Tags
Kebijakan
( 1341 )
Anggaran Kementerian Dipangkas
KT1
07 Feb 2025 Tempo
DI tengah ribut-ribut dan kisruh pemangkasan anggaran kementerian akibat dana cekak dan kebutuhan program makan bergizi gratis, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara akan bertambah. Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu menyatakan anggaran IKN bertambah Rp 8,1 triliun.Pada Desember 2024, Basuki meminta tambahan anggaran Rp 8,1 triliun untuk pembangunan ibu kota baru pada 2025. Kemudian diadakan rapat terbatas (ratas) mengenai perkembangan IKN pada Selasa, 21 Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui alokasi anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp 48,8 triliun.
Lalu diadakan ratas lanjutan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin, 3 Februari 2025. Setelah rapat, Basuki menyatakan Prabowo telah menyetujui permintaan penambahan anggaran untuk IKN yang ia ajukan. “Kami diminta berkirim surat kepada Menteri Keuangan untuk menyesuaikan anggaran sesuai dengan yang disetujui oleh Bapak Presiden,” ujar Basuki selepas rapat. Dengan penambahan sebesar Rp 8,1 triliun, artinya total anggaran IKN 2025 sebesar Rp 14,4 triliun. Basuki berujar tambahan anggaran akan digunakan untuk memulai pekerjaan pembangunan kawasan yudikatif, legislatif, serta berbagai ekosistem pendukung lain di IKN. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, yang ikut dalam rapat tersebut, memastikan pembangunan IKN akan terus berlanjut.
Namun ada sejumlah penyesuaian mengingat keterbatasan anggaran karena adanya program prioritas lain, seperti program makan bergizi gratis. “Kami harus melakukan prioritas ulang, paling tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian agar yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional lima tahun ke depan, terutama pada awal-awal pemerintahan Presiden Prabowo ini, bisa kami dukung dengan baik,” ujarnya. Penambahan anggaran IKN menjadi sorotan lantaran Kabinet Merah Putih sedang berproses memangkas anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Setelah aturan itu terbit pada 22 Januari 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat yang memerintahkan kementerian dan lembaga memangkas anggaran 16 pos belanja hingga Rp 256,1 triliun.
PT TRPN Langgar KKPRL Akui Lakukan Reklamasi Tanpa Izin
KT1
07 Feb 2025 Tempo
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan PT TRPN terkonfirmasi melakukan pelanggaran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dan mengakui melakukan reklamasi tanpa izin serta siap membongkar pagar laut di perairan Bekasi, Jawa Barat. Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin mengatakan Tim Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Polsus PWP3K) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP telah menyelesaikan verifikasi dugaan pelanggaran pemanfaatan ruang laut oleh PT TRPN di Bekasi. "Update kasus pagar laut Bekasi. Hasil pemeriksaan pada Kamis (6/2), mengonfirmasi adanya pelanggaran terkait Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut dan reklamasi yang tidak berizin," kata Doni dikonfirmasi di Jakarta, Jumat, 7 Februari 2025.
Doni menyampaikan bahwa PT TRPN telah mengakui pelanggaran dalam kegiatan reklamasi dan menyatakan kesiapan untuk dikenakan sanksi administratif, termasuk pembongkaran bangunan serta pemulihan fungsi ruang laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 31 Tahun 2021. Selain itu, lanjut Doni, PT TRPN akan menyampaikan justifikasi teknis terkait sebagian area yang diklaim belum dimanfaatkan serta melakukan penghitungan nilai investasi melalui Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). "Ditjen PSDKP tetap berkeyakinan bahwa seluruh area yang diperiksa termasuk dalam kategori pelanggaran pemanfaatan ruang laut," ujar Doni.
Lebih lanjut, Doni menuturkan bahwa berdasarkan hasil verifikasi tersebut, nilai denda administratif akan segera ditetapkan setelah penghitungan nilai investasi selesai dilakukan. "Selain itu, PT TRPN diminta segera membongkar sebagian pagar untuk memastikan akses nelayan melaut tidak terganggu," terang Doni. Ia menegaskan bahwa KKP memastikan akan terus mengawal proses tersebut agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP sudah melakukan penyegelan terhadap kegiatan pemagaran laut tanpa izin yang terbuat dari bambu di perairan Bekasi, Jawa Barat, Rabu, 15 Januari 2025. (Yetede)
Prabowo Didorong untuk Rombak Kabinet
HR1
07 Feb 2025 Kontan
Isu reshuffle kabinet di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai mencuat meskipun baru memasuki 100 hari kerja. Prabowo menegaskan bahwa ia akan menindak para pejabat yang tidak bekerja untuk rakyat. Ia menyebut telah memberikan waktu dan peringatan kepada para menteri dan pejabat negara, serta akan menyingkirkan mereka yang tidak mengikuti arah kebijakan pemerintahannya.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, reshuffle kabinet diperlukan karena beberapa menteri justru merusak reputasi pemerintah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, misalnya, dinilai kurang aktif dibandingkan wakilnya, Immanuel Ebenezer. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga masuk dalam daftar evaluasi karena dianggap gagal dalam tata kelola elpiji subsidi 3 kg. Selain itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menjadi sorotan terkait kasus pagar laut. Namun, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid masih dipertahankan karena dinilai responsif dalam menangani isu tersebut.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai beberapa menteri patut dicopot, seperti Menteri Koperasi Budi Ari, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Bahkan, ia menyoroti Menteri Keuangan Sri Mulyani, yang dinilai kurang efektif dalam menangani polemik PPN 12% dan sistem Coretax.
Baik Dedi maupun Bhima sepakat bahwa reshuffle kabinet diperlukan agar program kerja Prabowo bisa berjalan dengan lebih efektif dan membawa pertumbuhan ekonomi lebih cepat.
Dividen Besar, Investasi Di Bank Kian Menggoda
HR1
07 Feb 2025 Kontan
Meskipun kinerja bank besar di bawah ekspektasi analis, bank-bank besar tetap berkomitmen membagikan dividen dengan rasio yang tinggi, bahkan mencapai lebih dari separuh laba bersih mereka.
PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) berencana menaikkan rasio dividen hingga 60% dari laba bersih. Menurut Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, jika pembagian dividen mencapai 60% dari laba Rp 21,5 triliun, maka nilai dividen bisa mencapai Rp 12,9 triliun atau sekitar Rp 345,87 per saham. Namun, keputusan final masih menunggu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) tetap mempertahankan rasio dividen 60% sesuai arahan pemerintah sebagai pemegang saham utama. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyebut bahwa dengan rasio ini, Bank Mandiri kemungkinan akan membagikan dividen Rp 33,47 triliun, yang setara dengan Rp 358,61 per saham.
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) sudah membagikan dividen interim di 2024, tetapi dividen final belum diumumkan. Presiden Direktur BCA, Jahja Setiaatmadja, menegaskan bahwa BCA berusaha meningkatkan dividen setiap tahun, dengan rasio dividen tahun ini diperkirakan mencapai 68,5%.
Menurut CEO Edvisor, Praska Putrantyo, jika melihat rata-rata yield dividen dua tahun terakhir, Bank Mandiri memiliki yield tertinggi di antara bank KBMI 4, mencapai 7,5%. Ia juga menilai bahwa berdasarkan valuasi, saham BBNI masih tergolong murah dibandingkan dengan PER BRI (10,34x), Bank Mandiri (9,11x), dan BNI (7,64x).
Sementara itu, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, Ekky Topan, menilai BBRI sebagai yang paling menarik, karena memiliki payout ratio tinggi. Ia memperkirakan potensi yield bisa mencapai 10%, mengingat pada 2023 BBRI membagikan 80% laba sebagai dividen.
Meskipun kinerja bank besar lebih rendah dari perkiraan analis, kebijakan dividen tetap menarik bagi investor. BBNI, BMRI, BBCA, dan BBRI mempertahankan rasio pembagian dividen yang tinggi, dengan potensi yield yang menggiurkan, menjadikan saham perbankan tetap diminati di pasar modal.
Penerimaan Pajak Terancam Gagal Capai Target
HR1
07 Feb 2025 Kontan
Rasio perpajakan (tax ratio) Indonesia mengalami penurunan di 2024, yang semakin menjauhkan target 23% dari PDB pada 2029 seperti yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan data BPS, tax ratio 2024 hanya mencapai 10,08% dari PDB, lebih rendah dibanding 2023 yang sebesar 10,31%.
Menurut World Bank, tax ratio Indonesia diperkirakan masih sulit naik hingga 2027, dengan proyeksi maksimal 10,5% dari PDB. Bahkan, dibandingkan negara-negara dengan tingkat ekonomi serupa, Indonesia masih tertinggal sekitar 6% poin dari PDB dalam penerimaan pajak.
Pengamat Pajak CITA, Fajry Akbar, menilai target 23% di 2029 menjadi tidak realistis. Ia menekankan bahwa tax ratio sangat bergantung pada siklus ekonomi, sehingga ketika ekonomi negara berkembang melemah, tax ratio ikut turun. Menurutnya, menaikkan tax ratio bukan perkara mudah, terutama jika hanya mengandalkan pengurangan subsidi atau efisiensi anggaran.
Konsultan Pajak Raden Agus Suparman menilai turunnya tax ratio harus menjadi evaluasi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia menyebut penurunan harga komoditas, terutama dari sektor pertambangan migas dan nonmigas, menjadi salah satu penyebab utama berkurangnya penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya lebih agresif mencari sumber pajak baru.
Direktur Eksekutif MUC Tax Research, Wahyu Nuryanto, mengusulkan tiga strategi untuk meningkatkan tax ratio diantaranya pemberlakuan pajak atas harta kekayaan (wealth tax) dan warisan, yang selama ini bukan objek pajak, Meningkatkan kepastian hukum di bidang perpajakan agar wajib pajak lebih patuh, melakukan pengawasan berbasis ketentuan yang transparan untuk menekan potensi penghindaran pajak.
Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Dwi Astuti, menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Langkah-langkah yang dilakukan termasuk perluasan basis pajak, edukasi wajib pajak, pengawasan lebih ketat, serta kerja sama perpajakan internasional melalui joint audit, joint analysis, joint investigation, dan joint collection.
Penurunan tax ratio menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam mencapai target ambisius 23% pada 2029. Selain faktor ekonomi dan harga komoditas yang melemah, perlunya diversifikasi sumber pajak dan penguatan sistem perpajakan menjadi fokus utama agar tax ratio bisa meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
Pemotongan Anggaran 2025 di Inpres Prabowo Disambut Baik Pattiro
KT1
06 Feb 2025 Tempo
TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Tepat saat instruksi tersebut dikeluarkan, kebijakan efisiensi anggaran di tahun 2025 resmi diberlakukan, terutama pada jajaran kementerian. Dilansir dari Antara, Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menyambut baik kebijakan tersebut, sekalian memberikan sedikit catatan harus adanya penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan nantinya. Program Manager Pattiro Ramlan Nugraha, mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah terkait pengoptimalan anggaran belanja.
“Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengoptimalkan belanja negara, namun harus disertai dengan mekanisme pemantauan yang kuat untuk memastikan implementasi yang efektif di tingkat pusat dan daerah," kata Ramlan dilansir Antara pada Senin, 3 Februari 2025. Melalui Inpres yang dikeluarkan pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto dalam instruksinya ingin melakukan efisiensi anggaran. Pemangkasan anggaran tersebut sebesar Rp 306,69 triliun yang terdiri atas Rp 256,1 triliun dari anggaran kementerian atau lembaga, dan Rp 50,59 triliun transfer ke daerah.
Menanggapi hal tersebut, Pattiro menyebut kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo sebagai komitmen positif pemerintah. Ia menilai pemerintah ingin memangkas anggaran yang tidak esensial, baik di pusat maupun di daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ditemui menjelaskan Prabowo meminta untuk memilah pemangkasan yang dilakukan. Belanja-belanja yang dianggap memiliki dampak terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan harus diperkuat, begitupun sebaliknya. Berdasarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025, terdapat 16 jenis belanja operasional yang dipangkas oleh Sri Mulyani. Penggunaan anggaran akan lebih ditujukan bagi langkah atau kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. (Yetede)
UU Perlindungan Pekerja Migran Direvisi Pekan Depan
KT1
06 Feb 2025 Investor Daily (H)
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berencana segera membahas perubahan/revisi Undang-Undang (UU) No.18 tahun 2017 tentang perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pekan depan. Keterangan itu disampaikan langsung oleh Walkil Ketua baleg DPR RI, Sturman Panjaitan, dalam Rapat dengan Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR bersama Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Lembaga pelatihan Kerja (LPK) Kofuku, dan Asosiasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (Aspataki), Rabu (05/02/2025). "Rabu minggu depan mungkin akan kita bahas perubahan UU No.18 tahun 2017 sebagai perubahan yang ketiga tentang perlindungan pekerja migran Indonesia," ungkapnya. Sebagaimana diketahui, RSPU Baleg DPR RI dilakukan sebagai upaya menampung aspirasi pihak terkait. Dalam rapat yang berlangsung selama dua jam lebih tersebut, Apjati melalui DPR mendorong pemerintah agar merevisi juga Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2022 tentang tata cara penempatan awak kapal perikanan migran. Sebab saat ini banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di kapal perikanan berbendera ABL PMI di kapal perikanan China tersebut paling banyak. (Yetede)
Sektor Andalan Mengalami Perlambatan
HR1
06 Feb 2025 Kontan
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Indonesia masih belum kembali ke level sebelum pandemi Covid-19, yang sebelumnya stabil di kisaran 5% per tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada 2024, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,94%, stagnan dibandingkan 2022, meskipun sedikit meningkat dari 2023 (4,82%).
Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan kontribusi 54,04% sepanjang 2024. Konsumsi di sektor transportasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu 6,56%, diikuti oleh konsumsi di sektor restoran dan hotel yang tumbuh 6,53%, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kegiatan wisata.
Namun, pola konsumsi kelas menengah menunjukkan tren peningkatan kebiasaan menabung dibanding belanja. Chief Economist PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), I Kadek Dian Sutrisna Artha, menilai bahwa perubahan perilaku ini mencerminkan ketidakpastian ekonomi, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam pengeluaran. Jika tren ini terus berlanjut, bisa berdampak negatif pada konsumsi rumah tangga, yang merupakan penggerak utama perekonomian nasional.
Meskipun konsumsi rumah tangga masih tumbuh, lajunya tetap tertinggal dibanding pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tren menabung yang meningkat di kalangan kelas menengah dan melemahnya daya beli di segmen consumer goods, kebutuhan medis, dan mobilitas, menjadi tantangan bagi pemulihan konsumsi domestik.
BPJS Kesehatan Bakal Naik, Waspadai Dampaknya
HR1
06 Feb 2025 Kontan
Pemerintah berpotensi menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa saat ini pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan, masih mengkaji besaran kenaikan yang akan disesuaikan dengan meningkatnya klaim pelayanan kesehatan, terutama untuk penyakit seperti jantung dan stroke. Setelah kajian selesai, Budi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan melaporkan hasilnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby, memperingatkan bahwa tanpa penyesuaian iuran, gagal bayar BPJS Kesehatan bisa terjadi pada Juni 2026. Oleh karena itu, penyesuaian tarif direncanakan paling lambat pada 1 Januari 2026, sesuai Perpres 59/2024.
Di sisi lain, Ombudsman RI, melalui anggotanya Robert Na Endi Jaweng, menyoroti bahwa meskipun cakupan Universal Health Coverage (UHC) diklaim telah mencapai 98%, masih terdapat 56,8 juta peserta non-aktif. Ombudsman meminta pemerintah untuk mengecek ulang data kepesertaan hingga tingkat RT dan desa, karena masih ada masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. Robert juga menegaskan bahwa peserta BPJS yang tergolong kurang mampu dan mantan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) harus diaktifkan kembali tanpa prosedur birokrasi yang rumit.
Dengan demikian, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan JKN, tetapi pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan yang optimal, terutama bagi mereka yang tidak mampu.
Rupiah Melemah, Transaksi Valas Meningkat
HR1
06 Feb 2025 Kontan
Tren pelemahan rupiah terus berlanjut hingga awal 2025, setelah melemah 4,16% sepanjang 2024, dengan nilai tukar mencapai Rp 16.293 per dollar AS pada 5 Februari 2025.
Pelemahan ini mendorong kenaikan transaksi jual beli valuta asing (valas) di bank, seperti yang dialami Bank Jatim, yang mencatat peningkatan transaksi valas sebesar 48,43% secara tahunan pada 2024. Direktur Keuangan, Treasury & Global Service Bank Jatim, Edi Masrianto, menjelaskan bahwa pelemahan rupiah menguntungkan pekerja migran Indonesia, karena gaji yang diterima dalam dollar AS menghasilkan konversi rupiah yang lebih besar. Selain itu, pengusaha ekspor-impor juga banyak menjual dollar AS untuk membayar kebutuhan dalam rupiah dan investasi.
Menurut Edi, nasabah korporasi yang memiliki pendapatan dalam dollar AS tetap membutuhkan rupiah untuk berbagai keperluan operasional seperti pembayaran gaji, pajak, dan biaya operasional. Selain itu, tren diversifikasi aset juga menyebabkan sebagian nasabah mengalihkan investasi ke instrumen lain dengan kurs berbeda.
Kebijakan pemerintah, seperti kewajiban konversi devisa hasil ekspor (DHE) SDA menjadi rupiah, turut meningkatkan transaksi valas. Bank Mandiri juga mencatatkan kenaikan transaksi valas hingga dua kali lipat sepanjang 2024.
Namun, Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyatakan bahwa pelemahan rupiah juga menjadi tantangan bagi perbankan, terutama dalam pembiayaan ekspor-impor yang membutuhkan valas. Bank Mandiri akan terus beradaptasi untuk menjaga likuiditas di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak.
Meskipun pelemahan rupiah memberikan keuntungan bagi pekerja migran dan pengusaha ekspor, kondisi ini juga membawa tantangan bagi sektor perbankan dan industri yang bergantung pada valuta asing.
