;

Deklarasi Menolak Proyek Strategis Nasional Dari Merauke

Ekonomi Yoga 17 Mar 2025 Kompas
Deklarasi Menolak Proyek Strategis Nasional Dari Merauke

Penolakan terhadap beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) muncul dari Merauke, Papua Selatan. Perwakilan masyarakat adat dan masyarakat lokal sejumlah daerah yang terdampak proyek warisan Presiden Jokowi mendeklarasikan penghentian PSN yang dianggap mengorbankan rakyat. Koordinator Solidaritas Merauke, Franky Samperante, Sabtu (15/3) mengatakan, deklarasi ini merupakan hasil pertemuan Konsolidasi Solidaritas Merauke yang berlangsung pada 11-14 Maret 2025 di Merauke. Selama empat hari, 250 warga masyarakat adat dan masyarakat lokal yang terdampak PSN serta berbagai organisasi masyarakat sipil bertemu untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi. Perwakilan yang hadir merupakan masyarakat terdampak proyek food estate (lumbung pangan) Sumut, Kalteng, Keerom (Papua), serta Merauke dan Mappi (Papua Selatan).

Selain itu, juga datang perwakilan korban proyek Rempang Eco City di Kepri, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kaltim dan proyek geotermal atau panas bumi Poco Leok di NTT. ”Kami menuntut penghentian total PSN serta proyek-proyek atas nama kepentingan nasional lainnya yang mengorbankan rakyat,” demikian petikan deklarasi yang disepakati. Pelaku kejahatan negara dan korporasi wajib mengembalikan semua kekayaan rakyat yang dicuri dan segera memulihkan kesehatan dan ruang hidup rakyat di seluruh wilayah yang dikorbankan atas nama kepentingan nasional. Ketua Komnas HAM, Atnike Sigiro, yang hadir dalam deklarasi, mengatakan, pada 2020-2023, lembaganya menerima 114 kasus aduan terkait PSN yang diduga kuat melanggar HAM dalam berbagai bentuk. Komnas HAM juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada kementerian dan lembaga terkait. Franky Samperante menyebutkan, deklarasi ini menjadi awal untuk melawan PSN yang justru mengancam kehidupan dan ruang hidup masyarakat. (Yoga)