;
Tags

Nikel

( 208 )

Sengkarut Tambang Nikel Menuju Solusi

HR1 09 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, merespons dengan cepat isu pertambangan nikel di Kepulauan Raja Ampat yang sempat viral dan menuai perhatian publik luas. Sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih, seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, langsung mengambil tindakan tegas berupa pembekuan sementara izin usaha pertambangan (IUP) dan penyegelan aktivitas tambang, sambil melakukan investigasi menyeluruh terhadap lima perusahaan tambang nikel di wilayah tersebut.

Langkah tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan pelestarian lingkungan, terutama di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki nilai ekologis tinggi. Beberapa pelanggaran serius ditemukan, seperti kegiatan penambangan tanpa dokumen lingkungan, sedimentasi akibat manajemen limbah yang buruk, dan aktivitas di luar izin yang berlaku.

Meskipun demikian, Kementerian ESDM melalui Dirjen Minerba Tri Winarno menyampaikan bahwa sebagian operasi tambang, seperti milik PT GAG Nikel, secara umum masih dalam kondisi baik dan sesuai regulasi, termasuk telah melakukan reklamasi dan tidak berada di kawasan konservasi. Di sisi lain, masyarakat lokal juga menyuarakan aspirasi agar operasi tambang dibuka kembali karena berdampak langsung terhadap ekonomi mereka.

Plt Direktur Utama PT GAG Nikel, Arya Arditya, menyatakan kesediaan untuk bekerja sama dalam proses verifikasi dan menegaskan bahwa operasional perusahaannya berjalan sesuai prinsip good mining practices dan berada di wilayah yang telah ditetapkan dalam tata ruang daerah.

Dengan melibatkan berbagai kementerian dan pemangku kepentingan, langkah cepat dan transparan ini menunjukkan bahwa Pemerintahan Prabowo berupaya menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, sekaligus menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan dan perlindungan kawasan strategis nasional adalah prioritas utama dalam kebijakan pembangunan berkelanjutan.


Tekanan Global Berimbas pada Nikel Indonesia

KT3 09 Jun 2025 Kompas

Industri nikel Tanah Air, beberapa tahun terakhir berusaha unjuk diri sebagai pemain global dalam proyek hilirisasi produk tambang dan upaya transisi energi. Namun, kegiatan untuk industri komoditas strategis ini terus menghadapi isu keberlanjutan dan masalah lingkungan. Penguasaan produksi tambang membuat Indonesia bisa mengontrol perdagangan dunia, termasuk harga nikel. Sayangnya, produksi nikel yang melimpah sejak beberapa tahun terakhir tak diimbangi peningkatan permintaan. Tren penurunan harga nikel dunia terus terjadi. Bank Dunia melaporkan, rata-rata harga nikel yang pada 2022 senilai 25.834 USD per ton, perlahan turun menjadi rata-rata 21.521 USD pada 2023, lalu merosot menjadi 16.814 USD pada 2024. Mengutip Trading Economics, pada 8 Juni 2025, harga nikel diperdagangkan di level 15.490 USD per ton. Penurunan harga terjadi karena kekhawatiran kelebihan pasokan yang terus berlanjut dari Indonesia.

”Industri nikel menghadapi tekanan akibat kelebihan pasokan dan geopolitik global, akibat langkah perang dagang yang dimotori AS sehingga memengaruhi harga komoditas kecuali emas,” kata Ketua Badan Kejuruan Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia Rizal Kasli, Minggu (8/6). Ada dampak negatif yang dialami pelaku industri nikel dalam negeri, misalnya, keputusan raksasa baja nirkarat dunia, Tsingshan Holding Group, yang dilaporkan menghentikan sementara produksi smelter nikelnya di Indonesia pada Mei 2025. Langkah Tsingshan bisa diartikan sebagai tanggapan internal menanggapi tekanan harga global dan faktor geopolitik serta kondisi internal perusahaan. Hal lain juga bisa disebabkan oleh faktor pasokan bijih nikel dalam negeri yang sengaja dibatasi pemerintah guna mengontrol harga agar tidak terlalu merosot. Kementerian ESDM pada awal tahun ini telah memangkas kuota produksi bijih nikel menjadi 220 juta ton sepanjang 2025, turun dari 2024, di 240 juta ton. (Yoga)

Tekanan Global Berimbas pada Nikel Indonesia

KT3 09 Jun 2025 Kompas

Industri nikel Tanah Air, beberapa tahun terakhir berusaha unjuk diri sebagai pemain global dalam proyek hilirisasi produk tambang dan upaya transisi energi. Namun, kegiatan untuk industri komoditas strategis ini terus menghadapi isu keberlanjutan dan masalah lingkungan. Penguasaan produksi tambang membuat Indonesia bisa mengontrol perdagangan dunia, termasuk harga nikel. Sayangnya, produksi nikel yang melimpah sejak beberapa tahun terakhir tak diimbangi peningkatan permintaan. Tren penurunan harga nikel dunia terus terjadi. Bank Dunia melaporkan, rata-rata harga nikel yang pada 2022 senilai 25.834 USD per ton, perlahan turun menjadi rata-rata 21.521 USD pada 2023, lalu merosot menjadi 16.814 USD pada 2024. Mengutip Trading Economics, pada 8 Juni 2025, harga nikel diperdagangkan di level 15.490 USD per ton. Penurunan harga terjadi karena kekhawatiran kelebihan pasokan yang terus berlanjut dari Indonesia.

”Industri nikel menghadapi tekanan akibat kelebihan pasokan dan geopolitik global, akibat langkah perang dagang yang dimotori AS sehingga memengaruhi harga komoditas kecuali emas,” kata Ketua Badan Kejuruan Pertambangan Persatuan Insinyur Indonesia Rizal Kasli, Minggu (8/6). Ada dampak negatif yang dialami pelaku industri nikel dalam negeri, misalnya, keputusan raksasa baja nirkarat dunia, Tsingshan Holding Group, yang dilaporkan menghentikan sementara produksi smelter nikelnya di Indonesia pada Mei 2025. Langkah Tsingshan bisa diartikan sebagai tanggapan internal menanggapi tekanan harga global dan faktor geopolitik serta kondisi internal perusahaan. Hal lain juga bisa disebabkan oleh faktor pasokan bijih nikel dalam negeri yang sengaja dibatasi pemerintah guna mengontrol harga agar tidak terlalu merosot. Kementerian ESDM pada awal tahun ini telah memangkas kuota produksi bijih nikel menjadi 220 juta ton sepanjang 2025, turun dari 2024, di 240 juta ton. (Yoga)

Mata yang Akhirnya Terbuka terhadap Nasib Raja Ampat

KT3 07 Jun 2025 Kompas (H)

Eksplorasi nikel di Pulau Gag di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, belakangan memantik perhatian. Publik berharap pengelolaan sumber daya alam di pulau itu sesuai ketentuan. Sejak lama kawasan Raja Ampat terkenal akan keanekaragaman hayati. Untuk mencapai pulau seluas 6.060 hektar itu, tim Kompas harus menghadapi angin yang sangat kencang dan bisa menegakkan gelombang hingga 5 meter. Tapi, saat tiba di pesisir, anggota tim justru jauh dari tenang, karena khawatir pada masa depan alam sekitar Raja Ampat. Air di pesisir keruh, permukaannya berlumpur. Berbeda dengan pesisir pulau-pulau lain di Raja Ampat dimana karang dan ikan bisa dilihat dengan mata telanjang dari atas permukaan air. Berada dalam wilayah Raja Ampat, yang dijuluki ”Surga Terumbu Karang Dunia”, pesisir Pulau Gag menampilkan wajah yang kontras. Eksploitasi nikel diduga menjadi penyebab.

Pada Juni 2025, penambangan nikel yang dikelola PT Gag Nikel di Pulau Gag ramai dibicarakan. Publik menyoroti dampaknya terhadap keberlangsungan ekosistem Raja Ampat. Plt Presdir PT Gag Nikel, Arya Arditya menyatakan akan menghentikan sementara kegiatan penambangan, sesuai perintah Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia. Akan dilakukan verifikasi lapangan terkait kegiatan usaha pertambangan (Kompas.id, 5/6/2025). Izin eksplorasi nikel di Pulau Gag turun pada 1998. Perusahaan baru mendapat izin produksi pada 2017 dan berproduksi setahun kemudian. Target produksinya 1,8 juta ton per tahun. Arya mengatakan, pihaknya memahami pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi. ”Khususnya berkaitan dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kami siap menyampaikan segala dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses konfirmasi pada Kementerian ESDM,” ujar Arya, Kamis (5/6).

PT Gag Nikel telah melaksanakan rehabilitasi daerah aliran sungai, reklamasi area tambang, program konservasi terumbu karang dan pemantauan kualitas lingkungan.”Gag Nikel berkoordinasi intensif dengan KLH dan Kemenhut untuk mengawasi dan memonitor operasionalisasi tambang,” lanjutnya. Empat tahun silam, guru besar logam berat Universitas Pattimura, Ambon, Yusthinus T Male, sudah memprediksi risiko penambangan nikel di Pulau Gag yang bisa merusak ekosistem Raja Ampat. ”Akhirnya mata semua orang terbuka melihat dampak nikel,” ujar Yusthinus, Jumat (6/6). Ia mengatakan, sedimen yang mengandung logam berat, khususnya nikel (Ni), sangat berbahaya bagi terumbukarang. Nikel sangat beracun bagi anemon laut, bahkan lebih beracun dari logam tembaga (Cu) karena mematikan larva karang. Banyak lokasi tambang di daerah tropis yang berada di pulau-pulau kecil tercemar limbah tambang, seperti nikel. Padahal, penduduk setempat menjadikan laut sebagai sumber utama protein. (Yoga)

Ambisi Industri Nikel

KT1 23 May 2025 Investor Daily (H)

Indonesia saat ini menghadapi dua pilihan kritis, antara mengejar ambisi industrialisasi-khususnya sebagai produsen dan pusat manufaktur baterai kendaraan listrik (lectric vehicle atau EV) di pasar dunia. Sebagai produsen nikel terbesar dengan cadangan mencapai 55 juta metrik ton, posisi Indonesia memang sangat strategis dalam rantai pasok baterai EV global. Pemerintah menargetkan untuk menjadi salah satu dari tiga produsen baterai EV terbesar di dunia pada tahun 2027, dengan kapasitas produksi mencapai 2030 guna memenuhi hingga 9% dari permintaan global. Langkah strategis seperti larangan ekspor bijih nikel sejak 2020 bertujuan untuk mendorong hilirisasi dan menarik investasi asing guna mewujudkan ambisi ini. Oleh karena itu, pemerintah aktif mengundang masuknya perusahaan-perusahaan besar seperti Hyundai-LG, CATL, Faxconn, Ford, BASF, dan LG Solution. Kawasan industri seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tenggara juga berkembang pesat sebagai pusat pengolahan nikel. (Yetede)

Upaya Menstabilkan Harga di Pasar Domestik

HR1 08 May 2025 Bisnis Indonesia
Industri nikel nasional tengah menghadapi tekanan berat akibat anjloknya harga nikel global, terutama dipicu oleh melemahnya industri stainless steel di Tiongkok, yang selama ini menjadi pasar utama nikel Indonesia. Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA), menyatakan bahwa penurunan permintaan ini membuat pelaku industri harus fokus pada efisiensi biaya agar tetap bisa bertahan, meskipun biaya operasional terus meningkat.

Hendra juga mendesak pemerintah untuk meninjau kembali sejumlah regulasi yang dianggap membebani, seperti kewajiban retensi Dana Hasil Ekspor (DHE) dan kenaikan tarif royalti nikel melalui PP No. 19/2025, yang memperbesar beban pelaku usaha ketika harga nikel sedang lemah.

Menanggapi kondisi tersebut, Kementerian ESDM melalui Tri Winarno, Dirjen Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa pemerintah telah menyusun strategi stabilisasi harga berdasarkan hasil FGD dengan Universitas Gadjah Mada. Langkah-langkah yang akan ditempuh termasuk perencanaan produksi nasional, evaluasi RKAB, penerapan good mining practice, serta penetapan harga patokan mineral (HPM) sebagai batas bawah penjualan.

Sementara itu, Irwandy Arif, Ketua Indonesia Mining Institute, mengingatkan pentingnya pengendalian produksi nikel untuk menjaga keseimbangan antara suplai dan permintaan. Ia menekankan bahwa evaluasi RKAB dan revisi terhadap tarif royalti harus dilakukan segera agar tidak memperburuk kondisi industri yang sudah tertekan.

Kondisi Ladang dan Laut di Tengah Pertambangan Nikel

KT3 05 May 2025 Kompas

Maluku Utara (Malut) pada Tahun 2024, mencatatkan pertumbuhan 13,7 %. Nomor satu seIndonesia. Hilirisasi nikel sejak 2019 menjadi pendorong utamanya. Di Malut, sektor mineral tumbuh, sementara sektor tradisional, seperti pertanian, perikanan, dan perkebunan, tertekan. Ketahanan pangan warga terusik. Warga tidak lagi menggarap lahan. Di masa depan, Malut yang menggantungkan pangannya 70 % lebih dari daerah lain akan menghadapi masalah serius. ”Kita harus mencari jalan, bagaimana di tengah sektor pertambangan yang menguat, sektor pertanian tetap bisa berjalan ke arah yang lebih positif. Kita harus mencari titik keseimbangannya,” ucap Kepala Perwakilan Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu, Wilayah Malut, Tunas Agung Jiwa Brata, di Ternate, Malut, Senin (28/4). Eksodus pekerja dari sektor pertanian ke sektor mineral menjadi alarm masalah pangan Malut di masa depan.

Mengacu data olahan Kajian Fiskal Regional Maluku Utara 2024, pergeseran sudah mulai terjadi jauh sebelum hilirisasi yang berjalan sejak akhir 2019, terlihat dari pergeseran distribusi produk domestik regional bruto (PDRB) menurut lapangan usaha di Malut. Sejak 2015, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang awalnya berkontribusi 24,84 % bagi PDRB Maluku Utara turun setiap tahun. Tahun 2024, sisa kontribusi sektor ini hanya 12,44 %. Sedangkan kontribusi sektor pertambangan, yang hanya 8 % pada 10 tahun lalu, kini mencapai 18,52 %. Menjamurnya smelter nikel membuat kontribusi sektor pengolahan naik dari 5,1 % pada 2015 tumbuh menjadi 33,92 % tahun 2024, membuat jumlah petani aktif tertekan. Ekonom Universitas Khairun, Ternate, Chairullah Amin, menyebut, aspek ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan yang menjadi indicator IKP di Malut masih bermasalah dan belum merata.  

Diversifikasi pangan dengan mendorong pangan lokal juga diperlukan untuk menyelesaikan masalah ketersediaan dan pemanfaatan. Pembangunan sentra logistik mesti diiringi fasilitas pendukung, seperti pergudangan dan rantai penyimpanan dingin (cold chain storage). Hal ini membuat pangan jadi murah dan terjangkau. Pertumbuhan ekonomi dari sektor lokal perlu didorong. Membangun kemandirian pangan mutlak dibutuhkan Malut karena ketergantungan terhadap daerah lain begitu tinggi. Mengutip data Dinas Pangan Malut tahun 2023, sebanyak 84 % pasokan beras Malut berasal dari luar daerah. Melemahnya sektor pertanian perlu diantisipasi sejak awal. Membangun sektor ini adalah pekerjaan masa depan. Saat momentum hegemoni nikel berlalu, tersisa petani dan nelayan yang akan terus menghidupi Malut. (Yoga)


Huayou Siap Gantikan LG di Proyek Ekosistem Baterai Listrik

KT1 24 Apr 2025 Investor Daily (H)
Huayou siap gantikan peran LG Energy Solution (LGES) di proyek eksositem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) bernama Titan. Huayou adalah perusahaan asal China yang memproduksi material baterai EV lithium ion yang berbasis nikel. Huayou sebelumnya sudah bergabung di proyek Titan bersama Indonesia Battery Corporation (IBC). Peran Huayou di proyek ini adalah mengolah bijih nikel menjadi material katoda baterai EV. Lalu, produk itu diolah menjadi sel baterai, yang seharusnya dikerjakan oleh LGES. Titan adalah proyek ekosistem baterai EV terintegrasi yang berada di Halmahera Timur, Maluku Utara dalam skema Indonesia Grand Package (GP). Proyek ini melibatkan banyak perusahaan, mulai di tambang nikel, pengolahan nikel menjadi materai baterai, hingga   produksi sel baterai. Di hulu, LGES sejatinya membentuk perusahaan patungan (joint venture/JV) dengan PT Antam Tbk (Antam/ANTM), seperti yang dilakukan CATL di proyek Dragon. Selanjutnya, nikel jenis limonit Antam diolah menggunakan teknologi rotary kiln electric furnace (RKEF) atau high pressure acid leaching (HPAL) untuk menghasilkan materialkatoda baterai EV. Proyek GP berlanjut ke hilir, yakni produksi sel baterai. (Yetede)

Huayou Siap Gantikan LG di Proyek Ekosistem Baterai Listrik

KT1 24 Apr 2025 Investor Daily (H)
Huayou siap gantikan peran LG Energy Solution (LGES) di proyek eksositem baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) bernama Titan. Huayou adalah perusahaan asal China yang memproduksi material baterai EV lithium ion yang berbasis nikel. Huayou sebelumnya sudah bergabung di proyek Titan bersama Indonesia Battery Corporation (IBC). Peran Huayou di proyek ini adalah mengolah bijih nikel menjadi material katoda baterai EV. Lalu, produk itu diolah menjadi sel baterai, yang seharusnya dikerjakan oleh LGES. Titan adalah proyek ekosistem baterai EV terintegrasi yang berada di Halmahera Timur, Maluku Utara dalam skema Indonesia Grand Package (GP). Proyek ini melibatkan banyak perusahaan, mulai di tambang nikel, pengolahan nikel menjadi materai baterai, hingga   produksi sel baterai. Di hulu, LGES sejatinya membentuk perusahaan patungan (joint venture/JV) dengan PT Antam Tbk (Antam/ANTM), seperti yang dilakukan CATL di proyek Dragon. Selanjutnya, nikel jenis limonit Antam diolah menggunakan teknologi rotary kiln electric furnace (RKEF) atau high pressure acid leaching (HPAL) untuk menghasilkan materialkatoda baterai EV. Proyek GP berlanjut ke hilir, yakni produksi sel baterai. (Yetede)

Tantangan Hilirisasi Nikel Masih Banyak

HR1 22 Apr 2025 Bisnis Indonesia (H)
Keputusan LG Energy Solution (LGES) untuk mundur dari proyek hilirisasi nikel terintegrasi Titan menjadi sinyal peringatan serius bagi Indonesia, yang tengah berupaya memperkuat perannya dalam rantai pasok kendaraan listrik global. Ketua Badan Kejuruan Teknik Pertambangan Rizal Kasli menyebut keputusan ini akan mempersulit pencarian investor pengganti dan menambah persaingan antarnegara. Senada, Direktur Eksekutif IMA Hendra Sinadia menilai ketidakpastian regulasi menjadi penyebab utama hengkangnya LGES, sehingga Indonesia kehilangan momentum investasi penting.

Namun, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Tri Winarno menanggapi dengan tegas, menyebut LGES memang tidak serius sejak awal karena tidak menunjukkan komitmen konkret, seperti groundbreaking proyek. Sementara itu, Faisal Alkadrie, Corporate Secretary PT Aneka Tambang (ANTM), memastikan bahwa proyek hilirisasi tetap berjalan dan Indonesia masih menarik bagi investor lain berkat cadangan nikel yang besar serta dukungan kebijakan pemerintah.

Meskipun hengkangnya LGES menjadi tantangan, pemerintah dan BUMN tetap optimistis terhadap kelanjutan proyek hilirisasi nikel nasional.