Tags
Kebijakan
( 1333 )
Sektor Andalan Mengalami Perlambatan
HR1
06 Feb 2025 Kontan
Pertumbuhan konsumsi rumah tangga di Indonesia masih belum kembali ke level sebelum pandemi Covid-19, yang sebelumnya stabil di kisaran 5% per tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada 2024, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,94%, stagnan dibandingkan 2022, meskipun sedikit meningkat dari 2023 (4,82%).
Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyatakan bahwa konsumsi rumah tangga tetap menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan kontribusi 54,04% sepanjang 2024. Konsumsi di sektor transportasi dan komunikasi mengalami pertumbuhan tertinggi, yaitu 6,56%, diikuti oleh konsumsi di sektor restoran dan hotel yang tumbuh 6,53%, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kegiatan wisata.
Namun, pola konsumsi kelas menengah menunjukkan tren peningkatan kebiasaan menabung dibanding belanja. Chief Economist PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), I Kadek Dian Sutrisna Artha, menilai bahwa perubahan perilaku ini mencerminkan ketidakpastian ekonomi, sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam pengeluaran. Jika tren ini terus berlanjut, bisa berdampak negatif pada konsumsi rumah tangga, yang merupakan penggerak utama perekonomian nasional.
Meskipun konsumsi rumah tangga masih tumbuh, lajunya tetap tertinggal dibanding pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Tren menabung yang meningkat di kalangan kelas menengah dan melemahnya daya beli di segmen consumer goods, kebutuhan medis, dan mobilitas, menjadi tantangan bagi pemulihan konsumsi domestik.
BPJS Kesehatan Bakal Naik, Waspadai Dampaknya
HR1
06 Feb 2025 Kontan
Pemerintah berpotensi menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan bahwa saat ini pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan BPJS Kesehatan, masih mengkaji besaran kenaikan yang akan disesuaikan dengan meningkatnya klaim pelayanan kesehatan, terutama untuk penyakit seperti jantung dan stroke. Setelah kajian selesai, Budi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani akan melaporkan hasilnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan, Mahlil Ruby, memperingatkan bahwa tanpa penyesuaian iuran, gagal bayar BPJS Kesehatan bisa terjadi pada Juni 2026. Oleh karena itu, penyesuaian tarif direncanakan paling lambat pada 1 Januari 2026, sesuai Perpres 59/2024.
Di sisi lain, Ombudsman RI, melalui anggotanya Robert Na Endi Jaweng, menyoroti bahwa meskipun cakupan Universal Health Coverage (UHC) diklaim telah mencapai 98%, masih terdapat 56,8 juta peserta non-aktif. Ombudsman meminta pemerintah untuk mengecek ulang data kepesertaan hingga tingkat RT dan desa, karena masih ada masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. Robert juga menegaskan bahwa peserta BPJS yang tergolong kurang mampu dan mantan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) harus diaktifkan kembali tanpa prosedur birokrasi yang rumit.
Dengan demikian, rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan JKN, tetapi pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat tetap mendapatkan perlindungan kesehatan yang optimal, terutama bagi mereka yang tidak mampu.
Rupiah Melemah, Transaksi Valas Meningkat
HR1
06 Feb 2025 Kontan
Tren pelemahan rupiah terus berlanjut hingga awal 2025, setelah melemah 4,16% sepanjang 2024, dengan nilai tukar mencapai Rp 16.293 per dollar AS pada 5 Februari 2025.
Pelemahan ini mendorong kenaikan transaksi jual beli valuta asing (valas) di bank, seperti yang dialami Bank Jatim, yang mencatat peningkatan transaksi valas sebesar 48,43% secara tahunan pada 2024. Direktur Keuangan, Treasury & Global Service Bank Jatim, Edi Masrianto, menjelaskan bahwa pelemahan rupiah menguntungkan pekerja migran Indonesia, karena gaji yang diterima dalam dollar AS menghasilkan konversi rupiah yang lebih besar. Selain itu, pengusaha ekspor-impor juga banyak menjual dollar AS untuk membayar kebutuhan dalam rupiah dan investasi.
Menurut Edi, nasabah korporasi yang memiliki pendapatan dalam dollar AS tetap membutuhkan rupiah untuk berbagai keperluan operasional seperti pembayaran gaji, pajak, dan biaya operasional. Selain itu, tren diversifikasi aset juga menyebabkan sebagian nasabah mengalihkan investasi ke instrumen lain dengan kurs berbeda.
Kebijakan pemerintah, seperti kewajiban konversi devisa hasil ekspor (DHE) SDA menjadi rupiah, turut meningkatkan transaksi valas. Bank Mandiri juga mencatatkan kenaikan transaksi valas hingga dua kali lipat sepanjang 2024.
Namun, Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyatakan bahwa pelemahan rupiah juga menjadi tantangan bagi perbankan, terutama dalam pembiayaan ekspor-impor yang membutuhkan valas. Bank Mandiri akan terus beradaptasi untuk menjaga likuiditas di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak.
Meskipun pelemahan rupiah memberikan keuntungan bagi pekerja migran dan pengusaha ekspor, kondisi ini juga membawa tantangan bagi sektor perbankan dan industri yang bergantung pada valuta asing.
Rupiah Melemah, Transaksi Valas Meningkat
HR1
06 Feb 2025 Kontan
Tren pelemahan rupiah terus berlanjut hingga awal 2025, setelah melemah 4,16% sepanjang 2024, dengan nilai tukar mencapai Rp 16.293 per dollar AS pada 5 Februari 2025.
Pelemahan ini mendorong kenaikan transaksi jual beli valuta asing (valas) di bank, seperti yang dialami Bank Jatim, yang mencatat peningkatan transaksi valas sebesar 48,43% secara tahunan pada 2024. Direktur Keuangan, Treasury & Global Service Bank Jatim, Edi Masrianto, menjelaskan bahwa pelemahan rupiah menguntungkan pekerja migran Indonesia, karena gaji yang diterima dalam dollar AS menghasilkan konversi rupiah yang lebih besar. Selain itu, pengusaha ekspor-impor juga banyak menjual dollar AS untuk membayar kebutuhan dalam rupiah dan investasi.
Menurut Edi, nasabah korporasi yang memiliki pendapatan dalam dollar AS tetap membutuhkan rupiah untuk berbagai keperluan operasional seperti pembayaran gaji, pajak, dan biaya operasional. Selain itu, tren diversifikasi aset juga menyebabkan sebagian nasabah mengalihkan investasi ke instrumen lain dengan kurs berbeda.
Kebijakan pemerintah, seperti kewajiban konversi devisa hasil ekspor (DHE) SDA menjadi rupiah, turut meningkatkan transaksi valas. Bank Mandiri juga mencatatkan kenaikan transaksi valas hingga dua kali lipat sepanjang 2024.
Namun, Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, menyatakan bahwa pelemahan rupiah juga menjadi tantangan bagi perbankan, terutama dalam pembiayaan ekspor-impor yang membutuhkan valas. Bank Mandiri akan terus beradaptasi untuk menjaga likuiditas di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak.
Meskipun pelemahan rupiah memberikan keuntungan bagi pekerja migran dan pengusaha ekspor, kondisi ini juga membawa tantangan bagi sektor perbankan dan industri yang bergantung pada valuta asing.
Perlu Pemicu Baru agar Ekonomi Lebih Kencang
HR1
06 Feb 2025 Kontan (H)
Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 tidak mencapai target 5,2% yang ditetapkan pemerintah, hanya 5,03%, bahkan lebih rendah dari 5,05% pada 2023. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut ketidakpastian ekonomi, pemilu, dan penurunan harga komoditas sebagai penyebab utama perlambatan ini.
Pemerintahan Presiden Prabowo menghadapi tantangan besar untuk mencapai target pertumbuhan 8%. Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai program stimulus, termasuk diskon tiket pesawat, program Harbolnas 2025, Epic Sales, diskon tol, insentif sektor properti dan kendaraan listrik, serta program makan bergizi gratis (MBG). Selain itu, dilakukan penghematan anggaran, termasuk pemangkasan dana transfer ke daerah dan anggaran kementerian.
Namun, Kepala Ekonom Bank Central Asia, David Sumual, memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 hanya sekitar 4,98%-5%, karena konsumsi masyarakat masih stagnan meskipun ada momentum Imlek. Ia juga menilai dampak program MBG terhadap ekonomi masih kecil, hanya menyumbang sekitar 0,1% pada kuartal I-2025.
Sebaliknya, Chief Economist Permata Bank, Josua Pardede, lebih optimis dan memproyeksikan pertumbuhan 5,11% pada 2025. Menurutnya, momentum Ramadan akan mendorong konsumsi rumah tangga, sementara inisiatif pro-pertumbuhan pemerintah dapat meningkatkan investasi dan aktivitas ekonomi.
Meskipun pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, dampaknya masih perlu waktu untuk benar-benar terasa, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global dan konsumsi domestik yang belum pulih sepenuhnya.
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Melambat Menjadi 5,03% pada 2024
KT1
06 Feb 2025 Investor Daily (H)
Pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,03% pada 2024, dibandingkan 2023 sebesar Rp 5,05% dan 2022 di level 5,3%. Penurunan produktivitas sektoral dan pemelahan daya beli berkepanjangan menjadi masalah struktural yang menggerus laju ekonomi. Akibatnya pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh faktor musiman, seperti Ramadan dan Lebaran serta Nataru. Tanpa adanya sentimen seperti itu ekonomi sulit dijaga di level 5%. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mengkonfirmasi hal tersebut. Kuartal III-2024, pertumbuhan ekonomi jebol di bawah 5%, tepatnya 4,95%, karena tidak ada momentum hari besar keagamann.
Bandingkan dengan kuartal I dan II yang masing-masing mencapai 5,11% dan 5,06%, ditopang oleh pemilu dan faktor Lebaran. Sementara itu, kuartal IV 2024, ekonomi bangkit dan tumbuh 5,02%, didorong oleh Nataru yang mendongkrak konsumsi rumah tangga, kelompok pengeluaran terbesar. Pada periode ini, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,98%, berakselerasi dari kuartal sebelumnya sebesar 4,91%. Sementara itu, kuartal IV 2024, mesin-mesin ekonomi lainnya melambat. Pertumbuhan konsumsi lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT) melambat menjadi 6,06% dari 11,46% di kuartal III, konsumsi pemerintah dari 4,62% menjadi 4,17%, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) 5,03% dari 5,16%, serta ekspor barang dan jasa 7,63% dari 8,79%. (Yetede)
Pemotongan Anggaran 2025 di Inpres Prabowo Disambut Baik Pattiro
KT1
06 Feb 2025 Tempo
Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Tepat saat instruksi tersebut dikeluarkan, kebijakan efisiensi anggaran di tahun 2025 resmi diberlakukan, terutama pada jajaran kementerian. Dilansir dari Antara, Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) menyambut baik kebijakan tersebut, sekalian memberikan sedikit catatan harus adanya penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan nantinya. Program Manager Pattiro Ramlan Nugraha, mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah terkait pengoptimalan anggaran belanja. “Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengoptimalkan belanja negara, namun harus disertai dengan mekanisme pemantauan yang kuat untuk memastikan implementasi yang efektif di tingkat pusat dan daerah," kata Ramlan dilansir Antara pada Senin, 3 Februari 2025.
Melalui Inpres yang dikeluarkan pada 22 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto dalam instruksinya ingin melakukan efisiensi anggaran. Pemangkasan anggaran tersebut sebesar Rp 306,69 triliun yang terdiri atas Rp 256,1 triliun dari anggaran kementerian atau lembaga, dan Rp 50,59 triliun transfer ke daerah. Menanggapi hal tersebut, Pattiro menyebut kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo sebagai komitmen positif pemerintah. Ia menilai pemerintah ingin memangkas anggaran yang tidak esensial, baik di pusat maupun di daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani, saat ditemui menjelaskan Prabowo meminta untuk memilah pemangkasan yang dilakukan. Belanja-belanja yang dianggap memiliki dampak terhadap perbaikan perekonomian dan kesejahteraan harus diperkuat, begitupun sebaliknya. Berdasarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025, terdapat 16 jenis belanja operasional yang dipangkas oleh Sri Mulyani.
Penggunaan anggaran akan lebih ditujukan bagi langkah atau kegiatan yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. “Seperti makan bergizi gratis (MBG), juga beberapa langkah seperti swasembada pangan, energi, kemudian perbaikan sektor kesehatan serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat untuk bisa menjadi sumber daya masyarakat yang makin unggul,” kata Sri Mulyani pada 27 Januari 2025. Ramlan menanggapi, penggunaan realokasi anggaran, tidak mesti selalu difokuskan untuk kebutuhan program MBG. Program lain, misalnya peningkatan kualitas dan infrastruktur sekolah maupun rumah sakit bisa menjadi saran untuk ikut diprioritaskan, kata dia. Selain itu, Ramlan juga menambahkan pentingnya pengawasan oleh masyarakat terhadap realokasi anggaran ini. Pattiro menilai kebijakan efisiensi anggaran ini bisa di
Belanja Pegawai Pemerintahan Naik 20 Triliun Per Tahun
KT1
06 Feb 2025 Tempo
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti memaparkan terjadi kenaikan belanja pegawai pemerintahan yang signifikan tiap tahun. Belanja gaji dan tunjangan pegawai kementerian dan lembaga naik Rp 20 triliun per tahun sejak 2020. Hal tersebut dipaparkan Primanto saat melaporkan pembayaran pensiun pegawai yang juga meningkat. Belanja pensiun meningkat 8,96 persen atau Rp 10,4 triliun dari tahun ke tahun sejak 2010. “Ini sejalan dengan belanja pegawai K/L (kementerian dan lembaga) dan pegawai Pemda yang terus meningkat,” ujar Primanto dalam rapat dengan komisi XI di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 6 Februari 2025. Belanja gaji dan tunjangan pegawai Kementerian dan Lembaga naik sebesar 8,3 persen per tahun atau Rp 20,2 triliun sejak 2020. Sementara itu peningkatan pembayaran gaji dan tunjangan aparatur sipil negara di Pemda peningkatannya lebih tinggi lagi, yakni sekitar 8,9 persen atau Rp 31,3 triliun tiap tahun sejak 2010.
Primanto mengatakan pembayaran pensiun pegawai K/L dan Pemda menembus Rp 164 triliun pada 2024. Sedangkan tahun 2010 pembayarannya baru sekitar Rp 50 triliun. Sementara itu, belanja pegawai tahun ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan Buku Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, belanja pegawai ditetapkan Rp 521,4 triliun, naik Rp 60,6 triliun dari 2024 yang sebesar Rp 460,8 triliun. Dosen ekonomi UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan kenaikan belanja pegawai menyebabkan pemerintah akan kesulitan untuk pembiayaan program lain. “Peningkatan belanja pegawai ini semakin mempersempit ruang fiskal pemerintah untuk memberikan insentif kepada sektor swasta dan masyarakat kelas menengah,” ujarnya. (Yetede)
Biang Masalah Penyaluran Subsidi Elpiji Kisruh
KT1
05 Feb 2025 Tempo
SEJAK 1 Februari 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang liquefied petroleum gas (LPG) atau elpiji ukuran 3 kilogram dijual di pengecer. Kebijakan ini membuat masyarakat hanya bisa membelinya di pangkalan resmi Pertamina dengan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan. Imbasnya, distribusi elpiji bersubsidi tersebut terganggu. Di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pembeli elpiji 3 kg harus antre lama dan panjang. Di sebuah toko grosir di Jalan Bojongkoneng, warga berbaris panjang sambil membawa tabung gas kosongnya yang umumnya berjumlah dua buah.
Nurohmi, yang biasanya cukup melangkahkan kaki ke warung tetangganya yang berjarak delapan rumah di gang, kini harus mengayuh sepeda sambil membawa sebuah tabung gas melon kosong ke pangkalan yang berjarak sekitar 700 meter. Setelah setengah jam antre, Nurohmi baru bisa membeli elpiji 3 kg seharga Rp 19 ribu per tabung. “Baru hari ini antre gas begini,” ujarnya kepada Tempo, Selasa, 4 Februari 2025. Alviani, 48 tahun, mengatakan stok gas elpiji 3 kg di warungnya habis. Ia mencari di pengecer langganan dan tempat lain, tapi tidak ada stop. Tidak hanya mencari di pengecer, ia juga sudah mencoba mendatangi hingga dua pangkalan gas. Namun hasilnya nihil. "Di warung saya sudah enggak ada stok, tinggal ini," katanya, Selasa, 4 Februari 2025.
Pelaku usaha lain, Sumarto, yang berjualan nasi goreng, mengatakan, mulai 1 Februari 2025, dia juga kesulitan mendapatkan gas elpiji di tingkat pengecer. Padahal, sebelum aturan itu berlaku, dia mudah mendapatkan gas LPG 3 kg. Di Tangerang Selatan, Banten, Yonih Binti Saman, 62 tahun, tutup usia setelah antre elpiji 3 kg. Wanita yang memiliki warung kopi dan gorengan ini diduga kelelahan setelah antre selama kurang-lebih dua jam untuk mendapatkan elpiji 3 kg. "Almarhumah sebelum meninggal habis antre gas. Pulang bawa dua tabung gas dan lemas atau gimana, terus dia duduk," ujar Saiful, Ketua RT 01/07 Kelurahan Pamulang Barat, Tangerang Selatan. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad menilai larangan pengecer menjual elpiji 3 kg yang diterapkan Kementerian ESDM terlalu mendadak. Selain itu, kebijakan tersebut tidak tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat kesulitan mendapatkan gas melon tersebut. (Yetede)
Pemangkasan Anggaran: Efisiensi atau Beban Baru?
HR1
05 Feb 2025 Bisnis Indonesia
Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, tengah menggaungkan gerakan efisiensi dan penghematan anggaran sebagai respons terhadap kondisi keuangan negara yang kurang sehat. Instruksi Presiden No. 1/2025 meminta seluruh lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah untuk mengurangi anggaran belanja yang tidak penting, seperti seremonial, kajian, dan kegiatan yang tidak langsung memberikan manfaat bagi masyarakat.
Namun, pelaksanaan penghematan anggaran ini menghadapi beberapa tantangan, seperti kebocoran anggaran yang sering kali disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pejabat atau kelompok tertentu, serta pengawasan yang kurang tegas dan konsisten. Selain itu, mekanisme evaluasi program yang belum sepenuhnya mengukur efektivitas dan dampak program juga menjadi kendala.
Meskipun penghematan anggaran sangat penting, penggunaan dana yang efisien harus dilakukan secara bijak. Penghematan harus difokuskan pada menyehatkan APBN dan memastikan bahwa dana yang ada digunakan untuk program-program yang berdampak positif bagi masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang matang, pengawasan yang kuat, dan koordinasi yang solid agar pengelolaan keuangan negara dapat menciptakan ekonomi yang stabil dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat.
