Indonesia dinilai memiliki potensi untuk mengembangkan industri baterai kendaraan listrik mengingat besarnya cadangan nikel, Keberadaan industri ini digadang memacu serapan nikel dalam negeri yang masih kecil. Menurut Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Jonatan Handono, sebanyak 45% cadangan nikel dunia terdapat di Indonesia, sehingga potensial untuk diserap salah satunya melalui industri kendaraan listrik. Saat ini pemerintah perlu meninjau orientasi pasar kendaraan listrik karena di dalam negeri masih menghadapi permasalahan kemacetan dan infrastruktur. Pengembangan industri baterai kendaraan listrik perlu dipayungi dengan regulasi yang menunjang. Regulasi tersebut dapat berupa insentif dan kebijakan untuk menyerap bahan baku dalam negeri. Sementara itu, pasar baterai kendaraan listrik secara global diproyeksikan meningkat 68,59% hingga mencapai US$204 miliar pada 2019.

Pemerintah masih mengkaji rencana pengenaan bea keluar atau pungutan ekspor minyak kelapa sawit periode Maret 2019 karena harga komoditas itu sudah menyentuh US$570 per ton. Ekspor CPO akan dikenakan bea keluar bervariasi antara US$10-US$25 per ton jika harga CPO mulai perlahan bangkit di kisaran US$570-US$619 per ton. Indonesia sebagai negara penghasil utama minyak kelapa sawit kerpa mendapatkan hambatan perdagangan dari Uni Eropa. Jadi, perlu dilakukan kajian untuk menyesuaikan kondisi pasar. Dan atas pemungutan bea keluar yang direncanakan oleh pemerintah, perlu dilakukan kajian mendalam agar tidak berimbas kepada harga tandan buah segar petani.

Indonesia bersama dengan Thailand dan Malaysia berencana membatasi ekspor karet hingga 300 ribu ton pada tahun ini. Kesepakatan berupa agreed export tonnage scheme (AETS) dicapai di Bangkok pekan lalu. Untuk menjalankan strategi meningkatkan harga karet global, pemerintah tengah berupaya melakukan upaya skema promosi domestik. Kebijakan itu antara lain memacu pemanfaatan karet dalam industri termasuk vulkanisasi.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal menilai Indonesia juga perlu memperhatikan kuota impor karet terhadap permintaan pasar. Hal ini dinilai penting jika Indonesia mau memperbaiki harga karet alam. Pasalnya, kebutuhan karet global selain dipasok dari produksi karet aam juga sudah dapat digantikan dengan produksi karet sintetis yang harganya jauh lebih murah. Pihaknya menghimbau pemerintah untuk menciptakan produk turunan karet yang berdaya saing bukan hanya sebatas ban saja.

Penundaan izin bea cukai untuk impor batubara Australia ke China masih menjadi penyokong utama harga batubara. Dalam sepekan, harga si hitam sudah melesat 2,51%. Namun, pelaku pasar masih cemas dengan fluktuasi harga batubara. Pasalnya, China merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua bagi batubara Australia. Untungnya kedua negara menyangkal ada pelarangan tersebut. Keadaan yang sebenarnya terjadi adalah rencana China memangkas kuota impor batubara. Sebenarnya pemangkasan ini juga berlaku untuk semua negara, seperti Australia, Rusia, dan Indonesia. Namun, pasokan yang melimpah dan permintaan yang loyo masih menjadi pemberat harga.

INDONESIAN Mining Institute (IMI) menilai, persoalan investasi atau nilai keekonomian dalam pengembangan smelter dilihat per komoditas serta kesiapan rantai pasar dari komoditas dan hasil olahannya. Investasi smelter tergolong investasi jangka panjang dan membutuhkan dana besar. Jika itu tidak disiapkan, maka margin bisnis hilir ini akan lebih kecil dibandingkan dengan bisnis hulunya. Misalnya, PT Freeport Indonesia dengan konsentrat tembaganya, margin dibandingkan bisnis hulunya masih lebih kecil. Hasil berbeda didapatkan jika dibandingkan dengan nikel dan bauksit dari hulu ke hilir terbukti menguntungkan, seperti PT Antam, PT Vale, dan PT Bintang Delapan. Sejumlah kendala yang membuat pembangunan smelter lambat, antara lain karena adanya pengenaan tarif royalti bijih dan hasil pengolahan atau pemurnian. Kemudian ada dual perizinan yakni IUP dan IUI. Selain itu, pasokan bagi smelter yang tidak memiliki tambang belum disiapkan dengan baik, serta kebijakan pembangunan smelter juga kurang tegas.

Tingginya kebutuhan setrum di Tanah Air dan adanya kepastian pembelian listrik membuat pengembang swasta beramai-ramai masuk ke bisnis pembangkit. Namun, bisnis ini masih didominasi oleh konglomerasi besar. Adapun, belum banyaknya pengembang menengah ke bawah yang bermain di bisnis ini disebabkan oleh masalah pendanaan dan regulasi. Sejauh ini, ada beberapa nama konglomerasi besar yang berinvestasi di pembangkit listrik, yaitu PT Adaro Energy Tbk, Wilmar, PT Medco Energi Internasional, PT United Tractors, PT Indika Energy Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Toba Bara Sejahtera Tbk, dan PT Dian Swastika Sentosa Tbk. Bisnis pembangkit menguntungkan lantaran kontrak perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) diteken secara jangka panjang selama 20-25 tahun. Setelah 7-8 tahun pengembang bisa menikmati keuntungan. Apalagi biaya operasi dan perawatan pembangkit untuk energi terbarukan relatif kecil. Untuk masuk ke bisnis bisa dikatakan susah-susah gampang, karena terbentur dengan pendanaan dan regulasi. Kondisi kontrak PPA yang kurang bankable membuat proyek pembangkit listrik skala kecil hanya akan dikerjakan oleh korporasi besar yang memilki relasi baik dengan perbankan. Diharapkan juga adanya regulasi yang lebih memberi peluang kepada pebisnis menengah, sehingga tidak hanya dikuasai oleh pemodal besar.

China mengeluarkan kebijakan larangan impor batubara dari Australia hingga akhir tahun. Kebijakan ini sebagai buntut kian memanasnya tensi politik Canberra dan China. Namun kabar ini masih ditanggapi dingin oleh pemain batubara dalam negeri. PT Bukit Asam misalnya, menerapkan diversifikasi pasar guna mengantisipasi potensi turunnya permintaan batubara dari suatu negara. Setali tiga uang, PT Bumi Resources masih akan fokus pada diversifikasi kualitas batubara yang dihasilkan. Sementera itu, Adaro masih akan melihat kondisi sebelum menggenjot ekspor. Jika ekbijakan China ini berlanjut, bukan hanya permintaan yang naik, tetapi juga akan medorong harga batubara Indonesia ke negara lain.

Kementerian Keuangan siap menyelesaikan utang subsidi pupuk dan energi kepada BUMN yang mencapai Rp 20 triliun. Pemerintah sudah mengalokasikan pagu dalam APBN 2019. Pembayaran utang itu akan menguntungkan perusahaan pelat merah yang pada akhirnya akan menjadi penerimaan negara bukan pajak.

Hubungan China dan Australia semakin memanas. Kali ini, bea cukai pelabuhan Dalian di China utara melarang impor batubara dari Australia. Tak hanya itu, pelabuhan juga membatasi impor batubara secara keseluruhan yang mencapai 12 juta ton pada 2019. Selain Dalian, pelabuhan lain yang diawasi adalah Bayuquan, Panjin, Dandong dan Beiliang. Pelabuhan-pelabuhan itu tidak akan mengizinkan masuknya impor batubara dari Australia. Sementara itu, impor batubara dari Rusia dan Indonesia tidak akan terpengaruh.
Alasan pelarangan impor barubara dari Australia tidak disebutkan. Namun, larangan ini terjadi di tengah ketegangan antara China dan Australia mengenai sejumlah masalah. Misalnya seperti keamanan dunia maya dan pengaruh China di kepulauan Pasifik. Australia baru-baru ini juga mencabut visa pebisnis terkemuka di China.

Repsol SA menyatakan temukan cadangan gas di Blok Sakakemang, Sumatera Selatan diperkirakan mencapai setidaknya 2 triliun kaki kubik (trilion cubic feet/TCF). Hal ini terlihat dari perkiraan awal hasil pengeboran Sumur KBD-2X di blok tersebut. Perkiraanya, cadangan gas ini dapat mulai produksi pertamanya pada 2024-2025 dengan estimasi produksi 300 mmscfd (million standard cubic per day/juta kaki kubik per hari) selama sekitar 15 tahun