Hambatan Nontarif Perlu Dilonggarkan

;

Hambatan Nontarif Perlu Dilonggarkan

Ekonomi Yoga 04 Sep 2023 Kompas

Pelaku bisnis di kawasan ASEAN merekomendasikan penghapusan hambatan nontarif dalam perdagangan antarnegara anggota demi menunjang ketahanan pangan di kawasan tersebut. Pemerintah mencoba menyelesaikannya lewat sistem harmonisasi perizinan se-ASEAN. ASEAN-Business Advisory Council Indonesia Policy Manager for Food Security Arif P Rachmat mengemukakan, ada empat aspek rekomendasi kebijakan yang diharapkan pelaku industri dan usaha di Asia Tenggara di bidang pangan dan pertanian, yakni perdagangan eksternal ataupun intra-ASEAN, infrastruktur dan teknologi pertanian, inklusivitas akses pasar, serta pembangunan kapabilitas petani.

”Dalam perdagangan eksternal dan intra-ASEAN, kami merekomendasikan penghapusan hambatan nontarif berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah disepakati untuk menyeimbangkan aturan yang diperlukan dan fasilitas perdagangan,” tuturnya dalam forum kebijakan bertajuk ”Safeguarding ASEAN’s Food Security in a Time of Growing Uncertainty” pada ASEAN Business & Investment Summit di Jakarta, Minggu (3/9). Dia juga merekomendasikan percepatan proses bea dan cukai untuk benih, biji, pupuk, dan peralatan pertanian melalui harmonisasi standar, regulasi, dan persetujuan. Agar dapat bernegosiasi secara optimal dengan mitra eksternal, ASEAN diimbau untuk mengelola pengadaan kolektif.

Wakil Menteri Perdagangan RI Jerry Sambuaga menyampaikan, regulasi perizinan setiap negara berbeda-beda. ”Oleh sebab itu, tantangan (hambatan nontarif) tersebut perlu dilihat secara spesifik. Pertemuan AEM (ASEAN Economic Ministers) secara maksimal mendorong hal itu karena kami ingin menguatkan prinsip-prinsip konektivitas. Salah satunya terwujud lewat ASEAN single window yang mengharmonisasi perizinan,” ucapnya. (Yoga)