Indonesia akan melakukan perundingan bilateral putaran kedua dengan pemerintah Amerika Serikat untuk mengosiasikan penerapan tarif resiprokal oleh Negeri paman Sam itu. Negosiasi yang akan digelar pekan depan oleh delegasi perwakilan dari pemerintah kedua negara diharapkan menghasilkan kesepakatan yang memberikan keuntungan merata atau bagi kedua belah pihak. "Putaran kedua akan segera dilakukan minggu depan. Jadi Delegasi Indonesia akan mengirimkan tim Washington untuk melakukan negosiasi putaran selanjutnya," ucap Menteri Korodinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dmia mengungkapkan, sudah melaksanakan pertemuan strategis  dengan United States  Trade Representative (USTR) Jamieson Greer di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Dewan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) hari pertama di paris, Prancis, Selasa (3/6/2025). Pertemuan ini menjadi moment penting berkelanjutan dialog bilateral antara Indonesia dan AS terutama dalam isu perdagangan dan investasi. Selain itu, pertemuan ini juga menegaskan posisi Indonesai sebagai mitra yang koopreatif dan proaktif dalam negosiasi internasionak, serta komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim perdagangan yang adil dan saling menguntungkan dengan AS. (Yetede)

Tekanan perekonomian domestik kian  hari kian terasa pada kondisi daya beli masyarakat. Pemerintah harus mewaspadai terjadinya ketimpangan konsumsi di mana sebagian kelompok masyarakat tetap mampu berbelanja, sementara sebagian besar lainnya mulai menahan diri. Selama Januari hingga Mei 2025 deflasi sudah terjadi hingga tiga kali yaitu pada Januari, Februari dan Mei. Kondisi ini harus dipandang sebagai gejala kompleks yang memerlukan respons kebijakan yang hati-hati, antara menjaga stabilitas harga dan memastikan permintaan domestik tetap terjaga. Berdasarkan data Mandiri Spending Index pada Mei 2025, belanja masyarakat pada sampai dengan pekan ke-5 setelah Idulfitri 2025 mengalami normalisasi yang lebih dalam bila dibandingkan dengan tahun 2024. Meski ditopang belanja libur, level belanja saat ini dibandingkan pra-Ramadan (+8,9%). Pada pertengahan Mei 2025, tingkat tabungan kelompok bawah mengalami sedikit membaik (79,6 indeks poin), setelah menyentuh level terendah di April 2025. Sementara tingkat tabungan kelompok menengah dan atas mengalami penurunan.  (Yetede)

Pemerintah telah mengucurkan stimulus senilai Rp 24,4 triliun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Namun, menurut sejumlah ekonom, daya dorong stimulus ini terhadap konsumsi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi akan sangat terbatas.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meminya negara-negara mitra dagangnya menyodorkan penawaran terbaik pada Rabu (03/0602025). Pemerintah AS ingin mempercepat negosiasi dengan beberaoa negara mitra jelang tenggat waktu selama 90 hari. Draft surat dari kantor Perwakilan Dagangan AS (United States Trade Repressentative/USTR) kepada pada negara mitra  yang sedang bernegosiasi tarif memberikan gambaran tentang bagaimana Trump ingin menyelesaikan negosiasi dengan puluhan negara, Negosiasi ini sudah berlangsung sejak 9 April 2025, ketika Trump menunda sementara penerapan tarif "Liberation Day" selama 90 hari hingga 8 Juli 2025. Jeda tersebyut diambi setelah pasar saham, obligasi dan mata uang bergejolak. Belum diketahui negara mana  saja yang sudah menerima surat tersebut. Tetapi, surat itu ditujukan kepada negara-negara yang sedang melakukan pertemuan-pertemuan dan pertukaran dokumen. Sebagai informasi, AS sedang terlibat dalam negosiasi perdagangan, di antaranya dengan Uni Eropa, Jepang, dan India. Pihak UE mengaku belum menerima surat yang berisi permintaan dari pemerintahan Trump agar setiap negara yang sedang berunding menyampaikan penawaran terbaiknya. Setelah menelpon Presiden Komisi Eropa Ursula Von der Leyen, Trump menetapkan tenggat waktu 9 Juli 2025 untuk melanjutkan pembicaraan antara AS dan UE. (Yetede)

Kebijakan pemerintah memberikan potongan harga tiket pesawat untuk penerbangan domestik kelas ekonomi sebesar 14% pada momen libur Lebaran kemarin belum mampu mendongkrak jumlah penumpang angkutan udara dalam negeri. Bada Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penumpang angkutan udara domestik pada April 2025 mencapai 5,45 juta orang atau mengalami penurunan sebesar 7,12% dibandingkan periode yang sama tahun 2024 sebesar 5,86 juta orang. Padahal pada periode 24 Maret hingga 7 April 2025 kemarin, pemerintah memberikan insentif berupa diskon harga tiket pesawat untuk penerbangan dometik kelas ekonomi sebesar 14%. Sebagai catatan, cuti bersama Lebaran 2024 berlangsung dari tanggal 8-15 April 2024. Sedangkan tahun ini, diterapkan mulai dari tanggal 28 Maret hingga 3 April 2025. Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah kembali menerbitkan lima pekat stimulus ekonomi. Salah satunya diskon berupa tiket pesawat kelas ekonomi PPN ditanggung pemerintah sebesar 60% pada periode Juni-Juli 2025. Anggaran untuk diskon tiket pesawat mencapai Rp 430 miliar. (Yetede)

Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi senilai Rp 24,44 triliun untuk mendorong daya beli masyarakat dan menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Insentif ini disalurkan pada Juni–Juli 2025 dan mencakup subsidi upah (BSU), bantuan pangan, serta diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Namun, rencana diskon tarif listrik dibatalkan karena keterbatasan penganggaran, dan diganti dengan BSU.

Rencana pemerintah untuk membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) tidak otomatis menjadi solusi mujarab untuk meningkatkan rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan harus diselaraskan dengan perbaikan mendasar dalam sistem administrasi perpajakan, penguatan sumber daya manusia, serta peningkatan keadilan data tranparansi fiskal. Pakar Kebijakan Fiskal Universitas Indonesia Ning Rahayu mengatakan, Indonesia masih menjadi negara dengan rasio perpajakan  terendah di Asean, meski penerimaan negara mengalami  tren kenaikan sejak 2021. "Tax rasio mencerminkan kepatuhan wajib pajak dan efektivitas sistem perpajakan. Meski penerimaan naik, kalau tax ratio tetap rendah, artinya ada yang belum beres," ungkap Ning. Ning mengungkapkan bahwa banyak reformasi perpajakan dunia gagal karena tidak diikuti restrukturisasi administrasi ajak yang permanen dan manajeman SDM yang mumpuni. Dia menekankan bahwa sistem yang efektif jutrsu menjadi kunci utama dalam mempersempit compliance gap dan meningkatkan tax ratio. (Yetede)

Implemetasi program bantuan sosial (bansos) berperan vital dalam jumlah penduduk miskin, karena menjadi bantalan dalam menjaga daya beli pada masa krisis dan dan ketika harga bahan pokok naik. Meski demikin, efektivitas penyaluran program bansos kerapkali terhambat oleh ketersediaan data yang berkurang akurat. Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) peningkatan akurasi penyaluran bansos sebesar 10% berkontribusi menurunkan kemiskinan sebesar 0,53%. Oleh karena itu pemberian bansos harus didukung  oleh sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar mencapai sasaran yang diharapkan. "Integritas dan konvergensi program lintas K/L (Kementerian/lembaga) dan pusat-daerah juga terus diperkuat untuk memitigasi tumpang tindih program, sehingga belanja negara dan belanja daerah lebih fokus pada dampak, bukan hanya kuantitas program," jelas Deputi Bidang Kependudukan Kementerian PPN/Bappenas Maliki kepada Investor Daily. Mengutip data BPS, jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang, menurun 1,16 juta orang terhadap Maret 2023. (Yetede)

Implemetasi program bantuan sosial (bansos) berperan vital dalam jumlah penduduk miskin, karena menjadi bantalan dalam menjaga daya beli pada masa krisis dan dan ketika harga bahan pokok naik. Meski demikin, efektivitas penyaluran program bansos kerapkali terhambat oleh ketersediaan data yang berkurang akurat. Berdasarkan hasil yang dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) peningkatan akurasi penyaluran bansos sebesar 10% berkontribusi menurunkan kemiskinan sebesar 0,53%. Oleh karena itu pemberian bansos harus didukung  oleh sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar mencapai sasaran yang diharapkan. "Integritas dan konvergensi program lintas K/L (Kementerian/lembaga) dan pusat-daerah juga terus diperkuat untuk memitigasi tumpang tindih program, sehingga belanja negara dan belanja daerah lebih fokus pada dampak, bukan hanya kuantitas program," jelas Deputi Bidang Kependudukan Kementerian PPN/Bappenas Maliki kepada Investor Daily. Mengutip data BPS, jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 24,06 juta orang, menurun 1,16 juta orang terhadap Maret 2023. (Yetede)

Realisasi penerimaan pajak dari Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar (LTO) hingga 30 April 2025 baru mencapai Rp 169,6 triliun, atau 23,08% dari target APBN 2025 sebesar Rp 734,714 triliun. Menurut Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Yunirwansyah, penurunan penerimaan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti perubahan tax effective rate (TER), fluktuasi harga komoditas, dan meningkatnya restitusi pajak serta relaksasi pelaporan SPT Masa PPN.