Komisi II DPR menyetujui semua usulan anggaran yang diajukan penyelenggara pemilu. Selain pagu anggaran Rp 15,89 triliun, usulan tambahan anggaran Rp 7,86 triliun yang diajukan KPU juga langsung disepakati agar dialokasikan dalam APBN 2023. Pemerintah diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan anggaran demi kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024. Bukan hanya KPU, Komisi II DPR juga menyetujui pagu anggaran Bawaslu tahun 2023 sebesar Rp 7,1 triliun serta usulan tambahan Rp 6,06 triliun. ”Komisi II akan meminta Badan Anggaran DPR untuk memenuhi usulan tambahan anggaran itu serta menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran (pagu definitif) KPU dan Bawaslu tahun 2023 melalui pembahasan di Banggar,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi II dengan KPU dan Bawaslu, Selasa (20/9).

Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan, tambahan anggaran Rp 7,1 triliun itu salah satunya untuk honor dan operasionalisasi badan ad hoc penyelenggara pemilu. Untuk memenuhi kenaikan honor dan operasionalisasi badan itu saja, dibutuhkan anggaran hingga Rp 11,19 miliar. Selain itu untuk pemutakhiran data pemilih, belanja pegawai, sosialisasi tahapan pemilu, serta perencanaan program, anggaran, dan penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menambahkan, tambahan anggaran paling besar untuk pembentukan dan dukungan operasionalisasi pengawas ad hoc, pengawasan masa kampanye pemilu, pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, serta perencanaan, program, dan anggaran, juga penyusunan peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, sosialisasi pengawasan pemilu di 450 titik. (Yoga)

Dengan adanya guncangan ekonomi dunia secara global dan harga minyak dunia yang cenderung meningkat, pemerintah memutuskan membantu masyarakat dengan menambah anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 di APBN sebanyak tiga kali lipat dari semula Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Adapun besarannya dihitung berdasarkan rata-rata ICP (harga patokan minyak mentah Indonesia) yang mencapai 100 USD per barel dengan kurs Rp 14.450 per USD, dan volume penggunaan pertalite diperkirakan 23 juta kiloliter serta solar bersubsidi 15 juta kiloliter. Anggaran subsidi ini digunakan agar masyarakat tetap dapat menikmati harga BBM dan listrik yang murah dan terjangkau. Nominal APBN yang digunakan untuk subsidi dan kompensasi sangat besar, tetapi bermanfaat untuk membantu daya beli masyarakat dan menahan laju inflasi.

Pemerintah menemukan banyaknya subsidi yang tak tepat sasaran. Sebagian besar subsidi BBM dinikmati kelompok masyarakat mampu yang memiliki kendaraan pribadi. Pertalite bersubsidi Rp 93,5 triliun yang disediakan pemerintah, 86 % dinikmati rumah tangga (RT), dan sisanya 14 % dinikmati dunia usaha. Dari 86 % yang dinikmati RT,ternyata hanya 20 % dinikmati RT miskin, sedangkan 80 % dinikmati RT yang mampu. Berdasarkan ini, pemerintah memutuskan untuk memberikan bantalan sosial kepada kelompok masyarakat yang tepat untuk dapat menahan beban dari guncangan ekonomi global yang semakin menguat dengan anggaran sebesar Rp 24,17 triliun, dimana Rp 12,4 triliun digunakan untuk BLT bagi 20,65 juta keluarga penerima manfaat, masing-masing mendapatkan Rp 150.000 per bulan selama empat bulan. Bantuan juga diberikan kepada 16 juta pekerja yang bergaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan berupa bantuan subsidi upah Rp 600.000. Anggaran untuk kelompok pekerja ini sebesar Rp 9,6 triliun.

Keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi sebagai pilihan akhir bukanlah hal mudah. Menggunakan APBN, segala daya upaya untuk membantu masyarakat telah dilakukan, mulai dari menaikkan anggaran subsidi hingga pemberian tambahan bansos. Bansos tambahan dari APBN diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan menahan jumlah kemiskinan. Namun, ada faktor di luar kendali pemerintah sebagai akibat kondisi geopolitik dan ekonomi global yang terus bergejolak. Pelaksanaan bansos tambahan harus benar-benar sesuai dengan data yang valid. Presiden bahkan telah turun dan menyaksikan secara langsung sebagai tanda dimulainya penyerahan bansos atas pengalihan subsidi BBM di Papua. Pesannya sangat jelas, pelaksanaan APBN harus dikawal dan diamankan serta tak boleh diselewengkan serupiah pun. APBN akan terus dijaga kesinambungannya agar mampu menjadi instrumen fiskal yang melindungi rakyat secara berkeadilan. (Yoga)

Pembangunan bandara di Kediri, Jatim, resmi disepakati tanpa menggunakan APBN. Bandara dibangun oleh PT Surya Dhoho  Investama, anak usaha PT Gudang Garam Tbk. ”Hal yang luar biasa saat swasta membangun bandara sehingga tidak perlu (dana) APBN,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Rabu (7/9), di Jakarta. Investasi pembangunan bandara Rp 10,8 triliun dan ditargetkan beroperasi pada akhir 2022. (Yoga)

Pemerintah kembali menyusun sejumlah terobosan untuk menjaga performa fiskal tetap prima di tengah terus meningkatnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 untuk mengintervensi subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Ada tiga skenario terbaru yang telah dieksekusi pemerintah untuk menjaga agar postur anggaran tak gontai. Pertama, merealokasi sebagian anggaran subsidi BBM yang kemudian dialihkan untuk penebalan bantuan sosial (bansos). Secara konkret, pemerintah mengalihkan subsidi BBM senilai Rp24,17 triliun untuk menambah kucuran bantalan sosial dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Kedua, mengutip sebagian transfer ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan perlindungan sosial masyarakat. Kementerian Keuangan mengutip 2% dari alokasi DAU dan DBH yang ditransfer untuk pemerintah daerah senilai Rp2,17 triliun. Ketiga, menerbitkan alat pembayaran Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik untuk memfasilitasi pembelian barang dan jasa oleh pemerintah daerah.

Langkah Pemerintah RI dalam penanganan pandemi Covid-19 selama ini dinilai efektif. Penanganan pandemi Covid-19 berjalan dengan baik dan berbagai dukungan stimulus berhasil menjaga momentum pemulihan perekonomian, serta memberi bantalan bagi masyarakat terdampak. Meskipun situasi pandemi telah menunjukkan perbaikan, risiko kini bergeser ke gejolak perekonomian global, seperti lonjakan inflasi global, kenaikan suku bunga, melambatnya perekonomian, dan potensi stagflasi. Sementara itu, laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia tetap meningkat dan inflasi masih terkendali dibandingkan dengan beberapa negara lain. Pertumbuhan ekonomi menguat signifikan pada kuartal II/2022, yaitu tumbuh 5,44%. Pencapaian ini tidak terlepas dari peran APBN sebagai instrumen stabilisasi (shock absorber) dan pendorong perekonomian.

Pada 2023, keseimbangan arah kebijakan makrofiskal terus dijaga untuk mendorong pembangunan. Kita akan tetap waspada, antisipa­­tif, dan responsif dalam meng­hadapi berbagai ketidak­pas­tian. Konsolidasi fiskal de­ngan mengembalikan defisit APBN di bawah 3% PDB pada 2023, sambil tetap men­ja­ga kontribusi APBN da­lam perekonomian menjadi sa­ngat krusial. Kesehatan APBN harus tetap dijaga untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Dengan mempertimbangkan kinerja perekonomian nasional terkini, agenda pembangunan, potensi risiko, serta tantangan yang akan dihadapi maka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 diharapkan 5,3% dan inflasi 3,3%.

JAKARTA, ID — Anggaran negara, APBN dan APBD, harus dibelanjakan untuk membeli produk buatan dalam negeri, bukan produk impor. Semua kementerian, lembaga negara, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah harus menghentikan kebiasaan membeli produk impor dengan anggaran negara. Penggunaan anggaran negara untuk membeli produk dalam negeri mampu menggerakkan ekonomi nasional. “Sangat lucu sekali, APBN yang kita collect dari pajak, dari PNBP, dari royalti masuk ke APBN. Kemudian keluar sebagai belanja pemerintah, yang dibeli barang impor. Waduh, bodoh banget kita kalau terus-terusan begitu, ndak,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi se-Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (23/8/2022). Hadir mendampingi Presiden dalam acara ini antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. (Yetede)

Pemerintah merancang APBN 2023 sebagai bantalan menghadapi ketidakpastian global dan mendorong pertumbuhan. Dalam pidato pengantar Rancangan APBN 2023 dan nota keuangannya, Presiden Jokowi  menekankan peran APBN adalah motor penggerak pembangunan dan alat untuk meredam keraguan, membangkitkan optimisme, tetapi tetap dengan kewaspadaan tinggi. APBN 2023 dirancang untuk antisipatif dan responsif menghadapi berbagai perubahan yang mungkin terjadi.

Tahun depan sejumlah menteri dan kepala daerah akan mengikuti Pemilu 2024. Kita ingin mereka tetap mengutamakan tugas sebagai pembantu presiden mewujudkan target pembangunan. Oleh sebab itu, APBN sebagai stimulan ekonomi harus mampu membuka sumbatan yang menghambat pertumbuhan lebih cepat. Kelima strategi pertumbuhan yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pembangunan infrastruktur, implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi, mendorong revitalisasi industri dan hilirisasi, serta mendorong ekonomi hijau, hendaknya dapat mendorong masyarakat berpartisipasi dalam ekonomi dengan menghilangkan berbagai hambatan. (Yoga)

Risiko gejolak ekonomi global dinilai masih tinggi sehingga Pemerintah Indonesia akan terus waspada. Perlambatan ekonomi dunia tetap berpotensi memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam   jangka pendek. Namun, di sisi lain, ketidak pastian global tidak boleh membuat Indonesia pesimistis. Demikian disampaikan Presiden Jokowi saat berpidato pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2023 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (16/8).

”Konflik geopolitik dan perang di Ukraina telah menyebabkan eskalasi gangguan sisi suplai yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global. Kondisi tersebut juga mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara, tak terkecuali Indonesia,” tutur Presiden. ”Ketidakpastian global tidak boleh membuat kita pesimistis. Dalam delapan tahun terakhir, kita telah memupuk modal penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kondusif,” ujar Presiden. Menurut Presiden Jokowi, pembangunan infrastruktur secara masif, perbaikan kualitas SDM, serta penyederhanaan aturan berusaha dan berinvestasi merupakan upaya-upaya kunci untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional menghadapi tantangan masa depan. (Yoga)

Menkeu Sri Mulyani mengatakan, anggaran yang digelontarkan untuk subsidi dan kompensasi energi tahun 2023 sebesar Rp 336,7 triliun, turun 33,07 % dari anggaran subsidi dan kompensasi 2022 yang Rp 502 triliun. Pengurangan anggaran subsidi energi merupakan bagian upaya mencapai target defisit fiskal di bawah 3 % tahun depan.

”Total nilai dalam RAPBN 2023 tersebut terdiri dari alokasi subsidi energi Rp 210,7 triliun dan kompensasi energy sebesar Rp 126 triliun,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RAPBN 2023 yang dilakukan secara virtual, Selasa (16/8) sore. Meski anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun depan menurun, Sri Mulyani menilai, anggaran yang digelontarkan masih cukup tinggi. Oleh karena itu, dia meminta konsumsi BBM jenis pertalite maupun biosolar dikendalikan dan disalurkan sesuai target sasaran agar anggarannya tidak jebol, tak hanya untuk tahun depan, tetapi juga untuk tahun ini. (Yoga)

Pemerintah, PT Pertamina (Persero), dan masyarakat perlu berbagi beban (sharing the pain) agar lonjakan harga minyak yang terjadi saat ini tidak mengganggu APBN, tidak membebani keuangan Pertamina, tidak memicu inflasi, serta tidak menekan daya beli dan menggerus pertumbuhan ekonomi. Di sisi pemerintah, sharing the pain dapat dilakukan antara lain dengan membayar subsidi BBM, kompensasi BBM, dan subsidi LPG kepada Pertamina secara tepat waktu agar BUMN itu mampu menjaga kesinambungan produksi dan distribusinya kepada masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air. Pemerintah juga mesti berkomitmen untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi (Pertalite dan solar subsidi) serta LPG subsidi  ukuran 3 kg) meski harga riilnya melambung. Hal itu terungkap dalam wawancara Investor Daily dengan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, Ketua Komisi VII DPR Sugeng Supar woto, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman, serta Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad. Mereka dihubungi secara terpisah di Jakarta dan Pekanbaru, Riau, Senin (8/8). (Yetede)