Liugi Mangione (26) menjadi tersangka penembak Brian Thompson, pemimpin perusahaan asuransi AS, United Healthcare. Bisnis asuransi perlu perbaikan. Mangione marah terhadap industri asuransi kesehatan, bukan kepada Thompson. Industri itu dianggap menzalimi warga kebanyakan. Penembakan terhadap Thompson pada 4 Desember 2024 merupakan caranya mengungkap kemarahan itu.Mangione membawa kertas tiga halaman.Tak ada satu pun soal Thompson dan United Healthcare. Dokumen tulis tangan itu berisi kritik terhadap industri layanan kesehatan di AS. Pejabat kepolisian hanya mengungkap dua kalimat dalam dokumen tulis tangan yang disebut-sebut sebagai manifesto itu (Kompas.id, 10/12/2024).

Akan tetapi, sesuatu yang aneh muncul. Warganet bukannya mengutuk peristiwa itu, melainkan malah bersimpati kepada pelaku. Kenyataan di media sosial seperti itu sering kali membingungkan kita. Warganet dengan bebas mengungkapkan pendapat dan bahkan kurang memperhatikan etika. Kita perlu mengakui kenyataan suara warganet tersebut. Mereka resah dengan cara kerja asuransi dalam melayani mereka. Warga mengeluhkan mulai dari premi yang meningkat hingga pembayaran klaim yang lambat atau kadang tidak diterima. Keresahan warga ini sudah pasti makin memanas ketika ekonomi AS sedang bermasalah. Keluhan pemegang polis asuransi seperti itu tidak hanya terjadi di AS. Di Indonesia, sejumlah warga pernah melakukan aksi demonstrasi dan juga berkemah di depan perusahaan asuransi.

Meski beda masalah, ujungnya tetap bagaimana perusahaan asuransi membuat produk dan layanan. Ada juga warga yang protes dengan nilai pembayaran klaim. Pelajaran dari semua kasus itu adalah perusahaan asuransi perlu berbenah. Kenyataan warga yang jengkel dengan layanan asuransi perlu didalami. Hakikat dari industri asuransi adalah melakukan proteksi terhadap warga harus dimunculkan lagi serta penjualan produk dan juga layanan perlu semakin transparan. Standar makin diperjelas sehingga sengketa bisa berkurang. Di samping itu, masalah kepercayaan warga terhadap asuransi masih perlu ditingkatkan. Kita masih membutuhkan asuransi yang kuat untuk memproteksi warga. (Yoga)

Jumlah pekerja sektor informal di Indonesia terus meningkat setiap tahun dari 2022 hingga 2024, dengan kontribusi 60 % dari total penduduk yang bekerja. Namun, tingkat partisipasi mereka dalam program jamsostek masih rendah, hanya 9 % dari total potensi pekerja informal. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS yang diolah Kemenko Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Februari 2022, jumlah penduduk bekerja mencapai 135,30 juta orang dan 80,2 juta atau 59,3 % di antaranya pekerja informal. Pada Februari 2023, jumlah penduduk bekerja naik menjadi 139,85 juta orang dan 82,6 juta atau 59,2 % di antaranya tercatat sebagai pekerja informal.

Pada Februari 2024, total penduduk bekerja secara nasional kembali meningkat menjadi 142,17 juta orang dan 84,2 juta atau 59,2 % di antaranya merupakan pekerja informal. Definisi pekerja informal sesuai BPS adalah penduduk bekerja yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/ tak dibayar. Per 30 November 2024, sesuai data BPJS Ketenagakerjaan, total peserta aktif jaminan ketenagakerjaan dari pekerja informal mencapai 9,5 juta orang, mencakup 2,5 juta petani, 524.284 nelayan, dan 6,4 juta berprofesi lain di luar petani atau nelayan.

Per 30 November pula, dari 9,5 juta pekerja informal yang aktif sebagai peserta aktif jamsostek, 2,6 juta orang di antaranya merupakan pekerja informal rentan yang sudah menerima dukungan pembayaran iuran dari APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di 17 provinsi dan 237 kabupaten/kota. ”Kepesertaan pekerja informal pada program jamsostek perlu optimalisasi. Kementerian/lembaga dan BPJS Ketenagakerjaan sudah saatnya tidak lagi membahas mengapa cakupan kepesertaan masih rendah. Sebab, bisa saja ada pekerja informal mampu bayar iuran tetapi belum sadar manfaat jamsostek atau pekerja informal rentan yang tidak mampu bayar,” ujar anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, Selasa (10/12) di Jakarta.

Ombudsman RI membuat kajian untuk menelusuri letak permasalahan yang menghambat optimalisasi jamsostek bagi pekerja informal di empat provinsi, yaitu NTT, Sulsel, Jatim, dan Sumut. Kajian berlangsung Mei-November 2024. Dari kajian itu, Ombudsman menemukan beberapa praktik baik. Misalnya, di Jatim, beberapa kabupaten penghasil tembakau telah mengalokasikan dana bagi hasil cukai tembakau untuk membayar iuran kepesertaan jamsostek bagi petani dan atau buruh tani tembakau. Contoh lainnya, Pemkot Makassar telah mengalokasikan APBD untuk pembayaran iuran sekaligus membangun kerja sama dengan pihak swasta agar berkomitmen membayarkan iuran bagi 2.000 pekerja informal rentan. Dari kajian yang sama, Ombudsman menemukan beberapa permasalahan pada aspek kebijakan,tata kelola, dan program.  (Yoga)  

Perusahaan asuransi global diperkirakan akan membayarkan klaim senilai lebih dari US$ 135 miliar atau setara Rp 2,13 kuadriliun sepanjang tahun 2024 akibat bencana alam. Menurut laporan Swiss Re Institut, bencana alam seperti banjir, badai, dan angin topan diperkirakan akan menyebabkan peningkatan kerugian bagi industri asuransi tahun ini sebesar 17% dari tahun sebelumnya. Kerugian yang harus ditanggung perusahaan asuransi itu sekitar 43,5% dari total perkiraan kerugian ekonomi global tahun ini yang disebabkan oleh bencana alam, yakni sebesar US$ 310 miliar. Swiss Re Institute mengatakan, total kerugian ekonomi global itu diprediksi meningkat sebesar 6% dibandingkan tahun lalu karena semakin banyaknya korban perubahan iklim. Selain karena meningkatnya risiko bencana alam, kenaikan kerugian perusahaan asuransi juga didorong kenaikan inflasi hingga kenaikan biaya pembangunan kembali properti. Musibah banjir besar di Eropa dan Timur Tengah mengakibatkan nilai kerugian yang diasuransikan di kawasan itu mendekati US$ 13 miliar. Dari jumlah itu, US$ 10 miliar diatribusi ke Eropa. Dengan meningkatnya risiko bencana alam dan tingkat inflasi, Swiss Re Institute melihat kerugian yang diasuransikan akan terus naik 5%-7% per tahun. Pemanasan global mengakibatkan cuaca ekstrem lebih sering terjadi. Kondisi itu buntut dari suhu tinggi dan efek dari panas ekstra di atmosfer dan laut.

Prospek industri perasuransian diperkirakan cerah pada 2025 maupun di tahun-tahun mendatang. Banyak peluang yang masih bisa dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi dan reasuransi untuk meningkatkan kinerja. Untuk memacu pertumbuhan di sektor perasuransian, perusahaan asuransi dan reasuransi diharapkan terus memperkuat literasi tentang asuransi, baik kepada masyarakat umum, kalangan mahasiswa, swasta, dan instansi pemerintah. Direktur Teknik dan Operasional Indonesia Re Delil Khairat optimistis, kinerja industri perasuransian masih bisa tumbuh, seiring dengan akselerasi ekonomi nasional. "Sektor ini selalu beririsan dengan pertumbuhan ekonomi. Tetapi, ada juga kemungkinan kinerja 2025 flat, kalau ada tantangan berat," kata dia kepada Investor Daily. Menurut dia, minimnya pertumbuhan asuransi dipicu masih rendahnya literasi tentang asuransi di masyarakat. Selain itu, ini disebabkan faktor geopolitik, seperti yang terjadi di global saat ini. Karena itu, salah satu opsi yang perlu diambil adalah memperkuat literasi asurani. (Yetede)

OJK hingga kini belum bisa mengeluarkan Peraturan  OJK (POJK) sebagai aturan  turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) tentang asuransi wajib kendaraan (third party liability/TPL). Pasalnya, hingga saat ini PP tersebut belum terbit.  Penerapan TPL tersendiri telah menjadi amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentangan Pengembangan dan Penguatan Sekotr Keuangan (UU P2SK) yang seharusnya diimplementasikan mulai tahun depan. Kepala Eksekutif Pengawass Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pihaknya kini masih menunggu keputusan pemerintah terkait pemungutan asuransi wajib tersebut. OJK baru akan mengeluarkan POJK sebagai aturan turunan usai pemerintah merilis PP mengenai hal tersebut.  Ogi belum bisa memastikan kapan PP itu terbit. "Kalau sekarang masih berandai-andai gitukan. Jadi, kami harapkan dengan pemerintahan baru tentunya apa yang sudah dicantumkan dalam UUP2SK  itu bisa ditindaklanjuti," kata Ogi. (Yetede)

Penetrasi asuransi di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan, dari 3,11% pada tahun 2020 menjadi 2,59% pada tahun lalu. Menanggapi masalah ini, Wakil Presiden Direktur PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia, Nico Prawiro, mengungkapkan pentingnya menyediakan solusi dan layanan yang inklusif serta berinovasi melalui transformasi digital untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Dia juga menekankan perlunya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, otoritas, dan pelaku industri asuransi.

Industri asuransi jiwa optimistis menghadapi prospek kinerja investasi menjelang akhir tahun, didorong oleh sentimen penurunan suku bunga acuan dan window dressing. Direktur Ciputra Life, Listianiwati Sugiyanto, melihat potensi kenaikan pada instrumen surat utang dan saham. Ciputra Life akan menyesuaikan strateginya dengan meningkatkan porsi investasi di saham dan mempertahankan obligasi, terutama obligasi pemerintah dan korporasi dengan rating minimal investment grade.