Pemerintah Tiongkok pada Selasa (20/7) menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) telah merekayasa tuduhan peretasan besar-besaran terhadap Microsoft Corp. Otoritas Tiongkok balas menyebut AS sebagai juara dunia serangan siber, sekaligus menunjukkan kemurkaannya kepada sekutu-sekutu Amerika yang telah menandatangani pernyataan kecaman bersama. Menurut laporan, Pemerintah AS pada Senin (19/7) waktu setempat menuding Tiongkok telah melancarkan serangan siber pada Maret ke Microsoft Exchange, dan menuduh empat warga negara Tiongkok melakukan peretasan berbahaya. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, serangan terhadap Microsoft Exchange – sebuah server email terpenting bagi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia – adalah “bagian dari pola perilaku yang tidak bertanggung jawab, mengganggu, dan tidak stabil di dunia maya, yang merupakan ancaman besar bagi ekonomi dan keamanan nasional kita.” “Kementerian Keamanan Negara Tiongkok (Ministry of State Security/ MSS) telah memupuk ekosistem peretas kontrak kriminal yang melakukan kegiatan yang disponsori negara, dan kejahatan dunia siber untuk keuntungan finansial mereka sendiri,” ujar Blinken dalam sebuah pernyataan, yang dikutip AFP.

“AS telah mengerahkan sekutu-sekutunya untuk melakukan kritik tidak masuk akal terhadap Tiongkok mengenai masalah keamanan siber. Langkah ini dibuat tanpa dasar,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian kepada wartawan di Beijing. Sebelumnya, misi diplomatik Tiongkok di seluruh dunia telah mengeluarkan bantahan, di saat Tiongkok membuat pertahanan terkoordinasinya sendiri. Kedutaan Besar Tiongkok di Selandia Baru ikut menyatakan, tuduhan itu sama sekali tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab. Sedangkan Kedutaan Besar Tiongkok di Australia menuding Negeri Kangguru itu meniru retorika AS.

(Oleh - HR1)

Profesi ilmuwan data (data scientist) diyakini memiliki prospek cerah seiring langkah pemerintah untuk menggenjot transformasi digital dan perkembangan ekosistem perusahaan rintisan (startup). Bendahara Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo) Edward Ismawan Chamdani mengatakan kebutuhan ilmuwan data terus meningkat karena basis pengambilan keputusan di semua sektor sudah harus berdasarkan data. “Kembali ke pengambilan keputusan yang tepat akan membuat sumber daya dan fokus setiap sektor kita lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan tepat sasaran dalam menjalankan bisnis,” ujarnya, Minggu (18/7/2021).

Berdasarkan data Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), sekitar 69 persen perusahaan fintech mengalami kesenjangan sumber daya manusia (SDM) di bidang ilmuwan data. Akibatnya sebagian dari perusahaan fintech merekrut tenaga kerja asing untuk untuk menambal kesenjangan tersebut. Direktur Digital Business PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) Muhammad Fajrin Rasyid mengatakan profesi tersebut makin dibutuhkan lantaran maraknya kemunculan perusahaan rintisan (startup) di Indonesia. “Data science merupakan profesi yang sangat dibutuhkan di Indonesia maupun mungkin di dunia. Ini adalah salah satu keterampilan yang relevan dan hampir dibutuhkan di semua startup. Di Indonesia masih banyak permintaannya ketimbang pasokannya,” ujarnya. Menurutnya, profesi data scientist sangat dibutuhkan, sebab banyak perusahaan mengandalkan penggunaan mahadata (big data) dan ilmu data (data science) yang diperlukan untuk melakukan analisis dalam memprediksi perkembangan bisnis, industri maupun bidang-bidang lain di masa depan.

(Oleh - HR1)

Kalangan analis dan pengamat pasar modal meyakini perusahaan teknologi bervaluasi besar atau big tech bakal ‘mengkudeta’ para emiten konvensional dari singgasana kapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setelah PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) yang akan mencatatkan sahamnya pada 6 Agustus mendatang, tiga big tech yang bakal menyusul masuk BEI adalah GoTo, J&T Express, dan Traveloka. Hingga 16 Juli 2021, Bank Central Asia (BBCA) memimpin market cap di BEI dengan nilai Rp 745,7 triliun, disusul Bank BRI (BBRI) di urutan kedua sebesar Rp 468,9 triliun, PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) Rp 314 triliun, Bank Mandiri (BMRI) Rp 271,4 triliun, Bank Jago (ARTO) Rp 218,1 triliun, Astra International (ASII) Rp 197,6 triliun, Unilever Indonesia (UNVR) Rp 196,5 triliun, Chandra Asri Petrochemical (TPIA) Rp 170,8 triliun, Elang Mahkota Teknologi (EMTK) Rp 153,6 triliun, dan DCI Indonesia (DCII) sebesar Rp 140,6 triliun. Dari 10 emiten tersebut, hanya DCII yang masuk klasifikasi industri teknologi. Menurut perkiraan analis, jika jadi listing di BEI, market cap GoTo setelah IPO nanti akan sekitar Rp 560 triliun dan bakal menjadi yang terbesar kedua di BEI di bawah BBCA dan akan menyalip BBRI.

Menurut Direktur PT Avrist Asset Management, Tubagus Farash Akbar Farich, rencana IPO para perusahaan teknologi seperti Bukalapak, GoTo, J&T Express, dan Traveloka akan menjadi daya tarik yang besar bagi para investor, sejalan dengan perusahaannya yang berkembang cukup pesat saat ini. “Investor saat ini menyukai perusahaan yang sedang bertumbuh, hal ini selalu dilihat pada saat IPO,” kata Tubagus Farash kepada Investor Daily, akhir pekan lalu. Sementara itu, Kepala Riset MNC Sekuritas Thendra Chrisnanda kepada Investor Daily, Sabtu (17/7), menyampaikan, asumsi valuasi GoTo setelah IPO sangat besar, yakni berkisar US$ 35-40 miliar atau sekitar Rp 420-560 triliun (asumsi kurs Rp 14.000 per dolar AS). Karena itu, lanjut dia, market cap GoTo nantinya akan menjadi yang terbesar kedua di BEI, di bawah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) senilai Rp 742 triliun dan menyalip PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) sejumlah Rp 486 triliun. Setelah rights issue, BBRI diproyeksinya akan memiliki market cap Rp 564,29 triliun. Nilai tersebut datang dari asumsi harga BBRI sebelum cum date dividend adalah Rp 3.800 dengan harga teoritis Rp 3.712 dan jumlah saham beredar BBRI setelah rights issue sebanyak 152,02 miliar lembar saham.

(Oleh - HR1)

Bank Indonesia (BI) melihat Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai game changer pada sistem pembayaran. Lihatlah salah satu keunggulan QRIS di masa pandemi ini: transaksi bisa dilakukan tanpa tatap muka. Maka, Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta menyatakan akan menambah fitur tarik, transfer, dan setor pada layanan QRIS.

Ia menyebut fitur teranyar ini akan memperkuat dan mendukung transaksi masyarakat di tengah PPKM darurat. Terlebih, pada pekan pertama PPKM darurat ini, transaksi QRIS mencapai 8,37 juta kali naik 7,63% dibandingkan dengan pekan sebelumnya. Adapun nominal transaksinya mencapai Rp 727,2 miliar atau meningkat 32,5% dalam satu pekan. Saat ini sudah ada 7,7 juta merchant mengadopsi QRIS, dari target 12 juta di tahun 2021.

JAKARTA - Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kebijakan Satu Data Indonesia memerlukan dukungan dan kontribusi dari penyedia teknologi yang mumpuni. Dukungan dari semua pemangku kepentingan pun diyakini sebagai kunci terselenggaranya kebijakan Satu Data Indonesia untuk pelayanan publik yang efisien, berkualitas, transparan dan akuntabel, dengan berbasis data dari pemerintah pusat dan daerah yang terintegrasi. Penegasan tersebut mengemuka pada penyelenggaraan WebSummit ‘Satu Data Indonesia’ hari kedua yang mengusung tema ‘SPBE dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional’ yang digelar pada Jumat (9/7) pekan lalu.

Membuka Websummit, Ketua Asosiasi Big Data Indonesia (ABDI) Rudi Rusdiah, mewakili penyelenggara, mengungkapkan bahwa infrastruktur SPBE yang ditargetkan pemerintah rampung tahun 2021 menghadapi beragam tantangan dan membutuhkan solusi dari berbagai pemangku kepentingan. Ia pun menyebut, penyedia solusi teknologi informasi dan teknologi (TIK), antara lain Huawei, XL Axiata, BigBox, dan pengembang teknologi lain, perlu untuk dilibatkan guna membantu mewujudkan efisiensi dalam merealisasikan implementasi SPBE.

(Oleh - HR1)

Inovasi digital ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, otomasi dan digitalisasi mendorong efisiensi dan menambah daya saing. Namun, di negara dengan surplus angkatan kerja membeludak, angka pengangguran tinggi, dan ketidaksiapan angkatan kerja, inovasi digital juga membawa disrupsi. Dilema dan tantangan itu ditambah pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai, bahkan kian parah. Angka pengangguran dan kemiskinan naik, sementara kapasitas sumber daya manusia (SDM) masih tertinggal untuk mengejar pesatnya perkembangan teknologi.

Dalam bincang-bincang secara daring dengan Kompas, akhir Juni 2021, Country Managing Director Accenture Indonesia Kher Tean Chen menyoroti tantangan pelik yang dihadapi Indonesia itu. Accenture, firma konsultan manajemen dan layanan teknologi global, telah bekerja dengan berbagai perusahaan multinasional untuk adaptasi digital. ”Digitalisasi industri di Indonesia adalah isu yang sangat kompleks, manufakturnya masih sangat basic dan ekosistem di sekitarnya pun belum komplet,” ujar Kher Tean.

Industri manufaktur Indonesia masih didominasi usaha skala kecil dan menengah (IKM). Data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dari total 4,4 juta unit usaha industri nasional, 99,77 persen diantaranya skala IKM. Hanya 0,23 persen usaha yang termasuk industri besar. Tenaga kerja pun lebih banyak terserap pada IKM, yakni 66,25 persen dari total 15,63 juta angkatan kerja di industri manufaktur. Hanya 33,75 persen tenaga yang bekerja di industri pengolahan skala besar. Alhasil, baru segelintir industri yang memanfaatkan teknologi digital, internet, komputasi awan, dan big data untuk mengembangkan industri 4.0, seperti di sektor makanan dan minuman. Data Kemenperin, 70 persen pelaku makanan minuman skala besar baru beroperasi di level industri 3.0 (otomasi dan teknologi komputerisasi) dan 30 persen sisanya masih memakai teknologi industri 2.0 (produksi massal dan elektrifikasi).

IKM tetap menjadi tulang punggung dan keunikan industri manufaktur di Indonesia. Namun, bukan berarti mereka tetap jalan di tempat. Dengan skala pemanfaatan teknologi digital yang berbeda dari usaha besar, IKM juga harus mulai beradaptasi dengan rantai pasok global yang terdigitalisasi. Seiring dengan itu, angkatan kerja juga harus dilatih agar lebih terampil dan siap menghadapi perubahan industri. Kher menyoroti pentingnya aspek demokratisasi teknologi, di mana dunia usaha dan industri harus meluangkan upaya dan sumber daya untuk melatih karyawannya beradaptasi dengan dunia digital.

Terkait hal itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pemerintah sedang mentransformasi balai latihan kerja yang terintegrasi industri untuk membekali SDM dengan keterampilan yang relevan. ”Perlindungan terbaik yang bisa kita siapkan untuk pekerja adalah menyiapkan kompetensi mereka,” ujarnya. Indonesia dinilai menyimpan potensi besar sektor industri digital. Kehadiran startup dan platform digital jadi pilar penting mendorong teknologi digital di Indonesia. Namun, Kher Tean menilai pelaku usaha rintisan teknologi di Indonesia masih cenderung melihat pasar secara domestik. ”Itu tidak salah, tetapi alangkah lebih baik jika mereka memiliki visi menembus pasar internasional,” ujarnya.

Pelanggaran pemakaian nomor layanan prabayar telekomunikasi seluler masih terjadi karena tidak sesuai dengan identitas kependudukan yang sah. Ini berpotensi menyebabkan serangan siber dan mengganggu kinerja industri telekomunikasi seluler.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, Kamis (8/7/2021), menjelaskan, sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2017, calon pelanggan layanan prabayar wajib melakukan registrasi dengan verifikasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga. Identitas itu maksimal digunakan di tiga nomor ponsel pada tiap operator. Hingga 7 Juli 2021, masih ditemukan satu nomor NIK dipakai pada lebih dari tiga nomor ponsel. Ini terjadi pada hampir semua operator.

Perusahaan teknologi digital di segmen layanan kesehatan (healthtech) terus bertumbuh seiring meningkatnya minat masyarakat menggunakan layanan medis berbasis online (telemedicine) selama masa pandemi Covid-19. Perusahaan rintisan di bidang healthtech pun bermunculan untuk mencuil pasar yang semakin berkembang. Peran healthtech kian signifikan setelah Kementerian Kesehatan menggandeng 11 platform layanan telemedicine untuk konsultasi kesehatan virtual bagi pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri. Kesebelas platform tersebut adalah Halodoc, Alodokter, Get Well, Good Doctor, Klik Dokter, Klik Go, Link Sehat, Milvik Dokter, Pro Sehat, SehatQ dan Yesdok.

Vice President Government Relation dan Corporate Affairs Halodoc, Adeline Hindarto menyatakan, pihaknya memberikan layanan sesuai petunjuk teknis Kemenkes. Dalam program ini, Halodoc akan memberikan satu kali konsultasi dokter gratis dan resep obat untuk ditebus ke Kimia Farma, jika pasien memenuhi kriteria untuk melakukan isolasi mandiri. Adeline kemarin bilang, partisipasi itu menjadi bagian dari fokus Halodoc saat ini dalam membantu pemerintah dan masyarakat untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Saat ini, Halodoc memiliki 20 juta pengguna aktif bulanan, dengan mampu menjangkau hampir seluruh wilayah di Indonesia. Adeline menyebut, layanan konsultasi dokter masih menjadi fitur yang paling banyak diakses oleh pengguna.

Platform healthtech lainnya, SehatQ juga memberikan dukungan melalui layanan telekonsultasi dengan dokter SehatQ. Selain itu, ada pemberian resep bagi masyarakat yang sedang menjalani karantina mandiri di tempat tinggal masing-masing. Masyarakat bisa memanfaatkan fitur telekonsultasi chat dengan dokter SehatQ secara gratis. Lalu untuk resepnya akan diberikan secara digital selesai sesi konsultasi. Resep ini dapat digunakan untuk mendapatkan obat gratis dari Kimia Farma, serta pengiriman obat gratis dari SiCepat. "Layanan telekonsultasi gratis dari dokter SehatQ untuk pendampingan pasien isoman. Kami berharap dapat mengoptimalkan proses penyembuhan pasien, sekaligus membantu meringankan beban rekan-rekan tenaga kesehatan yang terus berjuang di garda depan, " ungkap Founder SehatQ, Linda Wijaya. Hingga Juni 2021, jumlah kunjungan ke platform SehatQ mencapai 27,5 juta per bulan. Fitur yang paling banyak digunakan adalah konsultasi dokter, pembelian obat dan vitamin, serta pemesanan tes Covid-19.

Sementara Co-Founder & Director Alodokter Suci Arumsari menyatakan, program ini bukan hal yang baru bagi Alodokter. Pasalnya, mereka sudah menjalankan telekonsultass dokter pribadi secara gratis bagi setiap pasien Covid-19 yang menjalani isolasi mandiri sejak Mei 2020. Menurut dia, program tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat. Saat ini, program tersebut dikembangkan Kemenkes menjadi salah satu program pemerintah untuk menyediakan layanan telekonsultasi dokter dan paket obat isolasi mandiri gratis bagi pasien Covid-19. Secara umum, layanan Alodokter didukung 43.000 dokter, yang menawarkan produk lengkap layanan kesehatan berbasis digital. Mulai dari chat dokter, booking dokter, epharmacy, informasi/artkel, hingga proteksi. Layanan informasi dan chat dokter menjadi fitur yang paling banyak diakses. Alodokter sudah memiliki 30 juta pengguna aktif setiap bulan.

Pemerintah berencana membentuk gugus tugas pengintegrasian data nasional agar tercipta keterpaduan data. Penggunaan data terpadu dan terintegrasi, baik di tingkat pusat maupun daerah, penting bagi perencanaan dan pengendalian pembangunan, termasuk dalam pemulihan ekonomi nasional, seperti penyaluran bantuan sosial. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan, salah satu kesimpulan rapat Dewan Pengarah adalah membentuk gugus tugas pengintegrasian data nasional. Pembentukan gugus tugas tersebut akan direalisasikan sesegera mungkin. ”Gugus tugas ini terdiri atas unsur anggota Dewan Pengarah Satu Data Indonesia. Setelah terbentuk, gugus tugas akan menindaklanjuti keputusan rapat Dewan Pengarah,” ujar Suharso, seusai rapat Dewan Pengarah Satu Data Indonesia, Selasa (6/7/2021), di Jakarta.

Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan bisa dipertanggungjawabkan. Data ini harus mudah diakses dan bisa digunakan antarinstansi, baik pusat maupun daerah. Satu Data Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Data yang bakal diintegrasikan, baik di tingkat pusat maupun daerah, lanjut Suharso, antara lain data kependudukan, data sistem keuangan, dan data geospasial. Pengintegrasian data ini melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistis, juga Badan Informasi Geospasial.

BEIJING, Pemerintah Tiongkok memperluas langkah-langkah penindakan terhadap sektor teknologi pada Senin (5/7). Dengan mengumumkan penyelidikan baru terhadap dua perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat (AS). Pengumuman ini terjadi sehari setelah pihak berwenang memerintahkan raksasa ride-hailing Didi Chuxing dihapus dari app stores, padahal Didi baru saja melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) besar-besaran di bursa New York. Perusahaan-perusahaan internet besar di negara itu memiliki pengaruh besar di antara pasukan konsumennya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir terdampak parah akibat aturan tegas yang telah merusak daftar dan menganggu bisnis. Mengingat pemerintah berusaha mengendalikan pengaruh mereka. Target-target yang baru terdaftar adalah Full Truck Alliance – gabungan antara platform truk Yunmanman dan Huochebang – dan Kanzhun, yang memiliki platform rekrutmen online Boss Zhipin.

Administrasi Ruang Siber Tiongkok (Cyberspace Administration of China/CAC) mengatakan, ketiga platform itu telah diberitahu untuk menghentikan pendaftaran pengguna baru selama proses penyelidikan guna mencegah risiko keamanan terhadap data nasional, menjaga keamanan nasional dan melindungi kepentingan publik. Beberapa jam sebelumnya, pengawas memerintahkan penghapusan Didi dari app stores usai dilakukan penyelidikan. Mereka menyatakan pengumpulan dan penggunaan data pengguna merupakan sebuah pelanggaran serius perusahaan terhadap peraturan. Pengawas juga mengadopsi keamanan nasional untuk penyelidikan dan ini merupakan langkah yang tidak biasa terhadap perusahaan teknologi domestik.

(Oleh - HR1)