Meretas bukan sekadar tentang pelanggaran hukum karena merusak situs sasaran. Ada cerita yang kaya di balik itu semua, salah satunya adalah betapa besarnya potensi remaja Indonesia di dunia teknologi informasi. Di dunia peretasan, Apep (14), bukan nama sebenarnya, menemukan eksistensinya. Remaja pendiam itu mendirikan dan mengetuai kelompok peretas bernama Evoush666Crew yang terdiri atas enam orang. Pada 2021, setidaknya kelompok tersebut telah meretas sekitar 40 situs pemerintah. Berkebalikan dengan keaktifannya di dunia peretasan, Apep merasa tak punya kehidupan di dunia nyata. Remaja itu merasa sulit berteman. Apep tak suka di sekolah dan tak nyaman di rumah. Hampir setiap hari ia mendengar orangtuanya bertengkar. Di forum peretas internasional Zone-H.org, Apep menggunakan nama Kakegurai. Ia baru terlihat aktif di forum itu sejak awal 2021. Menurut dokumentasi di Zone-H.org, situs-situs yang telah menjadi korban peretasan mereka, di antaranya, adalah sejumlah situs pemerintah kota di Nusa Tenggara Timur.

Skena (dunia yang spesifik) peretas Indonesia terbilang semarak. Selain di forum internasional, di forum dalam negeri, Zone-Xsec.com, misalnya, terlihat puluhan peretas dan tim peretas bersaing memperoleh peringkat teratas. Indonesia juga mempunyai peretas yang disegani di dunia internasional, yaitu HMei7. Ia berada di 10 besar dunia untuk peretas dengan teknik defacement (mengubah tampilan). Sosoknya misterius, bahkan di kalangan peretas sekalipun. Tak ada yang mengetahui identitasnya. Konon, dia bisa datang ke pertemuan-pertemuan peretas tanpa ada yang tahu. Dalam catatan Zone-H.org, HMei7 telah meretas 294.497 situs, 178 situs di antaranya situs Pemerintah Indonesia, selama enam tahun terakhir. Maraknya keahlian meretas dalam negeri ini bisa dilihat sebagai ancaman, tetapi juga sebagai potensi untuk meningkatkan keamanan siber nasional. Hukum tentu harus bertindak tegas pada peretasan yang bersifat kriminal, seperti pencurian data dan pengambilalihan sebuah situs.

Pada Mei 2021, di sebuah forum peretas, Raidforums.com, akun dengan nama Kotz mengklaim memiliki lebih dari 270 juta data pribadi warga Indonesia yang berasal dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Di forum itu, Kotz menjual lebih dari 270 juta data itu seharga 0,35 bitcoin atau sekitar Rp 297.850.000 berdasarkan kurs pada Kamis (28/10/2021) pukul 15.08 di Indodax.com. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih membantah data yang dijual di Raidforums berasal dari instansinya. Sementara Polri belum dapat memastikan siapa pelaku pembobolan dan penjualan data tersebut.

Untuk memastikan apakah benar data yang diperjualbelikan di Raidforums.com tersebut data BPJS atau bukan, tim investigasi Kompas menghubungi Kotz dan menelusuri validitas data yang dijual dengan mengirim dua nomor induk kependudukan (NIK). Dari data NIK itu, Kotz merespons dengan memberikan data kependudukan (nama lengkap, alamat, agama, tanggal lahir, golongan darah), gaji selama tiga tahun (2017-2019), dan nomor kartu BPJS Kesehatan (noka). Noka yang diberikan Kotz pun identik dengan nomor yang tertera pada kartu BPJS Kesehatan pemilik NIK. Sementara itu, dari penilaian kerentanan dan penelusuran terhadap aktivitas para peretas di Indonesia, terungkap betapa mudahnya meretas situs-situs pemerintah. Beberapa hari lalu, subdomain situs Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengalami peretasan berupa perubahan muka (defacement).

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Mahendra Siregar menilai ekonomi yang inklusif, digitalisasi yang semakin luas, dan ekonomi yang berkelanjutan relevan untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19. Ia menyampaikan hal ini dalam Sesi Debat Umum Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-15 UNCTAD pada 4-7 Oktober 2021 berlangsung secara hybrid dengan lokasi pertemuan fisik secara terbatas di Jenewa. Swiss, dan Bridgetown, Barbados, kegiatan mengusung tema "From Inequality and Vulnerability to Properity for All" Dan diikuti oleh 195 negara anggota UNCTAD. Pada sesi debat umum ini, Pemerintah Indonesia diwakili oleh Wamenlu Negeri RI mengajak seluruh anggota UNCTAD untuk mengarahkan perhatian kepada 3 elemen utama untuk mengatasi dampak Covid-19.

"Pertama pembangunan ekonomi yang inklusif dengan mengembangkan ekonomi kreatif," ujar Wamenlu, Rabu (6/10). Ia menyampaikan pengembangan kreatif ekonomi dapat membantu negara-negara untuk melakukan diversifikasi ekonomi dan juga membantu transformasi ekonomi. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), wanita, maupun pemuda harus diberdayakan untuk memaksimalkan manfaat peluang-peluang yang diciptakan oleh ekonomi kreatif. Hal ini bertepatan dengan Momentum 2021 yang ditetapkan sebagai Tahun Internasional Ekonomi Kreatif untuk Pembangunan Berkelanjutan (Res/A/74/198)."Kedua memberi dukungan terhadap perluasan digitalisasi." lanjut Wamenlu.

Salah satu pelajaran berharga yang dapat diambil pada pandemi ini bahwa adalah kegiatan bisnis dapat bertahan dari keterpurukan ekonomi apabila dapat beradaptasi dan menggunakan ekonomi digital, sebagai sarana memasarkan produk dan memperluas jaringan konsumen. Oleh sebab itu, perlu perhatian khusus untuk menjembatani digital antar negara dan antar wilayahnya dengan harga yang terjangkau. Selain itu, akses terhadap infrastruktur digital harus dapat diandalkan, khususnya di negara berkembang. "Ketiga, transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan." imbuhnya. Pemerintah dinilai perlu memperkuat kebijakan perdagangan dan investasi untuk berkontribusi pada pencapaian tujuan iklim dan lingkungan dari Agenda 2030. (yetede)

Teknologi membuat jarak dan sekat semakin menipis. Matinya jaringan untuk mengakses Facebook, Whatsapp, dan Instagram di Amerika Serikat bisa dirasakan dampaknya di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Facebook Inc telah mengidentifikasi gangguan yang mengakibatkan terhentinya akses ke layanan platform dalam grup tersebut selama beberapa jam. Gangguan ini berdampak luas karena banyak pengguna platform Facebook, Whatsapp, dan Instagram yang memanfaatkan platform tersebut untuk memasarkan usaha, selain sebagai media komunikasi. Di Indonesia, warganet tidak bisa mengakses media sosial Facebook, Whatsapp, dan Instagram pada Senin (4/10/2021) sekitar pukul 22.30 hingga Selasa (5/10/2021) sekitar pukul 05.00. Gangguan aktivitas digital dari perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat itu dialami penggunanya di negara-negara.

Layanan tiga media sosial dalam grup Facebook Inc ini tepatnya dilaporkan terjadi sekitar 11.30 waktu Eastern Daylight Time (EDT) atau waktu bagian timur Amerika Serikat. Layanan baru beroperasi lagi sekitar 18.00 waktu EDT, setelah sekitar tujuh jam terganggu. Vice President Facebook Santosh Janardhan dalam unggahan situs resmi Facebook, Selasa (5/10/2021) waktu Indonesia, menjelaskan, para insinyur dan teknisi grup ini telah menemukan penyebab terganggunya akses media sosial grup Facebook. Permasalahan ini dikarenakan adanya perubahan konfigurasi dari backbone routers yang mengordinasikan lalu lintas jaringan antara pusat datanya, sehingga komunikasi jadi terganggu.

Masyarakat saat ini sangat menikmati berbagai bentuk layanan penyediaan barang mau pun jasa yang berbasis teknologi digital. Dengan hadirnya teknologi digital tersebut, masyarakat tidak perlu lagi mendatangi tempat dimana penjual barang atau jasa berada,  namun cukup melakukan nya secara daring dari tempat mereka tinggal. Degan dukungan jaringan internet yang semakin meluas, semakin banyak wilayah Indonesia yang mendapatkan akses internet. Saat ini diperkirakan ada sekitar 202,6 juta penduduk Indonesia yang telah mengakses internet di berbagai pelosok Tanah Air.

Dengan demikian, kita bisa mengatakan bahwa transformasi digital sebenarnya bukan hanya terjadi di industri jasa keuangan saja, melainkan juga terjadi dalam perilaku masyarakat. Kondisi tersebut didukung dengan fakta bahwa 89% dari penduduk Indonesia telah memiliki smartphone. Sehingga penggunaan aplikasi maupun transaksi yang berbasis digital bukan lagi menjadi suatu impian bagi masyarakat, namun telah menjadi sebuah kebutuhan yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Masyarakat bisa memilih aplikasi bank apa yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mereka.

Dengan melakukan pembukaan rekening secara daring dari tempat mereka tinggal, menjadikan kebutuhan layanan keuangan  masyarakat tersebut makin menjadi terpenuhi. Bagi bank sendiri, adopsi pembukaan rekening secara daring tanpa harus melalui  kantor fisik bank akan memperluas jaringan nasabah tanpa harus berdomisili dekat dengan kantor bank tersebut. Disinilah kita bisa melihat bahwa bank digital mampu mendongkrak inklusi keuangan bagi masyarakat yang selama ini sulit mendapatkan akses terhadap layanan perbankan. (yetede)

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) membeberkan sejumlah langkah strategis digitalisasi yang perlu dilakukan oleh perusahaan di Tanah Air untuk menopang percepatan pemulihan ekonomi nasional. Hal ini perlu dilakukan karena Indonesia masih di landa pandemi Covid-19. Dirjen Aptika Kemkominfo Samuel A Pangerapan mengatakan,  karena situasi pandemi yang masih terjadi, pemerintah berharap perusahaan mau mempersiapkan tiga strategi terkait digitalisasi agar bisa mendukung pertumbuhan ekonomi tahun 2022. "Di era digital, terlebih saat pandemi, platform digital telah menjadi salah satu strategi bagi pelaku bisnis besar maupun UMKM untuk bertahan, meningkatkan, dan proses pengembangan bisnis," ujar Semmy, panggilan akrab Samuel, dalam acara virtual Lintasarta Cloudeka Conference, ICT7Business Outlook 2022, Rabu (15/9).

Di sisi lain, Semmy juga menyampaikan, pemerintah sekarang sudah mendorong pemanfaatan komputasi awan (cloud) di lingkungan internalnya. Pasalnya, spending pemerintah untuk membangun server dan pusat data guna penyimpanan data juga dinilai sudah terlalu besar. "Itu dihitung, kalau kita bisa menggunakan cloud, penghematan bisa Rp20 triliun setahun. Ini tentu pemerintah mendorong, karena surat edaran juga memastikan semua pemerintah tidak lagi membeli server, tetapi menggunakan cloud. Artinya, ada suatu peluangan bisnis yang besar," ungkapnya.

"Teknologi itu malah yang paling cepat. Kenapa, bahkan ketika awal pandemi  justru sektor informasi dan telekomunikasi itu justru yang trennya naik," ujar Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance Aviliani. Dia menjelaskan, berdasarkan study McKinsey, ditengah pandemi saat ini, hampir semua sektor, seperti pendidikan, travel, belanja, hingga pekerjaan, mulai beralih dengan memanfaatkan teknologi. "Hampir di semua sektor, tidak hanya keuangan, tapi juga kesehatan, tourism, itu juga akan menggunakan teknologi, dan sekarang sudah dimulai. Industri sekarang sudah memakai robot dengan menggunakan teknologi," imbuhnya. (YTD)

PT Astra International Tbk (ASII) terus memperkuat digitalisasi untuk meningkatkan kemajuan perusahaan. Astra juga melakukan inovasi terkait digitalisasi dengan melibatkan seluruh anak usaha melalui Moxa Financial dan Astrapay. Presiden Direktur Astra International Djony Bunarto Tjondro menjelaskan, dalam dua tahun terakhir, Astra fokus dalam memperkuat digitalisasi. Pasalnya, perusahaan menyadari digitalisasi ini yang mendukung kesuksesan perusahaan di masa mendatang. “Dalam memperkuat digitalisasi ini, kami melibatkan semua unit bisnis Astra karena perusahaan ini berbentuk konglomerasi dan harus menyesuaikan dengan karakteristik unit bisnis,” jelas dia dalam konferensi pers Public Expose Live 2021, Kamis (9/9). Dalam penguatan digitalisasi ini, Astra menggunakan tiga pendekatan. Pendekatan pertama adalah dengan melakukan modernisasi keseluruhan proses bisnis dan cara bekerja. Kemudian, Astra menekankan kolaborasi di dalam ekosistem. Djony menyebutkan, selama berpuluh tahun, Astra sudah membangun ekosistem offline melalui unit usahanya dan mitra usahanya. Ekosistem ini yang kemudian disatukan dalam satu platform di bawah Astrapay yang merupakan produk dompet digital dari Astra. Direktur Astra International Suparno Djasmin menambahkan, Astra memang memiliki ekosistem yang besar. Oleh karena itu, Astra akan memanfaatkan ekosistem itu untuk melakukan transformasi digital.

Dugaan peretasan dikabarkan "The Record". Peretasan dikaitkan dengan Mustang Panda, sekelompok peretas dari China. Mereka membuat private ransomware yang sangat berbahaya, dinamakan Thanos. Semua kementerian/lembaga diharapkan mengaudit sistem keamanan siber masing-masing menyusul dugaan peretasan jaringan internal 10 kementerian/lembaga, termasuk Badan Intelijen Negara. Penguatan sistem pun diperlukan, mulai dari sumber daya manusia hingga keamanan sistem. Dugaan peretasan tersebut dikabarkan media internasional The Record pada Jumat (10/9/2021). Peretasan ditemukan oleh Insikt Group, divisi riset ancaman siber dari Recorded Future. Recorded Future merupakan perusahaan keamanan siber di Amerika Serikat. Peretasan dikaitkan dengan Mustang Panda, sekelompok peretas dari China yang dikenal dengan berbagai aksi spionase dan menargetkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia, peneliti Insikt Group menemukan peretasan itu terjadi pada April 2021 ketika mereka mendeteksi server command and control (C&C) PlugX malware, yang dioperasikan Mustang Panda, berkomunikasi dengan host di dalam jaringan Pemerintah RI.

Menurut Direktur Eksekutif Communication & Information System Security Research Center Pratama Persadha, kebenaran dari peretasan belum bisa dipastikan. Detail 10 instansi yang diretas pun tidak jelas. Untuk itu, semua pihak perlu menunggu bukti sebelum menilai peretasan ada atau tidak. “Kalau mereka sudah share bukti peretasannya seperti data dan biasanya upaya deface, baru kita bisa simpulkan memang benar terjadi peretasan. Namun, bila ini spionase antarnegara, memang bukti akan lebih sulit untuk didapatkan, karena motifnya bukan ekonomi maupun popularitas,” ujar Pratama. ”Ransomware ini dapat mengakses data dan credential login pada device PC (personal computer) yang kemudian mengirimkannya ke C&C, bahkan hacker bisa mengontrol sistem operasi target. Thanos memiliki 43 konfigurasi yang berbeda untuk mengelabui firewall dan antivirus sehingga sangat berbahaya,” tutur Pratama. Sekalipun kabar peretasan tersebut belum dapat dipastikan, ia meminta semua kementerian/lembaga mengaudit sistem keamanan siber masing-masing. Salah satunya, perlu dilakukan deep vulnerable assessment terhadap sistem yang dimiliki instansi pemerintahan. ”Perlu juga penetration test secara berkala untuk mengecek kerentanan sistem informasi dan jaringan,” ujar Pratama.

Selama pandemi Covid-19, serangan siber semakin tinggi. Sepanjang Januari-Agustus 2021, ditemukan lebih dari 888,7 juta serangan siber, termasuk peretasan pada lembaga pemerintah. Ancaman keamanan siber di Tanah Air semakin besar seiring dengan kian tingginya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi digital. Maraknya peretasan belakangan ini semestinya dijadikan peringatan untuk mempersiapkan diri terhadap segala potensi serangan siber. Selain menyiapkan manajemen krisis, strategi keamanan siber juga perlu segera dibangun.Data yang dihimpun Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan, sepanjang Januari-Agustus 2021 ditemukan lebih dari 888,7 juta serangan siber. Sebagian besar serangan berbentuk malware, denial of service atau mengganggu ketersediaan layanan, serta aktivitas trojan.Ransomware atau malware yang meminta tebusan dan kebocoran data menjadi tren serangan siber belakangan ini. Kebocoran data akibat malware pencuri informasi paling banyak ditemukan di sektor pemerintah, yakni 45,5 persen, diikuti sektor keuangan 21,8 persen, telekomunikasi 10,4 persen, penegakan hukum 10,1 persen, transportasi 10,1 persen, dan BUMN lain 2,1 persen.

Para pejabat tinggi Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) pada bulan ini akan mencoba menyelaraskan strategi dalam mengelola peraturan untuk Big Tech dan mempertahankan nilai-nilai demokrasi di internet. Demikian menurut pernyataan yang disampaikan, Kamis (9/9). Pembentukan dewan teknologi UE-AS itu pun telah disepakati pada pertemuan puncak Juni, dan pekerjaannya dimulai ketika kedua belah pihak menyusun undang-undang yang dapat mengubah cara berbisnis yang dilakukan oleh raksasa-raksasa perusahaan, seperti Google, Facebook, atau Apple. Otoritas AS sendiri hampir dipastikan menekan Eropa untuk membantu mengekang ambisi negara adidaya Tiongkok yang baru muncul. Ada pun pertemuan Dewan Perdagangan dan Teknologi trans-atlantik pertama dijadwalkan berlangsung di Pittsburgh, pusat kegiatan teknologi AS, pada 29 September.

Pertemuan dewan tersebut akan dipimpin oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken, Perwakilan Dagang AS Katherine Tai, dan Menteri Perdagangan Gina Raimondo. Sedangkan dari pihak Eropa bakal dipimpin oleh Wakil Presiden Eksekutif UE untuk (Kompetisi) Era Digital, Margrethe Vestager dan Wakil Presiden Eksekutif Komisi UE untuk Ekonomi, Valdis Dombrovskis. Sebagai informasi, dewan itu dibentuk atas permintaan Eropa yang berusaha mencari tanda-tanda konkret dari kerja sama trans-atlantik yang telah mereda pasca ketegangan bertahun-tahun yang dipicu mantan presiden Donald Trump, terutama mengenai masalah perdagangan.