Dana kompensasi pertalite tahun ini bisa membengkak Rp 34 triliun menjadi Rp148,7 triliun dari anggaran  Rp114,7 triliun, seiring normalisasi mobilitas  masyarakat dan  peralihan  (shifting) dari Pertamax ke Pertalite. Ini merupakan salah satu risiko yang mengintai APBN 2022. Mandiri Sekuritas (Mansek) mecatat, kompensasi Pertalite Rp114,7 triliun berdasarkan kouta sebanyak 23 juta kilo liter (kl). Adapun realisasi konsumsi  bahan bakar minyak (BBM) ini sudah mencapai 6,5 juta  kl selama kuartal I-2022 atau 28% dari target. Di luar itu,  demikian Mansek, ada selisih harga yang sangat  besar antara Pertalite  dan Pertamax. Saat ini, Pertalite dibanderol Rp 7.650 per liter, sedangkan Pertamax Rp 12.500 per liter. Tak ayal lagi, gelombang migrasi dari Pertamax ke Pertalite bakal terjadi. "Atas dasar itu, kami memprediksi konsumsi Pertalite tahun ini mencapai 30 juta, di atas proyeksi pemerintah. Imbasnya akan ada biaya tambahan fiskal Rp 34 triliun," tulis Mansek dalam catatan harian belum lama ini. (Yetede)

Pemerintah sudah memberikan pengantar Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun anggaran 2023 pada Sidang Paripurna DPR RI akhir pekan lalu. Pengantar ini sebagai dasar kebijakan untuk merumuskan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut penyusunan KEM PPKF 2023 berbeda. Pertama, penyusunan KEM PPKF 2023 pada saat pandemi Covid-19 yang telah menginjak tahun yang ketiga. Tahun ini masih tahap transisi dari pandemi ke periode endemi dan normal baru. Pada beleid ini juga mengamanatkan defisit APBN kembali di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB) pada tahun 2023. Selain itu burden sharing pemerintah dengan BI untuk menanggung biaya kritis, akan berakhir 2022.

Langkah pemerintah menambah anggaran subsidi energi dan menambah alokasi perlindungan sosial melalui APBN Perubahan 2022, diharapkan dapat menjaga daya tahan konsumsi di tengah ancaman kenaikan inflasi. Alhasil, sejalan dengan ekspektasi inflasi yang terkendali, Bank Indonesia pun memiliki keleluasaan untuk menetapkan kebijakan moneter yang pro pada pertumbuhan ekonomi, dan bukan berpihak pada indeks harga konsumen (IHK) sebagaimana menjadi tren otoritas moneter di banyak negara. Apalagi, BI hingga saat ini masih melonggarkan kebijakan moneter, terutama tingkat suku bunga acuan BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) yang parkir di posisi 3,5% sejak Februari tahun lalu. Dunia usaha pun merespons antusias peluang BI menjaga suku bunga tetap rendah. Ketua Bidang Kajian Akuntansi dan Perpajakan Asosiasi Emiten Indonesia Ajib Hamdani mengatakan pelaku usaha masih membutuhkan likuiditas yang terus berputar maksimal di masyarakat.

Sinyal kepada otoritas moneter untuk tetap bertahan dengan kebijakan yang pro pada pertumbuhan juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Menurutnya, ada dua faktor utama yang berisiko mengganjal laju pemulihan, yakni inflasi dan tingkat suku bunga yang tinggi. Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen menjaga tingkat inflasi sehingga suku bunga tetap ramah dunia usaha.

DPR bersiap menyambut rencana pemerintah untuk mengubah postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Perubahan ini perlu dilakukan lantaran semua asumsi makro ekonomi telah mengalami perubahan termasuk penerimaan negara melesat naik imbas kenaikan harga komoditas global. Menurut Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Misbakhun menilai perubahan postur APBN bisa dilakukan karena dinamika makro ekonomi yang terjadi di dalam negeri maupun luar negeri. Di sisi lain pandemi Covid-19 reda. Misbakhun menyebut setidaknya ada dua opsi yang bisa dilakukan pemerintah untuk merombak APBN 2022. Opsi pertama, melalui mekanisme APBN Perubahan atau APBN-P. Opsi kedua, mengubah APBN 2022 melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)  2022 membukukan surplus  Rp 10,3 triliun atau setara 0,06% dari produk domestik  bruto (PDB) selama kuartal I tahun ini, dibandingkan periode sama tahun lalu defisit Rp143,7 triliun. Per Maret 2021, defisit APBN mencapai 0,85% dari PDB. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pendapatan negara hingga akhir Maret 2022 mencapai Rp501,0 triliun atau tumbuh 32,1% year on year (yoy) dari periode  sama tahun lalu Rp379,4 triliun.  "Pendapatan negara yang tumbuh kuat 32,1% tidak hanya kerana faktor komoditas atau windfall, namun juga didorong oleh pemulihan ekonomi yang cukup solid dan merata," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu. (20/4). Sementara itu, dia menyatakan, realisasi belanja negara mencapai Rp 490,6 triliun, namun 10,3%. Adapun tingkatan penyaluran  transfer ke daerah dan dana desa tumbuh 2% dan menjadi Rp176,5 triliun. (Yetede)

Belanja pemerintah dalam APBN sejak 2017 hingga 2021 tumbuh rata-rata 8,59 % per tahun. Dalam kurun tersebut, realisasi belanja rata-rata di atas 90 % target. Namun, ada masalah berupa kerap terlambatnya realisasi belanja barang dan belanja modal. Pada tahun anggaran 2021, pemerintah mencatatkan realisasi anggaran belanja sebesar Rp 2.786,37 triliun. Peningkatan belanja dipicu penanganan pandemi Covid-19 sejak awal 2020. ”Peningkatan realisasi belanja didorong juga oleh program PEN (pemulihan ekonomi nasional) untuk melindungi ekonomi dari keterpurukan akibat pandemi,” ujar Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto dalam rakornas pelaksanaan anggaran tahun 2022, Selasa (12/4). Kendati ada peningkatan realisasi belanja, imbuh Hadiyanto, tantangan kinerja anggaran belanja negara yang datang dari keterlambatan realisasi belanja barang dan belanja modal. Realisasi belanja modal 2021 mencapai 97,9 %. Dalam realisasi hingga Oktober 2021, capaiannya 48,1 %. Dengan demikian, sisa belanja 49,8 % baru dieksekusi pada November dan Desember di 2021.

Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Tri Budhianto menambahkan, realisasi belanja barang berupa perjalanan dinas dan belanja bantuan pemerintah yang tidak tersebar merata menjadi salah satu penyebab penumpukan anggaran belanja di akhir tahun. Sementara dari aspek belanja modal, penumpukan kerap terjadi karena tidak kunjung terealisasinya anggaran belanja untuk peralatan dan mesin. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menegaskan, lambatnya realisasi anggaran belanja negara melemahkan sumbangsih APBN terhadap perekonomian nasional. (Yoga)

APBN awal tahun ini akan kembali bekerja keras untuk meredam dampak negatif kenaikan harga bahan pokok. Pemerintah memanfaatkan APBN sebagai instrumen untuk memastikan inflasi tidak mengganggu daya beli masyarakat yang tengah beranjak pulih dari pandemi Covid-19. Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata dalam konferensi pers APBN Kita secara virtual, Senin (28/3) mengatakan, pemerintah memastikan APBN akan meredam dampak inflasi global yang merembet pada kenaikan harga pangan dan energy, APBN bisa dimanfaatkan untuk penebalan program perlindungan sosial ataupun peningkatan subsidi energi dan non-energi. Hingga 28 Februari 2022, realisasi anggaran perlindungan sosial Rp 49 triliun atau tumbuh 24,1 % dibandingkan realisasi periode yang sama tahun sebelumnya, yang didorong oleh realisasi subsidi energi untuk BBM, elpiji 3 kg, serta listrik Rp 21,7 triliun. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio N Kacaribu mengatakan, berdasarkan perhitungannya, inflasi sepanjang tahun ini akan tetap dalam target pemerintah dalam rentang 2-4 %. Kalkulasi ini sudah termasuk dalam perhitungan kenaikan harga dan kenaikan PPN dari 10 % menjadi 11 %. (Yoga)

Dalam rapat dengar pendapatan dengan Komisi XI DPR, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Hadiyanto (21/3) mengatakan, saldo anggaran lebih (SAL) APBN 2022 akan dioptimalkan untuk mengurangi pembiayaan tahun anggaran 2023. Strategi ini menopang upaya pemerintah mengejar target konsolidasi fiskal berupa defisit APBN di bawah 3% PDB. Dari sisi penerimaan, lanjutnya, adanya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan akan meningkatkan basis pajak, juga kenaikan tarif PPN dari 10 % menjadi 11 %, tarif PPh wajib pajak dengan penghasilan kena pajak di atas Rp 5 miliar akan dikenai tarif 35 % dari sebelumnya 30 %.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eisha M Rachbini, mengatakan, defisit APBN tahun ini berpotensi melebar karena lonjakan harga minyak mentah dunia, yang mempersempit ruang SAL atau silpa di akhir tahun. Eisha memperkirakan kenaikan harga minyak mentah tiap 1 USD per barel meningkatkan anggaran subsidi LPG Rp 1,47 triliun, subsidi minyak tanah Rp 49 miliar, kompensasi kepada Pertamina Rp 2,65 triliun, dan subsidi listrik Rp 295 miliar. Di sisi pendapatan negara, kemungkinan pajak dan PNBP hanya naik Rp 800 miliar dan Rp 2,2 triliun sehingga defisit tetap berpotensi melebar. (Yoga)

Konflik antara Rusia dan Ukraina telah mendorong kenaikan tren harga minyak dunia yang berisiko pada bertambahnya beban APBN 2022. Peperangan dua negara satu rumpun yang sudah memasuki pekan kedua itu kian memperlihatkan dampak nyata faktor risiko yang perlu mendapat perhatian lebih. Pada akhir perdagangan pekan lalu, harga minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei melonjak hingga US$7,57 atau 6,85% menjadi US$118,03 per barel. Adapun, harga minyak mentah berjangka West Texas Intermediate untuk pengiriman April beranjak naik US$7,36 atau 6,84% menjadi US$115,03 per barel. Kenaikan harga minyak dunia tersebut ikut menyeret lonjakan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang dapat menyebabkan harga keekonomian BBM meningkat. Pada akhirnya, beban subsidi dan kompensasi BBM dalam APBN akan ikut bertambah.

ICP ini menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan besaran penerimaan yang berasal dari minyak dan gas serta alokasi subsidi energi. Pergerakan ICP mengikuti arah perkembangan harga minyak mentah dunia secara umum, terutama jenis Brent. Dampak serangan Rusia atas Ukraina ini memang sama sekali belum masuk dalam perhitungan pemerintah dan DPR ketika menyusun APBN 2022. Berdasarkan data Kementerian ESDM, angka sementara ICP bulan Februari 2022 per tanggal 24 atau saat Rusia pertama kali menyerang Ukraina tercatat sebesar US$95,45 per barel. Angka ICP ini jauh melampaui asumsi untuk tahun ini yang dipatok dalam APBN sebesar US$63 per barel. Dengan tren harga minyak yang terus meningkat, realisasi ICP juga akan mengikuti yang berarti beban APBN akan terus naik.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, Januari 2022, APBN mengalami surplus hingga Rp 28,9 triliun atau 0,16% terhadap produk domestik bruto (PDB). Capaian ini menunjukkan kondisi perekonomian yang jauh lebih baik dibandingkan Januari 2021. Dijelaskannya, pendaptan negara tercatat naik 54,9% (yoy) dari Januari tahun lalu yang sebesar Rp100,7 triliun, serta 8,5% dari target Rp 1.846,1 triliun. Kenaikan pendapatan lantaran melonjaknya penerimaan perpajakan  yang mencapai Rp 134 triliun atau naik 65,6% dari periode yang sama tahun lalu Rp 81 triliun, dan setara 8,9% dari target Rp 1.510 triliun. Di sisi lain, lanjut Sri Mulyani , realisasi belanja negara yang sebesar Rp 127,2 triliun, tercatat turun 13% (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 146,2 triliun. "Dari sisi belanja memang dibandingkan penyerapan tahun lalu atau jumlahnya lebih kecil karena tahun lalu kita melakukan belanja pada awal tahun yang sangat besar," jelasnya. (Yetede)