Rencana pengalihan pembayaran pensiun PNS dan TNI-Polri dari Taspen dan Asabri ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan menuai perdebatan. Pada 2025, 160 ribu PNS akan pensiun, menambah total penerima manfaat menjadi 3,2 juta. Pemerintah menargetkan peningkatan efisiensi dan transparansi dalam pembayaran pensiun. Namun, kajian yang lebih komprehensif akan memastikan apakah perubahan ini tetap selaras dengan sistem yang telah berjalan baik. Pendalaman akar masalah secara komprehensif akan memastikan solusi yang diambil lebih tepat sasaran. Dana pensiun PNS dan TNI-Polri menjamin kesejahteraan pensiunan sekaligus mendukung stabilitas ekonomi dan kualitas sumber daya manusia. Program ini memastikan kesinambungan penghasilan pasca-pengabdian, mencegah kemiskinan, dan menjaga kesejahteraan sosial. Secara internasional kesejahteraan hari tua dengan Replacement Ratio (RR), yaitu persentase gaji terakhir yang tetap diterima sebagai manfaat pensiun. Konvensi ILO Nomor 102 menetapkan standar minimal 40%, sementara RR Indonesia baru 9,7% jauh tertinggal dari Malaysia dan Siangapura. BKF Kementerian Keuangan merekomondasikan peningkatan RR menjadi 40,4% menegaskan urgensi mendesak reformasi pensiun. (Yetede)

Sindrom ingin kabur saja ke luar negeri tak hanya menimpa Indonesia dan negara-negara berkembang. Sejumlah negara maju turut mengalaminya. Alasannya sama, yaitu perbaikan ekonomi demi kehidupan lebih baik. Seiring fenomena itu, negara-negara yang ditinggalkan pun tersadar. Mereka memperbaiki sistem dalam negeri agar fenomena itu tidak berdampak negatif. Di kawasan Asia Pasifik, Selandia Baru mencatat rekor baru terkait jumlah warga yang meninggalkan negara itu. Mereka memilih pergi karena resesi ekonomi yang parah, lapangan kerja terbatas, dan biaya hidup tinggi. Badan Statistik Selandia Baru melaporkan, jumlah emigrasi mencapai 128.705 pada 2024, naik dari 101.585 keberangkatan pada 2023. Laporan itu menunjukkan, 72.002 warga mereka meninggalkan negara.

Sebaliknya, 56.703 orang asing memilih tinggal di sana. ”Bagi sebagian besar dunia, Selandia Baru adalah tempat menarik untuk ditinggali, tapi, bagi warga Selandia Baru, ada juga tempat lain yang terlihat lebih menarik, seperti Australia, AS, atau Inggris,” kata  Michael Gordon, ekonom senior di Westpac. Kepada The Post, Menteri Pembangunan Sosial dan Ketenagakerjaan Selandia Baru Louise Upston mengatakan, satu-satunya cara menghentikan arus keluar tenaga kerja adalah meningkatkan kesempatan bagi kaum muda. ”Untuk menjadikan negara kita tempat yang lebih baik untuk bekerja, memulai bisnis, memperoleh upah layak, membeli rumah, membesarkan anak-anak, dan menyekolahkan mereka,” tuturnya (Yoga)

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Nusron Wahid menyatakan, konstitusi negara menjamin kebebasan setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, bahkan hingga ke luar negeri (LN). Namun demikian tidak selayaknya bekerja ke luar negeri dikampanyekan deperti melalui tagar  #KaburAjaDulu yang tengah viral di lini jagat media sosial belakangan ini. Apalagi, pemerintah dan negara saat ini justru memanggil putra-putri terbaik bangsa dan kembali membangun Indonesia. "Kami memanggil putra-putri terbaik untuk membangun Indonesia ke depan ini, Kok malah mengginstruksikan, 'Yuk kita cabut aja'," ujar Nusron. Ia menambahkan, makin tidak layak lagi bagi  apabila keinginan bekerja di luar negeri tersebut justru dikampanyekan kepada putra-putri bangsa yang kebetulan sudah mendapatkan pekerjaan mapan di dalam negeri. Kader Partai Golongan Karya (Golkar) itu pun mendukung tegar #ProduktifDiNegeriSendiri selayaknya para jurnalis yang turut bersedia berkarya di Indonesia. (Yetede)

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) tengah menjajaki rencana untuk membawa anak usahanya, PT Chandra Daya Investasi (CDI), melangsungkan penawaran umum pendanaan (initial public offering/IPO) saham alias go public. Kapitalisasi pasar CDI berpotensi memiliki valuasi jumbo. Potensi tersebut tercermin dari sejumlah lini usaha yang dibawahi oleh CDI di antara meliputi  bisnis energi, air, logistik dan kepelabuhan yang diyakini bakal menghasilkan keuntungan jangka panjang, stabil, dan berkelanjutan. General Manager of Legal & Corporate Secretary Erri Dewi Riani membenarkan bahwa CDI sedang menjajaki untuk  kemungkinan rencana aksi korporasi yaitu Ippo. "Namun, terhadap hal yang masih dalam tahap pembahasan internal dan hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan IPO atas CDI akan terlaksanakan," jelas Erri. Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Sumber Daya Manusia dan Hubungan Korporat Chandra Asri Group Suryandi juga menyampaikan bahwa rencana  perseroan atau membawa CDI go public bergerak dari pertumbuhan yang berada di Chandra Asri Group itu sendiri. Di mana, perseroan membangun infrastruktur yang berpotensi memiliki pertumbuhan luar biasa. Pasalnya, menurut Suryandi, sektor infrastruktur yang akan dikembangkan CDI merupakan sektor-sektor yang memiliki pertumbuhan yang luar biasa. (Yetede)