Saat pandemi Covid-19, pemerintah masih sanggup mendongkrak penerimaan pajak yang moncer, Kementerian Keuangan juga mencatat penerimaan negara bukan (PNBP) yang positif sepanjang 2021. Diperiode tersebut, Kemenkeu melaporkan PNBP sepanjang 2021 sebesar Rp452 triliun atau melesat 151,6% dari target APBN 2021 yang dipatok Rp298,20 triliun. "Ini lonjakan luar biasa. Angka ini juga melampaui pra Covid-19 2019 sebesar 490 triliun." kata Sri Mulyani. saat Konferensi Pers Realisasi APBN 2021, Senin (3/1). Kemudian untuk pendapatan PNBP lainnya mencapai Rp 151,1 triliun atau  138,4% dari target APBN dan naik  35,9%. Hasil tersebut terdorong oleh kenaikan pendapatan dari Hak Negara lainnya (penjualan hasil tambang dan domestic market obligation migas). Kenaikan juga terjadi pada Badan Layanan Umum (BLU) Lonjakan tersebut imbas dari kenaikan harga CPO. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pendapatan PNBP di 2022 bakal masih ada ketidak pastian. Misalnya kebijakan larangan ekspor batu bara  pada Januari 2022 yang bisa mempengaruhi penerimaan PNBP dari sektor non migas. (Yetede)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, defisit Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) 2022 mencapai Rp 783,7 triliun atau 4,65% dari Produk Domestik Bruto (PDB) (unaudited). Defisit ini lebih rendah dibandingkan 2020 yang tercatat sebesar Rp 947 triliun atau 6,14% maupun target 2021 yang ditetapkan 5,7% dari PDB. Sedangkan belanja negara sepanjang tahun 2021 sebesar Rp 2.786,8 triliun lebih tinggi Rp 36,7 triliun dari target APBN 2021 Rp2.759,0 triliun. Sri Mulyani menjelaskan, motor penggerak belanja pada tahun lalu adalah belanja Kementerian/Lembaga (k/L) yang masuk kedalam belanja pemerintah pusat. Sementara itu, penerimaan pajak tahun lalu tercatat mencapai Rp1.2775 triliun atau tumbuh 19,2%, bahkan mencapai 103,9%. "Pajak ini tumbuh 19,2%, bayangkan tahun lalu kita terpukul, seluruh pembayaran pajak kita tiarap di 19,6%," kata Sri Mulyani. (Yetede)

Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2021 hanya akan mencapai 3,7%, lebih rendah dari yang dipatok dalam APBN menyentuh 5%. Namun pemulihan ekonomi kembali menguat didukung oleh penanganan pandemi yang baik sehingga meningkatkan mobilitas masyarakat. "Kinerja manufaktur 53,5 pada September ini juga pada ekspansi, dan ekspor kita 49,7%, growth dan impor  52,6%. Konsumsi listrik tumbuh 14,5% untuk industri , industri sudah bergerak  dan penggunaan listrik sudah positif."Jelas Sri Mulyani dan kembali melanjutkan  "Pada kuartal IV-2021 mudah-mudahan bisa mencapai 5%, dan keseluruhan tahun kira-kira nanti kisaran 3,4 dan 5," tuturnya. Selanjutnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika juga masih menguat pada level Rp 14.312 dibandingkan asumsi makro sebesar Rp.14.600. Tingkat suku bunga surat beharga negara (SBN) 10 tahun tercatat 6,35% dibandingkan asumsi makro sebesar 7,3%. (Yetede)

Pemerintah tercatat menarik utang sebesar Rp 867,4 triliun sepanjang 2021. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan angka tersebut lebih rendah Rp 310 triliun daripada yang diproyeksikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembiayaan utang kita lihat Rp 310 triliun lebih kecil yang tadinya di dalam APBN seharusnya Rp 1177,4 triliun realisasinya Rp 867,4 triliun atau Rp 310 triliun lebih kecil. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan bahwa pembiayaan utang yang dilakukan pemerintah turun hampir 30% hanya dalam satu tahun pada 2021 dibandingkan 2020.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, momentum pemulihan ekonomi yang terus terakselerasi mendorong defisit APBN tahun ini berpotensi hanya 5% dari produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut jauh lebih rendah dari target APBN 2021 yang sebesar 5,7% dari PDB. Sri Mulyani menyebutkan, pemulihan ekonomi yang telah berjalan cukup cepat tercermin dari pendapatan  negara per November  yang meningkat cukup tajam yaitu 19,4% dengan penerimaan bea dan cukai diatas 25% serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diatas 26%. Penerimaan negara yang melonjak tinggi salah satunya didorong oleh komoditas yang mengalami kenaikan harga atau commodity boom yaitu negara maju mengalami pemulihan ekonomi sehingga kebutuhan bahan-bahan mengalami lonjakan. (Yetede)

Pemerintah optimistis penerimaan negara pada 2022 dapat menembus Rp2.000 triliun atau melampaui target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2022. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan optimisme itu didasari oleh sejumlah faktor, khususnya kondisi perekonomian yang terus pulih.

“Insyaallah [pendapatan negara] bisa tembus Rp2.000 triliun karena ini [penerimaan negara dalam APBN 2022] belum memasukkan [asumsi] kenaikan PPN dan PPS,” ujar Sri Mulyani kepada Bisnis, Kamis (2/12). Pada tahun depan, pemerintah merancang penerimaan dalam APBN senilai Rp1.846 triliun. Pendapatan perpajakan mencakup 81,8% dari target itu, yakni senilai Rp1.510 triliun, lalu terdapat pendapatan negara bukan pajak Rp335 triliun (18%), dan hibah Rp0,6 triliun (0,2%).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terus mewaspadai dampak lifting migas yang masih di bawah target. Hal ini bisa mengganggu anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kementerian Keuangan mencatat, realisasi lifting minyak sepanjang Januari - September 2021 rerata baru mencapai 660.890 barel per hari (bph). Angka ini di bawah target 705.000 bph di 2021.

Isi kantong pemerintah pada tahun ini diproyeksikan meluber sejalan dengan tebalnya setoran dari Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mendapatkan berkah dari booming harga komoditas. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, hingga kuartal III/2021 realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp320,83 triliun. Realisasi itu setara dengan 107,6% dari target yang tertuang di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 yakni senilai Rp298,20 triliun. Secara terperinci, setoran PNBP ditopang oleh pendapatan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) yang hingga akhir September 2021 mencatatkan pertumbuhan 98,53% (year-on-year/YoY). 

Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono mengatakan, berkaca pada realisasi per akhir September 2021 dan meluapnya permintaan komoditas di pasar global, peluang untuk menembus target penerimaan negara sangat terbuka. “Peningkatan harga dan ekspor batu bara di pasar global mampu menyokong pertumbuhan PNBP SDA ,” kata dia kepada Bisnis, Senin (1/11). Selain batu bara, tulang punggung PNBP yang bisa dimaksimalkan hingga pengujung tahun menurutnya adalah kenaikan harga minyak mentah dunia, mineral, pendapatan penjualan hasil tambang, serta pendapatan minyak mentah.

Pemerintah akan memberikan penyertaan modal negara (PMN) ke proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) senilai Rp 4,3 triliun. PMN ini untuk pemenuhan setoran modal atau base equity capital KCJB. Tercatat, setoran modal yang mesti dibayar oleh konsorsium BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia (KAI) senilai Rp 440 miliar, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) senilai Rp 240 miliar, PT Jasa Marga Tbk (JSMR) senilai Rp 540 miliar dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) senilai Rp 3,1 triliun.

Pemerintah berubah sikap dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Pemerintah akan mengucurkan dana melalui Anggaran pendapatan dan Balanja Negara (APBN) untuk menyokong proyek tersebut. Dana APBN akan mengalir dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia, yang kini menjadi pimpinan konsorsium BUMN di proyek Kereta Cepat, menggantikan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA). Perpres baru pun telah mengatur pemberian PMN kepada KAI sebagai leading sponsor BUMN. PMN untuk menutupi kekurangan setoran modal konsorsium BUMN senilai Rp 4,3 triliun. "KAI akan melakukan setoran modal porsi PTPN VIII dan Jasa Marga yang belum disetorkann, serta mengambil alih porsi saham yang belum disetorkan PTPN VIII dan Jasa Marga," ungkap dia saat dihubungi KONTAN, Minggu (10/10).