Perusahaan
( 1089 )Berkantor di Singapura, Maskapai Indonesia Airlines Siap Mengudara ke 30 Negara Tujuan
Maskapai penerbangan asal Singapura Calypte Holding Pte. Ltd., melalui anak usahanya PT Indonesia Airlines Group (INA), telah resmi mengantongi izin untuk mengudara per 7 Maret 2025. Menurut Chief Executive Officer Indonesia Airlines dan Executive Chairman Calypte Holding Pte. Ltd. Iskandar, maskapai ini akan menjadi maskapai penerbangan komersial pertama di Indonesia yang hanya melayani rute penerbangan internasional. "Berdasarkan perencanaan bisnis dan hasil studi kelayakan yang telah disusun, Indonesia Airlines hanya akan berfokus pada penerbangan internasional," kata Iskandar melalui laman Linkedin Indonesian Airlines, Minggu, 9 Maret 2025.
Pada tahap awal, maskapai penerbangan INA akan menerjunkan 20 armada yang hanya berbasis di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten. Penerbangan yang hanya berfokus untuk perjalanan internasional ini memiliki 48 kota tujuan di 30 negara. Iskandar menyebut akan menyediakan layanan paling lengkap yang akan memudahkan perjalanan konsumen. "Maskapai penerbangan komersial pertama di Indonesia ini memiliki konsep end to end service dan hanya akan melayani rute penerbangan internasional dalam lima tahun pertama,” kata Iskandar. (Yetede)
Pekerja Terkena PHK karena Pabrik Direlokasi
PHK kembali terjadi. Terbaru, PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh Indonesia menutup pabriknya di Tangerang, Banten, yang berdampak pada PHK terhadap 3.500 pekerja. Ketua Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengungkapkan, penutupan pabrik PT Adis Dimension Footwear mengakibatkan 1.500 pekerja kehilangan pekerjaan. Sementara, PT Victory Ching Luh Indonesia memberhentikan 2.000 pekerja. Kedua pabrik tersebut merupakan pemasok sepatu merek Nike. ”Kami telah berkomunikasi dengan Public Affairs Nike. Kedua pabrik tersebut direlokasi. PT Adis pindah ke Majalengka dan PT Victory ke Cirebon sehingga terpaksa memberhentikan karyawannya di Tangerang.
Namun, semua hak pekerja telah dipenuhi sesuai ketentuan undang-undang,” ujar Eddy, Minggu (9/3). Alasan PT Adis Dimension Footwear dan PT Victory Ching Luh Indonesia keluar dari Banten adalah faktor upah sektoral serta upah minimum kabupaten/kota (UMK). Wilayah Majalengka dan Cirebon lebih mendukung iklim investasi dan produksi perusahaan, terutama di tengah rendahnya permintaan pasar. Berdasarkan data yang dihimpun Kompas, UMK di Kabupaten Cirebon tercatat Rp 2,68 juta, sementara di Kabupaten Majalengka sebesar Rp 2,40 juta. Adapun di Kabupaten Tangerang, UMK mencapai Rp 4,90 juta. (Yoga)
Daya Belanja Warga Tertahan karena Seretnya Kenaikan Gaji
Pengeluaran warga menurun di tengah gaji yang pas-pasan. Sejalan dengan itu, daya beli warga makin tertekan. Kondisi ini menjadi alarm perekonomian nasional yang bergantung pada konsumsi warga. Tim Jurnalisme Data Harian Kompas menemukan, selama 15 tahun terakhir atau sepanjang 2010-2024, pertumbuhan rata-rata gaji warga cenderung melambat. Ini merupakan analisis data rata-rata upah atau gaji bersih buruh/karyawan yang tercatat di BPS. Pada 2010, pertumbuhan rata-rata gaji warga sebesar 6,7 % per tahun. Namun, pada 2024, pertumbuhan gaji hanya menyentuh 2,8 % per tahun. Sementara dua tahun sebelumnya di angka 12,2 % per tahun (2022) dan 3,5 % per tahun (2023). Dalam 15 tahun itu, terjadi pelambatan sebanyak delapan kali, yaitu pada 2012, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023, dan 2024.
Sejalan dengan menurunnya pertumbuhan gaji, pertumbuhan pengeluaran warga juga melambat di rentang waktu yang sama. Periode 2010-2014, pengeluaran rata-rata tumbuh 12,6 % per tahun. Di periode 2015-2019 pengeluaran tumbuh melambat menjadi 8,5 % per tahun dan di periode 2020-2024 makin melambat menjadi 5,2 % per tahun. Warga pun berhemat untuk menyiasati naiknya kebutuhan hidup di tengah keterbatasan gaji. Edwin (31), guru SD swasta di Jakbar, menekan pengeluaran harian, maksimal Rp 25.000 per hari, karena gajinya hanya Rp 3,3 juta per bulan, jauh di bawah UMP Jakarta 2025 sebesar Rp 5,39 juta per bulan. Ia juga tidak melihat peluang mendapat kenaikan gaji dalam waktu dekat.
Adaptasi hidup dengan berhemat juga dilakukan 32 % responden dalam Survei Kepemimpinan Nasional Kompas pada 4-10 Januari 2025. Dari semua responden yang memilih berhemat, sebanyak 25 % dari kalangan kelas bawah dan menengah bawah. Langkah penghematan dilakukan karena 60,8 % responden tidak mempunyai tabungan dan hidup pas-pasan dengan gaji yang ada. Sebanyak 47 % warga yang hidup tanpa tabungan berasal dari masyarakat bawah dan menengah bawah. Seiring dengan pertumbuhan gaji yang melambat, warga lebih memprioritaskan membelanjakan uangnya untuk kebutuhan makan harian. Analisis Kompas, pertumbuhan pengeluaran makanan periode 2020-2024 lebih kuat, yakni 5,6 % per tahun dibandingkan pengeluaran bukan makanan sebesar 4,9 % per tahun. (Yoga)
RAJA Segera Menuntaskan Akusisi Dua Perusahaan Sekaligus
Tenaga Kerja Terampil Dukung Pertumbuhan Investasi
Industri Film Siap Panen di Musim Lebaran
Laba Industri Pupuk Tumbuh di Tengah Volatilitas Pasar
2.000 Lowongan Kerja di Perusahaan BUMN
Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025 untuk 2.000 lowongan kerja akan dibuka mulai Jumat (7/3). Program ini tidak hanya fokus pada perekrutan talenta terbaik, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif di seluruh BUMN. Sekitar 2.000 lowongan kerja itu dibuka untuk lulusan jenjang SMA/SMK, D-3, S-1/D-4, dan S-2. Lowongan terbuka di 107 perusahaan BUMN dan anak usahanya di sejumlah sektor, seperti jasa keuangan, infrastruktur, telekomunikasi dan media, energi, minyak dan gas, serta kesehatan. Lowongan tersebut terbuka untuk beberapa bidang, antara lain operasional, engineering, pemasaran, keuangan, digitalisasi, dan teknologi informasi. Menteri BUMN, Erick Thohir mengatakan, program perekrutan bersama ini tidak hanya berfokus pada perekrutan talenta terbaik.
Perekrutan kali ini juga untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif di seluruh BUMN. ”Program ini tak hanya mencari kandidat yang memiliki kualifikasi tinggi, tetapi juga yang memiliki integritas dan nilai moral yang baik,” ujar Erick, Kamis (6/3). Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2025 tidak hanya terbuka bagi lulusan baru dan profesional berpengalaman. Program ini turut memberikan perhatian khusus bagi para talenta dengan disabilitas dari ujung barat hingga timur Indonesia untuk mendapatkan kesempatan lebih luas dalam meniti karier di berbagai sektor BUMN. Pelaksanaan Rekrutmen Bersama BUMN 2024 merupakan kerja sama Kementerian BUMN dengan Forum Human Capital Indonesia (FHCI).
Pendaftaran Rekrutmen Bersama BUMN 2025 dapat dilakukan secara daring dan seleksi administrasi melalui platform resmi: https://rekrutmen-bersama2025.fhcibumn.id. Lewat platform ini, peserta dapat mengakses informasi lebih lanjut mengenai posisi yang tersedia, prosedur pendaftaran, serta tahapan seleksi melalui situs resmi RBB 2025. Pada tahap awal, calon peserta rekrutmen perlu mempelajari terlebih dahulu ketersediaan lowongan serta menyiapkan persyaratan dokumen yang seluruh informasinya tersedia dalam situs tersebut. Informasi resmi mengenai Rekrutmen Bersama BUMN 2025 hanya dapat diperoleh melalui situs web resmi FHCI di www.fhcibumn.com dan akun Instagram Kementerian BUMN di @kementerianbumn dan FHCI di @fhci.bumn. (Yoga)
Pusingnya Pengusaha Menyiapkan THR dalam Kondisi Bisnis yang Sulit
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengungkapkan banyak perusahaan kesulitan membayar tunjangan hari raya (THR) di tengah lesunya daya beli masyarakat dan turunnya permintaan pasar ekspor ataupun domestik. Khususnya bagi perusahaan di sektor hilir produksi tekstil, seperti produsen pakaian jadi, garmen, dan alas kaki. APSyFI mencatat, selama dua tahun terakhir, sebanyak 60 perusahaan tekstil dalam negeri terguncang. Setidaknya 34 perusahaan sudah berhenti beroperasi dan tutup, sisanya melakukan efisiensi berupa pengurangan tenaga kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK) dan relokasi.
Redma memperkirakan jumlah ini berisiko terus meningkat karena tidak semua perusahaan tekstil ketika tutup langsung melapor kepada asosiasi. “Meskipun setiap perusahaan memiliki kapasitas yang berbeda-beda, sebagian besar diperkirakan akan mengalami kesulitan, terutama jika harus membayar THR secara penuh,” tutur Redma kepada Tempo, Kamis, 6 Maret 2025. Terlebih perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan ekstrem hingga yang sudah tutup. Bisa dibayangkan bagaimana pusingnya para pengusaha memikirkan bagaimana cara membayar THR karyawannya. (Yetede)
Pekerjaan Melayang, Pelanggan Pun Hilang, karena PHK Sritex
Mendung di Kelurahan Jetis, Sukoharjo, Jateng, Senin (3/3) serupa batin ribuan karyawan yang datang ke PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex, yang datang untuk mengumpulkan berkas persyaratan pencairan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) di stan BPJS Ketenagakerjaan. Lesu mengiringi langkah sebagian dari mereka, tertatih menapaki masa depan. Loso (51), warga Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, mantan pekerja yang kini berteman muram memegang erat kertas-kertas yang tergulung berisi fotokopi KTP, KK, kartu BPJS Ketenagakerjaan, dan kartu karyawan. Semua bakal dikumpulkannya sebagai syarat pencairan JKP dan JHT. Loso adalah satu dari 12.000 karyawan Sritex Group yang terkena PHK.
”Pusing saya. Bingung bagaimana bayar listrik, air, makan keluarga, biaya kuliah anak,” kata Loso sebagai tulang punggung keluarga dengan dua anaknya tengah kuliah di salah satu universitas negeri di Surakarta. Sejumlah pelaku usaha di sekitar pabrik yang selama ini melayani karyawan Sritex juga terancam kehilangan pendapatan. Usaha mereka berpotensi mati seiring kepergian pelanggan akibat kena PHK. Maryanto (44), pemilik usaha penitipan sepeda motor di depan Sritex, sudah merasakan kelesuan itu sejak Sritex tutup, Sabtu (1/3). Dulu, Maryanto bisa mendapat Rp 240.000 per hari. Setelah PHK, ia paling banyak mengantongi Rp 90.000 per hari, karena masih ada karyawan yang datang mengurus berkas. Setelah selesai semua tidak ada lagi yang ke pabrik. Usahanya akan mati juga.
Semi (69), pedagang makanan kaki lima yang sehari-hari berjualan di depan pabrik, juga sedih membayangkan nasibnya yang akan kehilangan pelanggan. Sejumlah tempat indekos di sekitar Sritex juga sepi. Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Sebelas Maret, Lukman Hakim, menilai, pemerintah pusat dan daerah harus turun tangan menangani dampak ekonomi akibat PHK karyawan Sritex. Selain memastikan hak-hak karyawan yang terkena PHK dibayarkan, pemda perlu menangani para pelaku usaha di sekitar pabrik yang juga terdampak secara ekonomi. Prahara Sritex bukan tidak mungkin dialami perusahaan tekstil lain. Karena itu, perlu upaya keras pemerintah supaya perusahaan tekstil yang pekerjanya mencapai ribuan orang bisa terus bertahan. (Yoga)
Pilihan Editor
-
KKP Genjot Revitalisasi Tambak Udang Tradisional
23 Feb 2022 -
Minyak Goreng, Wajah Kemanusiaan Kita
24 Feb 2022









