Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Ketenagalistrikan Sripeni Inten Cahyani mengatakan, pihaknya bakal merevisi dua beleid mengenai subsidi konversi sepeda motor menjadi berbasis listrik untuk meningkatkan realisasi program tersebut di tengah minimnya minat masyarakat. “Kendalanya saat ini masih mahal, kami masih menyasar kepada perorangan, sedangkan yang memiliki uang adalah korporasi. Korporasi juga memiliki kendaraan operasional, itu juga belum kami akomodasi,” katanya, Kamis (14/9). Adapun, dua beleid yang dimaksud itu adalah Peraturan Menteri ESDM No. 3/2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Sepeda Motor Listrik, serta Keputusan Menteri ESDM tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor Listrik. Kementerian ESDM mengidentifikasi biaya konversi sepeda motor listrik setelah diberi insentif sebesar Rp7 juta, yakni berkisar di angka Rp8 juta. Hanya saja, sisa biaya itu masih terbilang mahal bagi masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian ESDM sampai dengan Agustus 2023, pendaftaran konversi kendaraan roda dua baru mencapai 5.659 orang, sedangkan realisasi konversi per 16 Agustus 2023 baru mencapai 100 unit. Dari jumlah itu, sepeda motor dengan merek Honda mengambil porsi 66%, Yamaha 29%, dan tipe lainnya 5%. Adapun, sepeda motor matik sebanyak 71%, manual 26%, dan sport 3%.

SURABAYA,ID-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberlakukan pembebasan bea masuk barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk  apresiasi pemerintah kepada PMI yang memberikan sumbangan besar pada devisa negara. Kasubdit Impor, Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC Kemenkeu Chotibul Umam mengatakan, pembebasan bea masuk ini hanya berlaku hanya untuk PMI yang terdaftar di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (2MI) dan kementerian Luar Negeri. Regulasi tersebut akan diwujudkan melalui Peraturan  Menteri Keuangan, namun saat ini Kemenkeu masih melakukan pematangan dengan  Kementerian Perdagangan terkait jenis barang yang bisa mendapatkan fasilitas fiskal tersebut. "Pemberlakuan PMK ini  harus sinergi dan sejalan dengan kebijakan terkait pemasukan barang dari  kementerian Perdagangan." ucap Chotibul. Bila dirinci mekanisme pembesasan bea  masuk barang kiriman PMI berbagi dalam dua jenis. Pertama, yaitu PMI resmi dan terdaftar  di BP2MI bisa mendapatkan pembebasan bea masuk tiga kali dalam setahun, masing-maing maksimal US$ 500. Kedua, PMI yang terdaftar  di kementerian Luar Negeri  namun tidak tedaftar  BP2MI hanya mendapatkan bea masuk  dan satu kali dalam setahun dengan nilai maksimal US$ 500. (Yetede)

Tambahan likuiditas bakal kembali mengaliri kantong sejumlah korporasi pelat merah. Pasalnya, pemerintah telah memutuskan untuk menambah alokasi penyertaan modal negara (PMN) kepada badan usaha milik negara (BUMN), baik untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 maupun Rancangan APBN 2024. Keputusan itu tak lepas dari peran penting BUMN dalam mewujudkan berbagai proyek strategis yang digadang-gadang turut mengakselerasi ekonomi nasional. Namun jika ditelaah, terlihat pemerintah enggan mengobral PMN. Hal itu tampak dari angka usulan yang tergolong moderat. Apalagi, sejumlah kalangan juga mendorong pemerintah untuk lebih selektif menyalurkan PMN, yakni hanya kepada perusahaan yang sehat, bukannya menjadi obat bagi BUMN sakit. Mengacu pada postur fiskal tahun ini, pemerintah mengajukan tambahan PMN senilai Rp4,51 triliun untuk tiga perusahaan yakni PT Asuransi Jiwa IFG, Pt Aviasi Pariwisata Indonesia atau Injourney, dan PT Bina Karya. Adapun, dalam RAPBN 2024 pemerintah dan DPR RI sepakat menaikkan PMN untuk BUMN dari Rp18,6 triliun menjadi Rp30,7 triliun. Injeksi tambahan itu dialokasikan untuk PT Hutama Karya dan PT Wijaya Karya. Khusus RAPBN 2024, tambahan senilai Rp12,1 triliun itu merupakan jalan tengah dari Kementerian Keuangan dalam rangka merespons usulan Kementerian BUMN yang meminta PMN sebesar Rp57 triliun. Sejatinya, pemerintah dan DPR tidak memberikan jalan mulus untuk mengucurkan PMN hingga Rp57 triliun karena dikhawatirkan memengaruhi keberlanjutan konsolidasi fiskal. Bukannya tanpa alasan pemerintah mengusulkan penambahan PMN. Sebab, ada banyak tugas yang patut dikebut, terutama infrastruktur. Suntikan untuk BUMN juga ditujukan guna mempercepat proyek strategis nasional (PSN). Atas dasar itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, Selasa (12/9), meminta Parlemen untuk menyepakati usulan penambahan modal tersebut. Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Mahendra Vijaya, mengatakan perseroan tengah fokus mengerjakan proyek-proyek yang telah diperoleh dan menyelesaikannya sesuai dengan ekspektasi pemberi kerja, baik dari segi waktu, kualitas, maupun biaya. Adapun pada tahun depan, perseroan berupaya optimal menangkap sejumlah potensi, termasuk tender proyek pemerintah pada 2024.

Inovasi kebijakan untuk menarik investasi dilakukan oleh kementerian dan lembaga. Tantangan yang dihadapi dari berbagai terobosan kebijakan adalah di level implementasi, agar regulasi yang disusun tidak sekadar manis di atas kertas. Pemerintah belum lama ini mengumumkan postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2024. Dalam postur itu, pemerintah menyiapkan alokasi insentif fiskal yang tergambar dalam belanja perpajakan atau tax expenditure pada tahun depan mencapai Rp374,5 triliun. Industri manufaktur, transportasi, hingga pergudangan menjadi sektor dengan pendampingan fiskal prioritas. Beberapa jenis perpajakan yang dapat dinikmati antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), hingga bea masuk dan cukai. Pemberian insentif fiskal itu merupakan satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2024 dengan sasaran 5,2%, lebih tinggi dibandingkan dengan outlook pada tahun ini yang hanya 5,1%. Selain insentif fiskal, sejumlah kementerian dan lembaga menyusun berbagai regulasi untuk menggenjot aktivitas ekonomi, terutama mendorong arus investasi.Di sektor properti misalnya, kalangan pengembang menilai hadirnya UU Cipta Kerja memberi kemudahan bagi investor asing untuk memiliki hunian dengan syarat yang lebih mudah. Aspek kebutuhan lahan juga diterobos oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kementerian yang dipimpin Hadi Tjahjanto itu memastikan kebutuhan lahan investasi bagi investor dengan pengendalian dan penertiban tanah. 

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan bahwa kementerian sudah melakukan beberapa perubahan peraturan bidang pertanahan, salah satunya memberikan kemudahan kepemilikan rumah tinggal atau hunian untuk warga negara asing. Inovasi kebijakan meningkatkan investasi juga dilakukan oleh Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Imigrasi lewat penerbitan golden visa dengan memberikan masa tinggal bagi warga negara asing tinggal lebih lama setelah melalui syarat melakukan kegiatan penanaman modal. Menurut Direktur Jenderal Imigasi Kemenkumham Silmy Karim, Indonesia merupakan negara yang menarik bagi investor karena memiliki pasar besar dari sisi jumlah penduduk. Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin menjelaskan dari kacamata pengembang, pemerintah sudah maksimal dalam memberikan kemudahan investasi melalui insentif, seperti perpajakan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menuturkan pemerintah mesti memberikan terobosan kebijakan seperti perizinan, jalur rantai pasok untuk investor industri, hingga infrastruktur, sebagai pengungkit investasi.

JAKARTA – Kebijakan pemerintah menekan ketergantungan terhadap dolar (dedolarisasi) dengan pemakaian mata uang lokal dalam perdagangan internasional atau local currency transaction (LCT) masih menghadapi banyak kendala. Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebutkan posisi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional terlampau tangguh untuk digeser oleh rupiah dan mata uang dari beberapa negara mitra LCT Indonesia. Alih-alih tergantikan secara bertahap, pemberian insentif pun dianggap belum bisa mengurangi ketergantungan pemakaian dolar Amerika Serikat. “Dengan sejarah yang panjang, sulit untuk mengubah pola transaksi perdagangan dunia,” kata Yusuf kepada Tempo, kemarin.

Inisiatif LCT bertujuan memudahkan sistem pembayaran antar-anggota ASEAN serta dengan negara tujuan ekspor-impor Indonesia lainnya. Jalan pintas transaksi—tanpa konversi ke dolar Amerika Serikat—itu dibuat untuk mendongrak perdagangan lintas batas produk potensial, salah satunya e-commerce. Kebijakan LCT juga dianggap bisa menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia, terutama soal kurs rupiah. Indonesia mulai menjalin LCT dengan Malaysia dan Thailand pada 2018, kemudian berlanjut dengan Jepang pada 2020, lalu Cina pada 2021.

Pembentukan satuan tugas (satgas) nasional untuk LCT di sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 belakangan menunjukkan keseriusan program tersebut. Didukung 10 kementerian dan lembaga, Satgas LCT menjadi pintu penyaluran insentif serta percepatan pelayanan bagi pengusaha yang mengutamakan mata uang lokal dalam ekspor-impor. Kemudahan yang sama juga berlaku untuk LCT dalam kegiatan investasi, penggunaan kode-kode QR cross-border, serta perdagangan surat-surat berharga. (Yetede)

Perdana Menteri China Li Qiang datang ke Jakarta dengan keyakinan tinggi. Kehadiran orang kepercayaan Presiden Xi Jinping itu seolah ingin menjawab berbagai keraguan terhadap masa depan ekonomi Negeri Tirai Bambu. Berbicara di hadapan para pemimpin Asean yang hadir dalam pertemuan 26th Asean+3 Summit di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 Asean yang berlangsung di Jakarta, PM Li optimistis bahwa pemulihan ekonomi di China saat ini berada di jalur yang tepat. Pemerintah China di bawah kendali Presiden Xi telah melakukan berbagai upaya untuk memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan ekonomi global. Kendati situasi internal di China tengah dibayangi berbagai risiko perlambatan, terutama yang dipicu dari kemerosotan sektor properti, PM Li menyatakan keyakinannya bahwa sasaran laju ekonomi negara itu akan mencapai 5% pada akhir tahun ini. Dia menyatakan ekonomi China memiliki prospek yang cerah dan akan terus menghasilkan peluang baru dan lebih besar bagi kawasan Asean dan seluruh dunia. Meski terjadi perbedaan kepentingan, persepsi, dan gangguan eskternal antara negara Asean+3, dia menegaskan China berupaya untuk mencari kesepakatan dan landasan bersama. Semua negara Asean+3, katanya berperan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi di Asia. Dalam 10 tahun terakhir, produk domestik bruto (PDB) gabungan negara-negara Asean+3 sebagai bagian dari ekonomi global meningkat dari 24,7% menjadi 27,6%. Dalam kesempatan itu, Li Qiang menegaskan agar negara anggota Asean tidak menaruh keberpihak­an kepada salah satu negara atau blok yang dominan. Sementara itu, Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol sempat menyebutkan bahwa kerja sama trilateral antara Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang akan memperkuat Asean.

Pelaku bisnis di kawasan ASEAN merekomendasikan penghapusan hambatan nontarif dalam perdagangan antarnegara anggota demi menunjang ketahanan pangan di kawasan tersebut. Pemerintah mencoba menyelesaikannya lewat sistem harmonisasi perizinan se-ASEAN. ASEAN-Business Advisory Council Indonesia Policy Manager for Food Security Arif P Rachmat mengemukakan, ada empat aspek rekomendasi kebijakan yang diharapkan pelaku industri dan usaha di Asia Tenggara di bidang pangan dan pertanian, yakni perdagangan eksternal ataupun intra-ASEAN, infrastruktur dan teknologi pertanian, inklusivitas akses pasar, serta pembangunan kapabilitas petani.

”Dalam perdagangan eksternal dan intra-ASEAN, kami merekomendasikan penghapusan hambatan nontarif berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah disepakati untuk menyeimbangkan aturan yang diperlukan dan fasilitas perdagangan,” tuturnya dalam forum kebijakan bertajuk ”Safeguarding ASEAN’s Food Security in a Time of Growing Uncertainty” pada ASEAN Business & Investment Summit di Jakarta, Minggu (3/9). Dia juga merekomendasikan percepatan proses bea dan cukai untuk benih, biji, pupuk, dan peralatan pertanian melalui harmonisasi standar, regulasi, dan persetujuan. Agar dapat bernegosiasi secara optimal dengan mitra eksternal, ASEAN diimbau untuk mengelola pengadaan kolektif.

Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga menyampaikan, regulasi perizinan setiap negara berbeda-beda. ”Oleh sebab itu, tantangan (hambatan nontarif) tersebut perlu dilihat secara spesifik. Pertemuan AEM (ASEAN Economic Ministers) secara maksimal mendorong hal itu karena kami ingin menguatkan prinsip-prinsip konektivitas. Salah satunya terwujud lewat ASEAN single window yang mengharmonisasi perizinan,” ucapnya. (Yoga)

Pemerintah telah memperluas penerima subsidi Rp 7 juta untuk pembelian motor listrik dengan bermodalkan nomor induk kependudukan (NIK). Kebijakan ini membawa dampak bervariasi bagi saham-saham emiten yang terkait dengan produk dan komponen motor listrik. Kemarin (31/8), saham PT NFC Indonesia Tbk (NFCX) menguat 9,65% ke Rp 6.250. Namun saham PT Gaya Abadi Sempurna Tbk (SLIS) kendati sempat menguat, malah ditutup melemah 4,93% menjadi harga Rp 135. Begitu juga PT Indika Energy Tbk (INDY), yang punya lini bisnis kendaraan listrik, di akhir perdagangan malah turun 1,48% menjadi Rp 2.000. Sedangkan emiten komponen otomotif seperti PT Astra Otoparts Tbk (AUTO) juga turun 1,23% ke harga 3.200. Begitu juga PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA), melemah 4,55% ke harga Rp 1.470. Research Analyst Erdikha Elit Sekuritas, Ika Baby Fransiska mengamati perluasan subsidi menjadi angin segar untuk menghidupkan permintaan motor listrik, suku cadang atau produk penunjangnya. Head of Research Mega Capital Sekuritas, Cheril Tanuwijaya mengingatkan, kebijakan subsidi pemerintah untuk pembelian motor listrik berpotensi hanya menjadi sentimen sesaat. Pelaku pasar perlu mewaspadai fluktuasi saham. Namun, momentum ini bisa dimanfaatkan untuk trading jangka pendek.

Presiden Joko Widodo getol menggerojok aneka subsidi menjelang periode terakhir kepemimpinannya. Selain menambah cakupan penerima subsidi sepeda motor listrik, pemerintah juga berancang-ancang menghapus BBM jenis Pertalite dan mengganti dengan Pertamax. Berlaku 30 Agustus, pemerintah memperluas sasaran penerima subsidi sepeda motor listrik. Di aturan teranyar, warga Indonesia berusia 17 tahun ke atas berkesempatan meraih subsidi motor listrik senilai Rp 7 juta, atau satu KTP berhak mendapat subsidi motor listrik. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia yang berusia di atas 20 tahun mencapai 187,42 juta jiwa. Jika subsidi motor listrik dilepas, dan dengan asumsi setengah penduduk tadi menerima subsidi (93,71 juta jiwa), maka pemerintah harus menyiapkan dana hingga Rp 655,97 triliun. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata bilang, meski pemerintah memperluas penerima subsidi, anggaran saat ini masih tetap sama seperti sebelumnya. Selain motor listrik, pemerintah juga membuka wacana subsidi Pertamax. Rencana itu diungkapkan Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR, Rabu (30/8). "Pertamina menargetkan, produk Pertamax Green 92 menggantikan Pertalite di 2024 dan tetap dikategorikan sebagai produk BBM subsidi," kata dia. Sejumlah ekonom menyoroti aneka kebijakan subsidi itu. Subsidi Pertamax, dinilai tak tepat sasaran. Perluasan subsidi motor listrik dianggap kurang efektif, selain boros anggaran. "Lebih baik, anggaran untuk subsidi bus listrik atau kendaraan publik lainnya agar banyak manfaat," ungkap Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Indef. Ini sejalan keinginan Presiden Jokowi memberikan subsidi untuk tarif LRT dan Kereta Cepat.

Terhitung hari ini, pemerintah sah memperluas jangkauan program subsidi motor listrik untuk masyarakat, dari sebelumnya terbatas pada segmen tertentu. Setiap konsumen bisa membeli motor listrik dengan subsidi sebesar Rp 7 juta hanya dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 21/ 2023 yang merupakan Perubahan atas Permenperin No 6/ 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua. Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, beleid perubahan ini untuk mempercepat ekosistem kendaraan listrik serta mewujudkan Indonesia lebih bersih. "Perluasan jangkauan subsidi kami harapkan bisa membuat motor listrik lebih masif," sebut Agus. Data Sisapira, yang mencatat kuota dan penjualan motor listrik, per Selasa (29/8) menunjukkan, sisa kuota motor listrik bersubsidi masih 197.570 unit. Artinya, dari target penjualan motor listrik dengan skema subsidi sebanyak 200.000 unit tahun ini, baru terserap 2.430 unit saja. Ini pun sesungguhnya belum semuanya masuk kategori terjual. Harapan pemerintah, perluasan subsidi bisa membuat target penjualan motor listrik tercapai. Sebab, syarat pembelian motor listrik subsidi hanya bermodal KTP. "Tiap satu NIK KTP bisa membeli satu unit motor," jelas Agus. Ketua Asosiasi Industri Sepada Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setyadi meyakini, target penjualan motor listrik bersubsidi 200.000 unit tercapai sampai akhir tahun nanti. "Skema baru akan mendorong minat masyarakat," ujar dia.