JAKARTA, ID – APBN 2022 defisit Rp 169,5 triliun atau setara 0,91% terhadap produk domestik bruto (PDB) per Oktober. Defisit ini mengakhiri rangkaian surplus selama sembilan bulan beruntun sejak awal tahun. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, defisit APBN terjadi karena realisasi pendapatan negara per Oktober 2022 mencapai Rp 2.181,6 triliun atau tumbuh 44,5% secara tahunan, sedangkan belanja negara mencapai Rp 2.351,1 triliun atau tumbuh 14,2%, didorong belanja non kementerian/lembaga (K/L). Hal itu tak lepas dari pembayaran subsidi dan kompensasi energi. “Berdasarkan Perpres 98 Tahun 2022, defisit APBN tahun ini ditargetkan Rp 841 triliun atau 4,5% dari PDB. Per Oktober 2022, realisasinya baru 0,91% PDB atau jauh lebih rendah dari target,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (24/11). Menkeu memerinci, penerimaan pajak hingga Oktober 2022 mencapai Rp 1.448,2 triliun atau tumbuh 51,8%, kepabeanan dan cukai Rp 256,3 triliun atau tumbuh 24,6%, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 476,5 triliun atau tumbuh 36,4%. (Yetede)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan masih akan mencetak surplus hingga akhir Oktober 2022. Padahal, pemerintah mempunyai sejumlah kebutuhan yang cukup besar di bulan lalu, yakni pembayaran kompensasi energi ke PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan, pemerintah telah membayarkan utang kompensasi kepada dua perusahaan energi pelat merah tersebut senilai Rp 163 triliun. Pembayaran ini dilakukan setelah dilakukan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Jalur menuju konsolidasi fiskal pada tahun depan makin terjal sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran gangguan rantai pasok, dinamika harga komoditas, lonjakan inflasi, hingga ancaman resesi di sejumlah negara utama. Otoritas fiskal bahkan meneropong postur anggaran pada tahun depan berisiko berubah haluan dari racikan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan ada lima tantangan yang diwaspadai pemerintah dan memicu meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Pertama, scarring effect sisi supply yang masih berlanjut sehingga berpotensi memicu inflasi. Kedua, perlambatan ekonomi global memengaruhi laju pertumbuhan eknonomi domestik. Ketiga, perang di Ukraina menyebabkan gangguan sisi suplai. Keempat, pengetatan kebijakan moneter secara agresif yang memicu cost of fund tinggi dan menekan rupiah. Kelima, potensi moderasi harga komoditas. “ pendapatan turun, belanja naik. Tetapi defisit APBN kita pastikan bisa tetap turun di bawah 3% ,” katanya, Kamis (27/10).  Celakanya, belanja negara justru turun yakni dari Rp3.106,43 triliun dalam APBN 2022 Perubahan menjadi Rp3.061,17 triliun, atau terpangkas 1,45%. Kondisi inilah yang kemudian menyulitkan langkah pemerintah untuk mewujudkan konsolidasi fiskal, yang salah satunya mewajibkan defisit di bawah 3% terhadap PDB.

Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 mulai bergeser. Jika deviasi bergerak kian jauh, asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN 2023 sudah seharusnya disesuaikan agar anggaran tetap kredibel. Paling tidak, ada lima asumsi APBN 2023 yang sudah meleset saat ini. Pertama, asumsi pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 5,3%. Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual meramal, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 hanya berada di kisaran 4,5% hingga 5%. Kedua, inflasi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) memberi dampak langsung maupun dampak lanjutan ( second round impact ) pada inflasi.  Ketiga, nilai tukar rupiah. Dengan pelemahan nilai tukar rupiah di kisaran Rp 15.600 per dollar Amerika Serikat (AS) , David melihat sulit bagi dollar AS kembali ke level Rp 14.000 di tahun depan. Keempat, asumsi suku bunga SUN tenor 10 tahun yang dalam APBN 2023 ditetapkan sekitar 7,9%. David melihat, suku bunga SUN tenor 10 tahun pada 2023 akan berkisar 7,5% hingga 8,5%. Kelima, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) yang tahun depan bisa berada di kisaran US$ 90 - US$ 100 per barel.

Lonjakan pajak dan lambatnya realisasi belanja menyebabkan APBN surplus Rp 60,9 triliun atau 0,33% PDB.  Pada periode yang sama, penerimaan negara Rp 1.974,7 triliun, naik 45,7% dari periode sama tahun 2021. Penerimaan negara mencakup perpajakan Rp 1.542,6 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 431,5 triliun. Realisasi belanja APBN hingga September 2022 mencapai Rp 1.913,9 triliun atau 61,6% target, Rp 3.106,4 triliun. Sedang penyerapan belanja APBD baru Rp 637,9 triliun atau 53,4%. Masih ada 46,6% anggaran belanja daerah yang bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian jelang akhir tahun. “Kinerja penerimaan tersebut didukung pertumbuhan ekonomi yang ekspansif .

Tren penerimaan pajak akan berlanjut hingga akhir 2022, sehingga target APBN tahun ini diharapkan tercapai,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita secara virtual, Jumat (21/10). Di tengah ancaman resesi global, korporasi Indonesia membukukan peningkatan laba dan menjadi penyumbang terbesar penerimaan dan pertumbuhan pajak periode Januari-September 2022. Realisasi PPh badan Rp 276,9 triliun, melambung 115,7% dan berkontribusi 21,1% terhadap total penerimaan pajak. Ia menjelaskan, total realisasi kelompok PPh tercatat senilai Rp 785,6 triliun, terdiri atas PPh nonmigas Rp 723,3 triliun atau 96,6% dari target APBN, sedangkan sisanya PPh migas Rp 62,3 triliun atau 96,4% target. Total PPN dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) Rp 504,5 triliun atau 78,9% target, sedang PBB dan pajak lainnya Rp 20,4 triliun atau 63,2%  target. (Yoga)

Serangkaian tantangan mengadang langkah pemerintah untuk mendulang penerimaan pajak pada tahun depan yang cukup menjulang, yakni naik hingga 15,69% dibandingkan dengan target pada tahun ini. Rintangan itu di antaranya lesatan inflasi yang dipastikan menekan daya beli masyarakat sehingga setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bakal terbatas. Apalagi, pemerintah juga telah menaikkan tarif pajak atas konsumsi masyarakat tersebut yakni dari 10% menjadi 11% yang efektif per 1 April 2022. Dari sisi Pajak Penghasilan (PPh), penerimaan negara akan tersengat oleh prospek normalisasi harga komoditas, terutama minyak dan batu bara, pada tahun depan. Seperti diketahui, sejak tahun lalu, komoditas menjadi juru selamat penerimaan negara sehingga kinerja pajak cukup moncer. Selain itu, prospek pertumbuhan ekonomi pada tahun depan juga tidak segemilang tahun ini sehingga memengaruhi eksistensi bisnis dan bermuara pada terhambatnya setoran pajak korporasi. Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023, target penerimaan pajak pada tahun depan ditetapkan senilai Rp1.718,03 triliun, naik 15,69% dibandingkan dengan target tahun ini. Sementara itu, angka sasaran penerimaan pajak pada tahun ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 98/2022 tentang Perubahan Atas Perpres No. 104/2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 adalah Rp1.484,96 triliun.

Tok! Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 diketok parlemen. Arah anggaran negara 2023 layak untuk kita cermati di tengah tantangan ekonomi yang tak mudah serta ancaman resesi global. Presiden Joko Widodo dalam pidato pembukaan UOB Economic Outlook kemarin menyebut ekonomi tahun depan penuh ketidakpastian. Itulah sebabnya, Presiden minta Menteri Keuangan Sri Mulyani berhati-hati dalam setiap sen yang diperoleh. Meski begitu, Presiden optimistis ekonomi Indonesia masih akan tumbuh positif, bahkan sebut Menkeu dalam acara yang sama, ekonomi ditargetkan tumbuh 5,3%. Angka ini persis dengan asumsi dasar APBN 2023.Lebih rinci, APBN 2023, penerimaan perpajakan ditargetkan Rp 2.021,2 triliun, naik 13,3% dibanding target 2022, merujuk Peraturan Presiden (Perpres) No 98/ 2022.

Belanja negara tahun depan perlu lebih selektif di tengah ancaman resesi global dan upaya menekan defisit fiskal 2,84 %. Meski fundamen ekonomi Indonesia relatif kuat karena ditopang oleh faktor domestik, imbas dari tren inflasi dan pengetatan moneter negara maju tetap bisa menggoyang ekonomi dalam negeri. Pemerintah mengklaim postur RAPBN Tahun Anggaran 2023 yang baru disepakati di tingkat Banggar DPR bersama pemerintah, Selasa (27/9) telah didesain untuk mengantisipasi gejolak ekonomi global tersebut. Pada RAPBN 2023, pemerintah menetapkan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 %, laju inflasi 3,6 %, serta nilai tukar rupiah Rp 14.800 per USD. Adapun defisit APBN ditetapkan sebesar 2,84 % PDB atau Rp 598,2 triliun.

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, Rabu (28/9) lepas dari proyeksi sejumlah lembaga internasional bahwa perekonomian Indonesia masih relatif kuat, imbas dari ancaman krisis global pada tahun 2023 akan tetap terasa. Di satu sisi, ekonomi RI memang terbantu oleh faktor domestik yang menopang hingga 80 % struktur ekonomi dalam negeri, khususnya dari konsumsi rumah tangga. Hanya 20 % yang bergantung pada perdagangan internasional sehingga dampak resesi global dan menurunnya kinerja ekspor tidak akan terlalu memukul perekonomian Indonesia. Meski demikian, dampak tren inflasi yang juga didorong oleh kenaikan harga BBM, serta kondisi dunia usaha yang akan terbebani dampak pengetatan moneter negara maju, dapat ikut melemahkan konsumsi domestik dan prospek pertumbuhan ekonomi. (Yoga)

Komisi II DPR menyetujui semua usulan anggaran yang diajukan penyelenggara pemilu. Selain pagu anggaran Rp 15,89 triliun, usulan tambahan anggaran Rp 7,86 triliun yang diajukan KPU juga langsung disepakati agar dialokasikan dalam APBN 2023. Pemerintah diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan anggaran demi kelancaran penyelenggaraan Pemilu 2024. Bukan hanya KPU, Komisi II DPR juga menyetujui pagu anggaran Bawaslu tahun 2023 sebesar Rp 7,1 triliun serta usulan tambahan Rp 6,06 triliun. ”Komisi II akan meminta Badan Anggaran DPR untuk memenuhi usulan tambahan anggaran itu serta menambahkannya ke dalam pagu alokasi anggaran (pagu definitif) KPU dan Bawaslu tahun 2023 melalui pembahasan di Banggar,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang saat membacakan kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi II dengan KPU dan Bawaslu, Selasa (20/9).

Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan, tambahan anggaran Rp 7,1 triliun itu salah satunya untuk honor dan operasionalisasi badan ad hoc penyelenggara pemilu. Untuk memenuhi kenaikan honor dan operasionalisasi badan itu saja, dibutuhkan anggaran hingga Rp 11,19 miliar. Selain itu untuk pemutakhiran data pemilih, belanja pegawai, sosialisasi tahapan pemilu, serta perencanaan program, anggaran, dan penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menambahkan, tambahan anggaran paling besar untuk pembentukan dan dukungan operasionalisasi pengawas ad hoc, pengawasan masa kampanye pemilu, pengawasan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, serta perencanaan, program, dan anggaran, juga penyusunan peraturan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Selain itu, sosialisasi pengawasan pemilu di 450 titik. (Yoga)

Dengan adanya guncangan ekonomi dunia secara global dan harga minyak dunia yang cenderung meningkat, pemerintah memutuskan membantu masyarakat dengan menambah anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 di APBN sebanyak tiga kali lipat dari semula Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. Adapun besarannya dihitung berdasarkan rata-rata ICP (harga patokan minyak mentah Indonesia) yang mencapai 100 USD per barel dengan kurs Rp 14.450 per USD, dan volume penggunaan pertalite diperkirakan 23 juta kiloliter serta solar bersubsidi 15 juta kiloliter. Anggaran subsidi ini digunakan agar masyarakat tetap dapat menikmati harga BBM dan listrik yang murah dan terjangkau. Nominal APBN yang digunakan untuk subsidi dan kompensasi sangat besar, tetapi bermanfaat untuk membantu daya beli masyarakat dan menahan laju inflasi.

Pemerintah menemukan banyaknya subsidi yang tak tepat sasaran. Sebagian besar subsidi BBM dinikmati kelompok masyarakat mampu yang memiliki kendaraan pribadi. Pertalite bersubsidi Rp 93,5 triliun yang disediakan pemerintah, 86 % dinikmati rumah tangga (RT), dan sisanya 14 % dinikmati dunia usaha. Dari 86 % yang dinikmati RT,ternyata hanya 20 % dinikmati RT miskin, sedangkan 80 % dinikmati RT yang mampu. Berdasarkan ini, pemerintah memutuskan untuk memberikan bantalan sosial kepada kelompok masyarakat yang tepat untuk dapat menahan beban dari guncangan ekonomi global yang semakin menguat dengan anggaran sebesar Rp 24,17 triliun, dimana Rp 12,4 triliun digunakan untuk BLT bagi 20,65 juta keluarga penerima manfaat, masing-masing mendapatkan Rp 150.000 per bulan selama empat bulan. Bantuan juga diberikan kepada 16 juta pekerja yang bergaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan berupa bantuan subsidi upah Rp 600.000. Anggaran untuk kelompok pekerja ini sebesar Rp 9,6 triliun.

Keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi sebagai pilihan akhir bukanlah hal mudah. Menggunakan APBN, segala daya upaya untuk membantu masyarakat telah dilakukan, mulai dari menaikkan anggaran subsidi hingga pemberian tambahan bansos. Bansos tambahan dari APBN diharapkan bisa meningkatkan daya beli masyarakat dan menahan jumlah kemiskinan. Namun, ada faktor di luar kendali pemerintah sebagai akibat kondisi geopolitik dan ekonomi global yang terus bergejolak. Pelaksanaan bansos tambahan harus benar-benar sesuai dengan data yang valid. Presiden bahkan telah turun dan menyaksikan secara langsung sebagai tanda dimulainya penyerahan bansos atas pengalihan subsidi BBM di Papua. Pesannya sangat jelas, pelaksanaan APBN harus dikawal dan diamankan serta tak boleh diselewengkan serupiah pun. APBN akan terus dijaga kesinambungannya agar mampu menjadi instrumen fiskal yang melindungi rakyat secara berkeadilan. (Yoga)