Perusahaan
( 1080 )Kadis PUPR dan Anggota DPRD OKU Sumsel Jadi Tersangka Suap
KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka suap proyek di Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU),
Sumsel. Mereka yang ditetapkan sebagai tersangka seusai operasi tangkap tangan
(OTT) KPK tersebut diduga terlibat pemufakatan jahat pengurusan dan perencanaan
proyek. Penerima suap adalah Kadis PUPR OKU, Nopriansyah, Ketua Komisi III DPRD
OKU, M Fahrudin, anggota Komisi III DPRD OKU, Ferlan Juliansyah dan Ketua
Komisi II DPRD OKU, Umi Hartati. Dua tersangka lain merupakan pemberi suap dari
pihak swasta, yakni M Fauzi alias Pablo dan Ahmad Sugeng Santoso. Mereka
terjaring dalam OTT KPK di OKU, Sabtu (15/3). Ketua KPk, Setyo Budiyanto saat
konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (16/3), menjelaskan,
kasus bermula dari pembahasan RAPBD OKU Tahun Anggaran 2025 pada Januari 2025.
Agar RAPBD tersebut dapat disahkan, anggota DPRD menemui pihak
pemerintah dahulu. ”Kemudian, pada pembahasan tersebut, perwakilan dari DPRD
meminta jatah pokir (usulan dari anggota DPRD untuk pengadaan barang dan jasa)
seperti yang diduga sudah dilakukan, kemudian disepakati bahwa jatah pokir
tersebut diubah menjadi proyek fisik di Dinas PUPR,” kata Setyo. Hasil
kongkalikong DPRD dan Pemda OKU menyepakati jatah pokir Rp 45 miliar. Ini
dihitung dari nilai proyek untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD OKU sebesar Rp 5 miliar,
sedangkan anggota DPRD Rp 1 miliar. Namun, akibat efisiensi anggaran, jatah
pokir terpangkas jadi hanya Rp 35 miliar. Jatah proyek pokir Rp 35 miliar itu
diubah menjadi fee atau komisi untuk anggota DPRD sebesar 20 % (Rp 7 miliar)
dan Dinas PUPR 2 persen (Rp 700 juta). Akibatnya, total anggaran Dinas PUPR di
APBD OKU 2025 menggelembung dari Rp 48 miliar menjadi Rp 96 miliar.
Jatah pokir dan penerimaan fee itu diwujudkan dalam bentuk sembilan
proyek, yakni rehabilitasi rumah dinas bupati (Rp 8,3 miliar), rehabilitasi
rumah dinas wakil bupati (Rp 2,4 miliar), dan pembangunan kantor Dinas PUPR OKU
(Rp 9,8 miliar), pembangunan jembatan di Desa Guna Makmur (Rp 983 juta), peningkatan
jalan poros Desa Tanjung Manggus dan Desa Bandar Agung (Rp 4,9 miliar), peningkatan
jalan Desa Panai Makmur dan Desa Guna Makmur (Rp 4,9 miliar), peningkatan jalan
unit 16, Kedaton Timur (Rp 4,9 miliar), peningkatan Jalan Letnan Muda M Sidi
Junet (Rp 4,8 miliar), dan peningkatan jalan Desa Makarti tama (Rp 3,9 miliar).
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu menuturkan, pihaknya bakal lanjut mengejar
keterlibatan pihak lain, termasuk pejabat daerah dan legislator setempat. (Yoga)
Menyejahterakan Guru
Pembayaran tunjangan sertifikasi guru langsung ke rekening guru tiap
bulan diyakini merupakan terobosan yang
akan meningkatkan kesejahteraan guru. Mekanisme baru pembayaran tunjangan guru
yang diluncurkan Presiden Prabowo pada 13 Maret 2025 tersebut (Kompas,
14/3/2025) memberikan kepastian bagi guru untuk menerima tunjangan yang menjadi
hak mereka setiap bulan. Selama ini, tunjangan profesi dibayarkan setiap tiga
bulan sekali, itu pun kalau lancar. Ada beberapa kasus, pembayaran tunjangan
profesi guru oleh pemda, melalui rekening umum kas daerah, tidak selalu lancar.
Tunjangan profesi diberikan kepada para guru, baik guru ASN maupun non-ASN,
yang sudah memperoleh sertifikasi guru. Hingga kini ada 1,8 juta guru bersertifikasi,
sebanyak 392.802 di antaranya merupakan guru non-ASN.
Tunjangan sertifikasi untuk guru ASN yang sebesar satu kali gaji pokok
akan ditransfer pemda dan tunjangan sertifikasi untuk guru non-ASN sebesar Rp 2
juta akan ditransfer Kemendikdasmen. Kelancaran pembayaran tunjangan guru tersebut
bergantung hasil verifikasi dan validasi guru, termasuk validasi rekening guru.
Gerak cepat pemda menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan untuk verifikasi dan
validasi tersebut akan menentukan kelancaran pembayaran tunjangan sertifikasi
guru. Mekanisme baru pembayaran tunjangan guru tersebut perlu diikuti langkah
lainnya agar terobosan kebijakan tersebut tak memperlebar kesenjangan kesejahteraan
antara guru bersertifikasi dan yang belum.
Hingga kini masih ada sekitar 1,6 juta guru belum bersertifikasi
(Kompas.id, 16/2/2025). Perlu terobosan kebijakan untuk membantu guru yang
belum bersertifikasi. Pendidikan profesi guru (PPG), syarat untuk mendapat sertifikat
pendidik, dibatasi kuota. Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah saat
ini semakin membatasi kuota PPG. Meski hanya merupakan salah satu aspek untuk
mewujudkan kesejahteraan guru, tunjangan guru merupakan aspek yang sangat
penting untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru yang baik
diyakini dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas guru, dan ini akan berdampak
positif pada kualitas pendidikan. (Yoga)
Deklarasi Menolak Proyek Strategis Nasional Dari Merauke
Penolakan terhadap beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) muncul dari
Merauke, Papua Selatan. Perwakilan masyarakat adat dan masyarakat lokal sejumlah
daerah yang terdampak proyek warisan Presiden Jokowi mendeklarasikan
penghentian PSN yang dianggap mengorbankan rakyat. Koordinator Solidaritas Merauke,
Franky Samperante, Sabtu (15/3) mengatakan, deklarasi ini merupakan hasil pertemuan
Konsolidasi Solidaritas Merauke yang berlangsung pada 11-14 Maret 2025 di
Merauke. Selama empat hari, 250 warga masyarakat adat dan masyarakat lokal yang
terdampak PSN serta berbagai organisasi masyarakat sipil bertemu untuk membahas
berbagai persoalan yang dihadapi. Perwakilan yang hadir merupakan masyarakat
terdampak proyek food estate (lumbung pangan) Sumut, Kalteng, Keerom (Papua),
serta Merauke dan Mappi (Papua Selatan).
Selain itu, juga datang perwakilan korban proyek Rempang Eco City di Kepri,
proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim dan proyek geotermal atau panas bumi Poco
Leok di NTT. ”Kami menuntut penghentian total PSN serta proyek-proyek atas nama
kepentingan nasional lainnya yang mengorbankan rakyat,” demikian petikan deklarasi
yang disepakati. Pelaku kejahatan negara dan korporasi wajib mengembalikan
semua kekayaan rakyat yang dicuri dan segera memulihkan kesehatan dan ruang
hidup rakyat di seluruh wilayah yang dikorbankan atas nama kepentingan
nasional. Ketua Komnas HAM, Atnike Sigiro, yang hadir dalam deklarasi,
mengatakan, pada 2020-2023, lembaganya menerima 114 kasus aduan terkait PSN
yang diduga kuat melanggar HAM dalam berbagai bentuk. Komnas HAM juga telah
menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait. Franky
Samperante menyebutkan, deklarasi ini menjadi awal untuk melawan PSN yang
justru mengancam kehidupan dan ruang hidup masyarakat. (Yoga)
Penjualan Kue Kering Laris Manis
Pengunjung terlihat mengerumuni kios kue kering Satu Hati di Pasar Jatinegara,
Jakarta Timur, untuk membeli kue kering yang akan disuguhkan kepada tamu saat
Lebaran, Sabtu (15/3/2025). Sebulan terakhir menjelang Lebaran penjualan kue kering laris manis, dalam sehari
Satu Hati mampu menjual sekitar 3 kuintal berbagai jenis kue kering dengan rentang harga Rp 60.000-Rp 185.000 per
kilogram. (Yoga)
THR, Berkah Tahunan yang dinanti Pekerja untuk Banyak Keperluan
Menjelang Idul Fitri, THR menjadi berkah tahunan yang dinanti pekerja.
Tahun ini, pengemudi dan kurir daring turut mendapat bonus hari raya. Namun,
sebagian buruh pabrik masih luput. THR digunakan untuk mudik, perayaan, dan
tabungan. “Sebagian THR tahun ini dialokasikan untuk orangtua, saudara, dan
keperluan saat mudik ke Blitar, termasuk bekal perjalanan pulang ke Jakarta.
Sisanya ditabung, baik dalam bentuk tunai maupun reksa dana. Meski tak banyak,
penting menyisihkan sebagian THR untuk tabungan,” ujar Rikha Khulafaurus (36) ASN
di Jakarta
Menurut Sri Rahmawati (46), Buruh Garmen dan Pengurus FSBPI Sukapura,
Jakut, “Bagi buruh, THR penting untuk merayakan Lebaran bersama keluarga.
Sayangnya, tiap tahun masih ada buruh yang terlambat atau bahkan tidak menerima
THR. Saya berharap pemerintah lebih tegas mengawasi perusahaan agar pembayaran
THR tepat waktu, terutama tahun ini yang sudah ada indikasi keterlambatan, yang
bisa berdampak pada daya beli buruh.
“Saya baru tahu dari teman bahwa mitra Grab bisa mendapat bonus hari
raya (BHR). Syaratnya cukup berat, seperti menyelesaikan 250 order dalam
sebulan, bekerja 9 jam sehari, pencapaian 90, rating baik, dan tidak melanggar
kode etik. Jadi, saya harus berusaha mencapai target itu jika ingin mendapat
BHR. Jika berhasil, bonusnya bisa membantu biaya servis motor dan kebutuhan
hidup,” ujar Onta (37), Pengojek Daring asal Kota Tangerang, Banten. (Yoga)
Geliat Pariwisata Masih Lesu Jelang Lebaran
Dua pekan jelang Idul Fitri, tingkat pemesanan hotel dan paket
perjalanan dalam negeri kurang bergeliat. Trennya justru melambat dibanding Lebaran
tahun lalu. Momentum Lebaran kali ini dikhawatirkan tidak optimal di tengah
lesunya kondisi ekonomi. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi
Sukamdani menilai, tingkat pemesanan hotel pada momen Lebaran kali ini justru lebih
lambat dibanding tahun lalu. Padahal, saat ini sudah tepat dua minggu sebelum
perayaan Lebaran. ”Okupansi hotel (hari ini) masih jelek, rata-rata 20 %. Untuk
Lebaran, kami belum tahu, masih belum kelihatan. Intinya, untuk daerah tujuan
pemudik dihitung H-14, memang lebih lambat dibanding tahun lalu,” tutur
Hariyadi, Minggu (16/3).
Tahun lalu, dari 100 kamar yang tersedia, pihak hotel sudah mengantongi
kepastian reservasi 50 kamar atau setengah kapasitas pada H-14 Lebaran. Saat
ini, ada penurunan tren tingkat reservasi sekitar 30 %. “Harapannya, mendekati
hari H, sekitar H-5 atau H-3 itu (tren) naik, hotel bisa picking up,” kata
Hariyadi yang juga Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Hariyadi tetap
meyakini tren semasa musim puncak (peak season) akan tetap lebih tinggi
dibanding masa normal. Ia memprediksi tingkat keterisian hotel akan mencapai 80-100
%, seperti Lebaran tahun lalu, bergantung pada hotel favorit dan lokasinya. Menurut
Sekjen Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Budijanto
Ardiansjah, tren perjalanan saat Lebaran mendatang menyusut tipis, karena
kondisi daya beli masyarakat yang masih lesu.
Kendati penurunan harga tiket pesawat sedikit mendongkrak animo masyarakat,
efeknya tidak terlalu besar. Ketua Umum Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo)
Pauline Suharno mengatakan, ia sedikit kecewa karena diskon tiket domestik Lebaran
baru diumumkan sebulan sebelum Lebaran. Padahal, jika diumumkan sejak jauh
hari, efeknya akan lebih baik. ”Kami jualan (tiket pesawat dan paket
perjalanan) dari Agustus-September tahun lalu (2024). Kalau (harga tiket)
diturunkan dari tahun lalu, akan lebih baik lagi. Supaya mengalihkan traveler
yang ke luar negeri menjadi ke dalam negeri,” ujar Pauline. (Yoga)
Momentum Pertumbuhan Dipertahankan Tugu Insurance
Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) merencanakan ekspansi bisnis, pengembangan layanan pelanggan, dan transforma-si digital pada tahun ini. Langkah strategis ini diharapkan mampu mempertahankan momentum pertumbuhan kinerjanya. Tugu Insurance secara agresif melakukan berbagai strategi jitu. Manajemen Tugu Insurance berkomitmen mengelola risiko dengan tepat, mengoptimalkan kerja sama dengan mitra bisnis diberbagai sektor andalan, dan melakukan penetrasi aktif melalui berbagai distribution channel baru. Tujuannya adalah untuk memperluas jangkauan pasar agar perusahaan dapat terus bertumbuh dan menunjukkan kinerja terbaiknya.
Di sisi layanan (services), Tugu Insurance terus memperkuat strategi pemberian layanannya kepada para pelanggan. Berbagai upaya pengembangan SDM untuk meningkatkan kualitas layanan, serta melakukan transformasi digital dengan tujuan dapat memberi kepuasan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Penerapan strategi tersebut menunjukkan tren positif terhadap kinerja emiten asuransi berkode TUGU. “Pertumbuhan ini ditandai dengan laporan keuangan yang positif sejak awal tahun dengan perolehan laba (parent only termasuk unit usaha syariah) Rp 46,02 miliar di Januari 2025. Raihan ini melonjak 363% dari periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/yoy). Peningkatan laba tersebut belum termasuk laba anak usaha inti, yang ditopang oleh pendapatan top line," tulis manajemen Tugu Insurance, akhir pekan lalu. (Yetede)
Target Keberlanjutan 2030 Yakin dicapai Asian Agri dan Apical
Asian Agri dan Apical optimistis mencapai 100% target keberlanjutan di 2030. Guna mewujudkan target tersebut, Asian Agri melalui Asian Agri 2030 di antaranya menyertifikasi semua petani mitra dengan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) di 2025. Sedangkan Apical lewat Apical 2030, mendorong para petani memiliki pendapatan alternatif, seperti budi daya madu Trigona di Aceh Singkil dan kakao di Kutai Timur. Johan Kurniawan, Director of Corporate Affairs RGE Palm Business, mempertegas komitmen keberlanjutan Asian Agri dan Apical selaras dengan pedoman pada Pembangunan Berkelanjutan PBB (UNSDGs) yang diimplementasikan dengan berpegang pada filosofi usaha RGE. Filosofi RGE adalah SCs, yakni Good for Community, Country, Climate, Customer, dan Company.
Melalui Asian Agri 2030 dan Apical 2030, kedua perusahaan itu berkomitmen untuk berkontribusi positif terhadap iklim, lingkungan,dan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan bisnis berkelanjutan," ungkap Johan saat bukapuasa bersama dan temu media di Jakarta, Jumat (14/03/2025) dalam rangka pemaparan perkembangan komitmen berkelanjutan kedua perusahaan yakni Asian Agri 2030 dan Apical 2030 setelah diluncurkan di 2022. Johan menyampaikan, nilai strategis komoditas sawit merupakan elemen kunci perekonomian nasional, mulai dari kontribusi devisa hingga penyedia lapangan kerja. Keberadaan industri sawit merupakan bagian integral upaya peningkatan kesejahteraan petani rakyat khususnya yang tergabung dalam program kemitraan dan intiplasma. (Yetede)
Diskon Tarif Jalan Tol Diberlakukan dan WFA Diperpanjang
Guna mengurangi
kepadatan selama masa Lebaran 2025, sejumlah kementerian memperpanjang
kebijakan bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA), hingga 8 April
2025. Pemerintah memberikan fleksibilitas WFA bagi ASN. Dalam Surat Edaran
Menteri PAN dan RB No 2 Tahun 2025, ASN dapat melaksanakan WFA empat hari,
yaitu 24-27 Maret. Kementhub mengusulkan untuk memperpanjang WFA sekaligus work
from home (WFH) agar arus balik dapat terurai, seperti saat mudik. Permintaan
belum diajukan, tetapi setidaknya dua kementerian telah memperpanjang WFA
hingga 8 April.
”Sejauh ini, WFH waktu kembali
belum kami ajukan, tetapi dari Kemendikdasmen sudah menerapkan sampai 8 April.
Kemudian juga serupa dengan Kementerian BUMN,” kata Menhub, Dudy Purwagandhi
saat konferensi pers seusai rapat koordinasi angkutan Lebaran 2025 di Jakarta,
Jumat (14/3). Kementrian PAN dan RB, belum memberlakukan WFA/WFH saat arus balik.
Namun, setidaknya arus balik diperkirakan dapat terurai karena pemberian diskon
tarif tol. Pemberian diskon tersebut diharapkan mendorong para pemudik kembali
lebih awal ke Jakarta dan ke daerah asal masing-masing. Sejauh ini pemerintah
menetapkan diskon 20 % untuk tarif tol. Kebijakan itu berlaku empat hari saat
arus mudik, yakni 24-27 Maret. Saat arus balik, aturan itu juga berlaku dua
hari pada 8-9 April. (Yoga)
Di Tengah Gejolak Pasar, Perusahaan Besar Tetap Optimistis Melakukan IPO
Pelemahan pasar saham saat ini
memberikan tantangan bagi saham-saham yang baru melakukan penawaran saham
perdana atau IPO di 2025. Meskipun kondisi pasar melemahkan aktivitas IPO,
sejumlah perusahaan beraset besar tetap percaya diri mencari pendanaan di
bursa. Sebanyak 10 emiten baru mewarnai pasar modal Indonesia sejak awal tahun
sampai 15 Maret 2025. Sepuluh perusahaan itu mampu menghimpun dana dari IPO
sebesar Rp 3,88 triliun. Di antara mereka, ada dua perusahaan yang mampu
menggalang dana jumbo, yakni PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK) dan PT Raharja
Energi Cepu Tbk (RATU), masing-masing Rp 0,62 triliun dan Rp 2,3 triliun.
Pengamat pasar modal Alfred
Nainggolan, Jumat (14/3) di Jakarta, menilai, terjadi tren penurunan jumlah
korporasi yang melakukan IPO. Jumlah pencatatan saham baru dan penghimpunan
dana IPO jauh lebih besar pada periode sama di 2024 dengan 19 perusahaan yang
mampu menghimpun dana hingga Rp 3,4 triliun. Bahkan, pada 2023 lebih banyak
lagi, dengan 27 perusahaan yang mampu menggalang dana Rp 12,4 triliun. Saat
ini, menurut dia, memang bukan momentum positif untuk IPO karena pasar saham
tengah berada di tren penurunan atau bearish. Namun, kondisi ini tidak
mengurungkan niat perusahaan beraset besar untuk melanjutkan penawaran saham perdana
di pasar modal.
Data BEI per akhir Februari menunjukkan,
ada 24 perusahaan yang mengantre untuk melantai di bursa. Dari jumlah tersebut,
sebanyak 23 perusahaan beraset besar atau di atas Rp 250 miliar. Alfred
menilai, IPO saat ini tidak terlalu menantang bagi perusahaan beraset besar karena
mereka punya kemampuan lebih besar untuk mengapitalisasi pasar dan memperoleh
dana. Hal ini akan sejalan dengan valuasi dan tingginya harga IPO mereka. ”Selain
itu, perusahaan yang sudah memiliki anchor investor saat IPO tidak terlalu
mempertimbangkan kondisi pasar mengingat sudah ada kesepakatan dalam
penyerapannya,” kata Alfred. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Perlu Titik Temu Soal JHT
11 Mar 2022 -
Wapres: Tindak Tegas Spekulan Pangan
12 Mar 2022 -
Kebijakan Edhy Jadi Pemicu Penyuapan
11 Mar 2022









