oleh: Joao Martins dan Ibrahim Rohman

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis yang menghubungkan negara-negara berkembang dengan Uni Eropa. Hampir 50% minyak kelapa sawit di UE digunakan dalam proses produksi selanjutnya untuk biodiesel, pakan ternak, produksi makanan, sumber energi listrik, dan pemanas. Meskipun demikian, EU berencana untuk melarang impor minyak kelapa sawit. Tentu saja, jika larangan ini diimplementasikan, dampaknya akan secara langsung menekan ekspor Indonesia dan bisa memengaruhi neraca transaksi berjalan Indonesia.
Indonesia saat ini mengekspor 55% dari total minyak kelapa sawit dunia senilai US$ 18,5 miliar pada 2017. Tidak hanya itu, perekonomian regional di beberapa provinsi juga sangat bergantung pada komoditas ini. Provinsi-provinsi di Kalimantan dan Sumatera memasok 90% dari total produksi minyak sawit Indonesia. Bisa dipahami jika kemudian pemerintah Indonesia juga aktif terlibat dalam diskusi global tentang masalah ini.
Pemerintah Indonesia juga berusaha mempromosikan biodiesel untuk mempercepat penyerapan domestik di tengah ketidakpastian pasar global. Pemerintah berencana menerapkan penggunaan biodiesel 20% (B20) di seluruh negeri. Penelitian juga sedang dilakukan untuk meningkatkan porsi biodiesel hingga 30% (B30) atau bahkan 100% (B100). Pandangan dua sisi secara berimbang sangat dibutuhkan. Klaim tentang deforestasi yang kerap menyeret kelapa sawit dan potensi ekonomi yang strategis membelah prospektif komoditas ini.

Total smelter mineral yang akan beroperasi pada awal 2022 berpotesi mencapai 57 unit sejalan dengan tenggat ekspor bijih nikel, bauksit, dan konsentrat \r\nmineral. Pemerintah memperbolehkan ekspor bijih nikel, bauksit, dan konsentrat sampai dengan Januari 2022. Setelah Januari 2022, seluruh produk mineral yang akan diekspor harus sudah dimurnikan terlebih dahulu di smelter domestik. Saat ini, sudah ada 27 smelter mineral yang sudah menyelesaikan konstruksi. Selain itu, pembangunan smelter baru akan bertambah 30 unit sehingga total smelter yang akan beroperasi pada Januari 2022 bisa mencapai 57 unit. Realisasi ekspor bijih nikel hingga akhir 2018 sebanyak 22 juta ton atau 48,83% dari kuota ekspor sebanyak 48 juta ton. Realisasi ekspor bijih bauksit mencapai 9,8 juta ton atau 37,69% dari kuota 26 juta ton.

PT Pertamina (Persero) bukan satu-satunya badan usaha yang menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan, harga BBM yang dijual badan usaha swasta juga disesuaikan menjadi lebih murah. Penyesuaian harga BBM oleh hampir semua badan usaha dilaku -kan setelah terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2019 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis BBM umum yang disalurkan lewat SPBU atau SPBN (stasiun pengisian bahan bakar nelayan). Beleid yang berlaku efektif sejak 1 Februari 2019 itu utamanya mengatur batas atas dan batas bawah keuntungan badan usaha dari setiap liter BBM yang dijual ke pada masyarakat. Margin paling rendah 5 persen dan paling tinggi sebesar 10 persen. Peraturan itu dibuat untuk melindungi konsumen. Adapun bagi pengusaha, kebijakan batas atas dan batas bawah keuntungan itu dapat membuat iklim usaha menjadi lebih adil. Sehingga, badan usaha yang menjual jenis BBM jenis umum tidak akan membanding-bandingkan harga.

Target peningkatan ekspor udang perlu ditopang produksi. Asosiasi pengolah menyebut kebutuhan mencapai 500.000 ton per tahun, tetapi bahan baku hanya 350.000 ton. Pemerintah menargetkan ekspor udang 1 miliar dollar AS hingga tahun 2021. Demi mengejar target itu, perlu setidaknya tambahan produksi 150.000 ton. Namun, kenaikan produksi ditaksir hanya sekitar 100.000 ton, antara lain karena kendala terbatasnya luas tambak. Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, ekspor udang tahun lalu sekitar 190.000 ton dengan nilai ekspor sekitar 1,7 miliar dollar AS. Volume ekspor udang meningkat dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 181.000 ton. Sementara volume produksi udang tahun lalu diklaim 920.000 ton dan pada 2017 sebanyak 919.987 ton. Saat ini sekitar 90 persen dari hasil budidaya udang di ekspor. Produksi udang untuk kebutuhan konsumi lokal sangat sedikit, berkisar 10-15 persen dari total produksi.

Formula baru harga bahan bakar jenis umum dinilai akan lebih mencerminkan kondisi riil karena menggunakan rerata harga minyak selama 1 bulan sebelumnya dibandingkan dengan formula lama berdasarkan rerata harga selama 3 bulan sebelumnya. Formula baru harga bahan bakar minyak (BBM) jenis umum diatur melalui Kepmen ESDM No. 19/2019 tentang Formula Harga Dasar BBM Jenis Bensin dan Solar di SPBU. Beleid itu terbit 1 Februari 2019. Berdasarkan Kepmen tersebut, margin bawah badan usaha niaga BBM sebesar 5% dan margin atas 10% dari harga dasar. Selain itu, penghitungan harga dasar BBM berdasarkan rerata harga minyak Singapura (mean of platts Singapore/MOPS) sebulan sebelumnya. Selain formula BBM jenis umum, pemerintah menetapkan formula harga jual eceran BBM jenis avtur melalui Kepmen ESDM No. 17/2019 tentang tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur yang Disalurkan melalui Depot Pengisian Pesawat Udara. Beleid itu terbit pada 1 Februari 2019. Dengan adanya formula tersebut, harga jual avtur cenderung lebih terkendali dengan batas margin 10% dari tarif dasar dan juga membuka peluang bagi badan usaha lain untuk masuk dalam bisnis avtur.

Kementeran ESDM membuka peluang penambahan produksi batubara pada pertengahan tahun ini. Penambahan produksi batubara ini tergantung pada realisasi produksi tengah tahun ini. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengatakan penambahan produksi ini dimungkinkan hanya saja dia menyebut kesempatan itu tergantung realisasi produksi batu bara hingga pertengahan tahun ini. Adapun target produksi tahun ini mencapai 490 juta ton.

PT Aneka tambang Tbk tengah fokus mengakselerasi program hilirisasi mineral. Antam siap membangun pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) nikel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong, Papua Barat. Saat ini, Antam sedang proses finalisasi menentukan mitra pembangunan smelter. Calon mitra sudah mengerucut pada dua perusahaan dari Filipina dan Tiongkok.
Antam menetapkan syarat bagi calon mitranya, yakni memiliki market share atas produknya, berpengalaman dan menguasai teknologi, plus memiliki kemampuan finansial. Investasi proyek smelter ini diprediksi US$ 1 miliar. Namun nilai itu bisa berkurang, tergantung teknologi yang akan digunakan. Sorong dipih karena mempertimbangkan infrastruktur, termasuk pasokan air untuk smelter.

PT Bukit Asam, PT Pertamina dan PT Air Products Indonesia mulai merealisasikan kerjasama pembangunan pabrik gasifikasi batubara menjadi produk gas diamethyl ether yang dapat mengganti gas untuk kebutuhan rumah tangga. Pencanangan pembangunan pabrik gasifikasi batubara pertama di Indonesia itu dilakukan di areal tambang batubara PT Bukit Asam di Peranap. Pabrik yang didirikan itu akan memproduksi gas diamethyl ether (DME) yang memiliki karakteristik seperti LPG dengan kapasitas 1,4 juta ton per tahun. Bahan baku batubara yang dibekukan untuk memproduksi gas itu 10 juta ton per tahun. PT BA memiliki konsesi lahan 18.000 ha dengan cadangan batubara 600 juta ton. Pada 2022-2023 pabriknya akan mulai beroprasi.
Pemimpin pengembangan gasifikasi batubara peranap PT BA Dody Arsadian mengungkapkan, nilai investasi pabrik gas DME mencapai 2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 28 triliun. Dana itu ditanggung 3 perusahaan yang bermitra. Batubara dari Peranap memiliki kalori yang sangat rendah dibawah 3000 kalori. Karena itu mengendalikan ongkos produksi dan efisiensi adalah kuncinya. Dody masih merahasiakan nama perusahaan patungan yang dimaksud.

Permintaan gas alam di Jerman diproyeksikan naik hingga 8% pada tahun ini hingga 2022 sejalan dengan rekomendasi penutupan pembangkit listrik bertenaga batubara di negara tersebut. Kapasitas batubara di Jerman bakal dikurangi hingga lebih dari setengahnya hingga 2030.
Saat ini di Indonesia menjadi importir minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM). Sebaliknya, Indonesia masih menjadi eksportir gas bumi dalam bentuk gas cair LNG. Padahal pemanfaatan gas bumi di dalam negeri dapat mengurangi impor minyak dan BBM. Industri dan pembangkit listrik yang selama ini menggunakan solar bisa beralih ke gas bumi. Namun peningkatan pemanfaatan gas untuk kebutuhan domestik berjalan lambat. Hal tersebut dikarenakan infrastruktur gas yang masih minim.

Tren penurunan harga batu bara sejak September 2018 masih berlanjut hingga Februari 2019 karena tertekan oleh kebijakan pengetatan impor komoditas itu oleh Pemerintah China. Ada kekhawatiran tren harga makin melesu jika China masih tetap membatasi impor batu bara kalori rendah. Proteksi impor, khususnya untuk batu bara berkalori rendah, membuat disparitas harga dengan batu bara berkalori tinggi semakin melebar. Di lapangan, beberapa perusahaan, bahkan mulai kesulitas untuk menjaga margin batu bara berkalori rendah. Sementara itu, dukungan terhadap peningkatan nilai tambah atau penghiliran batu bara melalui regulasi yang bisa mengatur pelaksanaan secara mendetail masih belum tampak hingga saat ini. Dirjen Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, penghiliran batu bara sudah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Namun, dia mengakui, belum ada kepastian terkait dengan teknis pelaksanaan penghiliran batu bara.