Labirin | News & Update

;

Kebijakan

( 1333 )

Prabowo Pangkas Anggaran Kementerian dan Lembaga Demi Penghematan

KT1 05 Feb 2025 Tempo

Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar tiap Kementerian dan Lembaga melakukan penghematan anggaran berdampak pada pembatalan penawaran beasiswa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) atau Ministerial Scholarship Tahun 2025. Keputusan itu juga merupakan hasil Rapat Pimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) pada 31 Januari 2025. Hal ini diterangkan dalam surat bernomor PENG-14/PP.2/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2025. Di dalam surat itu, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajerial Wahyu Kusuma Romadhoni menyatakan pembatalan penawaran beasiswa menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025

“Kami sampaikan permohonan maaf atas pembatalan Penawaran Beasiswa Kemenkeu (Ministerial Scholarship) Tahun 2025. Sebagai tindak lanjut dari pembatalan, proses pendaftaran beasiswa dimaksud kami hentikan terhitung sejak tanggal pengumuman ini ditetapkan,” ujar Wahyu seperti dikutip dari Antara. Ministerial Scholarship adalah program beasiswa yang diperuntukkan bagi kader pemimpin atau talenta terbaik Kementerian Keuangan untuk melanjutkan pendidikan pascasarjana di luar negeri. Program beasiswa ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi SDM Kementerian Keuangan dalam mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Kementerian Keuangan. Para alumnus Ministerial Scholarship diharapkan memiliki keunggulan kompetitif sehingga lebih siap untuk memimpin Kementerian Keuangan di masa mendatang.

Adapun untuk tahun ini, program itu dibuka pada 10 Januari dan rencananya ditutup pada 9 Februari. Namun, program dibatalkan sejak keluarnya surat pembatalan yang ditetapkan pada 31 Januari 2025. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengeluarkan Inpres 1/2025 yang meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp 306,69 triliun. Angka itu terdiri atas anggaran K/L dan transfer ke daerah (TKD) yang masing-masing dipotong Rp 256,1 triliun dan Rp 50,59 triliun. Menindaklanjuti Inpres tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen. (Yetede)

Ekonomi

Proyeksi Pertumbuhan 2024 Berisiko Terkoreksi

HR1 05 Feb 2025 Kontan

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan tidak mencapai target pemerintah yang ditetapkan dalam APBN sebesar 5,2%, dan hanya akan tumbuh sekitar 5%. Perlambatan ini disebabkan oleh melemahnya konsumsi rumah tangga, investasi, serta konsumsi pemerintah di kuartal IV-2024.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2024 hanya 4,91% yoy, lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 4,95% yoy.

Namun, sektor ekspor menjadi faktor positif yang membantu menopang ekonomi, dengan pertumbuhan ekspor neto sebesar 3,88% yoy, setelah sebelumnya mengalami penurunan.

Di sisi lain, Chief Economist Bank Syariah Indonesia, Banjaran Surya Indrastomo, memiliki pandangan lebih optimistis. Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2024 mencapai 5,18% yoy, lebih tinggi dibanding kuartal sebelumnya. Menurutnya, permintaan domestik masih kuat, didukung oleh PMI manufaktur dan peningkatan keyakinan konsumen.

Untuk tahun 2025, Banjaran memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal I bisa mencapai 5,51%, didorong oleh Ramadan, Idul Fitri, dan penurunan BI-Rate yang memberikan stimulus ekonomi.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Bambang Brodjonegoro, juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5%, dengan dorongan dari momen pemilu serta puasa Lebaran. Namun, proyeksi tersebut masih di bawah target pemerintah sebesar 5,2%.

Meskipun pertumbuhan ekonomi 2024 tetap stabil di atas 5%, tantangan utama seperti pelemahan konsumsi domestik dan investasi harus diatasi agar ekonomi bisa mencapai target yang diharapkan pada tahun-tahun mendatang.

Ekonomi

Proyeksi Pertumbuhan 2024 Berisiko Terkoreksi

HR1 05 Feb 2025 Kontan

Target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 diprediksi tidak tercapai, dengan realisasi yang diperkirakan hanya sekitar 5%, di bawah target pemerintah dalam APBN sebesar 5,2%.

Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV-2024 hanya 4,91% yoy, melambat dibanding kuartal sebelumnya. Faktor utama perlambatan ini adalah melemahnya konsumsi rumah tangga, yang hanya tumbuh 4,85% yoy, lebih rendah dari kuartal sebelumnya. Indikator perlambatan ini terlihat dari melemahnya pertumbuhan uang beredar M2, penjualan ritel yang hanya naik 1% yoy, serta penurunan jumlah penumpang transportasi dan penjualan otomotif. Selain itu, investasi juga melemah, terlihat dari penurunan penjualan semen sebesar 5,17% yoy, serta konsumsi pemerintah yang justru terkontraksi 1,3% yoy pada akhir 2024.

Namun, ekspor menunjukkan perbaikan, dengan pertumbuhan neto 3,88% yoy setelah sebelumnya mengalami kontraksi.

Sementara itu, Banjaran Surya Indrastomo, Chief Economist Bank Syariah Indonesia, lebih optimistis, memprediksi ekonomi kuartal terakhir 2024 tumbuh 5,18% yoy, dengan indikator positif dari PMI manufaktur dan keyakinan konsumen. Ia juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi kuartal I-2025 mencapai 5,51%, terdorong oleh Ramadan dan Idul Fitri, serta kebijakan penurunan BI-Rate dan batalnya kenaikan PPN.

Bambang Brodjonegoro, Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi, juga yakin pertumbuhan ekonomi 2024 tetap di atas 5%, didorong oleh momen seperti puasa, Lebaran, dan pemilu. Namun, angka tersebut masih di bawah target pemerintah 5,2%.

Ekonomi

Danantara Siap Ekspansi, Pasar Menanti Aksi Nyata

HR1 05 Feb 2025 Kontan (H)

Dengan pengesahan UU BUMN dalam Rapat Paripurna DPR, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) kini resmi menjadi pengelola utama BUMN di Indonesia, mengambil alih sebagian besar peran Kementerian BUMN. Dengan total aset mencapai Rp 10.000 triliun, Danantara akan mengelola tujuh BUMN utama, termasuk Pertamina, PLN, Telkom Indonesia, serta tiga bank besar (BRI, Mandiri, dan BNI).

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Ermarini, menyatakan bahwa pembentukan Danantara bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri BUMN, Erick Thohir, menambahkan bahwa Danantara akan membantu pemerintah mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% per tahun melalui pengelolaan dividen dan investasi yang lebih optimal.

Kepala BPI Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, menyampaikan terima kasih atas dukungan berbagai pihak dan menyebut pihaknya sedang menyusun langkah awal untuk operasional Danantara. Meski belum mengungkap strategi konkret, sumber internal menyebut Danantara akan fokus pada investasi dalam negeri sebelum berekspansi ke luar negeri.

Pengamat BUMN Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menekankan bahwa keberhasilan Danantara bergantung pada koordinasi yang baik dengan Kementerian BUMN. Ia menyarankan agar Danantara mengambil contoh dari China dalam mengelola BUMN dan memastikan sinergi antara perusahaan milik negara dan swasta. Toto juga menyoroti pentingnya pemetaan sektor prioritas investasi agar aset BUMN bisa dikelola secara optimal.

Sementara itu, Pengamat BUMN, Herry Gunawan, membandingkan Danantara dengan Temasek (Singapura) dan Khazanah Nasional (Malaysia). Ia menyoroti pentingnya kepastian apakah aset jumbo Danantara berbentuk kas atau aset lainnya, mengingat kas dan setara kas tujuh BUMN di bawah Rp 900 triliun. Herry menyarankan agar Danantara berperan sebagai katalis investasi daripada hanya berinvestasi sendiri.

Di sisi lain, Penasihat Khusus Presiden, Bambang Brodjonegoro, menegaskan bahwa Danantara tidak hanya berfungsi sebagai super holding BUMN, tetapi juga sebagai alat untuk menggunakan leverage guna menarik investasi lokal dan asing.

Danantara diharapkan bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan tata kelola yang lebih baik dan investasi yang lebih agresif, tetapi keberhasilannya akan sangat bergantung pada strategi implementasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Ekonomi

Danantara Siap Ekspansi, Pasar Menanti Aksi Nyata

HR1 05 Feb 2025 Kontan (H)

Politik dan Birokrasi

Pangkas Program Untuk Efisiensi

KT3 04 Feb 2025 Kompas

Efisiensi anggaran pada tiap sektor dapat dilakukan oleh pemerintah. Namun, pemblokiran atau pemangkasan sejumlah program di kementerian dan lembaga tersebut diharapkan tidak berlangsung terus-menerus. ”Pada awal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini memang sangat banyak tantangan yang dihadapi, khususnya di bidang ekonomi yang berdampak terhadap penganggaran K/L (kementerian dan lembaga),” kata Wakil Ketua DPR Komisi VII Lamhot Sinaga saat dihubungi di Jakarta, Senin (3/2/2025). Arahan untuk melakukan efisiensi itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025.

Dalam inpres tersebut, Presiden Prabowo memerintahkan jajaran kabinetnya untuk melakukan efisiensi belanja negara sebesar Rp 306,7 triliun sepanjang tahun anggaran 2025. Efisiensi itu terdiri dari penghematan anggaran di semua kementerian/lembaga sebesar Rp 256,1 triliun dan efisiensi anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,5 triliun. Lamhot menyayangkan pemangkasan anggaran K/L tersebut. Namun, ia tetap optimistis pertumbuhan ekonomi akan tumbuh dan makin membaik. Menurut ekonom senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat menunjukkan kondisi fiskal sedang sulit. Pemerintah juga menghadapi tantangan terhadap prospek penerimaan negara pada 2025. Wijayanto menilai, dengan sisa anggaran yang ada, salah satu kementerian yang membangun proyek infrastruktur, seperti Kementerian Pekerjaan Umum (PU), tidak akan bisa berbuat banyak. Padahal, banyak program strategis pemerintah yang membutuhkan dukungan kementerian ini, seperti program swasembada pangan yang membutuhkan pembangunan irigasi dan jalan, serta program swasembada energi.

”Program infrastruktur strategis terkait logistik, perumahan, pangan, dan energi perlu terus jalan. Proyek-proyek di Kementerian PU berkontribusi signifikan pada ekonomi nasional. Saya khawatir pemotongan anggaran ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah ataupun jangka panjang,” ujar Wijayanto. Dalam jangka menengah, kata Wijayanto, target pertumbuhan ekonomi 8 persen di masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan sulit dicapai. Apalagi, rasio biaya logistik terhadap produk domestik bruto (logistic cost to GDP ratio) Indonesia masih 24 persen, jauh lebih tidak efisien dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Prioritas Kementerian PU Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti mengatakan, Kementerian PU harus kembali menentukan dan menghitung proyek-proyek prioritas yang akan direalisasikan tahun ini. Pihaknya juga akan berdiskusi lebih lanjut dengan Kementerian Keuangan terkait anggaran tahun 2025. (Yoga)

Lingkungan Hidup

Inflasi Berisiko Naik Usai Rekor Deflasi

HR1 04 Feb 2025 Kontan

Pada Januari 2025, Indonesia mencatat deflasi sebesar 0,76%, yang merupakan deflasi terdalam dalam 26 tahun terakhir sejak September 1999. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa deflasi ini didorong oleh diskon tarif listrik 50% yang diberikan pemerintah serta potongan harga tiket pesawat dan kereta api. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang melemah.

Namun, sektor pangan mengalami kenaikan harga, terutama cabai merah dan cabai rawit, yang masing-masing mengalami inflasi 61,67% dan 65,84%. Amalia menyebut bahwa faktor cuaca, khususnya curah hujan tinggi, menyebabkan penurunan hasil panen hortikultura yang berkontribusi pada lonjakan harga tersebut.

Dari sisi inflasi inti (core inflation), terjadi kenaikan sebesar 0,30%, didorong oleh meningkatnya harga emas perhiasan.

Sementara itu, Ekonom Core Indonesia, Yusuf Rendy, menyoroti potensi kenaikan harga pangan yang bisa mengganggu program Makan Bergizi Gratis serta dampak perang dagang yang dijalankan Donald Trump, yang berpotensi meningkatkan harga komoditas global.

Sebagai langkah antisipasi, Kepala BKF, Febrio Nathan Kacaribu, menegaskan bahwa pemerintah akan menjaga inflasi tetap terkendali dengan meningkatkan produksi pangan dan memperkuat cadangan pangan. Koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga diperkuat untuk menjaga kestabilan harga, terutama menjelang Ramadan dan Idul Fitri.

Meskipun awal tahun ini mengalami deflasi, Indonesia tetap perlu mewaspadai lonjakan inflasi di bulan-bulan mendatang, terutama akibat faktor pangan dan energi.

Ekonomi

Era Baru Pengelolaan BUMN di Bawah Danantara

HR1 04 Feb 2025 Kontan (H)

DPR dijadwalkan mengesahkan RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN pada 4 Maret 2025. RUU ini akan mengubah tata kelola BUMN Indonesia, yang memiliki total aset lebih dari Rp 10.000 triliun, dengan membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai super holding yang mengelola perusahaan pelat merah.

Tujuh BUMN besar yang pertama kali berada di bawah Danantara adalah BRI, Telkom, PLN, Mind ID, Bank Mandiri, Pertamina, dan BNI. Dengan ini, Kementerian BUMN akan kehilangan sebagian besar kewenangan strategisnya, yang dialihkan ke Danantara.

Menurut Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, keberadaan Danantara diharapkan memperkuat daya saing BUMN dan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah juga akan menyuntikkan modal minimal Rp 1.000 triliun agar Danantara dapat berinvestasi secara luas.

Namun, ada tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Pengamat BUMN Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menekankan pentingnya memilih pemimpin Danantara yang berintegritas untuk menghindari intervensi yang tidak perlu dan memastikan hubungan baik dengan Presiden. Sementara itu, Ekonom Celios, Nailul Huda, mengingatkan bahwa pembagian wewenang antara Menteri BUMN dan Danantara harus jelas agar tidak terjadi benturan kepentingan.

Danantara berpotensi mengubah lanskap BUMN Indonesia, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kepemimpinan yang transparan dan akuntabel, serta pengawasan yang efektif dari Kementerian BUMN.

Ekonomi

Target Tarif Trump Selanjutnya: Uni Eropa

HR1 04 Feb 2025 Kontan

Presiden Donald Trump kembali mengancam akan menerapkan tarif impor terhadap Uni Eropa, dengan alasan defisit neraca dagang AS yang besar terhadap kawasan tersebut. Ia menegaskan bahwa Uni Eropa tidak membeli cukup produk AS, seperti mobil dan produk pertanian. Meskipun Trump belum menyebutkan kapan tarif ini akan diberlakukan, tarif terhadap China, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan mulai berlaku pada 3 Februari 2025.

Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Menteri Ekonomi Spanyol, Carlos Cuerpo, mendesak Uni Eropa untuk bersatu dalam merespons ancaman tarif dan melindungi kepentingan pebisnis di kawasan tersebut. Ia menegaskan bahwa Uni Eropa mendukung globalisasi pasar, tetapi tetap harus menjaga daya saing bisnis mereka.

Sementara itu, Gubernur Banque de France, Francois Villeroy de Galhau, yang juga anggota dewan European Central Bank (ECB), menilai tarif tinggi Trump dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan berpotensi merugikan semua pihak dalam perang dagang ini. Ia memperingatkan bahwa jika Uni Eropa terkena tarif, sektor otomotif bisa sangat terdampak.

Para ekonom memperkirakan bahwa tarif 25% terhadap barang impor dari Kanada dapat menyebabkan penurunan ekonomi negara tersebut hingga 2-4 poin persentase. Meskipun Uni Eropa mempertimbangkan tarif balasan, Villeroy menekankan pentingnya memperkuat ekonomi internal kawasan sebagai langkah utama dalam menghadapi kebijakan proteksionisme AS.

Ancaman tarif dari Trump semakin memperbesar risiko perang dagang global yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia dan memicu resesi global.

Ekonomi

Bapanas Minta Impor Daging Sapi untuk Kebutuhan Ramadan Tapi Pemerintah Belum mengeluarkan Izin

KT1 04 Feb 2025 Tempo

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, stok daging sapi kini masih ada untuk mencukupi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk belum mengeluarkan izin impor. “Kalau sekarang stok masih ada, tapi izin impor harus cepat diputuskan supaya persiapan Ramadhan bisa lebih baik. Dengan masuknya stok baru, harga akan lebih baik,” ujar Arief kepada Tempo, Ahad, 2 Februari 2025. Arief menuturkan, kedatangan daging sapi impor akan diatur berkala sesuai kebutuhan. Dengan kuota impor daging yang ada saat ini yakni 180 ribu ton, pemerintah akan mengatur masuk secara bertahap. Misalkan, ujar dia, seribu ton per seribu ton.

“Biarkan nanti pasar yang menentukan. Kalau semua importir mendatangkan sama-sama, semua harga akan jeblok. Tapi kalau terlambat, harga akan naik,” ujarnya. Sedangkan Arief sendiri mengaku ingin agar impor daging sapi itu cepat terealisasikan. Sebab, bahan pangan itu memerlukan waktu untuk sampai di Indonesia. Kalau sampai akhir Maret barang belum masuk, ujar dia, harga sudah terlanjur mahal. Eks Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ini mengatakan terbiasa merencanakan sesuatu beberapa bulan sebelumnya. Jika kuota impor daging 180 ribu ton itu belum terealisasi, ujar dia, artinya pemerintah memandang stok saat ini masih banyak. Tapi dia belum dapat memastikan jumlah stok saat ini.“Mau kami turunkan harga (dengan keluarkan izin impor daging sapi) bisa, tapi peternak, kasihan karena harga sapi akan jatuh,” tuturnya.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pangan Kasan mengatakan, tahun ini sejumlah alokasi impor daging sapi reguler akan dialihkan ke BUMN. Ia beralasan, kebijakan ini mempertimbangkan wabah penyakit kuku dan mulut (PMK) yang berpotensi naik dipicu musim penghujan. “Dengan penugasan kepada BUMN, harga dan ketersediaan daging akan lebih mudah diawasi oleh pemerintah,” ujarnya kepada Tempo, Ahad, 2 Februari 2025. Kasan menjelaskan, kuota impor daging sapi reguler itu akan dialihkan pemerintah menjadi kuota impor daging kerbau bagi BUMN. Tujuannya, untuk menjaga ketersediaan daging agar harga pada hari besar keagamaan nasional tetap terjaga. Tapi Kasan belum dapat memastikan jumlah kuota impor daging sapi milik swasta yang akan dialihkan ke BUMN. Jumlah alokasi penugasan impor untuk daging sapi dan kerbau oleh BUMN, Kasan berujar, akan mempertimbangkan realisasi impor BUMN pada 2024 dan produksi daging dalam negeri dan kebutuhan nasional. “Akan diputuskan pada rapat koordinasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat,” tuturnya. (Yetede)