JAKARTA, ID - Sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19, sektor riil dan daya beli masyarakat berangsur-angsur pulih. Hal itu tercermin pada realisasi penerimaan pajak yang mencapai Rp 1.716,8 triliun atau 115,6% dari target. Didongkrak penerimaan pajak, total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 mencapai Rp 2.626,4 triliun atau 115,9% dari target. Sedangkan belanja negara mencapai Rp 3.090,8 triliun, meningkat 10,9% dari realisasi 2021. Selepas pandemi, kinerja APBN terus membaik dengan defisit yang turun signifikan. Membengkak hingga 6,14% pada 2020, defisit APBN mengecil menjadi 4,57% pada 2021. Dalam APBN 2022, defisit anggaran mampu ditekan ke Rp 464,3 triliun atau 2,38% dari produk domestik bruto (PDB). Defisit fiskal jauh lebih rendah dari perkiraan awal, 4,85% dari PDB. Pembiayaan APBN pun mampu dikurangi hingga Rp 583 triliun. (Yetede)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 kembali mencatatkan defisit. Hanya, defisitnya lebih rendah dari target yang ditetapkan pemerintah. Dalam realisasi sementara APBN 2022, pemerintah sudah membelanjakan anggaran Rp 3.090,8 triliun, atau 99,5% dari target. Sedangkan total pendapatan negara hanya Rp 2.624,6 triliun. Alhasil, APBN 2022 mencatatkan defisit sebesar Rp 464,3 triliun. Meski begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, defisit APBN 2022 sudah jauh lebih baik daripada periode sebelumnya. Defisit anggaran sebesar Rp 464,3 triliun itu setara 2,38% dari total produk domestik bruto (PDB). "Ini sudah di bawah 3% yang selama ini kita sampaikan," ujar Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (3/1). Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, rendahnya defisit anggaran di 2022 bisa menjadi modal bagi pemerintah untuk menjalankan konsolidasi fiskal di tahun 2023 ini. Termasuk juga menelurkan beragam insentif bagi pebisnis.

Pemerintah mematok penerimaan pajak tinggi pada tahun depan. Terutama, penerimaan pajak yang berasal dari konsumsi domestik. Padahal, berbagai lembaga meramal perekonomian Indonesia bakal tumbuh melambat pada tahun 2023 mendatang. Tingginya target pajak yang berasal dari konsumsi masyarakat ini tercermin dari pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN). Dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, target PPN DN dipatok sebesar Rp 475,37 triliun, melonjak 19,33% dibanding target dalam Perpres 98/2022 segede Rp 398,35 triliun. Kepala Subdirektorat (Kasubdit) Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Bonarsius Sipayung menyebut, perekonomian tahun depan memang penuh ketidakpastian. Hanya saja, target PPN DN yang dipatok pemerintah dalam APBN 2023 sudah diperhitungan hati-hati, termasuk memperhitungkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Terlebih lagi, inflasi dalam batas tertentu untuk pajak konsumsi termasuk variabel positif. "Perkiraan penerimaan PPN tentu memperhitungkan angka perkiraan pertumbuhan ekonomi plus inflasi," ujar Bonarsius kepada KONTAN, Selasa (27/12).

JAKARTA, ID – Pemerintah menyatakan, penurunan defisit APBN 2023 menjadi 2,84% terhadap PDB tidak akan mengganggu pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Strategi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan tahun depan adalah dengan memperbaiki aset dan optimalisasi belanja negara. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keynote speech dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023: Menjaga Resiliensi melalui Transformasi Struktural, di Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (21/12/2022). Jokowi juga mengungkapkan defisit anggaran tahun ini dalam perhitungan terakhir pemerintah akan mencapai 2,49% terhadap PDB, turun drastis dibandingkan saat pandemi. “Ini upaya yang kita lakukan agar ekonomi makro kita menjadi lebih baik, dalam angkaangka,” ujar Presiden. Pada kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, defisit anggaran tahun ini lebih rendah dari target dalam Perpres 98/2022 yakni 4,5% terhadap PDB. Meskipun defisit turun di bawah 3%, dia menegaskan, APBN 2022 tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. (Yetede)

Guna mengantisipasi imbas pelambatan ekonomi global tahun depan, defisit APBN ditekan lebih awal tahun ini. Dengan capaian defisit yang rendah dan ruang fiskal tambahan tahun depan, belanja negara perlu diarahkan untuk menjaga konsumsi masyarakat rentan dan menggerakkan roda ekonomi domestik. Data Kemenkeu, sampai 14 Desember 2022, realisasi defisit APBN 2022 mencapai Rp 237,7 triliun atau 1,22 % terhadap PDB. Capaian itu jauh lebih rendah dari target tahun ini yang tertera di PP No 98 Tahun  2022, yakni 4,5 %, serta target outlook pemerintah tahun ini sebesar 3,92 %. Pada APBN 2023,  pemerintah sudah memasang target defisit 2,84 %, kembali ke batas normal di bawah 3 %.

Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa pada hari Selasa (20/12) mengatakan, capaian defisit menjelang akhir tahun ini jauh lebih kecil dari rencana pemerintah, karena pertumbuhan pendapatan negara yang sampai 14 Desember 2022 mencapai Rp 2.479,9 triliun, di atas target Rp 2.266,2 triliun. Capaian pendapatan tahun ini ditopang penerimaan pajak Rp 1.634,4 triliun atau 110  % dari target Rp 1.485 triliun serta PNBP sebesar Rp 551,1 triliun (114,4 % target Rp 481,6 triliun). Di luar itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai juga sudah mencapai 98,01 % target Rp 299 triliun. Sri Mulyani mengatakan, defisit yang terjaga rendah itu menunjukkan kondisi APBN yang sehat di tengah iklim ekonomi yang tidak pasti. Pemerintah pun bisa mengurangi porsi pembiayaan anggaran atau utang menjadi Rp 469,8 triliun, jauh di bawah target awal Rp 840,2 triliun. (Yoga)

Performa apik Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 menebalkan bekal pemerintah menyongsong skenario fiskal ‘endemi Covid-19’ alias konsolidasi pada tahun depan. Memang, dari perspektif kesehatan penetapan pandemi maupun endemi Covid-19 perlu mengacu pada World Health Organization (WHO). Akan tetapi, untuk urusan fiskal, pemerintah punya kebijakan pengelolaan secara mandiri sesuai situasi nasional. Apalagi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang menjadi landasan kebijakan anggaran penanganan pandemi Covid-19 resmi berakhir pada tahun ini. Regulasi itu sekaligus mengamanatkan konsolidasi fiskal pada 2023, yakni mengembalikan defisit anggaran di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun, kans pemerintah untuk menormalisasi defisit atau memulai APBN tanpa Covid-19 pun amat besar. Penerimaan yang menembus target sejak bulan lalu, belanja yang cukup solid, hingga defisit yang terkendali menguatkan optimisme itu. Artinya, kebijakan apapun yang ditempuh bakal menguatkan pijakan otoritas fiskal untuk bermanuver pada tahun depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pun menegaskan bahwa kinerja APBN telah sepenuhnya sehat. Terlebih, sejumlah lembaga internasional memangkas proyeksi ekonomi Indonesia pada 2023. Di antaranya adalah World Bank dari 5,2% menjadi 4,8%, Asian Development Bank (ADB) dari 5,4% menjadi 5%, dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) dari 5,3% menjadi 4,7%. Salah satu strategi yang dilakukan untuk menguatkan fondasi ekonomi adalah mengoptimalkan belanja strategis yang memiliki efek berganda besar.

JAKARTA, ID — Di tengah turbulensi global, ekonomi Indonesia masih tetap berada di jalur ekspansi, antara lain, akibat peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 yang sukses menjadi shock absorber. Didukung penerimaan pajak yang melebihi target, mencapai Rp 1.634,4 triliun selama Januari hingga 14 Desember 2022, dan kualitas belanja yang semakin baik, laju pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan di atas 5,3%. Realisasi belanja APBN 2022 hingga pertengahan Desember mencapai Rp 2.717,6 triliun atau 87,5% dari target. Sedang penerimaan APBN pada periode yang sama sebesar Rp 2.479,9 triliun atau 109,4% dari target.Penerimaan yang impresif disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang berada di jalur  ekspansi dan belanja yang mampu mengangkat daya beli masyarakat serta menggerakkan ekonomi. Penerimaan pajak sebesar Rp 1.634,4 triliun hingga 14 Desember 2022 merupakan 110,06% dari target dalam Perpres 98/2022 yang sebesar Rp 1.485 triliun dan tumbuh 41,93% dibandingkan periode sama tahun 2021 sebesar Rp 1.151,5 triliun. (Yetede)

Alokasi APBN 2023 untuk Kalimantan Selatan naik 9,28 % dibandingkan APBN 2022. ”APBN 2023 dirancang untuk menjaga optimisme pemulihan ekonomi. Pada saat yang sama juga meningkatkan kewaspadaan dalam merespons gejolak global yang masih berlangsung,” kata Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Sulaimansyah di Banjarbaru, Rabu (7/12/2022). (Yoga)

Ketidakpastian ekonomi, ancaman inflasi, hingga prospek pelemahan harga komoditas membuat pemerintah harus bekerja lebih keras untuk pengendalian penerimaan pajak pada tahun depan. Apalagi, penerimaan pajak 2023 dipatok tumbuh 15,69% jika dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 Perubahan. Namun, pemangku kebijakan tak lagi memiliki momentum yang bisa mempertajam cangkul penggali pajak seperti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) dan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% pada tahun ini. Alhasil, pekerjaan rumah pemerintah yang masih tertunda, seperti skema pajak baru, dinilai perlu segera dituntaskan. Beberapa di antaranya yaitu pajak atas kenikmatan atau natura, pajak karbon, hingga pemajakan atas ekonomi digital. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan target dalam APBN 2023 didesain dengan mempertimbangkan ketidakpastian ekonomi, terutama yang bersumber dari dampak perang Rusia-Ukraina dan kenaikan suku bunga acuan. Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, mengatakan pemerintah harus berani beraksi mengingat target penerimaan pajak 2023 amat ambisius. “Pengenaan pajak karbon menjadi alternatif ekstensifikasi objek pajak yang relevan untuk diterapkan,” katanya kepada Bisnis, Minggu (4/12).

JAKARTA, ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta realisasi belanja di APBN maupun APBD, khususnya belanja modal dan belanja sosial dipercepat. Alasannya, belanja pemerintah dapat mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional di tengah perlambatan ekonomi global. Oleh sebab itu, Presien meminta seluruh kementerian, kepala lembaga, dan pemerintah daerah mengendalikan secara detail belanja yang ada dan jangan terjebak rutinitas. Tak kalah penting, seluruh instansi harus memperbesar pembelian produk-produk dalam negeri, khususnya produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal itu ditegaskan Presiden dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran (TA) 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/11). Presiden menuturkan, APBN 2023 adalah instrumen untuk mengendalikan inflasi, APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural. Seiring dengan itu, APBN 2023 difokuskan pada enam kebijakan. (Yetede)