Industri semen nasional belum juga menunjukkan indikasi perbaikan di semester I-2024, dengan kinerja yang diperkirakan masih dibawah estimasi konsensus. Di paruh kedua tahun ini, emiten semen papan atas seperti PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) dan PT Semen Indonesia Tbk (SMGR) diharapkan mampu membalikkan kinerja ke arah positif, yang didorong kenaikan harga dan ekspektasi  peningkatan volume penjualan. "Kami memperkirakan baik SMGR maupun INTP akan menunjukkan pembalikan arah volume penjualan di semester II-2024, yang didorong lebih banyaknya hari kinerja dan history kinerja yang lebih baik di paruh kedua  setiap tahunnya," kata Analis BRI Danareksa Sekuritas Richard Jerry dan Christine Sitorus dalam riset terbarunya. (Yetede)

Pemerintah mengklaim suntikan penyertaan modal negara atau PMN ke perusahaan negara sudah tak lagi berbasis pada utang. Hal inil berlandaskan nilai total dividen pemerintah atas laba BUMN yang dalam lima tahun terakhir lebih besar dibanding total PMN. Dalam rapat dengar pendapat KomisiVI DPR di Jakarta, Rabu (10/7) malam, Menteri BUMN Erick Thohir menyebut surplus lebih dari Rp 68 triliun antara jumlah dividen yang disetor ke kas negara dan PMN dalam lima tahun terakhir menunjukkan PMN sudah tak lagi bersumber dari utang negara.

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, menilai, klaim yang menyebut PMN tak lagi mengandalkan utang negara tidak tepat mengingat dividen laba BUMN yang menjadi bagian pemerintah masuk dalam kas negara dan bergabung dengan penerimaan lain. ”Tentu kita tidak bisa pastikan asal dananya. Penerimaan negara dari laba BUMN, dalam hal ini dividen, masuk dalam akun atau kantong penerimaan negara bersama dengan pajak dan penerimaan lain. Setelah itu, baru diredistribusi oleh Mentkeu,” ujarnya, Kamis (11/7).

Berdasar data yang dihimpun dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang sudah diaudit BPK dan Nota Keuangan APBN, periode 2019-2023, total dividen yang disetor BUMN untuk kas negara mencapai Rp 300 triliun. Adapun nilai total PMN yang disuntik dari kas negara kepada BUMN dalam periode yang sama mencapai Rp 225,3 triliun. Herry mengatakan, kendati dalam lima tahun terakhir total setoran dividen lebih besar dari suntikan PMN, di periode dua tahun pandemi Covid-19, yakni tahun 2021 dan 2022, injeksi modal dari kas negara untuk BUMN lebih besar dari dividen yang diterima pemerintah.

Dalam rapat dengar pendapat, Rabu malam, Komisi VI DPR menyetujui usulan PMN kepada 16 BUMN dengan total Rp 44,2 triliun untuk tahun anggaran 2025. Dana tersebut mayoritas digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi 69 % atau Rp 30,5 triliun. Untuk pengembangan usaha mencapai 27 % (Rp 11,94 triliun), sedang restrukturisasi sebesar 4 % (Rp 1,76 triliun). Total terdapat 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN pada 2025. Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp 13,86 triliun, yang akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3. (Yoga) 

PT Primissima (Persero) BUMN bidang tekstil di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, menghentikan operasinya sementara karena kekurangan modal kerja. Akibatnya, ratusan karyawan perusahaan tersebut dirumahkan. Dirut PT Primissima (Persero) Usmansyah menyatakan, aktivitas operasional perusahaan itu berhenti sejak 1 Juni 2024, karena Primissima kekurangan modal kerja sehingga tidak memiliki uang untuk menggaji karyawan, membayar listrik, dan membeli bahan baku. Mulai 12 Juni 2024, sebanyak 425 karyawan Primissima dirumahkan. Selain itu, dua anggota direksi dan satu komisaris juga berstatus dirumahkan.

”Semua karyawan, termasuk direksi dan manajemen, dirumahkan karena ketidakmampuan kami membayar gaji,” kata Usmansyah, di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (11/7). Dua bulan terakhir, seluruh karyawan, manajemen, dan direksi Primissima belum dibayar gajinya. Ada pula kekurangan gaji beberapa bulan sebelumnya yang belum dibayar. Selama karyawan dirumahkan, perusahaan berjanji memberi 25 % gaji mereka. Namun, pembayaran 25 % gaji itu tidak bisa dilakukan sekarang karena Primissima masih kesulitan keuangan. Primissima merupakan perusahaan patungan pemerintah dan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI), karena itu, perusahaan tekstil yang berdiri sejak tahun 1971 tersebut berstatus BUMN.

Produk utama Primissima adalah kain cambric atau kain mori yang biasa digunakan untuk membuat batik. Primissima sebenarnya tidak kekurangan pembeli karena kain mori produksi perusahaan tersebut masih diminati sejumlah usaha batik. Meski pesanan banyak, Primissima kekurangan modal kerja karena masalah yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Pada 2011 Primissima menjalin kontrak jangka panjang untuk membeli kapas dari negara lain sebagai bahan baku, baru tiga bulan jalan, harga kapas jatuh. Primissima tetap harus membeli kapas dengan harga lebih tinggi, akibatnya, kondisi keuangan perusahaan turun. Pada 2011-2013, banyak karyawan Primissima generasi awal yang pensiun.

Manajemen membayar pesangon mereka sekaligus. ”Dalam tiga tahun, Rp 40 miliar keluar untuk membayar pesangon. Akibatnya, cash flow (arus kas) perusahaan jatuh. Mulai saat itulah kami kesulitan modal kerja,” ungkap Usmansyah. Primissima tidak bisa berutang kepada bank karena seluruh aset perusahaan telah menjadi jaminan utang sejak beberapa tahun lalu. Saat ini Primissima dalam proses penyehatan, oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). Sejumlah langkah dilakukan, misalnya efisiensi operasionalisasi dan restrukturisasi utang. Talangan modal kerja dari PPA diharapkan cair 20 Juli 2024. Setelah dana cair, Primissima diharapkan bisa beroperasi kembali meskipun belum dalam kapasitas penuh. (Yoga) 

BUMN Karya sedang diliputi momentum positif. Sejumlah korporasi pelat merah di sektor konstruksi itu, dipastikan mendapat kucuran dana dari penyertaan modal negara (PMN) 2025. Kabar itu pun turut membawa angin segar bagi kinerja saham mereka di pasar modal yang belakangan moncer. Adapun, sentimen positif lainnya adalah rencana pembentukan holding badan usaha milik negara (BUMN). Dus, beragam kabar baik itu pun diharapkan menjadi katalis pendorong kinerja BUMN Karya di tengah seretnya nilai kontrak baru pada paruh pertama 2024. Dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Rabu (10/7) malam, Komisi VI DPR memberikan lampu hijau PMN 2025 kepada 16 perusahaan pelat merah. Total dana yang disepakati tidak berubah dari usulan, yakni Rp44,24 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp19,51 triliun akan mengalir ke empat BUMN Karya yakni PT Hutama Karya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), dan PT PP (Persero) Tbk. (PTPP). Faktanya, sampai dengan semester I/2024, nilai akumulasi kontrak baru dari WIKA, ADHI, dan PTPP mencapai Rp30,02 triliun, atau turun 16,84% secara tahunan/year-on-year (YoY). Secara terperinci, WIKA mencatatkan nilai kontrak baru sebesar Rp10,17 triliun hingga paruh pertama tahun ini. Di sisi lain, ADHI memperoleh kontrak baru sebesar Rp10,2 triliun, sedangkan PTPP mengakumulasikan Rp9,56 triliun. 

Direktur Utama PTPP Novel Arsyad mengatakan latar belakang dan urgensi usulan PMN dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya terkait keterbatasan kapabilitas keuangan. Sementara itu, PTPP memberikan sinyal adanya perolehan proyek jumbo yang ditaksir mencapai Rp2 triliun pada Juli 2024. Senada, Direktur Utama ADHI Entus Asnawi Mukhson menyampaikan PMN dibutuhkan perseroan untuk menggarap proyek strategis nasional (PSN) jalan Tol Jogja–Bawen dan Solo–Jogja. “PMN 2025 merupakan opsi terbaik, dengan adanya PMN akan memberikan perbaikan terhadap rasio keuangan ADHI, terutama pada rasio debt to equity. ” Adapun, perihal rencana pembentukan holding BUMN Karya, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan upaya ini akan terus berlanjut. Tujuh BUMN Karya yang akan dilebur yakni Hutama Karya, ADHI, PTPP, WIKA, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero). Sementara itu, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto menilai, momentum positif BUMN Karya, utamanya lantaran kucuran PMN, juga perlu dibarengi dengan perbaikan secara internal. Hal itu bertujuan memupuk kembali kepercayaan publik terhadap perusahaan pelat merah konstruksi.

Keputusan Komisi VI DPR untuk menyetujui usulan penyertaan modal negara atau PMN kepada 16 BUMN senilai total Rp44,2 triliun harusnya menjadi bahan bakar untuk menggegas kontribusi perusahaan pelat merah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. PMN untuk tahun anggaran 2025 tersebut naik 60,7% dari injeksi modal tahun ini yang mencapai Rp27,5 triliun. Dengan nilai penyertaan yang tumbuh relatif tinggi, BUMN sudah sepantasnya meningkatkan peran dalam penerimaan negara. Proporsi dividen BUMN saat ini memang sudah lebih besar daripada nilai penyertaan modal negara. Dalam 5 tahun terakhir, dividen yang disetor BUMN ke negara mencapai Rp279,9 triliun. Angka itu melampaui penyertaan modal negara yang berjumlah Rp226,1 triliun pada periode yang sama. Namun, dari 65 BUMN yang beroperasi hingga akhir 2023, hanya segelintir perseroan yang memiliki kinerja sesuai dengan harapan. Sisanya masih terlalu sibuk dengan situasi sulit, sehingga belum berkontribusi optimal. Kami mencatat, dari sisi setoran dividen, ada 10 perusahaan pelat merah yang berkontribusi hingga 80% dari total dividen yang diperoleh negara dari BUMN. Ketimpangan ini menandai masih banyaknya problem yang harus diselesaikan.

Di antara 16 BUMN yang menerima PMN untuk tahun anggaran 2025, diskursus publik tertuju pada PT Hutama Karya (Persero) dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang kini tengah tersandung masalah hukum. Hutama Karya akan menerima suntikan modal senilai Rp13,86 triliun dalam rangka melanjutkan pembangunan Tol Trans Sumatera Fase 2 dan 3. Adapun, Pelni bakal disuntik PMN sebesar Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal-kapal baru. Penanganan kasus korupsi di kedua BUMN itu tengah menjadi sorotan. Hutama Karya kini sedang bergelut dengan kasus pengadaan lahan di Kecamatan Bakauheni dan Kalianda, Lampung. Belum lagi, mereka juga tengah menghadapi gugatan PKPU dari tiga perusahaan vendor, yaitu PT Rekayasa Energi Bersama, PT Yuan Sejati, dan CV Adi Kencana Buana Raya. Tak hanya Hutama Karya dan Pelni, PT Biofarma (Persero) yang bakal menerima suntikan modal Rp2,2 triliun juga sedang tidak baik-baik saja. Perseroan tersandung dugaan fraud pada pelaporan keuangan yang melibatkan perusahaan teknologi finansial. Dengan kondisi itu, kita berharap Kementerian BUMN meningkatkan pengawasannya terhadap peruntukan modal tersebut, sehingga tepat sasaran dalam rangka peningkatan kinerja perseroan, serta kontribusinya terhadap penerimaan negara.

PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) meminta penyertaan modal negara (PMN) kepada Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan untuk tahu anggaran 2025 sebesar Rp 2 triliun untuk memperbaiki struktur permodalan. "Kami lagi ajukan (PNM). Sudah disampaikan kementerian BUMN, dan kementerian BUMN sudah bersurat kepada Kementerian Keuangan," kata Sekretaris Perusahaan WIKA Mahendra Vijaya kepada Investor Daily. Jumlah PMN yang WIKA minta, tutur mahendra, sebesar Rp 2 triliun. Angka tersebut sesuai dengan usulan yang diziinkan para pemegang saham.

Sekaligus, boleh jadi, usulan PMN RP 2 triliun ini merupakan tindak lanjut dari PMN pada tahun anggaran 2023 yang seharusnya WIKA terima sebesar Rp 8 triliun. Pada tahun anggaran 2023, WIKA sedianya dicanangkan untuk menerima PMN sebesar Rp 8 triliun. Namun usulan tersebut kemudian ditolak, dan disepakati perseroan memperoleh PMN sebesar Rp 6 triliun melalui skema penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (PMH-METD/right issue). (Yetede)

Nyala dari manfaat BUMN dalam memberikan layanan publik dan menggerakkan berbagai sektor strategis akan semakin berpijar apabila dapat berpadu dengan sektor swasta yang mempunyai kapasitas untuk mendorong inovasi dan efisiensi. Sayangnya, hingga saat ini kolaborasi swasta dan BUMN masih menghadapi beberapa tantangan fundamental berupa adanya perbedaan prioritas dalam proses bisnis serta kesenjangan kapabilitas dan sumber daya. Pemerintah punya tanggung jawab untuk menciptakan proyek pembangunan yang lebih kreatif agar bisa dikerjakan dan menguntungkan pihak BUMN dan swasta.

Kondisi ini terungkap dalam Afternoon Tea#18 Kompas Collaboration Forum bertema ”Memacu Kolaborasi Swasta BUMN dalam Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja”, Kamis (4/7) di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta. Dalam diskusi yang dihadiri pemilik dan pimpinan perusahaan anggota Kompas Collaboration Forum (KCF) tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima memandang peran BUMN sebagai agen pembangunan membuat tugas entitas ini tidak hanya mencari untung. Namun, juga untuk melayani kepentingan masyarakat dalam skala ekonomi yang sulit dilakukan swasta. Orientasi ini, sayangnya, malah memaku banyak BUMN.

Sehingga tidak menciptakan kultur kerja yang mendukung tata kelola BUMN menjadi efisien dan produktif. ”Kalau saya belajar dari Jepang, spirit ’Restorasi Meiji’ menjadi soft skill untuk menjadikan smart teknokatrik industri Jepang yang maju. Begitu juga di Vietnam di mana spirit ’Ho Chi Minh’ menjadi kekuatan ekspansi industri. Ini tak terlihat di BUMN,” kata Aria Bima. Sektor swasta cenderung memiliki prioritas yang tinggi pada aspek keuntungan finansial dan inovasi. Untuk berkolaborasi dengan swasta secara optimal, BUMN perlu meningkatkan efisiensi operasionalisasi dan tata kelola yang baik, dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme untuk kinerja optimal dan kepercayaan publik.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemerintah akan melakukan studi pasar yang komprehensif dalam tiap program pembangunan untuk memastikan BUMN dan swasta diuntungkan dalam kolaborasi. Peningkatan kolaborasi BUMN-swasta telah masuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Salah satu kolaborasi BUMN dan swasta yang didesain Bappenas adalah proyek pembangunan PLTA di atas bendungan yang digarap BUMN atas penugasan negara. ”Swasta cukup mengeluarkan modal untuk menyewa lahan waduk dan mendapat penghasilan dari PLTA. Sementara waduk menghasilkan irigasi sebagai bentuk pelayanan publik,” kata Suharso. (Yoga)

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai restrukturisasi organisasi yang terjadi di Tokopedia setelah merger dengan TiktokShop bukan langkah untuk menggantikan  karyawan lokal dengan tenaga kerja asing (TKA) asal China. Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Dagang Giringdrawardana menerangkan, dengan adanya merger adalah wajar bila selanjutkan akan terdapat upaya-upaya re-engineering oleh manajemen perusahaan. Maka dari itu, wajar jika ada rasionalisasi sumber daya manusia (SDM). Dia meyakini restrukturisasi organisasi tersebut bukan langkah untuk menggantikan karyawan dengan tenaga kerja asing China. Terlebih, dengan kondisi keuangan  Tokopedia saat ini, rasionalisasi SDM perlu dilakukan. "Logikanya, perusahaan pasti akan memilih  mempekerjakan tenaga kerja lokal dibandingkan TKA. Kecuali jika ada kebutuhan yang memang tidak bisa dipenuhi oleh pasar tenaga kerja lokal," ujar danang, 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai restrukturisasi organisasi yang terjadi di Tokopedia setelah merger dengan TiktokShop bukan langkah untuk menggantikan  karyawan lokal dengan tenaga kerja asing (TKA) asal China. Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Dagang Giringdrawardana menerangkan, dengan adanya merger adalah wajar bila selanjutkan akan terdapat upaya-upaya re-engineering oleh manajemen perusahaan. Maka dari itu, wajar jika ada rasionalisasi sumber daya manusia (SDM). Dia meyakini restrukturisasi organisasi tersebut bukan langkah untuk menggantikan karyawan dengan tenaga kerja asing China. Terlebih, dengan kondisi keuangan  Tokopedia saat ini, rasionalisasi SDM perlu dilakukan. "Logikanya, perusahaan pasti akan memilih  mempekerjakan tenaga kerja lokal dibandingkan TKA. Kecuali jika ada kebutuhan yang memang tidak bisa dipenuhi oleh pasar tenaga kerja lokal," ujar danang,