Tingginya kebutuhan setrum di Tanah Air dan adanya kepastian pembelian listrik membuat pengembang swasta beramai-ramai masuk ke bisnis pembangkit. Namun, bisnis ini masih didominasi oleh konglomerasi besar. Adapun, belum banyaknya pengembang menengah ke bawah yang bermain di bisnis ini disebabkan oleh masalah pendanaan dan regulasi. Sejauh ini, ada beberapa nama konglomerasi besar yang berinvestasi di pembangkit listrik, yaitu PT Adaro Energy Tbk, Wilmar, PT Medco Energi Internasional, PT United Tractors, PT Indika Energy Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Toba Bara Sejahtera Tbk, dan PT Dian Swastika Sentosa Tbk. Bisnis pembangkit menguntungkan lantaran kontrak perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) diteken secara jangka panjang selama 20-25 tahun. Setelah 7-8 tahun pengembang bisa menikmati keuntungan. Apalagi biaya operasi dan perawatan pembangkit untuk energi terbarukan relatif kecil. Untuk masuk ke bisnis bisa dikatakan susah-susah gampang, karena terbentur dengan pendanaan dan regulasi. Kondisi kontrak PPA yang kurang bankable membuat proyek pembangkit listrik skala kecil hanya akan dikerjakan oleh korporasi besar yang memilki relasi baik dengan perbankan. Diharapkan juga adanya regulasi yang lebih memberi peluang kepada pebisnis menengah, sehingga tidak hanya dikuasai oleh pemodal besar.

China mengeluarkan kebijakan larangan impor batubara dari Australia hingga akhir tahun. Kebijakan ini sebagai buntut kian memanasnya tensi politik Canberra dan China. Namun kabar ini masih ditanggapi dingin oleh pemain batubara dalam negeri. PT Bukit Asam misalnya, menerapkan diversifikasi pasar guna mengantisipasi potensi turunnya permintaan batubara dari suatu negara. Setali tiga uang, PT Bumi Resources masih akan fokus pada diversifikasi kualitas batubara yang dihasilkan. Sementera itu, Adaro masih akan melihat kondisi sebelum menggenjot ekspor. Jika ekbijakan China ini berlanjut, bukan hanya permintaan yang naik, tetapi juga akan medorong harga batubara Indonesia ke negara lain.

Kementerian Keuangan siap menyelesaikan utang subsidi pupuk dan energi kepada BUMN yang mencapai Rp 20 triliun. Pemerintah sudah mengalokasikan pagu dalam APBN 2019. Pembayaran utang itu akan menguntungkan perusahaan pelat merah yang pada akhirnya akan menjadi penerimaan negara bukan pajak.

Hubungan China dan Australia semakin memanas. Kali ini, bea cukai pelabuhan Dalian di China utara melarang impor batubara dari Australia. Tak hanya itu, pelabuhan juga membatasi impor batubara secara keseluruhan yang mencapai 12 juta ton pada 2019. Selain Dalian, pelabuhan lain yang diawasi adalah Bayuquan, Panjin, Dandong dan Beiliang. Pelabuhan-pelabuhan itu tidak akan mengizinkan masuknya impor batubara dari Australia. Sementara itu, impor batubara dari Rusia dan Indonesia tidak akan terpengaruh.
Alasan pelarangan impor barubara dari Australia tidak disebutkan. Namun, larangan ini terjadi di tengah ketegangan antara China dan Australia mengenai sejumlah masalah. Misalnya seperti keamanan dunia maya dan pengaruh China di kepulauan Pasifik. Australia baru-baru ini juga mencabut visa pebisnis terkemuka di China.

Repsol SA menyatakan temukan cadangan gas di Blok Sakakemang, Sumatera Selatan diperkirakan mencapai setidaknya 2 triliun kaki kubik (trilion cubic feet/TCF). Hal ini terlihat dari perkiraan awal hasil pengeboran Sumur KBD-2X di blok tersebut. Perkiraanya, cadangan gas ini dapat mulai produksi pertamanya pada 2024-2025 dengan estimasi produksi 300 mmscfd (million standard cubic per day/juta kaki kubik per hari) selama sekitar 15 tahun

PT PLN (persero) mulai menguji coba penggunaan biodiesel 100% (B-1000 di PLTD miliknya. Direktur Perencanaan Korporat PT PLN Syofvie Felianti Roekman merinci keempat pembangkit yang akan memakai 100% CPO tersebut, yakni PLTD Kanaan dengan kapasitas sebesar 10 MW di Bontang, PLTD Batakan di Balikpapan yang berkapasitas 40 MW, PLTD Supa yang berkapasitas 62 MW dan PLTMG Jayapura yang berkapasitas 10 MW.

Polemik mahalnya harga avtur menjadi perhatian KPPU. Kini, KPPU mulai meneliti dugaan praktik monopoli penjualan avtur oleh Pertamina. Dugaan monopoli penjualan avtur tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan dugaan kartel tiket pesawat. Dari pengamatan awal, KPPU menilai secara struktur pasar, PT Pertamina berada dalam pasar monopoli penjualan avtur. Namun perlu serangkaian prosedur hukum sebelum sampai pada kesimpulan itu.

Tahun ini, PT PLN (Persero) akan mengganti sumber energi untuk empat pembangkit listriknya dari diesel menjadi 100% minyak sawit (CPO). Keempat pembangkit listrik tersebut yakni PLTD Kanaan 10 MW Bontang, PLTD Batakan 40 MW Balikpapan, PLTD Supa 62 MW Pare-pare, dan PLTMG Jayapura 20 MW. Beberapa pembangkit sudah memakai B20 bahkan ada yang sudah B30.

Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM mencatat, kapasitas pengolahan kelapa sawil mentah di Indonesia mencapai 38.320 ton per jam dari total 391 Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Potensi kelapa sawit yang ada sejalan dengan upaya Pemerintah memperluas pemanfaatan bioenergi di semua sektor terutama sektor transportasi dan pertambangan, terutama untuk implementasi mandatori B20 dalam Bahan Bakar Minyak. Pada tahun 2015, kebutuhan CPO mencapai 5.05 juta kilo liter dengan tingkat mandatori 15%. Jumlah ini terus bertambah meningat mandatori sudah menjadi 20%.

Upaya meningkatkan ekspor batu bara di tengah stagnasi permintaan global ibarat memakan buah simalakama. Jika ekspor dinaikan harga berpotensi jatuh; sedangkan bila ekspor ditahan, negara tidak memperoleh tambahan devisa. Indonesia masih menjadi pemasok batu bara termal seaborne terbesar di dunia. Indonesia, Australia dan Rusia bakal menjadi kunci pentingnya produksi batu bara hingga 2022. Namun pada 2021 dan 2022 terjadi defisit pasokan permintaan yang lebih tinggi.
Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia mengatakan tingginya ekspor menjadi salah satu faktor yang menekan harga. Kenaikan ekspor di tengah turunya permintaan batubara dari negara importir,a.l. dari India yang terkoreksi 11% secara tahunan menjadi 17,25 juta ton pada Januari tahun ini. Penurunan impor batu bara di India telah menjadi sentimen negatif bagi harga komoditas andalan Indonesia tersebut.