PT Vale Indonesia Tbk (INCO)  membuka opsi untuk menjual nikel hijau (green nickel) secara business-to-businesss (B2B), alih-alih memperdagangkannya di pasar terbuka (open market). Mekanisme B2B dinilai lebih memberikan nilai tambah (added value) untuk saat ini. Chief of Sustainability & Corp Vale Indonesia Bernardus Irmanto memproyeksikan, arah bisnis nikel kemungkinan akan bergerak menuju green nickel. Kendati, transaksi volume perdagangan nikel ramah lingkungan tersebut di platform Metals-hub sekarang masih belum liquid. "Tapi arahnya akan kesana." kata pria yang akrab disapa Anto ini menjawab pertanyaan Investor Daily. metals-hub merupakan solusi hasil kerja sama antara Metals-hub dan London Metal Exchange (LME), platform perdagangan industri logam dunia, serta para pelaku pasar lain untuk memfasilitasi transisi menuju ekonomi hijau. Head of Market Development LME Robin Marten dalam pengumuman resminya, menyampaikan bahwa pasar nikel hijau belum cukup liquid untuk mendukung perdagangan aktif dalam kontrak berjangka. Alasannya, masih terdapat perdebatan mengenai definisi 'hijau' itu sendiri. Saat ini, standar 'hijau' yang berlaku pada industri nikel meliputi dekarbonisasi minimal 20 metrik ton Co2, kemudian pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab, penghormatan terhadap hak-hak pekerja, manajemen air, serta integrasi bisnis yang lebih luas dan transparan. (Yetede)

Kucuran stimulus Pemerintah China untuk mendongkrak ekonomi negaranya berpotensi menggerakkan pasar dan harga komoditas tambang mineral-logam. Ini sekaligus jadi sentimen positif bagi emiten pertambangan nikel di Tanah Air untuk memoles kinerja. Sejumlah emiten nikel sudah berancang-ancang untuk mengoptimalkan peluang efek stimulus ekonomi China. Contoh PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) dan PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA). Dua emiten nikel ini melihat stimulus China sebagai katalis tambahan yang bisa mengerek prospek kinerja di sisa tahun ini. Apalagi, berkaca pada kinerja keuangan semester I-2024, performa Grup Merdeka ikut terdongkrak kontribusi yang lebih besar dari MBMA. Sejalan dengan peningkatan produksi di tambang nikel maupun pada hilirisasi, yakni rotary kiln electric furnace (RKEF) dan nikel matte. Head of Corporate Communications MDKA, Tom Malik optimistis, prospek kinerja emiten ini di semester II-2024 akan membaik. "Target produksi MDKA dan MBMA masih on the track. Ditambah dengan outlook harga mineral dan logam yang optimis merespons stimulus ekonomi China," kata Tom Malik kepada KONTAN, Selasa (1/10). Analis Yuanta Sekuritas, Alditya Galih Ramadhan mengamati, performa emiten nikel masih cenderung melemah. Kondisi ini lantaran permintaan stainless steel. Kucuran stimulus ekonomi China diharapkan mendongkrak outlook permintaan stainless steel dan bahan material lain yang berkaitan dengan properti. 

Founder Stocknow.id Hendra Wardana melihat, pasar berharap efek stimulus di China bisa mendongkrak permintaan nikel global. Ini akan kembali mendongkrak harga nikel, yang bakal jadi faktor kunci bagi profitabilitas emiten di sektor ini. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Miftahul Khaer mencermati, dalam beberapa hari ini sejumlah saham emiten nikel terpapar sentimen positif dari stimulus ekonomi China. Apalagi, dalam beberapa pekan terakhir, harga nikel global sudah menanjak. Analis BCA Sekuritas, Achmad Yaki sepakat, stimulus ekonomi di China akan berimbas positif pada saham sektor komoditas. Hanya saja, Yaki mengingatkan defisit pasokan di China belum cukup mengerek harga komoditas Pelaku pasar juga perlu mencermati potensi kelebihan pasokan di dalam negeri. Ini setelah pemerintah menyetujui sebagian besar kuota produksi pertambangan. Dus, investor perlu selektif memilah saham nikel.

Harga komoditas andalan ekspor Indonesia, seperti nikel, batu bara, dan minyak kelapa sawit, (crude palm oil/CPO) berguguran dalam beberapa bulan terakhir. Hal ini dikhawatirkan  menekan kinerja ekspor hingga 2025 dan berdampak negatif ke ekonomi. Saat ini saja, ekonomi menghadapi tantangan berat dari tren pelemahan daya beli masyarakat. Ini terbaca deflasi selama  empat bulan beruntun, indeks manajer pembelian (PMI) yang jebol di bawah 50 selama dua tahun, dan maraknya PHK di sektor manufaktur. Berdasarkan data Trading Economics, harga nikel merosot 27% dari posisi tertinggi Mei 2024 sebesar US$ 15.763 per ton pada 10 September 2024. September 2023, harga nikel masih bertengger di US$ 19 ribu per ton, sedangkan awal 2024 di kisaran US$ 16 ribu per ton. Indonesia saat ini adalah produsen nikel terbesar dunia dengan pangsa pasar 50% pada 2023 dan berpeluang naik  menjadi 55% pada tahun ini. (Yetede)

Sebagai produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia dinilai sudah saatnya memiliki bursa komoditas pertambangan untuk komoditas nikel. Karenanya Asosiasi Pertambangan Nikel Indonesia (APNI) berencana membentuk Indonesia Metal Exchange (IME) untuk komoditas nikel, yang konsepnya menyerupai London Metal Exchange (LME). Diharapkan bursa ini bisa dibentuk pada 2025, setelah mendapatkan persetujuan pemerintahan baru. Berdasarkan data Neraca Sumber Daya Cadangan Minerba Nasional tahun 2023 yang dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM), tercatat total cadangan bijih nikel Indonesia mencapai 5.325.790.841 ton. Sementara produksi bijih nikel Indonesia di tahun 2023 sebesar 175 juta ton. Sementara itu, dari laporan realisasi investasi nasional 2023 tercatat sebanyak Rp 1.200 triliun dan dari jumlah itu, komoditas nikel tercatat menyumbang investasi sebesar Rp 523 triliun. (Yetede)

Emiten nikel atas mencatatkan kinerja kurang menggembirakan di semester I-2024 akibat fluktuasi harga komoditas dan  membengkaknya biaya operasional. Emiten seperti PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Vale Indonesia Tbk (INCO), dan PT Harum Energy Tbk (HRUM),  mengalami penurunan laba bersih dan harga saham sejal awal tahun 2024. Ekspektasi membaiknya harga nikel di sisa tahun ini, diharapkan dapat memulihkan kembali kinerja keuangan dan peregarakan sahamnya. "Kinerja emiten nikel di semester I-2024 menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan dibandingkan periode  yang sama tahun lalu. Beberapa faktor utama yang menyebabkan penurunan kinerja antara lain fluktuasi harga komoditas nikel dan peningkatan biaya operasional. Harga komoditas nikel di semester I-2024 mengalami volatilitas yang signifikan, yang berdampak pada pendapatan dan margin laba emiten nikel. Selain itu, peningkatan biaya energi dan bahan baku juga turut menekan profitabilitas perusahaan," kata Founder Stocknow.id Hendra Wardana kepada Investor Daily. (Yetede)

Sejatinya, pengaturan larangan ekspor bijih nikel dan logam lainnya termuat dalam UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam beleid itu, maksimal pada 2014 pemerintah harus memulai pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Akan tetapi, Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 11/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM No. 25/2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, melarang dilakukannya ekspor bijih nikel yang berlaku per 1 Januari 2020. Tak pelak, pada awal 2021 silam, Uni Eropa mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa World Trade Organization (WTO) atas pelarangan ekspor bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7%. Musababnya, ada beberapa kendala yang menghambat. Pertama, tidak adanya Badan Banding di dalam Organisasi Perdagangan Dunia itu, lantaran Amerika Serikat (AS) masih belum memberikan lampu hijau soal pendirian panel banding. Kedua, peluang terbentuknya Badan Banding baru terbuka paling cepat medio tahun ini atau awal tahun depan. Ketiga, sikap Pemerintah Indonesia yang teguh menjaga kedaulatan tata kelola sumber daya alam (SDA), dalam konteks ini penghiliran nikel. Hingga detik ini, pemerintah enggan melunak dan memandang pelarangan ekspor adalah langkah tepat dalam rangka meningkatkan nilai tambah pertambangan terhadap perekonomian nasional. Dalam konteks ini, pemerintah bak menggunakan kacamata kuda, yang konsisten menjaga kepentingan dan kedaulatan ekonomi nasional. Buktinya, Indonesia pada 8 Desember 2022 mengajukan banding atas keputusan panel sengketa WTO pada 30 November 2022. 

Adapun isi dari keputusan panel sengketa WTO adalah pelarangan ekspor dan kewajiban pengolahan produk bijih nikel di dalam negeri tidak konsisten dengan komitmen Indonesia di WTO untuk menghapus berbagai bentuk pelarangan dan hambatan selain tarif (Pasal XI :1 GATT 1994). Dalam kaitan ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Roy Soemirat mengatakan, banding yang diajukan ke Badan Banding WTO pada 8 Desember 2022 itu hingga kini belum diproses karena badan tersebut belum berfungsi kembali sejak 2019. Alhasil, berlarutnya dinamika tersebut menimbulkan konsekuensi belum adanya keputusan WTO yang final. Roy menegaskan implementasi penghiliran mineral mentah di Indonesia terus bergulir dan tidak terpengaruh oleh sengketa WTO tersebut. Sebab hal itu merupakan program prioritas pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan itu, pemerintah pun harus bekerja keras untuk menyakinkan dunia bahwa konstitusi di Indonesia mengatur tata kelola komoditas SDA dengan mandiri. Dalam rangka mengiringi konsistensi menjaga kedaulatan ekonomi tersebut, menurutnya pemerintah juga perlu melakukan langkah taktis lainnya seperti mengembangkan industrialisasi dengan membuat peta jalan yang menghasilkan produk jadi. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyarankan, pemerintah untuk melakukan kampanye global perihal pemahaman bahwa aktivitas pertambangan nikel Indonesia mengutamakan kepentingan masyarakat.

Berawal dari kebijakan pelarangan ekspor pada 2020, penghiliran nikel mendapat sorotan dunia. Gugatan pun diajukan oleh Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO) yang hingga kini masih jalan di tempat. Berlarutnya sengketa di badan perdagangan dunia itu kemudian melahirkan stereotipe 'dirty nickel' atau nikel kotor di Indonesia lantaran masih menggunakan batu bara dalam pengoperasian smelter, hingga tudingan abai atas aspek lingkungan. Faktanya, Indonesia terus berbenah. Beberapa perusahaan pun mengembangkan sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Memang upaya ini butuh waktu. Tetapi, setidaknya aksi ini membuktikan komitmen pemerintah dan dunia usaha untuk menciptakan penghiliran yang lebih bersih.

PT Merdeka Battery Minerals Tbk (MBMA)  aktif melakukan kegiatan eksplorasi untuk menambah cadangan sumber daya nikel perseroan. Terbaru, anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) ini menggelontorkan US$ 1,2 juta atau setara Rp 19 miliar untuk eksplorasi  di bidang tambang nikel, Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) di Konawe, Sulawesi Tenggara, pada kuartal II-2024. "MBMA memiliki program eksplorasi aktif yang berfokus  pada deleniasi penambahan sumber daya nikel di tambang SCM. Selama kuartal dua 2024, MBMA telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi dengan total perkiraan  biaya yang dikeluarkan untuk tambang SCM sebesar Rp 19 miliar," tulis manajemen MBMA menyebutkan, biaya tersebut dikeluarkan untuk pengeboran penentu sumber daya umur tambang dan pengeboran penentuan sumber daya umur tambang dan pekerjaan tes terkait. (Yetede)

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) atau PTVI bakal menjual produk nikel kadar tinggi (saprolite) dan rendah (limolite) kepada BUMN Holding Pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia alias MIND ID, mulai 2026 mendatang. Kepastian adanya pembeli produk NICO ini menjadi sentimen segar di tengah proyeksi harga nikel yang menantang.  Kepastian MIND ID bertindak sebagai pembeli (offtaker) produk-produk nikel INCO tersebut diperoleh setelah  kedua belah pihak bersepakat  menandatangani perjanjian kerangka kerja offtaker bijih 28 Juni 2024. Sekretaris Perusahaan Vale Indonesia Natasya Suherto menjelaskan, perseroan akan memberikan hak kepada MIND ID untuk memilih sekaligus membeli bijih saprolit dan atau limonit tertentu yang diproduksi INCo sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian. (Yetede)