Bagi Indonesia, minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) merupakan komoditas yang amat penting. Tidak hanya menjadi tumpuan ekspor nonmigas untuk meraih devisa, tetapi juga telah menjadi bagian dari urat nadi dan penggerak ekonomi di daerah penghasil sawit, seperti Sumatra dan Kalimantan. Meski permintaan dunia sangat besar, ekspor CPO dan produk turunannya menghadapi banyak hambatan di sejumlah ngera. India, misalnya menerapkan hambatan impor CPO dengan menerapkan tarif bea masuk yang tinggi hingga 44% dan 54% untuk produk turunannya. Amerika Serikat memperkecil keran impor biodiesel dengan memberlakukan bea masuk antidumping (BMAD). India dan Amerika Serikat menggunakan instrumen tarif yang diatur oleh WTO. Uni Eropa menggunakan cara yang berbeda yaitu dengan kampanye negatif untuk menahan penetrasi produk CPO dan biodiesel. Salah satu kampanye negatif yang gencar dilakukan oleh Uni Eropa adalah tuduhan bahwa perkebunan sawit menjadi biang penyebab deforestasi, banyak terjadi pelanggaran HAM, hingga tuduhan adanya pekerja anak di perkebunan sawit. Bagaimanapun, cara-cara tidak fair yang dilakukan oleh Uni Eropa tidak saja merugikan Indonesia sebagai eksportir CPO dan turunannya, tetapi juga mencederai asas dan prinsip dasar perdagangan bebas berkeadilan yang dibangun melalui WTO.

Dewan Negara Produsen Minyak Sawit (Council of Palm Oil Producing Countries/CPOPC) sepakat untuk menolak kebijakan antisawit yang akan dikeluarkan Uni Eropa. Komisi Eropa merancang peraturan baru berupa Delegated Regulation Supplementing Directive 2018/19 of the Europe Union Renewable Directive (RED) II. Rancangan peraturan tersebut bertujuan membatasi dan secara efektif melarang sama sekali penggunaan biofuel berbasis kelapa sawit di UE melalu penggunaan konsep Indirect Land Use Charge (ILUC). Indonesia dan Malaysia memandang peraturan tersebut sebagai kompromi politis di internal UE dengan tujuan mengisolir dan mengecualikan minyak sawit dari sektor biofuel UE yang menguntungkan minyak nabati lainnya, termasuk repressed yang diproduksi UE.

Arah kebijakan karet dari tahun ke tahun semakin jelas. Tiga kata kunci kebijakan tersebut adalah pembatasan ekspor, serapan karet di dalam negeri dan peremajaan tanaman karet. Tiga tahun belakangan, harga karet mentah dunia berkisar 1,3 dollar AS sd 1,6 dollar AS per kilogram atau sekitar Rp 18.200 sd Rp 22.400 per kg. Ditingkat petani harga berkisar antara Rp 4.000 sd Rp 7.000 per kg.
Indonesia akan fokus meningkatkan penggunaan komponen karet dalam infrastruktur seperti : jalan raya, bantalan sandar kapal di pelabuhan dan bantalan rel kereta api. Berbagai janji dibuat sejumlah instansi untuk menyerap karet dalam negeri.

Indonesia makin berani dan tegas dalam menghadapi kampanye negatif produk CPO yang dilancarkan Uni Eropa. Pemerintah pun telah menyiapkan sejumlah strategi untuk menyelamatkan komoditas yang merupakan tulang punggung ekspor nonmigas nasional tersebut. Indonesia akan mengajak negara-negara CPOPC (Council of Palm Oil Producing Countries) untuk mengambil sikap tegas yang sama yakni melawan kampanye negatif minyak kelapa sawit mentah atau Crude palm oil di Uni Eropa. Selama ini Uni Eropa terus melakukan kampanye negatif melalui skema renewable energy directive II (RED II) dan indirect land use change (ILUC) sehingga menekan permintaan dari kawasan tersebut. Indonesia akan mengajukan skenario perlawanan terhadap Uni Eropa dengan membawa kasus ini ke Dispute Settlement Body di WTO. CPOPC saat ini baru beranggotakan Indonesia dan Malaysia, dan berencana melakukan penambahan anggota yakni Kolombia, Pantai Gading, dan Thailand.

Indonesia, Thailand dan Malaysia sepakat meningkatkan serapan karet alam di dalam negeri. Indonesia menyusun strategi untuk menggenjot serapan karet di dalam negeri. Industri nasional yang menggunakan karet alam didorong mendongkrak penyerapan karet.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, PUPR berkomitmen menggunakan karet alam sebagai campuran aspal. Tahun ini, Kementerian PUPR berencana menggunakan aspal karet untuk jalan sepanjang 96,66 km dengan kebutuhan karet aspal sebanyak 2.542,2 ton.
Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan sejumlah pihak untuk meningkatkan nilai tambah karet. Di palembang ada perusahaan yang mulai mengembangkan pemanfaatan karet sebagai material untuk pegangan alat kesehatan seperti di kursi roda. Pelaku industri kecil dan menengah juga didorong memanfaatkan karet sebagai bahan baku pembuatan karet gelang, selang air, komponen kendaraan bermotor dan material bangunan (seperti ubin luar ruangan berbahan karet).

Indonesia dinilai memiliki potensi untuk mengembangkan industri baterai kendaraan listrik mengingat besarnya cadangan nikel, Keberadaan industri ini digadang memacu serapan nikel dalam negeri yang masih kecil. Menurut Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Jonatan Handono, sebanyak 45% cadangan nikel dunia terdapat di Indonesia, sehingga potensial untuk diserap salah satunya melalui industri kendaraan listrik. Saat ini pemerintah perlu meninjau orientasi pasar kendaraan listrik karena di dalam negeri masih menghadapi permasalahan kemacetan dan infrastruktur. Pengembangan industri baterai kendaraan listrik perlu dipayungi dengan regulasi yang menunjang. Regulasi tersebut dapat berupa insentif dan kebijakan untuk menyerap bahan baku dalam negeri. Sementara itu, pasar baterai kendaraan listrik secara global diproyeksikan meningkat 68,59% hingga mencapai US$204 miliar pada 2019.

Pemerintah masih mengkaji rencana pengenaan bea keluar atau pungutan ekspor minyak kelapa sawit periode Maret 2019 karena harga komoditas itu sudah menyentuh US$570 per ton. Ekspor CPO akan dikenakan bea keluar bervariasi antara US$10-US$25 per ton jika harga CPO mulai perlahan bangkit di kisaran US$570-US$619 per ton. Indonesia sebagai negara penghasil utama minyak kelapa sawit kerpa mendapatkan hambatan perdagangan dari Uni Eropa. Jadi, perlu dilakukan kajian untuk menyesuaikan kondisi pasar. Dan atas pemungutan bea keluar yang direncanakan oleh pemerintah, perlu dilakukan kajian mendalam agar tidak berimbas kepada harga tandan buah segar petani.

Indonesia bersama dengan Thailand dan Malaysia berencana membatasi ekspor karet hingga 300 ribu ton pada tahun ini. Kesepakatan berupa agreed export tonnage scheme (AETS) dicapai di Bangkok pekan lalu. Untuk menjalankan strategi meningkatkan harga karet global, pemerintah tengah berupaya melakukan upaya skema promosi domestik. Kebijakan itu antara lain memacu pemanfaatan karet dalam industri termasuk vulkanisasi.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Fithra Faisal menilai Indonesia juga perlu memperhatikan kuota impor karet terhadap permintaan pasar. Hal ini dinilai penting jika Indonesia mau memperbaiki harga karet alam. Pasalnya, kebutuhan karet global selain dipasok dari produksi karet aam juga sudah dapat digantikan dengan produksi karet sintetis yang harganya jauh lebih murah. Pihaknya menghimbau pemerintah untuk menciptakan produk turunan karet yang berdaya saing bukan hanya sebatas ban saja.

Penundaan izin bea cukai untuk impor batubara Australia ke China masih menjadi penyokong utama harga batubara. Dalam sepekan, harga si hitam sudah melesat 2,51%. Namun, pelaku pasar masih cemas dengan fluktuasi harga batubara. Pasalnya, China merupakan negara tujuan ekspor terbesar kedua bagi batubara Australia. Untungnya kedua negara menyangkal ada pelarangan tersebut. Keadaan yang sebenarnya terjadi adalah rencana China memangkas kuota impor batubara. Sebenarnya pemangkasan ini juga berlaku untuk semua negara, seperti Australia, Rusia, dan Indonesia. Namun, pasokan yang melimpah dan permintaan yang loyo masih menjadi pemberat harga.

INDONESIAN Mining Institute (IMI) menilai, persoalan investasi atau nilai keekonomian dalam pengembangan smelter dilihat per komoditas serta kesiapan rantai pasar dari komoditas dan hasil olahannya. Investasi smelter tergolong investasi jangka panjang dan membutuhkan dana besar. Jika itu tidak disiapkan, maka margin bisnis hilir ini akan lebih kecil dibandingkan dengan bisnis hulunya. Misalnya, PT Freeport Indonesia dengan konsentrat tembaganya, margin dibandingkan bisnis hulunya masih lebih kecil. Hasil berbeda didapatkan jika dibandingkan dengan nikel dan bauksit dari hulu ke hilir terbukti menguntungkan, seperti PT Antam, PT Vale, dan PT Bintang Delapan. Sejumlah kendala yang membuat pembangunan smelter lambat, antara lain karena adanya pengenaan tarif royalti bijih dan hasil pengolahan atau pemurnian. Kemudian ada dual perizinan yakni IUP dan IUI. Selain itu, pasokan bagi smelter yang tidak memiliki tambang belum disiapkan dengan baik, serta kebijakan pembangunan smelter juga kurang tegas.