Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan kegiatan pembelajaran Sekoah Rakyat direncanakan dimulai pada 14 Juli 2025 di 100 titik lokasi. "Direncanakan pembelajaran mulai tanggal 14 Juli 2025 di 100 titik lokasi. "Direncanakan pembelajaran mulai tanggal 14 Juli 2025 di 100 titik dengan jumlah murid hampir 10 ribu pada jenjang SD, SMP, SMA," kata Mensos Saifullah. Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan sosialisasi terkait pembukaan  seleksi formasi guru untuk Sekolah Rakyat yang direncanakan registrasi secara daringnya dibuka melalui aplikasi kemensos mulai tanggal 16 hingga 17 Juni 2025. Tahapan tersebut, kata dia, akan dilanjutkan dengan pengumuman jadwal sekelsi kompetensi tambahan yang dilakukan pada tanggal 18 Juni 2025. Kemudian, pihaknya akan melaksanakan seleksi kompetensi tambahan bagi calon guru mulai tanggal 19 hingga 23 Juni 2025.Mensos mengatakan pihaknya menjadwalan pengumuman Jabatan Fungsional (JF) Guru Sekolah Rakyat pada tanggal 30 Juni 2025. Sementara pelatihan untuk para guru, kata Mensos, akan dijadwalkan mulai awal bukan Juli 2025 dan tidak menutup kemungkinan akan bersamaan dengan pelatihan tahap kedua bagi 47 orang yang lulus seleksi formasi kepala sekolah. (Yetede)

Pemerintah menghadapi tantangan berat dalam mengumpulkan penerimaan pajak pada tahun 2025, dengan kontraksi yang lebih dalam dibanding tahun sebelumnya. Hingga April 2025, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai Rp 557,1 triliun, turun 10,8% secara tahunan, dibanding Rp 624,19 triliun pada periode yang sama tahun 2024.

Wacana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) atau Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN) kembali mencuat di era Presiden Prabowo Subianto, yang kabarnya telah menyusun struktur organisasi lembaga tersebut. Menurut mantan Dewan Pakar TKN, Edi Slamet Irianto, BPN akan langsung berada di bawah Presiden dan dipimpin oleh seorang Menteri/Kepala BPN, dengan dua wakil kepala dan beberapa deputi operasional.

Perubahan standar garis kemiskinan oleh Bank Dunia telah memberikan gambaran yang jauh lebih suram terkait kondisi kemiskinan di Indonesia. Jika sebelumnya, berdasarkan standar Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin Indonesia pada September 2024 hanya sebesar 8,57%, kini dengan standar internasional baru, angka itu melonjak drastis. Kemiskinan ekstrem naik dari 1,26% menjadi 5,44%, dan kategori lower middle income mencapai 19,9%, menggambarkan bahwa dua dari tiga penduduk Indonesia berpotensi masuk kategori miskin.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Muhammad Haniv, mantan pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi. Haniv, yang pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Banten (2011–2015) dan DJP Jakarta Khusus (2015–2018), hadir memenuhi panggilan penyidik di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (10/6).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan berdasarkan sprindik yang diteken pada 12 Februari 2025. Haniv juga telah dicegah bepergian ke luar negeri sejak 19 Februari 2025.

Dalam perkara ini, Haniv diduga memeras dua perusahaan wajib pajak (WP) dengan dalih sponsorship untuk mendukung acara fashion show anaknya pada akhir 2016. Dana yang diminta disebut mengalir ke rekening anaknya, baik dari lingkungan WP di Kanwil DJP Jakarta Khusus maupun dari pegawai KPP Penanaman Modal Asing. Total gratifikasi yang diterima Haniv mencapai sekitar Rp804 juta.

Kasus ini kembali menegaskan pentingnya integritas dalam jajaran pejabat perpajakan. KPK menunjukkan komitmennya untuk menindak tegas praktik korupsi di lingkungan fiskal, yang sangat strategis bagi penerimaan negara.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 dari berbagai lembaga internasional dan otoritas domestik menunjukkan tren pemangkasan. Besarnya tekanan global dan penurunan produktivitas dalam negeri, yang diperparah gelombang PHK, membuat pertumbuhan konsumsi sulit terdongkrak. Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan BI kompak memperkirakan laju ekonomi Indonesia tahun depan di bawah 5 %, lebih rendah dari target optimistis pemerintah sebesar 5,2 %. OECD, dalam laporan Eco-nomic Outlook edisi Juni 2025, menurunkan proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun depan dari 4,9 % jadi 4,7 %, yang merupakan kali kedua dalam tahun berjalan setelah Maret lalu OECD memangkas proyeksi 2025 dari 5,2 persen ke 4,9 %. OECD menyoroti turunnya kepercayaan bisnis dan konsumen akibat ketidakpastian fiskal dan tingginya biaya pinjaman, yang berpotensi menekan konsumsi serta investasi swasta.

Pelemahan harga komoditas dan memanasnya tensi perdagangan global turut membebani ekspor Indonesia. Dua bulan sebelumnya, Bank Dunia dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025 memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1 % menjadi 4,7 % untuk 2025 dan memperkirakan rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya berada di kisaran 4,8 % hingga 2027. Bank Dunia menyebut penurunan harga komoditas, ketidakpastian kebijakan global dan hambatan struktural domestik menjadi faktor utama perlambatan pertumbuhan. IMF juga merevisi turun proyeksi pertumbuhan Indonesia menjadi 4,7 % dalam World Economic Outlook edisi April 2025, selaras dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi negara ASEAN-5 yang menurun signifikan dari 3,6 % pada 2024 menjadi 3 % pada 2025. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, proyeksi dari sejumlah lembaga internasional lebih realistis ketimbang target pemerintah. (Yoga)

Paket stimulus ekonomi periode Juni-Juli 2025 yang disiapkan pemerintah dapat mendorong daya beli masyarakat apabila direalisasikan ini tepat sasaran dan cepat. Di samping itu, pemerintah perlu menjalankan pendekatan berkelanjutan yang dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru, memperbaiki iklim investasi, dan mendorong efisiensi logistik. Adapun pada Senin (2/6/2025), pemerintah meluncurkan  paket stimulus ekonomi selama Juni hingga Juli 2025 dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp24,44 triliun. Pada saat jumpa pers, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa tujuan diberikannya insentif ini adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 11-2025  mendekati 5%. Pemerintah berharap seluruh stimulus dapat menjaga konsumsi rumah tangga ddi tengah potensi perlambatan ekonomi global, sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat. Paket stimulus tersebut adalah diskon transportasi yang terdiri  atas diskon kereta sebesar 50%, dan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat sebesar 6%.  Kedua, diskon tarif tol sebesar  20% dengan target penerima 110 juta pengendara selama libur sekolah ppada Juni hingga 2025(Yetede)

Paket stimulus ekonomi periode Juni-Juli 2025 yang disiapkan pemerintah dapat mendorong daya beli masyarakat apabila direalisasikan ini tepat sasaran dan cepat. Di samping itu, pemerintah perlu menjalankan pendekatan berkelanjutan yang dapat menciptakan aktivitas ekonomi baru, memperbaiki iklim investasi, dan mendorong efisiensi logistik. Adapun pada Senin (2/6/2025), pemerintah meluncurkan  paket stimulus ekonomi selama Juni hingga Juli 2025 dengan total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp24,44 triliun. Pada saat jumpa pers, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa tujuan diberikannya insentif ini adalah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 11-2025  mendekati 5%. Pemerintah berharap seluruh stimulus dapat menjaga konsumsi rumah tangga ddi tengah potensi perlambatan ekonomi global, sekaligus pemerataan kesejahteraan masyarakat. Paket stimulus tersebut adalah diskon transportasi yang terdiri  atas diskon kereta sebesar 50%, dan fasilitas PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk tiket pesawat sebesar 6%.  Kedua, diskon tarif tol sebesar  20% dengan target penerima 110 juta pengendara selama libur sekolah ppada Juni hingga 2025(Yetede)

Indonesia, yang sedang menjalani proses aksesi untuk menjadi anggota penuh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD), akan diwajibkan membayar iuran keanggotaan jika berhasil bergabung. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, iuran tersebut akan dihitung berdasarkan dua faktor utama, yaitu produk domestik bruto (PDB) dan jumlah populasi Indonesia.

Untuk meredam dampak tren perlambatan ekonomi dunia, pemerintah Indonesia fokus meningkatkan daya beli masyarakat yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Sementara itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga harus dilakukan dengan melakukan percepatan belanja negara pada semester II-2025. Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Orgazation for Economic Coorporation and Development/OECD) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2025 hanya akan mencapai 2,9%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7% pada tahun 2025. Pasalnya, perlambatan ekonomi domestik terjadi secara bersamaan dari dua sisi yaitu ketidakpastian kebijakan fiskal dan perlambatan pertumbuhan ekspor karena ketegangan perdagangan global. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi terbesar dari sisi pengeluaran pada kuartal I-2025. Konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi sebesar 54,53% terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal 1-2025. (Yetede)