Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menerangkan, gelombang PHK dan tutupnya sejumlah pabrik elektronok seperti PT Sanken Indonesia dan PT Yamaha Music Indonesia, perlu dipelajari lebih mendalam. Dia menerangkan, ada dua isu yang yang mungkin dialami, seperti salah urus diinternal  perusahaan hingga kesulitan bersaing dengan produk-produk lain. Agus mengatakan, sebenarnya pertumbuhan industri, manufaktur tumbuh baik, terlihat dari Indeks Kepercayaan Industri serta Purchasing  Manufacture Indeks  yang selalu ekspansif diatas 50 poin. " Ini yang sedang kami pelajari walaupun perusahaan-perusahaan yang tutup itu menurut pandangan kami sama, jadi realisasis investasi  baru cukup besar, gap nya menunjukkan manufakur tumbuh diatas 4%, tetapi bukan berarti dia mewakili perushaan sepenuhnya. Kasus seperti ini (PHK) harus kita pelajari. (Yetede)

Serikat pekerja menyebut PHK dan putus kontrak marak terjadi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri. Pemerintah diminta aktif mewaspadai gejala tersebut agar jangan sampai langkah itu dipakai sebagai modus penghindaran kewajiban pembayaran THR oleh perusahaan. Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno, Rabu (26/2) di Jakarta, menyebut, anggota KASBI saat ini banyak yang terkena PHK dan putus kontrak dalam dua bulan terakhir. Sejauh ini, sudah ada tujuh kasus. Pertama, salah satu pabrik tekstil di Sumedang, Jabar, mem-PHK 700 buruhnya dengan alasan pailit. Kasus ini belum selesai dan buruh sampai harus membuat posko tenda perjuangan di depan pabrik.

Kedua, salah satu pabrik tekstil di Cimahi, Jabar, mem-PHK 270 orang dengan dalih perusahaan tutup akibat rugi. Kasusnya belum selesai. Buruh anggota KASBI turut mendirikan posko tenda perjuangan di depan pabrik. Ketiga, salah satu pabrik bulu mata di Garut, Jabar, melakukan PHK massal dengan alasan pailit, 2.000 buruh terdampak. Buruh mendirikan posko tenda perjuangan di depan pabrik untuk mengawal kasus sampai selesai. Keempat, salah satu perusahaan perkebunan sawit di Sambas dan Bengkayang, Kalbar, melakukan PHK massal karena perusahaan disita kejaksaan, 2.000 buruh terdampak, tapi menolak PHK karena kasus belum tuntas. Kelima, PHK1.000 buruh perusahaan jasa pengiriman barang di Jakarta.

Perusahaan beralasan sedang diakuisisi perusahaan lain. Buruh sepakat menerima kompensasi. Keenam, salah satu pabrik kebutuhan rumah tangga di Jakarta melakukan PHK terhadap 300 buruh dengan dalih mau pindah lokasi. Buruh setuju dengan tawaran pesangon. Ketujuh, salah satu restoran ayam goreng siap saji nasional sedang melakukan PHK di beberapa kota. Alasan perusahaan adalah rugi. Sebagian buruh menerima dan ada yang menolak keputusan PHK tersebut. Mereka yang menolak telah berunjuk rasa di depan kantor Kemenaker di Jakarta, Rabu, supaya kementerian ikut mengakomodasi aspirasi mereka. (Yoga)

Apple Inc dan Kemenperin telah menyetujui sejumlah kesepakatan, termasuk pembangunan pabrik serta pusat penelitian dan pengembangan oleh perusahaan asal AS itu di Indonesia. Dengan demikian, Apple Inc bisa memasarkan telepon seluler iPhone 16 di Indonesia. ”Kemenperin telah menyetujui investasi inovasi dari Apple untuk periode 2025-2028 dan telah menandatangani juga MoU dengan Apple untuk komitmen investasi pada periode 2023-2029,” ujar Mentperin Agus Gumiwang Kartasasmita melalui pesan yang disampaikan jubir, Febri Hendri Antoni Arief, Rabu (26/2). Dengan kesepakatan itu, merujuk kantor berita Reuters, Gumiwang mengatakan bahwa Apple akan segera memperoleh sertifikat konten lokal yang diperlukan untuk mengantongi izin penjualan ponsel di dalam negeri.

Apple, dalam keterangan resmi, Rabu malam, menyebut, pihaknya senang dapat memperluas investasi di Indonesia. Apple tidak sabar untuk membawa seluruh produk inovatif Apple, termasuk rangkaian iPhone 16, serta iPhone 16e yang terbaru, kepada konsumen Apple di Indonesia. Kesepakatan Apple Inc dan Kemenperin tersebut mengakhiri pertikaian antara kedua pihak yang dimulai sejak Oktober 2024. Apple awalnya bermaksud memasarkan produk iPhone 16 di Indonesia. Namun, Kemenperin melarang karena Apple Inc belum merealisasikan sisa komitmen investasi di Indonesia pada 2020-2023 senilai Rp 240 miliar dari total Rp 1,71 triliun. (Yoga)

Pemerintah diminta segera untuk membuktikan komitmennya dalam mewujudkan  tata kelola (governance) yang  baik terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Di antara yang harus dilakukan pemerintah adalah menyudahi posisi rangkap jabatan yang masih dijalani oleh sejumlah pengurus badan anyar tersebut. Untuk itu, rangkap jabatan itu arus dipastikan hanya bersifat sementara. Karena adanya rangkap jabatan, peluncuran Danatara yang semestinya menjadi momentum besar dalam sejarah ekonomi Indonesia, dinilai justru bisa memicu banyak pertanyaan, terutama terkait kredibiltas lembaga ini di mata investor. Tidak hanya menimbulkan kekhawatiran tentang independensi lembaga tersebut, rangkap jabatan juga bisa dibaca sebagai tanda lemahnya komitman terhadap prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, ekspektasi pasar dan masyarakat terhadap pengelolaan lembaga sebesar Danantara, mestinya diolah dengan sangat profesional oleh orang-orang yang bekerja dengan waktu penuh (full time). "Sehingga kalau ada rangkap jabatan itu, kira-kira akan bisa kita lihat dalam beberapa bulan ke depan, seperti apa," ujar Associate Director BUMN Research  Group Lembaga Manajemen FEB-UI, Toto Pranoto. (Yetede)

Pemerintah diminta segera untuk membuktikan komitmennya dalam mewujudkan  tata kelola (governance) yang  baik terhadap Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Di antara yang harus dilakukan pemerintah adalah menyudahi posisi rangkap jabatan yang masih dijalani oleh sejumlah pengurus badan anyar tersebut. Untuk itu, rangkap jabatan itu arus dipastikan hanya bersifat sementara. Karena adanya rangkap jabatan, peluncuran Danatara yang semestinya menjadi momentum besar dalam sejarah ekonomi Indonesia, dinilai justru bisa memicu banyak pertanyaan, terutama terkait kredibiltas lembaga ini di mata investor. Tidak hanya menimbulkan kekhawatiran tentang independensi lembaga tersebut, rangkap jabatan juga bisa dibaca sebagai tanda lemahnya komitman terhadap prinsip tata kelola yang baik. Selain itu, ekspektasi pasar dan masyarakat terhadap pengelolaan lembaga sebesar Danantara, mestinya diolah dengan sangat profesional oleh orang-orang yang bekerja dengan waktu penuh (full time). "Sehingga kalau ada rangkap jabatan itu, kira-kira akan bisa kita lihat dalam beberapa bulan ke depan, seperti apa," ujar Associate Director BUMN Research  Group Lembaga Manajemen FEB-UI, Toto Pranoto. (Yetede)