebun skala kecil. Dalam rapat tersebut, 23 komoditas perkebunan untuk diusulkan dibebaskan dari pengenaan PPN, di luar komoditas kelapa sawit.

Perubahan penyaluran program Beras Sejahtera (Rastra) alias raskin menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) secara penuh tahun depan akan menghilangkan peran Bulog sebagai penyalur. Padahal stok beras di gudang Bulog masih menumpuk. Untuk menyiasatinya, Bulog akan menyuplai beras kepada mitra yang menjadi tempat penjualan barang kebutuhan pokok penerima BPNT. Hanya saja, rencana Bulog menjadi pemasok program BPNT belum diputuskan pemerintah.

Bulog sendiri dipastikan akan kesulitan menghabiskan stok beras di gudang mereka bila tahun depan tidak dilibatkan memasok beras untuk program BPNT. Padahal, Bulog memiliki penugasan untuk menyerap gabah/beras petani agar harganya stabil. Opsi yang bisa diambil antara lain, Bulog menyalurkan beras untuk TNI, Polri dan ASN. Selain itu, Bulog juga bisa didorong mengekspor beras yang menumpuk di gudang mereka. Namun rencana itu belum mendapat lampu hijau dari pemerintah.

Mafia Pangan akan mati dengan sendirinya jika mereka tidak diberikan order oleh pemerintah, khususnya Kementerian Sosial yang selama ini harus menyediakan bantuan pangan non tunai (BPNT) dalam bentuk beras. Namun, ada oknum pejabat yang lebih senang berbisnis dengan mafia daripada dengan Bulog. Bila beras BPNT sebanyak 150.000 ton per bulan disediakan oleh Bulog, mafia tidak akan bisa hidup. Namun, faktanya Bulog tidak mendapatkan kepercayaan untuk menyediakan beras BPNT yang mencapai 1,8 juta ton per tahun itu.

Mafia beras di Indonesia dipastikan akan rontok dengan sendirinya jika pemerintah memberikan kewenangan penuh kepada Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan pangan nontunai (BPNT). Selama ini, penyaluran beras dalam program BPNT juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di luar Bulog. Padahal, perusahaan-perusahaan swasta tersebut memperoleh pasokan beras dari Bulog. Budi Waseso menegaskan bahwa apabila penyaluran beras dalam program BPNT, Kartu Sembako, serta beras untuk PNS, TNI, dan Polri, sepenuhnya diserahkan kepada Bulog, mafia perberasan akan kehilangan pasar. Soal kualitas beras, Bulog juga sudah memproduksi beras kualitas premium plus, bahkan dengan tingkat broken 0%. Buwas juga menepis persepsi sejumlah pihak yang berdalih bahwa menyerahkan penyaluran beras BPNT kepada Bulog sama saja melanggengkan praktik monopoli di sektor perberasan. Buwas menengarai, pihak-pihak yang menolak rencana penyerahan penyaluran beras BPNT kepada Bulog semata-mata dilatarbelakangi motif rente. 

Pemerintah lebih percaya untuk mengalokasikan 90% impor bawang putih impor kepada pihak swasta daripada penugasan untuk perusahaan pelat merah. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih menegaskan bahwa pihaknya lebih mempercayai bila kuota impor dipegang penuh oleh pihak swasta. Dengan begitu, pemerintah bisa ikut mengendalikan manajemen stok. Seandainya terjadi gejolak harga seperti sekarang pemerintah akan mudah mewajibkan importir untuk melepas stok dengan harga murah. 

Indonesia dapat lebas dari jebakan impor bawang putih alias swasembada pada 2012. Hal ini mungkin saja terjadi sebab importir diwajibkan tanam untuk mendapatkan rekomendasi impor oleh Kementerian Pertanian.

Kementerian perdagangan akan menambah penerbitan persetujuan impor (PI) bawang putih sebanyak 125 ribu ton. Hal itu sebagai tindak lanjut 11 rekomendasi impor produk holtikultura (RPIH) bawang putih dari Kementerian Pertanian. 

Pemerintah sudah memberi izin impor kepada 8 importir bawang putih dengan kuota importasi sebesar 115 ribu ton pada bulan lalu. Dengan adanya tambahan impor yang diterbitkan akan berada dilevel 245 ribu ton. 

Bawang putih impor yang masuk saat ini sudah berhasil didistribusikan ke sejumlah daerah. Tren penurunan harga bawang putih sudah mulai terasa, dibeberapa pasar ada yang harganya sudah Rp 32 ribu, Rp 35 ribu, Rp 40 ribu per kg.

Kementerian Perdagangan segera menerbitkan izin impor baru untuk 11 importir bawang putih demi mengamankan pasokan dan harga pangan saat Ramadhan dan Lebaran 2019. Total volume bawang putih yang akan diimpor dari para importir tersebut mencapai 125.000 ton. Apabila izin impor tersebut sudah terbit, diharapkan bawang putih yang akan diimpor oleh 11 importir bisa masuk ke Indonesia paling lambat pekan ketiga atau keempat sebelum lebaran 2019. Harga bawang putih diklaim terus mengalami penurunan setelah Kemendag menerbitkan izin impor kepada 8 importir pada bulan lalu dengan total volume 115.000 ton. Harga bawang putih saat ini di ritel modern sudah Rp35.000/kg, sedang di pasar tradisional Rp32.000-Rp38.000/kg. Setelah bulan lalu sempat ada laporan mencapai harga Rp60.000/kg. Salah satu kendala yang masih menghantui dalam proses stabilisasi harga bawang putih saat ini adalah distribusi dari importir hingga ke penjual eceran di berbagai pelosok. Di sisi lain, Kemendag juga diminta untuk memperketat pengawasan di lapangan sehingga tidak terjadi penimbunan yang dilakukan oleh importir dan harga tetap di level tinggi. 

Di tengah kesulitan akses pasar di dalam negeri, produk cokelat yang dihasilkan petani kakao di Kalimantan Tengah justru mulai merambah pasar di Eropa. Cokelat asal Kabupaten Gunung Mas dan Murung Raya di bawa ke Jerman dan hasilnya memuaskan.

Meskipun cokelatnya sudah sampai di Eropa, petani Kabupaten Gunung Mas dan Puruk Caru masih berharap kakao juga terus dikembangkan untuk kebutuhan pasar lokal di Kalteng dan Tanah Air. Sampai saat ini akses ke pasar lokal masih terbatas dan terkendala infrastruktur.

Ketimbang kesulitan menjual kakao ke kota, sebagian petani terpaksa menjual dengan harga murah ke tengkulak yang datang ke desa-desa. Di tengkulak harga cokelat Rp 15.000 per kg sedangkan di kota Puruk Cahu harga cokelat Rp 30.000 sd Rp 40.000 per kg tergantung musim panen.

Pemerintah Provinsi Kalteng tahun ini menyiapkan lahan seluas 200 hektar khusus untuk perkebunan kopi dan cokelat kakao. Pengembangan itu menggunakan skema perhutanan sosial melalui hutan kemasyarakatan. Luas lahan seluas 200 itu terbagi beberapa wilayah antara lain di Kabupaten Gunung Mas, Seruyan, Kapuas dan Barito Utara. Pembagianya melalui kelompok tani dan setiap kelompok mendapatkan 1 hektar.

PT Pertamina menyatakan akan mengoptimalkan pembelian minyak mentah dari produksi perusahaan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk dapat memaksimalkan pengolahan bahan bakar minyak di dalam negeri. Hal itu seiring kebijakan pemerintah untuk mulai menghentikan impor avtur dan solar pada Juni mendatang.

Pertamina dan seluruh unit anak usaha mengupayakan agar produksi kilang dari Pertamina dapat mencukupi kebutuhan domestik, terutama avtur dan solar yang disebutkan pemerintah. Di satu sisi, kebijakan biodiesel 20% (B-20) turut menjadi konsetrasi Pertamina dan pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan minyak sawit dan meminimalisasi konsumsi bahan bakar fosil.

Pemerintah akan mulai menyetop impor bahan bakar solar dan avtur untuk menekan transaksi berjalan yang kini masih dialami Indonesia. Sebelum kebijakan ini itu diterapkan penuh, pemerintah perlu melakukan penyesuaian dari segi perpajakan agar impor benar-benar distop. 

Direktur Eksekutif reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan saat ini terdapat regulasi yang menyatakan bahwa produksi KKKS diutamakan untuk kepentingan dalam negeri. Namun, dalam implementasinya tidak sederhana sebab menyangkut kepentingan bisnis. Ada beberapa tahapan yang mesti diselesaikan, termasuk negosiasi bisnis karena pada titik ini ada permasalahan fiskal. Masalah itu terdapat pada persoalan pajak. KKKS yang menjual minyak mentah ke dalam negeri akan dikenakan pajak penjualan sesuai aturan yang berlaku di Indonesia. Sementara itu, penjualan minyak mentah ke luar negeri jauh lebih ringan dari segi perpajakan sehingga lebih menguntungkan bagi KKKS. Nah pajak ini apakah akan ditanggung oleh KKKS atau Pertamina sebagai pembeli? Ini yang menjadi persoalan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan tidak akan memberikan ruang bagi para pengusaha nakal yang mempermainkan harga, termasuk pengimpor bawang putih. "Jangan ada yang bermain-main karena ada Satgas Pangan. Hingga kini, sudah ada 782 pengusaha yang kami proses hukum, 56 diantaranya pengimpor bawang putih dan telah masuk dalam daftar hitam', ujar Amran. Selain mempermainkan harga, ke 56 pengimpor bawang putih yang masuk dalam daftar hitam juga tidak mematuhi aturan wajib tanam dan berproduksi 5% sesuai Permentan No.38 Tahun 2018.