Ekosistem industri baterai terintegrasi terbentuk dalam 3  tahun ke depan. Proyek besutan konsorsium PT Aneka Tambang Tbk (Antam), Indonesia Battery Corporation (IBC), dan Konsorsium CATL, Brump, Lygend (CBL) ini terdiri dari 6 proyek dari hulu hingga hilir. Presiden Prabowo Subianto meresmikan dimulainya proyek tersebut di Kawasan Artha Industrial Hills (AIH) Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Minggu (29/06/2025). Lokasi peresmian  itu merupakan sisi hilir lantaran akan dibangun pabrik yang memiliki kapasitas awal sebesar 6,9 gigawatt hour (gWh) pada fase pertama yang akan mulai beroperasi pada akhir tahun 2026. Peresmian proyek ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Mineral (ESDM) Yulio secara hybrid di Desa Buli Asal, Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Posisi tersebut merepresentasikan sisi hulu lantaran terdapat proyek pertambangan nikel, proyek produk refined nickel alloy sebesar 88 ribu ton per tahun. Proyek ini direncanakan mulai produksi pada tahun 2027. Selain itu juga proyek smelter hidrometalurgi menghasilkan produk Mixed Hydroxide Precipitate (MHP) sebanyak 55 ribu ton per tahun.(Yetede)

Proyek hilirisasi sumber daya alam (SDA) berupa pembangunan ekosistem baterai kendaraan lsitrik (EV) senilai US$ 6 miliar segera meluncur. Ini merupakan bagian dari 18 proyek hilirisasi senilai US$ 45 miliar. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia menyampaikan, proyek yang dimaksud adalah milik CATL, produsen baterai EV terbesar di dunia asal China. Proyek ini akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 2029 Juni 2025. "Indonesia dan mitra sedang membangun ekosistem baterai mobil yang terintegrasi. Pada 29 Juni nanti akan diresmikan, Insya Allah oleh Bapak Presiden," ucap bahlil. Dia mengatakan, dalam proyek itu, CATL dan mitra akan menggarap industri baterai EV dari hulu ke hilir, mulai dari tambang nikel, smelter, pengolah bijih nikel, fasilitas high presure acid leach (HPAL) untuk menghasilkan mixed hydroxide precipitate (MHP), prekursor katoda, hingga katoda. Total investasinya mencapai  US$ 6 miliar dan berada berlokasi di Halmahera Timur, maluku Utara. Bahlil menambahkan, ada 18 proyek hilirisasi yang akan digarap di tanah Air, mencakup hilirisasi nikel, bauksit, refinery, storage, gasifikasi (DME) batu bara, kemudian hilirisasi sektor perikanan, pertanian, kehutanan, dan pengembangan eksosistem baterai mobil milik Indonesia. (Yetede)

Pemerintah memutuskan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, yaitu PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Nurham. Keempat perusahaan terbukti melakukan pelanggaran lingkungan. Adapun PT Gag Nikel, tetap beroperasi karena tidak melanggar dan berada di luar kawasan Geopark Raja Ampat. Keputusan mencabut IUP diambil saat rapat terbatas (ratas) di kediaman Presiden Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jabar, Senin (9/6). ”Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut IUP empat perusahaan di Raja Ampat,” ujar Mensesneg, Prasetyo Hadi.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, terdapat lima perizinan yang sudah terbit di Kabupaten Raja Ampat, hanya PT Gag Nikel yang berlokasi di luar kawasan Geopark Raja Ampat, yakni berjarak 40 km dari Piaynemo. PT Gag Nikel mendapat izin kontrak karya operasi produksi. Sementara empat IUP lain berada di dalam kawasan Geopark Raja Ampat dan mendapat izin IUP operasi produksi. Izin dari kelima perusahaan tersebut diberikan sebelum Indonesia menetapkan Geopark Raja Ampat pada 2017. Kawasan kepulauan karst di Papua Barat Daya itu diakui UNESCO sebagai UNESCO Global Geopark pada Mei 2023. PT Gag Nikel diberi izin yang dikeluarkan pemerintah pusat. Sementara IUP empat perusahaan yang dicabut izinnya diterbitkan pemda pada 2004 dan 2006 ketika kewenangan perizinan tambang ada di pemda. (Yoga)

PT Gag Nikel bersiap memasok lagi bijih nikel ke Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Pengiriman bijih nikel ini sempat mandek sejak 5 Juli 2025 seiring keputusan Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral (ESDM) yang menghentikan sementara operasional tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Gag Nikel yang berada di Pulau Gag masuk dalam admisnitrasi Kabupaten Raja Ampat. Konsesi ini berjarak sekirar 90 mil dari kota Sorong. Bila menggunakan kapal cepat bisa ditempuh sekitar 3 jam. Pulau Gag ini lebih dekat ke Halmahera, maluku Utara  yang dijangkau sekitar 45 menit. Direktur keuangan, manajeman Risiko, dan Sumber Daya Manusia Gag Nikel Aji Priyo Anggoro mengatakan bijih nikel dikirim menggunakan kapal tongkang dengan volume mencapai 10 ribu ton. Sebanyak 28-32 tongkang berlayar ke Weda Bay setiap bulannya. Ia menuturkan butuh waktu untuk bisa segera mengirimkan bijih nikel tersebut setelah pemerintah menerbitkan izin operasional. "Bila hari ini terbit, tentunya kita akan koordinasi dulu dengan pihak terkait, dengan pembeli, dengan kontraktor, dan dengan Syahbandar, serta instansi lainnya. Untuk mengurus surat izin berlayar dan administrasi lainnya yang dibutuhkan," kata Aji. (Yetede)

PT Gag Nikel bersiap memasok lagi bijih nikel ke Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP). Pengiriman bijih nikel ini sempat mandek sejak 5 Juli 2025 seiring keputusan Kementerian Sumber Daya Energi dan Mineral (ESDM) yang menghentikan sementara operasional tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Gag Nikel yang berada di Pulau Gag masuk dalam admisnitrasi Kabupaten Raja Ampat. Konsesi ini berjarak sekirar 90 mil dari kota Sorong. Bila menggunakan kapal cepat bisa ditempuh sekitar 3 jam. Pulau Gag ini lebih dekat ke Halmahera, maluku Utara  yang dijangkau sekitar 45 menit. Direktur keuangan, manajeman Risiko, dan Sumber Daya Manusia Gag Nikel Aji Priyo Anggoro mengatakan bijih nikel dikirim menggunakan kapal tongkang dengan volume mencapai 10 ribu ton. Sebanyak 28-32 tongkang berlayar ke Weda Bay setiap bulannya. Ia menuturkan butuh waktu untuk bisa segera mengirimkan bijih nikel tersebut setelah pemerintah menerbitkan izin operasional. "Bila hari ini terbit, tentunya kita akan koordinasi dulu dengan pihak terkait, dengan pembeli, dengan kontraktor, dan dengan Syahbandar, serta instansi lainnya. Untuk mengurus surat izin berlayar dan administrasi lainnya yang dibutuhkan," kata Aji. (Yetede)

Saham emiten nikel berguguran di tengah sorotan publik terhadap operasi sejumlah tambang logam dasar tersebut di kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Meski emiten nikel tak semuanya beroperasi di Kabupaten Raja Ampat, isu keberlanjutan di wilayah Surga Bawah laut Dunia itu telah berimbas pada saham-saham nikel seperti PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL)  atau Harita Nickel, PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA), dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Tanpa kecuali, saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) alias Antam. Akibat isu panas ini, deretan emiten nikel berkapasitas kakap itu terperosok top losers pada perdagangan Selasa (10/6/2025).

Tercatat, saham NKCL gugur sebanyak 15 poin (-2,08%) ke posisi (-8%) ke level Rp414 ambruk sebanyak 190 poin (-5,51%) ke area Rp3.260, dan INCO terpangkas 210 poin (-5,66%) hingga membawanya parkir di harga Rp3.500. Menariknya, penurunan kinerja saham emiten tambang nikel tersebut tidak lantas memengaruhi performa indeks sektor energi yang justru terapresiasi 2,18% ke level 2.881, sehingga IHSG  tetap mampu melanjutkan tren reli ke posisi 7.230, setelah naik 1,65%. Di antara saham-saham emiten nikel yang berguguran, Antam dan Vale merupakan dua emiten tambang BUMN yang menjadi pemain kunci dalam ekosistem baterai kendaraan listrik nasional. Antam bahkan menjadi bulan-bulanan di tengah badai isu keberlanjutan di Raja Antam ini. (Yetede)

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) tengah menyusun berbagai strategi untuk memperkuat kinerjanya, dengan menargetkan sektor hilir dan pasar kendaraan listrik (EV) sebagai pendorong utama pertumbuhan jangka panjang. Salah satu langkah strategis yang sudah dimulai adalah penjualan bijih nikel, yang berhasil menyumbang pendapatan US$ 2,54 juta pada kuartal I-2025 dan mendorong lonjakan laba sebesar 252% yoy menjadi US$ 21,79 juta.

Keputusan pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya dinilai sebagai keputusan yang tepat. Sikap tegas ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk tidak hanya menjaga keberlangsungan industri pertambangan berbasis nikel, melainkan juga menjamin keberlanjutan lingkungan yang dalam kasus ini adalah Geopark Raja Ampat. Empat perusahaan yang IUP-nya dicabut tersebut adalah PT Anugrah Surya Pratama yang beroperasi di Pulau Manuran, PT Kawaei Sejahtera Mining di Pulai Kawe, PT Mulia Raymond Perkasa di Pulai Batang Pele di Manyaifun, serta PT Nurham yang berlokasi di wilayah Weigo Timur. Lokasi tambang keempat perusahaan ini semuanya berada di dalam kawasan Global Geopark Raja Ampat. Sedangkan PT Gag Nikel tidak dicabut IUP-nya, karena perusahaan ini dinilai telah menjalankan kegiatan pertambangan sesuai dengan dokumen analisis mengenai dampak dampak lingkungan (amdal). Selain itu, lokasi tambang PT Gag Nikel tidak berada di kawasan Geopark Raja Ampat dan secara geografis lebih dekat ke wilayah Maluku Utara. Karena itu, aktivitas perusahaan tersebut  tidak termasuk dalam zona konservasi yang dilindungi. (Yetede)

Penolakan terhadap aktivitas pertambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, kian meluas. Selain warga, elemen masyarakat dan pegiat pariwisata turut menyatakan keprihatinan terkait dugaan pencemaran lingkungan di Raja Ampat akibat pertambangan nikel. Kristian Sauyai (41) warga asli sekaligus pegiat pariwisata Raja Ampat, mengungkapkan keprihatinan terhadap aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Pemerintah harus melihat secara menyeluruh potensi dampak dari aktivitas pertambangan, sebab ekosistem pulau-pulau kecil yang mengitari Raja Ampat merupakan kesatuan yang saling terkait. Kekayaan bahari Raja Ampat sudah sejak lama menjadi penopang perekonomian warga asli setempat. Selain memanfaatkan geliat pariwisata, masyarakat juga menggantungkan nasib pada hasil laut Raja Ampat yang masih terjaga. Namun, munculnya aktivitas pertambangan di Raja Ampat, merusak keindahan alam dan ekosistem yang selama ini menjadi kebanggaan.

Sementara kesadaran masyarakat setempat untuk melindungi lingkungan masih terbatas. ”Kami belum pastikan yang kemarin bersuara (mendukung tambang) warga asli atau bukan. Namun, kalau bekerja di tambang, pasti mereka menolak tambang ditutup. Di sisi lain, masyarakat harus sadar dampak yang lebih besar nanti,” ucap Kristian, Senin (9/6). Ronisel Mambrasar (33), tokoh pemuda yang tergabung dalam Aliansi Jaga Alam Raja Ampat (Aljara) berharap, masyarakat sadar bahwa kehadiran tambang lebih banyak mendatangkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Dampak lingkungan dan kesehatan yang buruk akibat aktivitas pertambangan di daerah lain dapat menjadi pelajaran di Raja Ampat. ”Perlu kita suarakan bersama bahwa ada dampak yang besar di masa depan berkepanjangan. Dari berbagai penelitian ebih banyak dampak buruknya,” ujar Ronisel. (Yoga)