Sejatinya, pengaturan larangan ekspor bijih nikel dan logam lainnya termuat dalam UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam beleid itu, maksimal pada 2014 pemerintah harus memulai pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri. Akan tetapi, Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 11/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Permen ESDM No. 25/2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, melarang dilakukannya ekspor bijih nikel yang berlaku per 1 Januari 2020. Tak pelak, pada awal 2021 silam, Uni Eropa mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa World Trade Organization (WTO) atas pelarangan ekspor bijih nikel dengan kadar kurang dari 1,7%. Musababnya, ada beberapa kendala yang menghambat. Pertama, tidak adanya Badan Banding di dalam Organisasi Perdagangan Dunia itu, lantaran Amerika Serikat (AS) masih belum memberikan lampu hijau soal pendirian panel banding. Kedua, peluang terbentuknya Badan Banding baru terbuka paling cepat medio tahun ini atau awal tahun depan. Ketiga, sikap Pemerintah Indonesia yang teguh menjaga kedaulatan tata kelola sumber daya alam (SDA), dalam konteks ini penghiliran nikel. Hingga detik ini, pemerintah enggan melunak dan memandang pelarangan ekspor adalah langkah tepat dalam rangka meningkatkan nilai tambah pertambangan terhadap perekonomian nasional. Dalam konteks ini, pemerintah bak menggunakan kacamata kuda, yang konsisten menjaga kepentingan dan kedaulatan ekonomi nasional. Buktinya, Indonesia pada 8 Desember 2022 mengajukan banding atas keputusan panel sengketa WTO pada 30 November 2022. 

Adapun isi dari keputusan panel sengketa WTO adalah pelarangan ekspor dan kewajiban pengolahan produk bijih nikel di dalam negeri tidak konsisten dengan komitmen Indonesia di WTO untuk menghapus berbagai bentuk pelarangan dan hambatan selain tarif (Pasal XI :1 GATT 1994). Dalam kaitan ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Roy Soemirat mengatakan, banding yang diajukan ke Badan Banding WTO pada 8 Desember 2022 itu hingga kini belum diproses karena badan tersebut belum berfungsi kembali sejak 2019. Alhasil, berlarutnya dinamika tersebut menimbulkan konsekuensi belum adanya keputusan WTO yang final. Roy menegaskan implementasi penghiliran mineral mentah di Indonesia terus bergulir dan tidak terpengaruh oleh sengketa WTO tersebut. Sebab hal itu merupakan program prioritas pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selaras dengan itu, pemerintah pun harus bekerja keras untuk menyakinkan dunia bahwa konstitusi di Indonesia mengatur tata kelola komoditas SDA dengan mandiri. Dalam rangka mengiringi konsistensi menjaga kedaulatan ekonomi tersebut, menurutnya pemerintah juga perlu melakukan langkah taktis lainnya seperti mengembangkan industrialisasi dengan membuat peta jalan yang menghasilkan produk jadi. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyarankan, pemerintah untuk melakukan kampanye global perihal pemahaman bahwa aktivitas pertambangan nikel Indonesia mengutamakan kepentingan masyarakat.

Berawal dari kebijakan pelarangan ekspor pada 2020, penghiliran nikel mendapat sorotan dunia. Gugatan pun diajukan oleh Uni Eropa ke World Trade Organization (WTO) yang hingga kini masih jalan di tempat. Berlarutnya sengketa di badan perdagangan dunia itu kemudian melahirkan stereotipe 'dirty nickel' atau nikel kotor di Indonesia lantaran masih menggunakan batu bara dalam pengoperasian smelter, hingga tudingan abai atas aspek lingkungan. Faktanya, Indonesia terus berbenah. Beberapa perusahaan pun mengembangkan sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Memang upaya ini butuh waktu. Tetapi, setidaknya aksi ini membuktikan komitmen pemerintah dan dunia usaha untuk menciptakan penghiliran yang lebih bersih.

PT Merdeka Battery Minerals Tbk (MBMA)  aktif melakukan kegiatan eksplorasi untuk menambah cadangan sumber daya nikel perseroan. Terbaru, anak usaha PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) ini menggelontorkan US$ 1,2 juta atau setara Rp 19 miliar untuk eksplorasi  di bidang tambang nikel, Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) di Konawe, Sulawesi Tenggara, pada kuartal II-2024. "MBMA memiliki program eksplorasi aktif yang berfokus  pada deleniasi penambahan sumber daya nikel di tambang SCM. Selama kuartal dua 2024, MBMA telah menyelesaikan kegiatan eksplorasi dengan total perkiraan  biaya yang dikeluarkan untuk tambang SCM sebesar Rp 19 miliar," tulis manajemen MBMA menyebutkan, biaya tersebut dikeluarkan untuk pengeboran penentu sumber daya umur tambang dan pengeboran penentuan sumber daya umur tambang dan pekerjaan tes terkait. (Yetede)

PT Vale Indonesia Tbk (INCO) atau PTVI bakal menjual produk nikel kadar tinggi (saprolite) dan rendah (limolite) kepada BUMN Holding Pertambangan, PT Mineral Industri Indonesia alias MIND ID, mulai 2026 mendatang. Kepastian adanya pembeli produk NICO ini menjadi sentimen segar di tengah proyeksi harga nikel yang menantang.  Kepastian MIND ID bertindak sebagai pembeli (offtaker) produk-produk nikel INCO tersebut diperoleh setelah  kedua belah pihak bersepakat  menandatangani perjanjian kerangka kerja offtaker bijih 28 Juni 2024. Sekretaris Perusahaan Vale Indonesia Natasya Suherto menjelaskan, perseroan akan memberikan hak kepada MIND ID untuk memilih sekaligus membeli bijih saprolit dan atau limonit tertentu yang diproduksi INCo sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam perjanjian. (Yetede)

Pengusaha industri pengolahan dan pemurnian nikel bisa bernapas lega setelah pemerintah memastikan tidak bakal mengenakan bea keluar untuk komoditas bahan baku baterai kendaraan listrik turunan dari bijih nikel yang diolah di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya telah sepakat dengan sejumlah negara lain untuk membebaskan bea keluar bahan baku baterai kendaraan listrik. Hal itu dilakukan untuk menjamin pasar ekspor turunan nikel di tengah tren proteksi dagang dunia saat ini. Dia menjelaskan, pemerintah memang tidak berpikir untuk menerapkan bea keluar untuk produk antara dan turunan lanjutan dari bahan baku baterai tersebut. Pasalnya, pemerintah awalnya hanya mengincar penambahan nilai dari produk mentah dan multiplier effect yang dihasilkan. 

Belakangan, kata Luhut, sejumlah negara tengah intens untuk menjajaki kemungkinan kerja sama rantai pasok dan investasi turunan nikel dengan Indonesia. Sementara itu, Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, sejumlah negara belakangan mengangkat kampanye negatif soal tata kelola tambang nikel di Indonesia. Kampanye negatif soal nikel itu disebabkan oleh keberhasilan penghiliran bijih nikel untuk industri baterai di dalam negeri. “Khususnya nikel yang membuat negara lain merasa terancam, maka negative campaign seperti dirty nickel yang diusung negara lain terhadap produk nikel Indonesia dikenakan tarif, agar tidak kompetitif,” katanya.

Impian untuk menjadikan Indonesia sebagai pengendali harga nikel dunia makin dekat setelah salah satu produk hasil penghiliran di Tanah Air diperdagangkan di bursa komoditas global. DX-zwdx menjadi merek nikel olahan pertama dari Indonesia yang London Metal Exchange atau LME. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat menyampaikan DX-zwdx telah diperdagangkan di LME saat menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR beberapa waktu lalu. Menurutnya, diperdagangkannya nikel dengan kemurnian minimal 99,8% yang diproduksi oleh PT CNGR Ding Xing New Energy di bursa komoditas global tersebut menjadi statement bahwa produk Tanah Air bisa bersaing dengan komoditas dari negara lain. Hal tersebut juga menjadi footprint dan pembuktian bahwa industri pertambangan nasional telah lebih baik. 

“Saya juga mau laporkan, pertama kali Indonesia masuk di LME di London yang selama ini kita diignore. Dengan kita masuk, mimpi saya, yang tentukan harga nikel di dunia [adalah Indonesia]. Itu sebabnya Australia marah karena merasa Indonesia bisa,” katanya beberapa waktu lalu. Untuk diketahui, LME merupakan bursa berjangka sekaligus opsi terbesar dan tertua di dunia untuk perdagangan logam industri, termasuk aluminium, tembaga, nikel, dan seng. Setidaknya ada 450 merek yang terdaftar dan diperdagangkan di LME dari 55 negara. Bagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), diperdagangkan DX-zwdx juga menjadi pembuktian bahwa program penghiliran yang selama ini dikerjakan Indonesia berjalan baik. 

Pasalnya, kebijakan Indonesia yang melarang ekspor bijih nikel untuk kepentingan penghiliran di dalam negeri sedang digugat oleh Uni Eropa di World Trade Organization (WTO). “Indonesia sedang menghadapi gugatan dari WTO atas pelarangan ekspor bijih nikel, hal ini [perdagangan DX-zwdx di LME] bisa dianggap sebagai pengakuan dunia atas keberhasilan program penghiliran tambang mineral di Indonesia,” kata Agus Tjahjana, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Industri Sektor ESDM. Apalagi, perusahaan yang memproduksi komoditas tersebut bakal mendapat dukungan logistik dan pergudangan dari LME, sehingga bisa meningkatkan daya tarik untuk mendapatkan pembiayaan investasi dan sumber keuangan lainnya. Di sisi lain, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan bahwa DX-zwdx bisa memanfaatkan momentum sanksi yang diberikan kepada Rusia. DX-zwdx bisa menggantikan produk serupa dari Rusia yang untuk sementara tidak diperdagangkan di LME. Selain itu, menurutnya, perdagangan DX-zwdx di LME juga menjadi pengakuan terhadap produk nikel asal Indonesia melalui harga premium yang melekat. Bahkan, keberadaannya membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi pengendali harga nikel dunia. 

Rizqi menuturkan bahwa pihaknya saat ini Indonesia memiliki peran signifi kan dalam menentukan harga nikel global yang saat ini dipegang oleh negara Eropa dan China. “Kita bisa menjadi bagian dari penentu nickel market di dunia. Selama ini kan dikendalikan oleh Eropa dan China. Indonesia juga punya peran sekarang,” katanya saat dihubungi Bisnis. Penghiliran nikel diandalkan untuk menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Dibekali dengan sumber daya yang melimpah, target ekspor hasil penghiliran nikel terus dikerek naik. Kinerja moncer nikel dan produk turunannya bisa terlihat dari 2022 yang mencapai US$5,93 miliar, naik signifi kan dari capaian pada 2021 yang sebesar US$1,27 miliar. Bahkan, pada tahun lalu ekspor komoditas itu mencapai US$34 miliar.Kondisi tersebut sudah cukup untuk menjadi modal bagi pemerintah untuk melanjutkan kebijakan tersebut, bahkan memperluasnya kepada komoditas lain. Terlebih, Indonesia memiliki beragam kekayaan alam yang bisa diandalkan di tengah peningkatan tren kendaraan listrik.

Emiten tambang, PT Harum Energy Tbk. (HRUM) menargetkan kinerja operasional lini bisnis nikel bakal melesat pada 2024 dengan target produksi hingga 70.000 ton. Ray Antonio Gunara, Direktur Utama Harum Energy, mengatakan untuk komoditas nikel HRUM menargetkan produksi dalam bentuk nickel pig iron (NPI) maupun matteuntuk sebesar 62.000—70.000 ton pada 2024. Target produksi itu mencerminkan peningkatan signifi kan dari tahun lalu yang hanya sekitar 7.800 ton. “Saat itu [2023], kami hanya bisa mengkonsolidasikan produksi nikel dari Infei Metal Industry pada kuartal IV/2023,” tuturnya, Jumat (7/6). Dari sisi harga, HRUM melihat harga nikel sangat fluktuatif pada awal tahun ini, setelah mengalami penurunan harga yang cukup tajam pada 2023. Meski demikian, lanjutnya, harga nikel meningkat dalam beberapa minggu terakhir menembus US$20.000 per ton. Hingga kuartal I/2024, HRUM mencatatkan volume penjualan nikel yang mencapai 8.509 ton, naik 8,5% dibandingkan dengan kuartal IV/2023 yang sebesar 7.842 ton.

Untuk komoditas batu bara, HRUM membidik volume produksi sekitar 5 juta hingga 6,1 juta ton pada 2024. Menurutnya, target produksi itu mencerminkan penurunan dibandingkan dengan realisasi produksi batu bara sebesar 7 juta ton sepanjang 2023. Ray melihat harga batu bara pada awal tahun ini telah cukup stabil dibanding paruh kedua 2023. Dengan penurunan harga batu bara yang relatif bertahan, HRUM berharap harga jual batu bara dapat lebih stabil pada tahun ini.

Program hilirisasi nikel yang pemerintah gaungkan, dinilai tak sepenuhnya menguntungkan. Bahkan, keuntungan lebih banyak China peroleh. Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengungkapkan, 90% nilai tambah hilirisasi tersebut justru lari ke China. Sedangkan Indonesia, hanya menikmati 10% saja. "Ini nikelnya ada di Morowali. Kita punya biji nikel, misal, nilainya Rp 100, lalu diundang China untuk mengolah menjadi ferro nikel dengan nilai tambah menjadi Rp 300. Nah, nilai tambah yang masuk ke daerah dan pemerintah pusat hampir nol," kata Faisal, Selasa (4/6). Ia memaparkan, produk domestik bruto (PDB) Indonesia naik 1,8 kali sepanjang 2010 hingga 2023. Sementara produk domestik regional bruto (PDRB) di Kabupaten Morowali naik drastis hingga 25,2 kali. Tapi, dia menyoroti kenaikan PDBR tersebut tak diikuti oleh pengeluaran konsumsi rumahtangga di Kabupaten Morowali. Kenaikan ekspor Morowali mencapai 107,1 kali, jauh lebih tinggi dibanding nasional yang naik 1,7 kali. "Artinya, kan, nyata, PDRB yang meningkat 25,1 kali lipat, hasilnya sebagian besar diekspor. Sementara kesejahteraan rakyat (mengacu konsumsi) hanya 2,2 kali," ucapnya.

Kesuksesan penghiliran mineral mentah di dalam negeri membuat pemerintah makin percaya diri menjadikan kebijakan tersebut sebagai salah satu andalan perekonomian nasional. Dibekali dengan sumber daya yang melimpah, target ekspor hasil penghiliran nikel terus dikerek naik. Penghiliran nikel tidak lagi sekedar upaya yang digunakan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain penting dalam rantai pasok kendaraan listrik. Keberhasilan kebijakan tersebut menempatkannya menjadi salah satu komoditas ‘jagoan’ untuk menopang kinerja ekspor nasional. Kinerja moncer nikel dan produk turunannya bisa terlihat dari 2022 yang mencapai US$5,93 miliar, naik signifi kan dari capaian pada 2021 yang sebesar US$1,27 miliar. Bahkan, pada tahun lalu ekspor komoditas itu mencapai US$34 miliar. Kondisi tersebut sudah cukup untuk menjadi modal bagi pemerintah untuk melanjutkan kebijakan tersebut, bahkan memperluasnya kepada komoditas lain. Terlebih, Indonesia memiliki beragam kekayaan alam yang bisa diandalkan di tengah peningkatan tren kendaraan listrik. 

Agus Tjahajana, Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan bahwa Indonesia sedang serius-seriusnya mengembangkan rantai pasok ekosistem baterai kendaraan listrik terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir. Bahkan, sudah ada industri baterai kendaraan listrik roda empat yang beroperasi berkapasitas 10 gigawatt hour (GWh) di Karawang, Jawa Barat.Tidak hanya dimanfaatkan di dalam negeri, sembari menunggu industri turunannya terbangun, produk hasil penghiliran nikel juga diekspor ke pasar global. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan optimistis ekspor hasil penghiliran nikel dari Indonesia bisa mencapai US$70 miliar pada 2030. Kepercayaan diri Luhut ditopang oleh tren positif ekspor hasil penghiliran nikel yang sudah berlangsung sejak ekspor bijih nikel dilarang pada 2020. “Saya percaya dengan ekosistem nikel, pada 2030 ekspor kita akan menjadi sekitar US$70 miliar,” tegasnya. Meski demikian, pemerintah juga tetap harus waspada dengan perkembangan dan persaingan global. Menariknya industri penghiliran nikel, membuat banyak pihak tertarik untuk melakukan hal serupa. Amerika Serikat (AS) dan Filipina diketahui sedang menjajaki kerja sama trilateral dengan menggandeng negara pihak ketiga untuk menyaingi penghiliran nikel di Indonesia yang saat ini banyak dilakukan oleh investor asal China. 

Nantinya, Filipina bakal memasok bahan baku nikel, AS menyediakan pembiayaan, sedangkan negara pihak ketiga seperti Jepang, Australia, atau Korea Selatan bakal membawa teknologi yang diperlukan untuk pengolahan komoditas itu. “Filipina siap bermitra dengan seluruh negara yang mengupayakan keamanan energi bagi semua orang di dunia dengan prinsip rendah karbon,” kata Menteri Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Filipina Maria Antonia Yulo Loyzaga, dikutip dari Bloomberg. Para pejabat AS mengatakan bahwa nikel menjadi sangat penting bagi dorongan Presiden Joe Biden dalam melaksanakan transisi energi. Potensi kemitraan dengan Filipina pun menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap mineral penting yang diproduksi China. Saat ini hanya terdapat dua pabrik pengolahan nikel di Filipina. Keduanya dioperasikan oleh Nickel Asia Corp. yang sebagian dimiliki oleh Sumitomo Metal Mining Co. Jepang.

PT Vale Indoenesia Tbk (INCO) makin yakin menatap masa depan, setelah adanya kepastian divestasi 14% saham ke MIND ID, yang membuat pemerintah Indonesia akhirnya memberikan restu perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) hingga 28 Oktober 2035. Dorongan tambahan juga datang dari harga nikel dunia yang mencapai posisi tertinggi selama setahun terakhir. Tak ayal, saham perseroan berkode INCO ini telah melesat 12,47% dalam satu pekan terakhir, dan diperkirakan berlanjut menuju Rp5.850. "Kami meningkatkan rekomondasi untuk saham INCO  dari hold menjadi buy dengan target harga yang lebih tinggi di Rp 5.850," kata Analis Indo Premier Sekritas Ryan Winipta dan Reggie Parengkuan.

Ryan mengungkapkan, harga nikel di London Metal Exchange (LME) naik menjadi US$ 21 ribu per ton, yang merupakan posisi tertinggi dalam setahun. Lonjakan harga komoditas ini disebabkan sangsi terhadap nikel Rusia dan kerusuhan sosial yang terjadi baru-baru ini di Kaledonia Baru, pemasok 2% nikel global. "Kerusuhan itu cukup menyulitkan, sehingga menurut kami harga komoditas (termasuk nikel) akan tetap kuat, karena kita berada dalam fase siklus akhir komoditas akhir, dengan nikel LME sebagai preferensi utama kami," ujar dia. (Yetede)