;
Tags

Perusahaan

( 1089 )

Pekerja IMP Tewas dalam Kecelakaan Kerja akibat Tertimbun Longsoran

KT3 25 Mar 2025 Kompas

Hingga Senin (24/3) pencarian dua korban kecelakaan kerja yang tertimbun longsoran di kawasan industri PT Indonesia Morowali IndustrialPark atau IMIP masih terus dilakukan. Sebelumnya, satu orang ditemukan selamat dan seorang lainnya tewas. Head of Media Relations Department PT IMIP, Dedy Kurniawan mengatakan, tim masih berupaya mencari korban. Ratusan alat berat dan tim SAR gabungan dikerahkan. Peristiwa longsor terjadi di dalam kawasan PT IMIP, Morowali, Sulteng, Sabtu (22/3) pukul 00.10 Wita, yang menyebabkan empat karyawan tertimbun. Namun, malam itu satu orang ditemukan selamat. ”Para korban adalah karyawan perusahaan kontraktor lokal PT Morowali Investasi Konstruksi Indonesia,” kata Dedy Kurniawan, Senin (24/3) petang.

Yayasan Tanah Merdeka, LSM yang berfokus pada isu pengelolaan sumber daya alam, menyebut peristiwa ini terkait pengelolaan tailing. Longsor terjadi di area fasilitas penyimpanan tailing PT QMB New Energy Materials di Kilometer 8. Pengelolaan tailing menggunakan metode fasilitas penyimpanan tailing di tanah mengandung risiko sangat besar dan berbahaya di daerah dengan tingkat curah hujan tinggi seperti di Morowali. ”Tailing berbentuk bubur tanah dengan kandungan air 30 % yang disimpan di fasilitas penyimpanan tailing akan berubah menjadi lumpur ketika ditimpa hujan dengan intensitas lebat. Curah hujan tinggi juga menyebabkan area penyimpanan yang menampung belasan juta ton tailing rentan longsor,” kata Richard Labiro, Direktur Pelaksana Yayasan Tanah Merdeka, Minggu (23/3) malam.

Dia mengingatkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali (2019-2039) yang menyebut Kecamatan Bahodopi, lokasi PT IMIP beroperasi, adalah kawasan rawan bencana gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. ”Pemerintah harus meninjau kembali perizinan fasilitas penyimpanan tailing di IMIP. Sebab, peristiwa longsor dan banjir menunjukkan standar keamanan dan keselamatan fasilitas penyimpanan tailing sangat rendah sehingga mengancam keselamatan warga, buruh, dan lingkungan alam,” kata Richard. (Yoga)

Pekerja IMP Tewas dalam Kecelakaan Kerja akibat Tertimbun Longsoran

KT3 25 Mar 2025 Kompas

Hingga Senin (24/3) pencarian dua korban kecelakaan kerja yang tertimbun longsoran di kawasan industri PT Indonesia Morowali IndustrialPark atau IMIP masih terus dilakukan. Sebelumnya, satu orang ditemukan selamat dan seorang lainnya tewas. Head of Media Relations Department PT IMIP, Dedy Kurniawan mengatakan, tim masih berupaya mencari korban. Ratusan alat berat dan tim SAR gabungan dikerahkan. Peristiwa longsor terjadi di dalam kawasan PT IMIP, Morowali, Sulteng, Sabtu (22/3) pukul 00.10 Wita, yang menyebabkan empat karyawan tertimbun. Namun, malam itu satu orang ditemukan selamat. ”Para korban adalah karyawan perusahaan kontraktor lokal PT Morowali Investasi Konstruksi Indonesia,” kata Dedy Kurniawan, Senin (24/3) petang.

Yayasan Tanah Merdeka, LSM yang berfokus pada isu pengelolaan sumber daya alam, menyebut peristiwa ini terkait pengelolaan tailing. Longsor terjadi di area fasilitas penyimpanan tailing PT QMB New Energy Materials di Kilometer 8. Pengelolaan tailing menggunakan metode fasilitas penyimpanan tailing di tanah mengandung risiko sangat besar dan berbahaya di daerah dengan tingkat curah hujan tinggi seperti di Morowali. ”Tailing berbentuk bubur tanah dengan kandungan air 30 % yang disimpan di fasilitas penyimpanan tailing akan berubah menjadi lumpur ketika ditimpa hujan dengan intensitas lebat. Curah hujan tinggi juga menyebabkan area penyimpanan yang menampung belasan juta ton tailing rentan longsor,” kata Richard Labiro, Direktur Pelaksana Yayasan Tanah Merdeka, Minggu (23/3) malam.

Dia mengingatkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Morowali (2019-2039) yang menyebut Kecamatan Bahodopi, lokasi PT IMIP beroperasi, adalah kawasan rawan bencana gempa bumi, tanah longsor, dan banjir. ”Pemerintah harus meninjau kembali perizinan fasilitas penyimpanan tailing di IMIP. Sebab, peristiwa longsor dan banjir menunjukkan standar keamanan dan keselamatan fasilitas penyimpanan tailing sangat rendah sehingga mengancam keselamatan warga, buruh, dan lingkungan alam,” kata Richard. (Yoga)

Polisi turut Meminta "Jatah" THR

KT3 25 Mar 2025 Kompas

Belum usai kasus pemerasan yang dilakukan oknum ormas yang meminta THR kepada pengusaha, kini aparat penegak hukum dan pegawai pasar turut ”minta jatah” ke warga. Kondisi ini sungguh menyesakkan di tengah kesulitan warga menghadapi ketidakpastian ekonomi. Pekan lalu, jajaran Polres Metro Bekasi Kota mengungkap adanya ormas GMBI yang memeras pengusaha di Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi, Jabar. Kini, sang penegak hokum pun berbuat demikian. Di platform media sosial X @NalarPolitik, beredar secarik surat berkop Polsek Metro Menteng Jakpus yang ditujukan kepada pimpinan Hotel Mega Pro, Menteng, Jakpus. Surat tersebut berisi permohonan pemberian partisipasi Lebaran untuk anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Pegangsaan.

Dalam surat tersebut juga dirinci empat nama anggota Bhabinkamtibmas yang perlu diberi THR, tiga diantaranya adalah anggota kepolisian dan satu orang staf. Kapolsek Menteng, Komisaris Rezha Rahandhi membenarkan surat tersebut. Setelah verifikasi lapangan, surat itu tak teregistrasi di Polsek Menteng. Surat itu dibuat oleh Bhabinkamtibmas Pegangsaan, Aipda Anwar tanpa sepengetahuan atasannya. ”Surat itu dibuat tanpa diketahui dan diverifikasi Kepala Unit Pembinaan Masyarakat selaku atasan langsung,” kata Rezha. Penyidik Propam Polres Metro Jakpus telah memeriksa empat orang yang tercantum dalam surat tersebut, mulai dari pembuat surat hingga Kepala Unit Binmas Polsek Menteng dan penerima surat.

Atas ulahnya, Aipda Anwar sudah ditahan dalam penempatan khusus selama 20 hari untuk pemeriksaan pelanggaran kode etik. Anggota Kompolnas, Choirul Anam, menyayangkan peristiwa ini. Anam meminta supaya polisi tersebut ditindak, bahkan diberi hukuman tegas. ”Polisi tidak boleh melakukan permintaan dalam bentuk apa pun dengan dalih apa pun, termasuk meminta THR,” ujarnya. Apa yang dilakukan Aipda Anwar telah mencoreng citra Polri yang sedang gencar menindak kasus pemerasan oleh ormas atau instansi lain. (Yoga)

Janji Penyalurkan BHR Sudah ditunaikan Aplikator

KT1 25 Mar 2025 Investor Daily

Dua platform penyedia transportasi online di Tanah Air, Gojek dan Grab memastikan telah merampungkan penyaluran Bonus Hari Raya (BHR) kepada para mitra pengemudi online, pada Senin (24/3/2025). Bonus tersebut dihitung 20% dari rata-rata pendapatan bersih dalam setahun. Pemberian bonus tersebut mempertimbangkan kemampuan finansial perusahaan. Gojek menyalurkan BHR secara tunai melalui saldo GoPay mitra, sedang Grab melalui saldo OVO cash atau dompet tunai yang terhubung dengan akun Grab driver masing-masing mitra. Adapun Gojek membagi penerima BHR dalam lima kategori, dengan mitra juara utama sebagai kategori tertinggi. Besaran BHR yang diterima dalam kategori tertinggi adalah Rp 900.000 untuk mitra roda dua (motor) dan Rp 1.600.000 untuk mitra roda empat (mobil).

Sedangakan, Grab merampungkan penyaluran kepada hampir setengah juga mitra pengemudi. Nilai BHR yang diberikan untuk mitra pengemudi roda empat (mobil) berkisar antara Rp 50.000-Rp 1.600.000 dan mitra pengemudi roda dua antara Rp 50.000-Rp 850.000, dimana besarannya menyesuaikan tingkat pencapaian mitra selama 12 bulan terakhir.“Pemberian dana ini bukan Tunjangan Hari Raya (THR) sebagaimana pekerja formal, namun merupakan kontribusi Gojek untuk mendukung mitra driver dalam merayakan IdulFitri, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo terkait pemberian bonus tambahan bagi mitra driver,"kata Chief of Public Policy & Government Relations Goto, Ade Mulya. (Yetede)


Kian Melemahnya Magnet Jakarta bagi Pendatang

KT3 24 Mar 2025 Kompas

Jakarta tak lagi menjadi magnet yang menarik bagi pendatang. Jumlah pendatang setelah Lebaran 2025 diperkirakan lebih kecil ketimbang tahun sebelumnya. Aturan administrasi ketat, kemajuan teknologi, hingga perubahan gaya hidup diduga melatarbelakanginya. Berdasarkan data Disdukcapil Jakarta, jumlah pendatang seusai Lebaran 2025 diperkirakan 10.000-15.000 orang. Jumlah itu lebih kecil ketimbang tahun 2024 yang sebanyak 16.207 orang dan tahun 2023 sebanyak 25.931 orang. Arini (28), perantau asal Surabaya, Jatim, yang sudah tinggal dua tahun di Jakarta, mengatakan, biaya hidup di Jakarta sangat mahal. Jika hanya bergaji UMR, mau tidak mau harus berhemat. ”Belum lagi biaya untuk mudik dan lain-lain. Kos layak di Jakarta saja harganya bisa sepertiga dari gaji,” ujar Arini, Minggu (23/3).

Menurut Arini, dengan gaji UMR di kota lain, warga kemungkinan masih bisa menabung. Sementara gaji UMR di Jakarta butuh perhitungan tepat dan gaya hidup yang tidak sembarangan untuk menabung. ”Jika bisa mengulang waktu, mending cari kerja di Surabaya. Tidak ada biaya mudik,” ucapnya. Ika Vandari (26), karyawan di Jakarta, berpendapat, magnet Jakarta untuk mencari pekerjaan kian memudar. Saat ini, banyak orang yang lebih menginginkan kerja jarak jauh atau WFH (work from home). ”Saya juga sebenarnya ingin beralih WFH. Kemajuan teknologi mendorong banyak orang untuk bisa bekerja lebih fleksibel tanpa meninggalkan kota asal,” kata Ika, yang baru tinggal di Jakarta satu tahun.

Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menilai, Jakarta  sudah tidak lagi menarik bagi pendatang. Salah satu alasannya, kemajuan teknologi. Dia mencontohkan, masyarakat bisa berjualan daring di lokapasar atau menjadi pengendara ojek daring di daerah asal. ”Ini yang membuat kesempatan kerja di daerah menjadi sama tanpa harus ke Jakarta,” katanya. ”Daya tarik Jakarta bagi kaum urbanis baru itu sudah tidak menarik seperti dulu lagi. Kota-kota, seperti Bekasi dan Tangerang, itu tumbuh sebagai kota tujuan pendatang baru dengan aturan yang lebih fleksibel dibandingkan Jakarta,” ujar Yayat. (Yoga)

Mudik dengan Tenang Tanpa Pikiran

KT3 24 Mar 2025 Kompas

PHK dan bencana alam membayangi pemudik Lebaran kali ini. Pemerintah diharapkan ikut bertanggung jawab mengatasinya. Menjelang Ramadhan dan Lebaran, sejumlah perusahaan pailit dan memutuskan hubungan kerja karyawannya. Kasus PHK terbesar terjadi di perusahaan tekstil PT Sritex di Sukoharjo, Jateng. Sebanyak 12.000 karyawannya di-PHK. Selain di industri tekstil, PHK juga terjadi di pabrik bulu mata, perusahaan elektronik, perusahaan alat musik, hingga perusahaan makanan dan minuman (Kompas, 5/3/2025). Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, penutupan pabrik dan PHK disebabkan berbagai alasan. Sebagian besar penutupan pabrik disebabkan penurunan permintaan domestik karena pasar dalam negeri dibanjiri produk impor. PHK juga didorong oleh pelemahan belanja dalam negeri dan kelangkaan bahan baku.

Selain PHK yang memberatkan ekonomi keluarga, pada awal Ramadhan, bencana banjir juga terjadi di sejumlah wilayah rawan banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sebagian warga yang terdampak banjir tersebut hendak mudik. Hingga beberapa hari menjelang Lebaran, warga di daerah yang terdampak paling parah masih berupaya membersihkan rumahnya. Dua faktor ini memerlukan campur tangan pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasinya. Terhadap PHK, pemerintah telah berupaya membantu mencarikan pekerjaan bagi karyawan PT Sritex yang di-PHK. Solusi serupa juga perlu diambil untuk korban PHK perusahaan lainnya. Bagi korban bencana banjir, bantuan pemerintah diharapkan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak karena banjir. Korban banjir juga memerlukan ketenangan pikiran dari kekhawatiran banjir datang lagi menjelang Lebaran. (Yoga)

Mudik dengan Tenang Tanpa Pikiran

KT3 24 Mar 2025 Kompas

PHK dan bencana alam membayangi pemudik Lebaran kali ini. Pemerintah diharapkan ikut bertanggung jawab mengatasinya. Menjelang Ramadhan dan Lebaran, sejumlah perusahaan pailit dan memutuskan hubungan kerja karyawannya. Kasus PHK terbesar terjadi di perusahaan tekstil PT Sritex di Sukoharjo, Jateng. Sebanyak 12.000 karyawannya di-PHK. Selain di industri tekstil, PHK juga terjadi di pabrik bulu mata, perusahaan elektronik, perusahaan alat musik, hingga perusahaan makanan dan minuman (Kompas, 5/3/2025). Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, penutupan pabrik dan PHK disebabkan berbagai alasan. Sebagian besar penutupan pabrik disebabkan penurunan permintaan domestik karena pasar dalam negeri dibanjiri produk impor. PHK juga didorong oleh pelemahan belanja dalam negeri dan kelangkaan bahan baku.

Selain PHK yang memberatkan ekonomi keluarga, pada awal Ramadhan, bencana banjir juga terjadi di sejumlah wilayah rawan banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Sebagian warga yang terdampak banjir tersebut hendak mudik. Hingga beberapa hari menjelang Lebaran, warga di daerah yang terdampak paling parah masih berupaya membersihkan rumahnya. Dua faktor ini memerlukan campur tangan pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasinya. Terhadap PHK, pemerintah telah berupaya membantu mencarikan pekerjaan bagi karyawan PT Sritex yang di-PHK. Solusi serupa juga perlu diambil untuk korban PHK perusahaan lainnya. Bagi korban bencana banjir, bantuan pemerintah diharapkan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak karena banjir. Korban banjir juga memerlukan ketenangan pikiran dari kekhawatiran banjir datang lagi menjelang Lebaran. (Yoga)

Tarik Menarik Properti Hijau Dengan Pengembang

KT3 22 Mar 2025 Kompas

Pengembangan proyek-proyek properti hijau di Tanah Air masih cenderung lamban. Meski pasar semakin mencari properti yang ramah lingkungan dan lestari, masih ada tarik-menarik dalam mendorong proyek properti hijau di Tanah Air. Konsil Bangunan Hijau Indonesia (GBCI) mencatat, komitmen pengembang  membangun properti hijau masih sebatas pada bangunan komersial. Dari data GBCI, tercatat lebih dari 100 bangunan gedung memperoleh sertifikasi greenship dari GBCI, sedangkan gedung yang memperoleh sertifikasi edge untuk efisiensi energi sekitar 240 bangunan. Sementara proyek residensial masih sangat sedikit.

Ketua Umum GBCI Ignesjz Kemalawarta mengungkapkan, konsep properti hijau sudah cukup banyak diterapkan gedung-gedung pemerintah dan BUMN. Sebaliknya, penerapan properti hijau pada gedung yang dibangun pengembang swasta masih minim. Saat ini, baru ada lima grup pengembang besar yang gencar menerapkan prinsip ramah lingkungan pada property, seperti PT Intiland Development Tbk, Sinar Mas Land, Kota Baru Parahyangan, dan Grup Ciputra. ”Kami ingin mendorong kesadaran developer agar bangunannya green dari hulu-hilir, mulai dari konsultan, kontraktor, hingga bahan bangunannya. Kalau materialnya hijau, kontraktornya pasti menerapkan prinsip hijau. Kesadaran bangunan hijau bukan hanya kepentingan saat ini, tetapi generasi mendatang,” kata Ignesjz di Tangerang, Kamis (20/3).

Menurut Ignesjz, pemicu keengganan developer swasta untuk menggencarkan proyek properti hijau adalah biaya konstruksi lebih mahal sehingga harga jual menjadi lebih mahal. Padahal, dari hasil kajian GBCI, biaya pembangunan gedung berkonsep hijau hanya 4 % lebih tinggi dibanding gedung konvensional. Dalam 5 tahun, penambahan biaya itu dinilai sudah kembali, yang terkonversi dari penghematan energi dan air. Dalam jangka panjang atau setara usia bangunan 40 tahun, pemilik gedung atau property hijau juga akan menikmati biaya operasional bangunan lebih rendah 15 %. (Yoga)

Pekan Depan Struktur Kepengurusan Danantara akan Diumumkan

KT3 22 Mar 2025 Kompas

Susunan lengkap kepengurusan Badan Pengelola Investasi Danantara dijadwalkan akan diumumkan pada Senin (24/3/2025) pekan depan. Pengumuman struktur tim inti operasional ini diperkirakan akan berdampak signifikan terhadap persepsi publik, termasuk sentimen investor di pasar modal. Hal itu disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani. ”Ya, tunggu saja hari Senin pukul 12.00,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3). Sejak pukul 14.30 hingga sekitar pukul 16.00, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan tertutup dengan sejumlah menteri, kepala lembaga, dan direktur utama bank pemerintah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi sinyal, PP yang mengatur inbreng atau pengalihan saham BUMN ke BPI Danantara diupayakan terbit sesuai waktu yang sudah dijadwalkan, yakni pada pekan ini. Wakil Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria mengatakan, target inbreng seluruh BUMN ke Danantara selesai akhir Maret 2025. Pelaksanaan inbreng ini, menurut rencana, dilakukan sebelum rapat umum pemegang saham (RUPS) sejumlah BUMN yang akan bergabung dengan Danantara.

”Sebelum RUPS, sudah kita lakukan inbreng. Beberapa RUPS akan mulai pada akhir bulan ini (Maret 2025),” ujar Dony seusai rapat konsultasi secara tertutup dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3). Terkait dengan struktur organisasi Danantara, nama sejumlah tokoh yang akan mengisi struktur kepengurusan BPI Danantara dilaporkan oleh Rosan Roeslani, Dony Oskaria, dan Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir kepada Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/3) sore. Tokoh-tokoh dimaksud tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri. (Yoga)

Warga Mulai Berangkat Mudik

KT3 22 Mar 2025 Kompas (H)

Sebagian masyarakat mulai mudik lebih awal ke kampung halaman pada Jumat (21/3). Kelonggaran bagi ASN, pegawai BUMN dan imbauan untuk pegawai swasta untuk bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) membuat gelombang mudik terjadi lebih awal. Terkait hari raya Idul Fitri tahun ini, Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat, mulai dari pemberian THR, diskon harga tiket transportasi, hingga mudik gratis. Presiden juga mengatakan, ketersediaan pangan aman selama Lebaran. Harga komoditas pangan pun dinilai mulai terkendali.

Pergerakan pemudik dari Jakarta ke sejumlah daerah, kemarin, salah satunya terlihat Stasiun Pasar Senen, Jakpus, pemudik mulai meninggalkan Jakarta. Salah satu penumpang kereta, Rahmat (31), mengatakan pulang lebih awal ke kampung halaman karena telah mendapatkan izin untuk bekerja dari mana saja (WFA) dari pimpinannya. Pegawai pada salah satu instansi pemerintahan di Jakarta itu langsung berburu tiket kereta menuju Sragen, Jawa Tengah, sejak kebijakan WFA diumumkan pada 5 Maret lalu. Rahmat menuturkan, sejak kebijakan WFA ditetapkan, kantornya langsung mendata pegawai yang akan mengajukan izin.

Pimpinan di kantornya lantas membagi pegawai yang diperbolehkan WFA dan tetap harus di kantor agar pelayanan publik tidak terganggu. Ia pun menjadi salah satu pegawai yang mendapatkan izin WFA sehingga dapat pulang mudik lebih awal. Namun, kelonggaran WFA itu tetap diikuti dengan tanggung jawab pekerjaan agar tidak terbengkalai. ”Kami yang bekerja di rumah juga harus tetap mengabari atasan, kerja di mana dan mengerjakan apa. Semua termonitor. Jadi, walau WFA, saya juga bawa laptop ke kampung halaman,” tutur Rahmat. (Yoga)