CEO Meta Mark Zuckerberg mengatakan, perusahaannya sedang menguji coba perangkat baru yang akan membantu para kreator menjual aset dan pengalaman virtual dalam dunia-dunia yang mereka bangun di Horizon. "Kemampuan untuk menjual barang-barang virtual dan mengakses berbagai hal di dalam dunia itu adalah  bagian baru dari persamaan dagang virtual secara keseluruhan. Kami mulai menguji coba bersama segelintir kreator dan akan melihat bagaimana hasilnya tapi saya bayangkan bagaimana akhirnya nanti akan lebih banyak implementasi," tutur Zuckerberg, dalam video yang akan dimuat  pada Senin (11/4) malam waktu setempat, seperti dilansir CNBC. Horizon Worlds yang dulunya bernama  Facebook Horizon ,adalah sebuah realitas virtual gratis. Sebuah video game daring yang membuat orang-orang dapat membangun serta menjelajahi dunia virtual. (Yetede)

Penyedia layanan komputasi awan Amazon Web Services (AWS) mengklaim pengoperasian fasilitas pusat data AWS Asia Pasifik yang di Jakarta akan menciptakan 24.700 lapangan pekerjaan. Country Manager AWS Indonesia Gunawan Susanto, Kamis (7/4), menyatakan, AWS mengembangkan program pelatihan keterampilan bidang teknologi komputasi awan bekerja sama dengan lembaga pelatihan keterampilan Orbit Future Academy. (Yoga)

Faiz (32)tersentak saat kawannya menghubungi dan menanyakan kabar orang tuanya, kawannya memberitahu ia memperoleh pesan dari nomor Whatsapp dengan foto profil Faiz tu berisi permintaan bantuan uang Rp 2 juta untuk pengobatan orangtua. Padahal, Faiz tidak pernah meminta bantuan itu. Modus kejahatan seperti ini disebut impersonisasi atau membuat akun palsu atas nama korban. Belakangan, modus ini kerap ditemukan. Faiz berharap pemerintah dan DPR selaku pembentuk UU dapat segera menghadirkan UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) untuk melindungi identitas dirinya.

Pencurian data lebih serius dialami Rachman (37). Mulai dari nama hingga NIK miliknya dipakai pihak lain untuk bertransaksi di Traveloka Paylater.Hal itu terungkap saat ia ditolak pihak bank untuk memperoleh layanan kartu kredit. Sebab, di aplikasi Traveloka Paylater itu terdapat identitas dirinya tercatat masih menunggak utang Rp 8 juta. Berangkat dari pengalamannya itu, kini Rachman membantu banyak orang yang mengalami kejahatan serupa, yang sama-sama data pribadinya dipergunakan pihak lain untuk memperoleh pinjaman uang atau kredit barang dan akomodasi. Rachman mengungkapkan, yang perlu dilakukan adalah meminta laporan transaksi ke Sistem Layanan Informasi Keuangan OJK (SLIK OJK) atau biasa disebut BI Checking. Laporan dari SLIK OJK tersebut bisa dipergunakan untuk membuktikan bahwa ia tak pernah melakukan transaksi sehingga menimbulkan  utang hingga Rp 8 juta kepada pengelola Traveloka Paylater. Berkat laporan itu, Rachman memperoleh pemberiahuan bahwa ia bebas tunggakan. Cara itu kemudian Rachman tularkan kepada sejumlah orang yang mengalami kemalangan serupa dengannya.

Pada masa awal pembahasannya, di 2020,RUU PDP menuai harapan besar dari masyarakat. Apalagi, Indonesia sudah ketinggalan jauh dari negara lain. ”Kita sebenarnya ketinggalan jauh karena dorongan untuk merumuskan UU PDP ini sudah ada sejak 20 tahun lalu,” kata pendiri Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi K Sutedja. Namun, pembahasan RUU ini kini menghadapi kendala karena belum ada titik temu antara pemerintah dan DPR mengenai kelembagaan otoritas pengawas data pribadi. DPR menginginkan agar lembaga itu ada di bawah presiden, sedangkan pemerintah menginginkan agar lembaga ada di bawah Kemenkominfo. (Yoga)

PT  Dayamitra Telekomunikasi Tbk, atau Mitratel (MTEL) menandatangani kerja sama profesi desain, implementasi, sampai dengan  operasional dan pemeliharaan jaringan fiber optik bersama dengan PT Telkom Akses. Bedanya, Mitratel selama ini lebih banyak berbisnis di menara  telekomunikasi (tower provider). Sedangkan Telkom Akses merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi pembangunan dan manage service infrastruktur jaringan  fiber optik. "Tentunya, penandatanganan kerja sama ini semakin memantapkan langkah  Mitratel dalam mengembangkan  portfolio fiberisasi yang merupakan bagian dari kesiapan Mitratel sebagai penyedia infrastruktur digital unggulan untuk  mendorong tumbuhnya ekonomi digital di Indonesia." ujar Theodorus Hartoko, dalam pernyataannya, dikutip Senin (4/42022). (Yetede)

Akhir Januari 2022, Google mengumumkan akan berinvestasi 1 miliar USD di Bharti Airtel, operator seluler terbesar kedua di India. Google akan memiliki kepemilikan 1,28 % di perusahaan telekomunikasi milik miliarder Sunil Mittal itu. Mengutip Aljazeera.com, langkah itu merupakan bagian dari Google for India Digitisation Fund yang diluncurkan tahun 2020. CEO Alphabet Inc Sundar Pichai mengatakan, kedua perusahaan juga berencana bersama-sama mengembangkan perangkat lunak untuk standar 5G dan lainnya. Google sebelumnya memegang 7,7 % saham di Jio, perusahaan telekomunikasi milik Mukesh Ambani. Google dan Jio berkolaborasi pada pengembangan ponsel murah berkemampuan 4G yang diluncurkan November tahun lalu. Kiran Karanukaran, Partner Telecommunications Practice di Bain & Company, menyebutkan, perusahaan raksasa teknologi lainnya, seperti Meta, Microsoft, dan beberapa perusahaan ekuitas swasta, juga berinvestasi di Jio. Dia menilai investasi yang dilakukan perusahaan raksasa teknologi itu di perusahaan telekomunikasi bertujuan untuk memudahkan mereka memonetisasi bisnis.

Meta (yang dulu bernama Facebook) akhir Februari 2022, mengklaim telah berinvestasi dalam beberapa system komunikasi kabel laut (SKKL) di Asia Pasifik, melakukan diversifikasi rute, dan menghubungkan lebih banyak komunitas masyarakat. Dua SKKL telah beroperasi, yakni Asia-Pacific Gateway dan Jupiter. Meta juga telah mengumumkan investasi 8 SKKL baru yang dijadwalkan mulai beroperasi tahun 2022-2025. Dua SKKL di antaranya, yakni Echo dan Bitfrost, melewati Selat Luzon dan menjadi SKKL pertama yang menghubungkan Jakarta, Indonesia, secara langsung ke AS. Di Indonesia, secara khusus, Meta telah bekerja sama dengan PT Alita Praya Mitra untuk memperluas pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi kabel optik di 56 kabupaten/kota di delapan provinsi pada 2021. Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi berpendapat, fenomena perusahaan raksasa teknologi memiliki saham di perusahaan telekomunikasi di India dan membangun SKKL di Asia Pasifik menandakan infrastruktur telekomunikasi masih menjadi kebutuhan utama. Fenomena itu juga berarti potensi bisnis teknologi masa depan ada di Asia. (Yoga)

Parlemen Uni Eropa mengesahkan UU Pasar Digital yang akan mencegah monopoli raksasa teknologi terus berlanjut. Aturan ini akan menentukan kecepatan investigasi antimonopoli, pengaturan ketat soal perlindungan dan privasi data pengguna teknologi, serta aturan-aturan lain yang tengah digodok, termasuk soal kecerdasan buatan. Aturan ini disahkan Kamis (24/3) malam atau Jumat (25/3) WIB. Parlemen Uni Eropa (UE) juga akan memberlakukan aturan digital baru lainnya, yaitu UU Layanan Digital, pada Oktober mendatang, untuk menandai hingga menghapus konten dan layanan berbahaya, seperti ujaran kebencian. ”Apa yang kami putuskan kemarin akan memulai era baru regulasi teknologi,” kata Ketua Parlemen UE Andreas Schwab.

Beberapa substansi UU Pasar Digital tersebut mencakup soal pemanfaatan data pribadi pengguna dan kemungkinan pengguna aplikasi melakukan pembayaran menggunakan teknologi yang dikembangkan pihak ketiga. Dalam pengumpulan dan pemanfaatan data pribadi pengguna, misalnya, mesin pencari Google, Facebook, dan Instagram akan dipaksa mengungkapkan lebih banyak soal data ini kepada para pengiklan dan penerbit, terutama tentang cara kerja iklan serta efektivitas iklan sebenarnya. Situasi ini akan mengurangi monopoli iklan yang dilakukan Google dan Facebook, terutama karena para pelanggan mereka dan perusahaan lain akan mencari cara baru agar pesan itu tersampaikan.

Data pribadi pengguna juga tidak dapat digabungkan untuk iklan bertarget kecuali ”persetujuan eksplisit” diberikan oleh pengguna. Aturan baru ini mencegah Google melakukan penelusuran kebiasaan pengguna platform, mulai dari Youtube, Google Maps (riwayat perjalanan), hingga lalu lintas surat elektronik Gmail, juga mengunci monopoli perusahaan raksasa teknologi dalam pengembangan teknologi. Modusnya dengan membalutnya dengan slogan ”inkubator” atau teknologi rintisan. Otoritas menilai, akuisisi atau pembelian berbalut ”sosial” ini sebagai upaya para raksasa teknologi menggembosi atau mematikan calon pesaing potensial mereka sebelum menjadi ancaman. Aturan baru ini mewajibkan semua akuisisi, tidak hanya perusahaan, tetapi juga teknologi rintisan untuk dilaporkan kepada Komisi Eropa. (Yoga)

Berdasarkan pengaduan yang diterima YLKI, keluhan terkait telekomunikasi yang menyangkut layanan internet termasuk 5 besar pengaduan terbanyak. Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, dalam webinar ”Apakah Tarif Internet Menjadi Hambatan Utama Terwujudnya Indonesia Terkoneksi?”, Kamis (17/3)  menyampaikan, 53,4 % keluhan menyangkut keandalan infrastruktur jaringan, yaitu kecepatan lambat dan modem bermasalah.

Direktur Eksekutif Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) Syachrial Syarif mengakui masih banyak blank spot atau area yang tak tersentuh sinyal komunikasi. Tantangan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi secara luas adalah adanya perda yang mengenakan sewa lahan mahal. Padahal, lahan itu tidak mendapatkan perlindungan. Plt Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Ismail berkata, pemerintah khawatir hanya 1 operator telekomunikasi penyedia layanan internet di daerah perdesaan karena mahalnya ongkos operasional dominan yang dimiliki operator berupa penggelaran dan perawatan infrastruktur jaringan. (Yoga)

Sekarang pengguna bisa memiliki dan mengelola data-data yang digunakan, tulang punggung teknologi ini adalah block chain. Dalam bentuk riil, publik nantinya akan mengenal sebagai teknologi laman (web) 3.0, dimana kita bisa membaca, menulis, memiliki, dan mengelola data. Pada laman 3.0, semua data di tangan pengguna atau dikenal dengan sistem terdesentralisasi. Transaksi uang kita tidak lagi membutuhkan bank atau lembaga keuangan lain karena dengan teknologi block chain semua jadi transparan. Laman 3.0 memecah kekuatan pasar dari para pemain yang selama ini memegang data dengan mengganti infrastruktur yang semula terpusat menjadi teknologi semacam buku besar di dalam akuntansi yang terdistribusi. Jadi, alih-alih semua data disimpan server terpusat, selanjutnya akan tersebar di jaringan komputer yang terdesentralisasi. Kedaulatan dan kepemilikan data ada di tangan pengguna. Kehebohan tentang aset kripto, NFT, metaverse, dan lain-lain hanyalah sebagian fenomena laman 3.0. Aset kripto sangat mungkin menggantikan mata uang fisik. NFT bisa menggantikan berbagai produk yang selama ini harus berbentuk fisik saat transaksi. Metaverse menjadi dunia lain di mana individu bisa terhubung satu sama lain. Data para pengguna tetap dimiliki mereka sendiri, tidak berada di perusahaan penyedia platform. (Yoga)

Obrolan soal metaverse makin riuh kala awal tahun ini kala PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, mengumumkan kerja sama dengan WIR Group untuk secara bertahap menggarap segmen bisnis pada ekosistem metaverse yang dimasukkan dalam agenda Presidensi G-20 Indonesia. WIR Group merupakan perusahaan teknologi berbasis virtual reality/VR dan augmented reality/AR yang berdiri sejak 2009 di Indonesia.

Bila menyampingkan literasi keamanan digital, metaverse bisa menjadi mimpi buruk penggunanya. Kemenkominfo meluncurkan hasil riset bertajuk Survei Status Literasi Digital Indonesia pada Oktober 2021, yang menunjukkan indeks literasi keamanan digital Indonesia terhitung rendah, dari skala 1-5, Indonesia berada di kisaran nilai 3,1. Pemerintah dan entitas terkait sebaiknya tidak terburu-buru menggelar proyek metaverse Indonesia karena tebawa arus tren global. Banyak aspek yang harus dipenuhi pemerintah agar kehadiran metaverse bisa mengangkat ekonomi nasional secara nyata. (Yoga)

Presiden Jokowi bersama Chairman & Group CEO Sea Forrest Li  meresmikan peluncuran Sea Labs Indonesia di Pacific Century Place Office Tower, Jakarta Selatan, Selasa (1/3/2020). Peluncuran diharapkan  bisa menarik dan memulangkan sekitar 1.000 para talenta digital Indonesia (RI) yang sekarang berkarier di luar negeri. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa ekosistem yang kondusif di Tanah Air harus dibangun bersama-sama. Karena itu, talenta-talenta digital Indonesia, baik dibidang kecerdasan buatan, komputasi awan, hingga teknologi sistem penyimpanan data, yang kini berada di luar negeri diundang untuk kembali ke tanah air. "Saya sangat menghargai apa yang dilakukan oleh  Sea dan Sea Labs Indonesia, yang sudah banyak mengundang digital talent kita untuk kembali ke Tanah Air, yang akan mengundang 1.000 orang yang bisa kembali ke Indonesia untuk masuk ke Sea Labs Indonesia," ujar Presiden Jokowi. Pada kesempatan ini Presiden sempat berbincang  melalui sambungan panggilan video langsung dengan para talenta digital Indonesia yang kini berkarier di luar negeri. (Yetede)