Indonesia Battery Corporation (IBC) memastikan ketersediaan pasokan nikel dan material penyusun baterai lainnya cukup untuk mendukung industri baterai kendaraan listrik.

Ketua Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan Listrik, Agus Tjahajana Wirakusumah, menyatakan Indonesia memiliki cadangan nikel sebanyak 21 juta ton. Berdasarkan hitungan sementara, kebutuhan nikel untuk mendukung program baterai kendaraan listrik ini akan mencapai 15-16 juta ton hingga 2030.  

Terlepas dari masalah cadangan yang aman, Agus menilai tantangannya justru terletak pada perubahan jenis baterai yang digunakan untuk kendaraan listrik. Perusahaan harus mengantisipasi perkembangan teknologi yang akan menggantikan nickel manganese cobalt (NMC) seperti lithium ferrous phospate (LFP).

Agus menuturkan timnya telah menyortir 11 calon mitra yang merupakan pemain di industri baterai dan kendaraan listrik global. Dari hasil seleksi itu, terjaring tiga kandidat utama. Salah satunya Contemporary Amperex Technology Co, Ltd (CATL).

Bisnis, JAKARTA — Emiten pertambangan mineral, PT Ifishdeco Tbk. memasang target agresif pada tahun ini setelah membukukan kinerja loyo pada tahun lalu.Direktur Ifishdeco Muhammad Ishaq mengatakan perseroan menargetkan volume penjualan nikel pada 2021 sebesar 2 juta ton, naik 155,83% dibandingkan dengan perolehan 2020 yang hanya sebesar 781.767 ton.Adapun, perolehan penjualan 2020 itu anjlok 65% dari perolehan 2019 sebesar 2,26 juta ton.

Sejalan dengan target penjualan itu, maka pendapatan 2021 emiten berkode saham IFSH itu diproyeksi dapat mencapai Rp1,01 triliun. Lagi-lagi, pendapatan itu juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kinerja pendapatan (unaudited) pada 2020 yang hanya sebesar Rp395,01 miliar.Kinerja pendapatan 2020 itu, menyusut 63,5% dibandingkan dengan perolehan 2019 sebesar Rp1,08 triliun.

fishdeco juga terus mengejar progres pengembangan proyek smelter nikel dengan menggunakan teknolo-gi Rotary Klin-Electric Furnace atau smelter RKEF.Sekretaris Perusahaan Ifishdeco Christo Pranoto mengatakan sampai saat ini perseroan masih dalam tahap penjajakan dengan calon mitra strategis dari China untuk mengembangakan proyek smelter RKEF.Proyek itu rencananya akan membangun dua tungku dengan target penyelesaian dan kapasitas produksi yang masih dalam tahap negosiasi dengan calon mitra stra-tegis. IFSH memperkirakan total investasi yang dibutuhkan sebesar US$1,1 juta.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Holding baterai yang beranggotakan empat BUMN tak akan menyurutkan langkah untuk membangun pabrik baterai untuk kendaraan listrik, meskipun harga komoditas itu mengalami fluktuasi. Ketua Tim Percepatan Pengembangan Proyek Baterai Kendaraan Listrik Agus Tjahjana Wirakusumah mengatakan tengah mengkaji harga komoditas nikel secara jangka panjang dalam rangka pengembangn bisnis ekosistem kendaraan listrik. Saat ini, empat BUMN yaitu MIND ID, PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Aneka Tambang Tbk. akan bergabung menjadi satu holding baterai kendaraan listrik dalam mengembangkan bisnis ekosistem kendaraan listrik.

Agus menegaskan holding baterai telah menyiapkan strategi untuk mengantisipasi fluktuasi harga komoditas nikel seperti yang tengah terjadi beberapa waktu belakangan ini. Dia menegaskan naik atau turunnya harga merupakan hal yang biasa terjadi bagi komoditas seperti nikel. Namun, dia menuturkan hal yang perlu dikaji adalah bagaimana tren pergerakan harga nikel dalam jangka panjang. Dia juga mengatakan investasi yang akan dikeluarkan sangat tergantung dengan kapasitas baterai yang akan dibuat. Untuk di hulu, holding akan membuat sekitar 195 gigawatt (GW)/jam dengan sekitar 150.000 nikel per tahun dalam dua tahap.

Pada tahap pertama, holding akan membuat pabrik baterai dengan kapasitas 30 GW/jam yang akan direalisasikan pada 2026--2030. Setelah itu, kapasitas akan ditingkatkan menjadi 140 GW/jam atau sekitar 70% dari 195 GW/jam. Sebagai negara penghasil nikel terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pasokan sebesar 15 juta ton per tahun. Pertamina akan mengoptimalkan potensi tersebut dengan membangun pabrik di dalam negeri. Faktor itu membuat sebagian besar pabrik pengolahan nikel di dunia juga menghasilkan produk feronikel atau nickel pig iron yang merupakan bahan baku pembuatan stainless steel.

Kedua jenis produk itu biasanya disebut sebagai produk olahan nikel kelas 2. Namun, permintaan pasar dunia atas produk stainless steel cenderung mengalami penurunan selama pandemi. Di sisi lain, pabrik pengolahan yang bisa menghasilkan nikel kelas 1 seperti nickel matte dan nickel sulfate jumlahnya tak terlalu banyak.

Direktur Keuangan Pertamina Emma Sri Martini mengungkapkan Pertamina akan mengucurkan investasi senilai US$3,2 miliar atau sekitar Rp44,8 triliun dengan asumsi Rp14.000 per dolar AS untuk proyek baterai listrik yang akan dimulai sejak 2022-2029. Emma mengatakan anggaran itu dikucurkan untuk penyiapan bisnis battery pack, swapping, dan stasiun pengisian daya kendaraan listrik. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasali berpendapat harga nikel dunia telah bergerak tidak wajar sepanjang tahun lalu, kendati harga komoditas tengah mengalami penurunan.

(Oleh - HR1)

Bisnis - Komoditas nikel yang tengah naik daun membuat sejumlah korporasi tergiur untuk melebarkan sayap bisnisnya ke sektor ini. Skema akuisisi dan ekspansi pun di tempuh demi mendulang cuan dari nikel. Tujuan transaksi tersebut untuk mengembangkan kegiatan usaha hilir penambangan nikel ke tahap pengolahan guna meningkatkan nilai tambah.

Saat ini sejumlah perusahaan tengah berlomba menguasai pasokan bahan baku untuk industri hilir. Pertambangan dan smelter nikel akan meningkat setidaknya dalam 2 tahun - 3 tahun ke depan. Indonesia merupakan negara dengan potensi kebutuhan baterai electric vehicle (EV) tinggi di masa depan sekaligus penghasil bahan bakunya. Adapun, upaya sejumlah emiten tambang untuk melakukan diversifikasi ke komoditas nikel diprediksi bakal memacu kinerja perseroan. Nikel juga sebagai bagian dari energi bersih masa depan. Emiten-emiten dari sektor nikel pun memiliki prospek bagus dalam jangka panjang. 

(Oleh - IDS)

Setelah ekspor komoditas sawit yang dipersoalkan oleh negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa (EU) yang kemudian digugat oleh Pemerintah Indonesia, maka muncullah gugatan lain soal ekspor nikel yang dilarang oleh Pemerintah Indonesia ke Uni Eropa. Pada kasus perlakuan Uni Eropa atas ekspor komoditas sawit.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengambil prakarsa medorong semua pihak ikut ambil bagian dalam kampanye positif minyak kelapa sawit (CPO). Hal ini merupakan tanggapan balik (respon) terhadap kebijakan Uni Eropa selama ini atas produk sawit Indonesia yang memperoleh perlakuan diskriminatif dan mendapat kampanye hitam di pasar internasional. Pemerintah memang tidak tinggal diam dengan diskriminasi dan kampanye negatif sawit tersebut, apalagi selama ini, CPO merupakan komoditas ekspor andalan Indonesia.

Rasionalitas Ekspor Impor

Pemerintah Indonesia setidaknya selama pemerintahan Presiden Joko Widodo bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marinves) Luhut Binsar Panjaitan terus menggencarkan kebijakan hilirisasi mineral dan batu bara agar memperoleh keuntungan lebih banyak dibandingkan hanya menggali dan menjual tambang mentah. Salah satu komoditas mineral yang pesat kemajuan pembangunan hilirnya adalah industri yang berbahan baku nikel.

Sebanyak-banyaknya, bahkan seperti dikejar 'hantu" pemerintah dalam membangun industri ini, dan tak hanya smelter bijih nikel, namun pabrik turunan lainnya seperti stainless steel hingga komponen baterai juga sedang dibangun.

Hal tersebut tentunya saja sesuatu yang baik dan positif saja, sebab membutuhkan lebih banyak bijih nikel yang harus diproduksi, dan Indonesia merupakan produsen terbesar dunia. Namun, meskipun telah masuk dalam rencana strategis pemerintah, semestinya pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) dan Kemendag harus melakukannya secara komprehensif, aktual dan rasional.

Berdasarkan teori ekonomi atas permintaan dan penawaran atas produk atau komoditas, maka perdagangan internasional atau ekspor dan Impor juga memenuhi prinsip ini. Ekspor-Impor itu bukanlah soal hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan halal dan haram sebuah zat atau kandungan makanan dalam ajaran agama. Kebijakan ekspor harus dilakukan disebabkan oleh adanya kelebihan pasokan (supply) di dalam negeri atau belum mampu mengolah bahan mentah menjadi produk jadi, dan itu sah saja.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) telah mempublikasikan data selama Semester I 2020, produksi minyak sawit Indonesia dan turunannya telah mencapai sebesar 23,47 Juta ton. Industri kelapa sawit mulai menunjukan kecenderungan adanya pemulihan ketika menghadapi situasi sulit akibat pandemi Covid-19. Tingkat produktivitas kembali mencatatkan peningkatan pada akhir Kuartal III 2020. Menurut laporan Gapki tersebut, produksi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) pada September 2020 sejumlah 4,73 Juta Ton, meningkat dibanding produksi bulan Agustus 2020 yang sebesar 4,38 Juta Ton.

Sementara, nilai ekspor produk sawit pada bulan September Tahun 2020 mencapai sejumlah US$ 1.871 Juta, atau mengalami kenaikan sebesar10 persen dibandingkan bulan Agustus yang sekitar US$ 1.697 Juta. Bahkan, total nilai ekspor produk sawit selama Januari-September 2020 mencapai US$ 15.498 Juta. Jumlah tersebut merupakan kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama pada Tahun 2019 yang sebesar US$ 14.458 Juta.

Kebijakan Perdagangan

Diilain pihak, Indonesia merupakan produsen bijih nikel terbesar di dunia sepanjang tahun lalu, 2019. Merujuk pada data yang disampaikan oleh Badan Geologi Kementerian ESDM, pada tahun 2019 lalu, total produksi nikel dunia mencapai 2.668.000 ton Ni. Dari jumlah itu, sejumlah 800.000 ton Ni atau hampir 30 persen berasal dari Indonesia.

Kepala Badan Geologi Eko Budi Lelono menyampaikan, produksi bijih nikel Indonesia sebanyak 800.000 ton Ni pada tahun lalu menjadi yang terbesar di dunia. Disusul oleh Filipina dengan 420.000 ton Ni dan Rusia sebanyak 270.000 ton Ni. New Caledonia sebesar 220.000 ton Ni dan negara lainnya dengan total 958.000 ton Ni. Indonesia secara global menduduki sebagai produsen nikel terbesar pada tahun 2019, dari sekitar produksi nikel 2,6 juta ton, Indonesia menghasilkan sekitar 800 ribu ton nikel.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.16 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM tahun 2020-2024, produksi bijih nikel diperkirakan naik hampir tiga kali lipat menjadi 71,40 juta ton pada 2024 dari tahun ini sekitar 19,31 juta ton. Permen ESDM ini ditetapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 18 September 2020 dan berlaku sejak diundangkan pada 25 September 2020. Maka, peningkatan produksi bijih nikel mulai terlihat pada 2021 menjadi 30,10 juta ton, lalu mengalami kenaikan lagi, yaitu menjadi 59,94 juta ton pada Tahun 2020, dan 71,74 juta ton pada 2023.

Sejalan dengan peningkatan produksi bijih nikel, bijih yang diolah di dalam negeri pun mengalami peningkatan. Bijih yang diolah di dalam negeri menjadi sasaran (target) pemerintah akan naik menjadi 52,14 Juta ton pada 2024 dari 12,77 Juta Ton pada Tahun 2020 lalu. Artinya, meskipun belum sepenuhnya bijih nikel yang diproduksi itu diolah di smelter dalam negeri, namun terjadi peningkatan rasio bijih nikel yang diolah di smelter di dalam negeri menjadi 73% pada 2024 dari Tahun 2020 yang hanya sekitar 66%.

Dilain pihak, pasar internasional bijih nikel dengan kadar 1,65 persen dihargai US$ 43-46 per ton, justru APNI optimistis pembukaan keran ekspor dapat mendatangkan devisa untuk negara. Jika kran ekspor dibuka kembali untuk tiga tahun ke depan, maka proyeksi APNI penerimaan devisa bisa mencapai Rp 100 Triliun. Selain itu akan terdapat penyerapan 15 ribu tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Alasan pembukaan kebijakan ekspor bijih nikel kadar rendah ini selama tiga tahun didasarkan kepada Undang-Undang Minerba terbaru. Dalam Pasal 170 A Ayat 1 diatur pemegang Kontrak Karya, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, atau Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi mineral logam dapat menjual produk tertentu yang belum dimurnikan selama tiga tahun. Syaratnya, pemegang izin telah melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian, dalam proses pembangunan smelter, atau bekerja sama untuk pengolahan dan pemurnian mineral logam.

Data ekspor bijih nikel selama Tahun 2019 tercatat sebesar 30 juta ton atau meningkat sebesar 50% dibandingkan tahun sebelumnya (Tahun 2018) yang hanya 20 juta ton. KESDM merinci, ekspor bijih nikel terdiri dari nikel matte 64 ribu ton turun dibandingkan tahun sebelumnya 75 ribu ton. Fero nikel 1 juta ton naik dibandingkan tahun sebelumnya 573 ribu ton. Lalu nikel pig iron (NPI) sebesar 130 ribu ton turun dibandingkan tahun sebelumnya 323 ribu ton.

(oleh - HR1)

Ekspor komoditas besi dan baja, khususnya fero nikel dari Sulawesi Tenggara, mencatatkan nilai tertinggi pada November lalu. Nilai ekspor komoditas ini mencapai 406 juta dollar AS, atau lebih dari Rp 5,7 triliun, yang merupakan nilai tertinggi selama tiga tahun terakhir.

Di tengah pandemi Covid-19, nilai ekspor Sultra melejit dari periode sebelumnya. Nilai ekspor Sultra pada November 2020 lalu mencapai 409,97 juta dollar AS (Rp 5,78 triliun). Nilai ini didominasi komoditas besi dan baja, khususnya fero nikel, dengan angka 406,33 juta dollar AS (Rp 5,73 triliun) atau mendominasi sebanyak 99,11 persen.

Surianto Toar, Koordinator Fungsi Statistik Distribusi Badan Pusat Statistik Sultra, dalam pernyataan pers virtual di Kendari, Senin (4/1/2021), menyampaikan, total ekspor November merupakan capaian tertinggi selama 2020.

Dari sektor industri pengolahan ini, ia melanjutkan, komoditas besi dan baja, utamanya fero nikel, mencapai kontribusi sebesar 406,33 juta dollar AS. Jumlah ini mendominasi sebesar 99,11 persen. Sisanya, sebesar 0,89 persen, adalah gabungan olahan ikan dan udang, cengkeh, mete, dan rumput laut. Sebagian besar komoditas tersebut dikirim ke China.

Sejak 2018 hingga kini, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menguasai 50% total produksi nikel dalam negeri. Sebelum itu, pada 2014 silam, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) masih menguasai pasar, yakni 77% produksi nasional, disusul PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dengan 19% dan perusahaan lain 3%.

Kini IMIP menguasai separuh produksi nikel nasional, sementara porsi INCO menyusut menjadi 22%. Adapun ANTM hanya mencuil 5%. Share ANTM masih di bawah Virtue Dragon yang mencatatkan 11% produksi, sedangkan Harita Group 6% dan perusahaan lain sebanyak 6%.

Tahun lalu, Indonesia memproduksi nikel 800.000 ton, tertinggi di dunia, mengungguli Filipina di posisi kedua dengan 420.000 ton. Peta penguasaan produksi nikel dicermati seiring rencana pemerintah menggenjot industri pendukung mobil listrik, yakni produksi baterai litium. Bahan baku utama baterai kendaraan listrik berasal dari produk nikel.

CEO PT IMIP, Alexander Barus membeberkan, pencapaian produksi nikel olahan di Morowali bukan sekali jadi. Bahkan untuk menunjang konstruksi, IMIP harus membangun sendiri pembangkit diesel berkapasitas 6 x 3 MW. Awal 2014, smelter pertama berdiri dengan kapasitas saat itu 300.000 ton Nickel Pig Iron (NPI). Industri nikel olahan Morowali berkembang pesat dalam rentang 2015-2019. “Totalnya kini kita punya 32 line (fasilitas produksi),” ungkap Alex.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, dalam lima tahun terakhir, Tsingshan Group dan Jiangsu Delong Group agresif mengembangkan industri olahan nikel di Sulawesi dan Maluku. Di Konawe, Jiangsu Delong ekspansif melalui Virtue Dragon yang mengolah nikel menjadi NPI dan stainless steel serta obsidian stainless steel yang memproduksi SS Billets.

Chief Financial Officer INCO Bernardus Irmanto mengakui, dari sisi volume, produk turunan nikel olahan INCO tersalip IMIP. “Hampir setiap 12 bulan-18 bulan mereka menambah line produksi baru. Memang produksi NPI IMIP jauh melebihi produksi nickel matte INCO,” kata dia.

Konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana membangun industri baterai berbahan baku nikel. BUMN yang bakal mengerjakan proyek besar ini adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara.

CEO Group Mind Id, Orias Petrus Moedak mengemukakan, Mind Id dan anak usahanya Aneka Tambang akan menangani sektor hulu pertambangan, kemudian produk tengah (intermediate) hingga hilir akan menjadi tanggung jawab Pertamina dan PLN. Saat ini, ketiga BUMN sedang menyusun skema pembentukan PT Indonesia Baterai. Menurut Orias, Holding Indonesia Baterai akan menggandeng mitra dan membentuk perusahaan patungan atau joint venture (JV).

Kini, ada dua calon mitra yang sudah mereka jajaki, yakni perusahan asal China dan Korea Selatan. Meski belum membuka identitas perusahaan dimaksud, Orias membocorkan bahwa nilai investasi dari hulu hingga hilir untuk kedua proyek baterai itu mencapai US$ 12 miliar atau sekitar Rp 176,4 triliun (kurs US$ 1=Rp 14.700). Sumber pendanaan kedua proyek itu akan dipenuhi melalui ekuitas para pemegang saham serta pinjaman perbankan.

Produk baterai dari kedua proyek untuk mendukung keperluan kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) dan penyimpanan energi listrik (storage) khususnya dalam rangka melengkapi pemanfaatan energi surya. Untuk pasokan nikel sebagai bahan baku, Orias mengungkapkan saat ini BUMN melalui Mind Id menguasai 30,4% cadangan nikel di Indonesia, yang dimiliki Aneka Tambang dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Saat ini, Mind Id memiliki 20% saham INCO.

Sejatinya, Indonesia selama ini dikenal sebagai produsen sekaligus eksportir nikel, bahan baku utama EV Battery. “Rencana pengembangan ini juga merupakan langkah bagus untuk memperkuat value chain di Indonesia, serta pengembangan industri baterai untuk mobil listrik sebagai bagian dari proses transformasi sistem energi, “ ungkap Erick Thohir, Menteri BUMN lewat keterangan tertulis, belum lama ini.

Tesla berniat menggenjot produksi baterai, seiring naiknya produksi dan penjualan sejumlah model EV. Chief Executive Tesla Elon Musk meminta beberapa pemain nikel untuk memacu produksi. Ini akan mendukung ekspansi global EV di dunia. “Tesla akan memberikan kontrak besar jangka panjang, jika tambang nikel efisien dan ramah lingkungan. Pesan ini saya tujukan kepada seluruh perusahaan pertambangan nikel di dunia, “ tegas dia, seperti dilansir Reuters, Selasa ( 6/10 ). Tesla menganggap baterai EV berbasis nikel memiliki kapasitas penyimpanan energi lebih besar. Alhasil, mobil listrik bisa memiliki jarak tempuh lebih panjang. 

Bulan lalu, Tesla di laporkan tengah berdiskusi dengan Giga Metals Kanada untuk mengembangkan tembang nikel dengan emisi karbon rendah. Elon memastikan, Tesla berniat meningkatkan, bukan mengurangi pembelian baterai dari Panasonic, LG, CATL, dan kemungkinan mitra baru. Sementara itu, pada September, pejabat Indonesia mengumumkan LG Chem asal Korea Selatan dan China Contemporary Amperex Technology akan membangun pabrik baterai lithium di Indonesia. Kedua perusahaan itu merupakan pemasok Tesla.

Plt. Deputi Bidang Koordinasi infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Ayodhia GL Kalake mengakui, Tesla secara informal sudah menghubungi Menko Kemaritiman dan Investasi ( Marinves ) Luhut Panjaitan. “ Tetapi ini, masih penjajakan awal dan belum terlalu detail. Kami perlu diskusi lebih lanjut bersama Tesla, “uajar dia. Beberapa pemerintah daerah juga memberikan insentif untuk KBLBB seperti DKI Jakarta, Bali, Jawa Barat. Contohnya, Pemprov DKI Jakarta membebaskan biaya bea balik nama kendaraan bermotor ( BBNKB ) untuk KBLBB, “kata dia. Dia menambahkan, mulai 1 Oktober 2002, Bank Indonesia ( BI ) membebaskan uang muka untuk kendaraan yang bewawasan lingkungan yaitu, KBLBB. Selain produsen otomotif besar asal Korea Selatan, Hyundai, yang berinvestasi kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia, pemeritah terus berkomunikasi dengan pabrikan otomotif besar asal Jerman dan juga Tesla, “tegas dia.

Kisruh seputar tata niaga nikel di tanah air tak kunjung usai. Hal ini setelah para penambang bijih nikel masih kesulitan menjual produknya kepada pemilik smelter lokal dengan harga sesuai dengan Harga Patokan Minimal (HPM).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengaku, hingga kini pemilik smelter enggan bertransaksi bijih nikel sesuai dengan HPM sebagaimana Peraturan Menteri ESDM No 11/2020.Belum lama ini Kemenko Kemaritiman dan Investasi sudah membentuk satuan tugas (satgas) pengawas tata niaga dan harga nikel domestik. “Namun satgas belum efektif, karena tidak adanya pengawasan dalam kontrak, “imbuh Meidy, Sabtu (26/9).

Pelaksana Harian Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Djoko Widajatno menyatakan, harga yang tak sesuai HPM jelas akan merugikan penambang karena harga jual kurang lebih setara biaya produksi, atau bahkan bisa lebih rendah.

Sejauh ini, penambang nikel yang terpaksa menjual produk bijih nikel dengan harga di bawah HPM adalah para penambang kecil hingga menengah. Penambang besar umumnya punya smelter sendiri sehingga terhindar dari praktik demikian.

“Memang pernah diusulkan agar para penambang kecil ini disatukan atau merger, tapi karena ada perbedaan kepentingan dan harapan, maka sukar terjadi,” ungkap Djoko, Jumat (25/9). Hingga kemarin, Wakil Ketua AP3I, Djonatan Handjojo, belum merespons pertanyaan KONTAN. Begitu pula Kementerian ESDM.