Perusahaan
( 1089 )Pekerja IMP Tewas dalam Kecelakaan Kerja akibat Tertimbun Longsoran
Hingga Senin (24/3) pencarian dua
korban kecelakaan kerja yang tertimbun longsoran di kawasan industri PT
Indonesia Morowali IndustrialPark atau IMIP masih terus dilakukan. Sebelumnya,
satu orang ditemukan selamat dan seorang lainnya tewas. Head of Media Relations
Department PT IMIP, Dedy Kurniawan mengatakan, tim masih berupaya mencari korban.
Ratusan alat berat dan tim SAR gabungan dikerahkan. Peristiwa longsor terjadi
di dalam kawasan PT IMIP, Morowali, Sulteng, Sabtu (22/3) pukul 00.10 Wita,
yang menyebabkan empat karyawan tertimbun. Namun, malam itu satu orang
ditemukan selamat. ”Para korban adalah karyawan perusahaan kontraktor lokal PT
Morowali Investasi Konstruksi Indonesia,” kata Dedy Kurniawan, Senin (24/3) petang.
Yayasan Tanah Merdeka, LSM yang berfokus
pada isu pengelolaan sumber daya alam, menyebut peristiwa ini terkait pengelolaan
tailing. Longsor terjadi di area fasilitas penyimpanan tailing PT QMB New
Energy Materials di Kilometer 8. Pengelolaan tailing menggunakan metode
fasilitas penyimpanan tailing di tanah mengandung risiko sangat besar dan
berbahaya di daerah dengan tingkat curah hujan tinggi seperti di Morowali.
”Tailing berbentuk bubur tanah dengan kandungan air 30 % yang disimpan di
fasilitas penyimpanan tailing akan berubah menjadi lumpur ketika ditimpa hujan
dengan intensitas lebat. Curah hujan tinggi juga menyebabkan area penyimpanan
yang menampung belasan juta ton tailing rentan longsor,” kata Richard Labiro, Direktur
Pelaksana Yayasan Tanah Merdeka, Minggu (23/3) malam.
Dia mengingatkan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Morowali (2019-2039) yang menyebut Kecamatan Bahodopi, lokasi
PT IMIP beroperasi, adalah kawasan rawan bencana gempa bumi, tanah longsor, dan
banjir. ”Pemerintah harus meninjau kembali perizinan fasilitas penyimpanan
tailing di IMIP. Sebab, peristiwa longsor dan banjir menunjukkan standar keamanan
dan keselamatan fasilitas penyimpanan tailing sangat rendah sehingga mengancam
keselamatan warga, buruh, dan lingkungan alam,” kata Richard. (Yoga)
Pekerja IMP Tewas dalam Kecelakaan Kerja akibat Tertimbun Longsoran
Hingga Senin (24/3) pencarian dua
korban kecelakaan kerja yang tertimbun longsoran di kawasan industri PT
Indonesia Morowali IndustrialPark atau IMIP masih terus dilakukan. Sebelumnya,
satu orang ditemukan selamat dan seorang lainnya tewas. Head of Media Relations
Department PT IMIP, Dedy Kurniawan mengatakan, tim masih berupaya mencari korban.
Ratusan alat berat dan tim SAR gabungan dikerahkan. Peristiwa longsor terjadi
di dalam kawasan PT IMIP, Morowali, Sulteng, Sabtu (22/3) pukul 00.10 Wita,
yang menyebabkan empat karyawan tertimbun. Namun, malam itu satu orang
ditemukan selamat. ”Para korban adalah karyawan perusahaan kontraktor lokal PT
Morowali Investasi Konstruksi Indonesia,” kata Dedy Kurniawan, Senin (24/3) petang.
Yayasan Tanah Merdeka, LSM yang berfokus
pada isu pengelolaan sumber daya alam, menyebut peristiwa ini terkait pengelolaan
tailing. Longsor terjadi di area fasilitas penyimpanan tailing PT QMB New
Energy Materials di Kilometer 8. Pengelolaan tailing menggunakan metode
fasilitas penyimpanan tailing di tanah mengandung risiko sangat besar dan
berbahaya di daerah dengan tingkat curah hujan tinggi seperti di Morowali.
”Tailing berbentuk bubur tanah dengan kandungan air 30 % yang disimpan di
fasilitas penyimpanan tailing akan berubah menjadi lumpur ketika ditimpa hujan
dengan intensitas lebat. Curah hujan tinggi juga menyebabkan area penyimpanan
yang menampung belasan juta ton tailing rentan longsor,” kata Richard Labiro, Direktur
Pelaksana Yayasan Tanah Merdeka, Minggu (23/3) malam.
Dia mengingatkan Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Morowali (2019-2039) yang menyebut Kecamatan Bahodopi, lokasi
PT IMIP beroperasi, adalah kawasan rawan bencana gempa bumi, tanah longsor, dan
banjir. ”Pemerintah harus meninjau kembali perizinan fasilitas penyimpanan
tailing di IMIP. Sebab, peristiwa longsor dan banjir menunjukkan standar keamanan
dan keselamatan fasilitas penyimpanan tailing sangat rendah sehingga mengancam
keselamatan warga, buruh, dan lingkungan alam,” kata Richard. (Yoga)
Polisi turut Meminta "Jatah" THR
Belum usai kasus pemerasan yang
dilakukan oknum ormas yang meminta THR kepada pengusaha, kini aparat penegak hukum
dan pegawai pasar turut ”minta jatah” ke warga. Kondisi ini sungguh menyesakkan
di tengah kesulitan warga menghadapi ketidakpastian ekonomi. Pekan lalu,
jajaran Polres Metro Bekasi Kota mengungkap adanya ormas GMBI yang memeras
pengusaha di Cikiwul, Bantargebang, Kota Bekasi, Jabar. Kini, sang penegak hokum
pun berbuat demikian. Di platform media sosial X @NalarPolitik, beredar secarik
surat berkop Polsek Metro Menteng Jakpus yang ditujukan kepada pimpinan Hotel
Mega Pro, Menteng, Jakpus. Surat tersebut berisi permohonan pemberian
partisipasi Lebaran untuk anggota Bhabinkamtibmas Kelurahan Pegangsaan.
Dalam surat tersebut juga dirinci
empat nama anggota Bhabinkamtibmas yang perlu diberi THR, tiga diantaranya
adalah anggota kepolisian dan satu orang staf. Kapolsek Menteng, Komisaris
Rezha Rahandhi membenarkan surat tersebut. Setelah verifikasi lapangan, surat
itu tak teregistrasi di Polsek Menteng. Surat itu dibuat oleh Bhabinkamtibmas
Pegangsaan, Aipda Anwar tanpa sepengetahuan atasannya. ”Surat itu dibuat tanpa
diketahui dan diverifikasi Kepala Unit Pembinaan Masyarakat selaku atasan langsung,”
kata Rezha. Penyidik Propam Polres Metro Jakpus telah memeriksa empat orang yang
tercantum dalam surat tersebut, mulai dari pembuat surat hingga Kepala Unit Binmas
Polsek Menteng dan penerima surat.
Atas ulahnya, Aipda Anwar sudah
ditahan dalam penempatan khusus selama 20 hari untuk pemeriksaan pelanggaran
kode etik. Anggota Kompolnas, Choirul Anam, menyayangkan peristiwa ini. Anam
meminta supaya polisi tersebut ditindak, bahkan diberi hukuman tegas. ”Polisi
tidak boleh melakukan permintaan dalam bentuk apa pun dengan dalih apa pun,
termasuk meminta THR,” ujarnya. Apa yang dilakukan Aipda Anwar telah mencoreng
citra Polri yang sedang gencar menindak kasus pemerasan oleh ormas atau
instansi lain. (Yoga)
Janji Penyalurkan BHR Sudah ditunaikan Aplikator
Dua platform penyedia transportasi online di Tanah Air, Gojek dan Grab memastikan telah merampungkan penyaluran Bonus Hari Raya (BHR) kepada para mitra pengemudi online, pada Senin (24/3/2025). Bonus tersebut dihitung 20% dari rata-rata pendapatan bersih dalam setahun. Pemberian bonus tersebut mempertimbangkan kemampuan finansial perusahaan. Gojek menyalurkan BHR secara tunai melalui saldo GoPay mitra, sedang Grab melalui saldo OVO cash atau dompet tunai yang terhubung dengan akun Grab driver masing-masing mitra. Adapun Gojek membagi penerima BHR dalam lima kategori, dengan mitra juara utama sebagai kategori tertinggi. Besaran BHR yang diterima dalam kategori tertinggi adalah Rp 900.000 untuk mitra roda dua (motor) dan Rp 1.600.000 untuk mitra roda empat (mobil).
Sedangakan, Grab merampungkan penyaluran kepada hampir setengah juga mitra pengemudi. Nilai BHR yang diberikan untuk mitra pengemudi roda empat (mobil) berkisar antara Rp 50.000-Rp 1.600.000 dan mitra pengemudi roda dua antara Rp 50.000-Rp 850.000, dimana besarannya menyesuaikan tingkat pencapaian mitra selama 12 bulan terakhir.“Pemberian dana ini bukan Tunjangan Hari Raya (THR) sebagaimana pekerja formal, namun merupakan kontribusi Gojek untuk mendukung mitra driver dalam merayakan IdulFitri, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo terkait pemberian bonus tambahan bagi mitra driver,"kata Chief of Public Policy & Government Relations Goto, Ade Mulya. (Yetede)
Kian Melemahnya Magnet Jakarta bagi Pendatang
Jakarta tak
lagi menjadi magnet yang menarik bagi pendatang. Jumlah pendatang setelah Lebaran
2025 diperkirakan lebih kecil ketimbang tahun sebelumnya. Aturan administrasi ketat,
kemajuan teknologi, hingga perubahan gaya hidup diduga melatarbelakanginya. Berdasarkan
data Disdukcapil Jakarta, jumlah pendatang seusai Lebaran 2025 diperkirakan 10.000-15.000
orang. Jumlah itu lebih kecil ketimbang tahun 2024 yang sebanyak 16.207 orang
dan tahun 2023 sebanyak 25.931 orang. Arini (28), perantau asal Surabaya, Jatim,
yang sudah tinggal dua tahun di Jakarta, mengatakan, biaya hidup di Jakarta
sangat mahal. Jika hanya bergaji UMR, mau tidak mau harus berhemat. ”Belum lagi
biaya untuk mudik dan lain-lain. Kos layak di Jakarta saja harganya bisa sepertiga
dari gaji,” ujar Arini, Minggu (23/3).
Menurut
Arini, dengan gaji UMR di kota lain, warga kemungkinan masih bisa menabung.
Sementara gaji UMR di Jakarta butuh perhitungan tepat dan gaya hidup yang tidak
sembarangan untuk menabung. ”Jika bisa mengulang waktu, mending cari kerja di Surabaya.
Tidak ada biaya mudik,” ucapnya. Ika Vandari (26), karyawan di Jakarta,
berpendapat, magnet Jakarta untuk mencari pekerjaan kian memudar. Saat ini,
banyak orang yang lebih menginginkan kerja jarak jauh atau WFH (work from home).
”Saya juga sebenarnya ingin beralih WFH. Kemajuan teknologi mendorong banyak orang
untuk bisa bekerja lebih fleksibel tanpa meninggalkan kota asal,” kata Ika,
yang baru tinggal di Jakarta satu tahun.
Pengamat
tata kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna, menilai, Jakarta sudah tidak lagi menarik bagi pendatang.
Salah satu alasannya, kemajuan teknologi. Dia mencontohkan, masyarakat bisa
berjualan daring di lokapasar atau menjadi pengendara ojek daring di daerah
asal. ”Ini yang membuat kesempatan kerja di daerah menjadi sama tanpa harus ke
Jakarta,” katanya. ”Daya tarik Jakarta bagi kaum urbanis baru itu sudah tidak
menarik seperti dulu lagi. Kota-kota, seperti Bekasi dan Tangerang, itu tumbuh sebagai
kota tujuan pendatang baru dengan aturan yang lebih fleksibel dibandingkan
Jakarta,” ujar Yayat. (Yoga)
Mudik dengan Tenang Tanpa Pikiran
PHK dan bencana
alam membayangi pemudik Lebaran kali ini. Pemerintah diharapkan ikut bertanggung
jawab mengatasinya. Menjelang Ramadhan dan Lebaran, sejumlah perusahaan pailit
dan memutuskan hubungan kerja karyawannya. Kasus PHK terbesar terjadi di perusahaan
tekstil PT Sritex di Sukoharjo, Jateng. Sebanyak 12.000 karyawannya di-PHK.
Selain di industri tekstil, PHK juga terjadi di pabrik bulu mata, perusahaan
elektronik, perusahaan alat musik, hingga perusahaan makanan dan minuman
(Kompas, 5/3/2025). Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, penutupan pabrik
dan PHK disebabkan berbagai alasan. Sebagian besar penutupan pabrik disebabkan
penurunan permintaan domestik karena pasar dalam negeri dibanjiri produk impor.
PHK juga didorong oleh pelemahan belanja dalam negeri dan kelangkaan bahan baku.
Selain PHK
yang memberatkan ekonomi keluarga, pada awal Ramadhan, bencana banjir juga
terjadi di sejumlah wilayah rawan banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,
dan Bekasi. Sebagian warga yang terdampak banjir tersebut hendak mudik. Hingga
beberapa hari menjelang Lebaran, warga di daerah yang terdampak paling parah
masih berupaya membersihkan rumahnya. Dua faktor ini memerlukan campur tangan
pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasinya. Terhadap PHK, pemerintah telah
berupaya membantu mencarikan pekerjaan bagi karyawan PT Sritex yang di-PHK.
Solusi serupa juga perlu diambil untuk korban PHK perusahaan lainnya. Bagi
korban bencana banjir, bantuan pemerintah diharapkan untuk memperbaiki
infrastruktur yang rusak karena banjir. Korban banjir juga memerlukan
ketenangan pikiran dari kekhawatiran banjir datang lagi menjelang Lebaran. (Yoga)
Mudik dengan Tenang Tanpa Pikiran
PHK dan bencana
alam membayangi pemudik Lebaran kali ini. Pemerintah diharapkan ikut bertanggung
jawab mengatasinya. Menjelang Ramadhan dan Lebaran, sejumlah perusahaan pailit
dan memutuskan hubungan kerja karyawannya. Kasus PHK terbesar terjadi di perusahaan
tekstil PT Sritex di Sukoharjo, Jateng. Sebanyak 12.000 karyawannya di-PHK.
Selain di industri tekstil, PHK juga terjadi di pabrik bulu mata, perusahaan
elektronik, perusahaan alat musik, hingga perusahaan makanan dan minuman
(Kompas, 5/3/2025). Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, penutupan pabrik
dan PHK disebabkan berbagai alasan. Sebagian besar penutupan pabrik disebabkan
penurunan permintaan domestik karena pasar dalam negeri dibanjiri produk impor.
PHK juga didorong oleh pelemahan belanja dalam negeri dan kelangkaan bahan baku.
Selain PHK
yang memberatkan ekonomi keluarga, pada awal Ramadhan, bencana banjir juga
terjadi di sejumlah wilayah rawan banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang,
dan Bekasi. Sebagian warga yang terdampak banjir tersebut hendak mudik. Hingga
beberapa hari menjelang Lebaran, warga di daerah yang terdampak paling parah
masih berupaya membersihkan rumahnya. Dua faktor ini memerlukan campur tangan
pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasinya. Terhadap PHK, pemerintah telah
berupaya membantu mencarikan pekerjaan bagi karyawan PT Sritex yang di-PHK.
Solusi serupa juga perlu diambil untuk korban PHK perusahaan lainnya. Bagi
korban bencana banjir, bantuan pemerintah diharapkan untuk memperbaiki
infrastruktur yang rusak karena banjir. Korban banjir juga memerlukan
ketenangan pikiran dari kekhawatiran banjir datang lagi menjelang Lebaran. (Yoga)
Tarik Menarik Properti Hijau Dengan Pengembang
Pengembangan proyek-proyek properti
hijau di Tanah Air masih cenderung lamban. Meski pasar semakin mencari properti
yang ramah lingkungan dan lestari, masih ada tarik-menarik dalam mendorong
proyek properti hijau di Tanah Air. Konsil Bangunan Hijau Indonesia (GBCI)
mencatat, komitmen pengembang membangun
properti hijau masih sebatas pada bangunan komersial. Dari data GBCI, tercatat
lebih dari 100 bangunan gedung memperoleh sertifikasi greenship dari GBCI,
sedangkan gedung yang memperoleh sertifikasi edge untuk efisiensi energi
sekitar 240 bangunan. Sementara proyek residensial masih sangat sedikit.
Ketua Umum GBCI Ignesjz Kemalawarta
mengungkapkan, konsep properti hijau sudah cukup banyak diterapkan
gedung-gedung pemerintah dan BUMN. Sebaliknya, penerapan properti hijau pada
gedung yang dibangun pengembang swasta masih minim. Saat ini, baru ada lima
grup pengembang besar yang gencar menerapkan prinsip ramah lingkungan pada
property, seperti PT Intiland Development Tbk, Sinar Mas Land, Kota Baru Parahyangan,
dan Grup Ciputra. ”Kami ingin mendorong kesadaran developer agar bangunannya
green dari hulu-hilir, mulai dari konsultan, kontraktor, hingga bahan
bangunannya. Kalau materialnya hijau, kontraktornya pasti menerapkan prinsip
hijau. Kesadaran bangunan hijau bukan hanya kepentingan saat ini, tetapi generasi
mendatang,” kata Ignesjz di Tangerang, Kamis (20/3).
Menurut
Ignesjz, pemicu keengganan developer swasta untuk menggencarkan proyek properti
hijau adalah biaya konstruksi lebih mahal sehingga harga jual menjadi lebih
mahal. Padahal, dari hasil kajian GBCI, biaya pembangunan gedung berkonsep
hijau hanya 4 % lebih tinggi dibanding gedung konvensional. Dalam 5 tahun,
penambahan biaya itu dinilai sudah kembali, yang terkonversi dari penghematan
energi dan air. Dalam jangka panjang atau setara usia bangunan 40 tahun, pemilik
gedung atau property hijau juga akan menikmati biaya operasional bangunan lebih
rendah 15 %. (Yoga)
Pekan Depan Struktur Kepengurusan Danantara akan Diumumkan
Susunan lengkap kepengurusan Badan Pengelola
Investasi Danantara dijadwalkan akan diumumkan pada Senin (24/3/2025) pekan
depan. Pengumuman struktur tim inti operasional ini diperkirakan akan berdampak
signifikan terhadap persepsi publik, termasuk sentimen investor di pasar modal.
Hal itu disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM yang juga CEO
BPI Danantara, Rosan Roeslani. ”Ya, tunggu saja hari Senin pukul 12.00,”
ujarnya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3). Sejak pukul 14.30 hingga
sekitar pukul 16.00, Presiden Prabowo mengadakan pertemuan tertutup dengan sejumlah
menteri, kepala lembaga, dan direktur utama bank pemerintah di Istana
Kepresidenan, Jakarta, Jumat.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto memberi sinyal, PP yang mengatur inbreng atau pengalihan saham BUMN ke
BPI Danantara diupayakan terbit sesuai waktu yang sudah dijadwalkan, yakni pada
pekan ini. Wakil Menteri BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) BPI
Danantara, Dony Oskaria mengatakan, target inbreng seluruh BUMN ke Danantara
selesai akhir Maret 2025. Pelaksanaan inbreng ini, menurut rencana, dilakukan
sebelum rapat umum pemegang saham (RUPS) sejumlah BUMN yang akan bergabung
dengan Danantara.
”Sebelum RUPS, sudah kita lakukan
inbreng. Beberapa RUPS akan mulai pada akhir bulan ini (Maret 2025),” ujar Dony
seusai rapat konsultasi secara tertutup dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR,
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3). Terkait dengan struktur
organisasi Danantara, nama sejumlah tokoh yang akan mengisi struktur kepengurusan
BPI Danantara dilaporkan oleh Rosan Roeslani, Dony Oskaria, dan Chief
Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir kepada Presiden di Istana
Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/3) sore. Tokoh-tokoh dimaksud tidak hanya berasal
dari dalam negeri, tetapi juga luar negeri. (Yoga)
Warga Mulai Berangkat Mudik
Sebagian masyarakat mulai mudik lebih awal ke kampung halaman pada Jumat (21/3). Kelonggaran bagi ASN, pegawai BUMN dan imbauan untuk pegawai swasta untuk bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) membuat gelombang mudik terjadi lebih awal. Terkait hari raya Idul Fitri tahun ini, Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk membantu masyarakat, mulai dari pemberian THR, diskon harga tiket transportasi, hingga mudik gratis. Presiden juga mengatakan, ketersediaan pangan aman selama Lebaran. Harga komoditas pangan pun dinilai mulai terkendali.
Pergerakan pemudik dari Jakarta ke sejumlah daerah, kemarin, salah satunya terlihat Stasiun Pasar Senen, Jakpus, pemudik mulai meninggalkan Jakarta. Salah satu penumpang kereta, Rahmat (31), mengatakan pulang lebih awal ke kampung halaman karena telah mendapatkan izin untuk bekerja dari mana saja (WFA) dari pimpinannya. Pegawai pada salah satu instansi pemerintahan di Jakarta itu langsung berburu tiket kereta menuju Sragen, Jawa Tengah, sejak kebijakan WFA diumumkan pada 5 Maret lalu. Rahmat menuturkan, sejak kebijakan WFA ditetapkan, kantornya langsung mendata pegawai yang akan mengajukan izin.
Pimpinan di kantornya lantas membagi pegawai yang diperbolehkan WFA dan tetap harus di kantor agar pelayanan publik tidak terganggu. Ia pun menjadi salah satu pegawai yang mendapatkan izin WFA sehingga dapat pulang mudik lebih awal. Namun, kelonggaran WFA itu tetap diikuti dengan tanggung jawab pekerjaan agar tidak terbengkalai. ”Kami yang bekerja di rumah juga harus tetap mengabari atasan, kerja di mana dan mengerjakan apa. Semua termonitor. Jadi, walau WFA, saya juga bawa laptop ke kampung halaman,” tutur Rahmat. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Waspada Rambatan Resesi AS
02 Aug 2022 -
Upaya Menegakkan Jurnalisme Berkeadilan
01 Aug 2022 -
Kegagalan Sistem Pangan Indonesia
06 Aug 2022







