Menjelang pemilihan umum, belanja pemerintah berpotensi membengkak 102 % dari target. Meski demikian, kas negara dinilai masih sanggup menanggung kenaikan itu. Kendati melambat, penerimaan masih relatif terjaga dan ada dana cadangan yang cukup untuk menopang kebutuhan pembiayaan hingga akhir tahun ini. Kemenkeu memperkirakan, kebutuhan belanja negara hingga akhir tahun ini berpotensi melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2023. Dalam proyeksi (outlook) APBN 2023 per semester II-2023, belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.123,7 triliun atau 102 % target Rp 3.061,2 triliun. Artinya, pengeluaran negara membengkak sekitar Rp 62,5 triliun dari perencanaan awal.

Sampai dengan semester I-2023, pemerintah sudah membelanjakan uang negara sebanyak Rp 1.255,7 triliun atau 41 % dari target APBN. Laju realisasi belanja negara kali ini sedikit lebih cepat. Tahun lalu, pada periode yang sama, pengeluaran mencapai 40,1 % dari target APBN. Secara rinci, proyeksi belanja negara tahun ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 2.298,2 triliun (102,3 % target) dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 825,4 triliun (101,3 % target). Pembengkakan belanja itu diperkirakan karena banyak kementerian dan lembaga yang akan mengakselerasi belanjanya pada enam bulan terakhir tahun ini. Selain itu, untuk mengejar target pembangunan seperti infrastruktur, pengembangan ibu kota negara baru, kebutuhan pemilu, dan menjaga keberlangsungan bantuan sosial. (Yoga)

Konsolidasi fiskal yang mengamanatkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), boleh saja berjalan mulus tahun ini. Buktinya, outlook defisit fiskal 'hanya' 2,28% pada tahun ini, jauh lebih rendah ketimbang target dalam APBN 2023 yang dipatok 2,84%. Akan tetapi, ada sedikit noktah dalam catatan bersih fiskal negara itu, yakni performa belanja yang masih saja direm oleh pemangku kebijakan, terutama pada semester I/2023. Tatkala pendapatan negara tumbuh 5,4% pada semester I/2023, belanja negara hanya naik 0,9%. Belanja yang ditahan agaknya merupakan jalan pintas untuk menekan defisit di tengah prospek penerimaan negara yang sedikit tertahan. Sejumlah kalangan menilai belanja irit, berisiko menghempas ekonomi yang belakangan cukup solid. Apalagi, berbagai indikator terbaru menunjukkan urgensi optimalisasi belanja negara. Bank Indonesia (BI) dalam Survei Konsumen Juni 2023 mencatat adanya penurunan beberapa indeks. Baik Indeks Keyakinan Konsumen (IKK), Indeks Ekspektasi Penghasilan, Indeks Ekspektasi Ketersediaan Lapangan Kerja, dan Indeks Ekspektasi Kegiatan Usaha. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pada paruh kedua tahun ini seluruh kementerian dan lembaga (K/L) bakal memacu belanja dan program. Selain belanja reguler yang memiliki efek besar ke ekonomi seperti belanja barang dan modal, pemerintah juga bakal menggejot belanja infrastruktur, memulai belanja Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, hingga belanja bantuan sosial (bansos). Sri Mulyani mengatakan, pemerintah pun berkomitmen untuk terus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi melalui instrumen belanja negara. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti, mengatakan meski berada dalam tren menurun, Survei Konsumen BI masih di batas aman karena berada pada zona ekspansi. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal, mengatakan besarnya ruang itu perlu dimanfaatkan untuk menginjeksi energi bagi pelaku ekonomi, baik dari sisi konsumsi maupun produksi.

Upaya pemerintah untuk terus memperkecil ruang defisit APBN 2023 tampaknya membuahkan hasil. Ini karena realisasi defisit diyakini hanya mencapai 2,28% atau Rp486,4 triliun dari target 2,84% yang setara dengan Rp598,15 triliun dari produk domestik bruto (PDB). Dalam kerangka ekonomi makro, defisit APBN yang mengecil secara umum menandakan terjadinya konsolidasi fiskal terhadap perbaikan kondisi keuangan publik dengan sejumlah langkah mengurangi defisit anggaran dan pengendalian atas utang negara. Di dalam proses konsolidasi fiskal terjadi upaya negara meningkatkan pendapatan melalui berbagai cara seperti memoles kinerja perpajakan. Peningkatan pendapatan ini sudah pasti membantu mengurangi defisit anggaran. Nah, realisasi penerimaan negara ditaksir bisa mencapai Rp2.637 triliun atau 107,1%. Angka ini tumbuh 7% di atas target. Penerimaan pajak diperkirakan juga mencapai Rp1.818,2 triliun atau 105,8% dari target alias 5,9% pertumbuhannya. Adapun, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp300 triliun atau 99% dari target, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa menyentuh Rp515,8 atau 116,9% dari target atau tumbuh 13,4%. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan di dalam APBN, keseimbangan primer awal diperkirakan Rp156 triliun, tetapi realisasinya hanya Rp49 triliun. Dengan penurunan defisit, ujar bendahara negara ini, pemerintah akan melakukan issuance dari pembiayaan utang Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp362 triliun. Angka ini diklaim jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di dalam APBN awal yang mencapai Rp712,9 triliun. “Jadi penurunannya hampir 50%,” jelas Menkeu. Namun, harian ini memberikan catatan bahwa dari sisi belanja, pemerintah tampak kurang menunjukkan agresivitasnya untuk mengoptimalisasi serapan anggaran. Padahal, belanja negara menjadi salah satu mesin yang mendorong aktivitas ekonomi dari sisi permintaan maupun penawaran.

Performa fiskal di tahun konsolidasi terbilang prima. Hal itu ditandai dengan berlanjutnya surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Kemarin, Senin (26/6), Kementerian Keuangan mempu­­blikasikan realisasi postur fiskal 2023 yang masih mencatatkan surplus Rp204,3 triliun atau 0,97% terhadap produk domestik bruto (PDB) per bulan lalu. Tentu ini menjadi angin segar pemangku kebijakan yang wajib membatasi defisit fiskal maksimal 3% pada tahun ini. Kinerja apik itu pun mendapat respons dari International Monetary Fund (IMF). Lewat Indonesia 2023 Article IV Consultation, IMF memandang prospek APBN untuk berakhir di garis konsolidasi amatlah besar. Deputi Direktur IMF Cheng Hoon Lim, mengatakan ekonomi nasional berkinerja kuat. Indonesia mampu mengendalikan inflasi, dan eksekusi kebijakan ekonomi makro menuju endemi ditempuh dengan cukup tepat. Akan tetapi, meski menorehkan kinerja ciamik, ekonomi nasional rupanya menghadapi kendala yang tak bisa dibilang remeh. Di sisi lain, belanja negara yang seyogianya bisa dioptimalkan untuk memacu mesin ekonomi hanya tumbuh 7,1% (year-on-year/YoY). Kondisi ini pun diwaspadai betul oleh otoritas fiskal karena pelemahan penerimaan pajak bermuara pada terbatasnya manuver fiskal untuk meme­nuhi kebutuhan belanja. Situasi ini pula yang kemudian membatasi akselerasi belanja karena pemerintah dihadapkan pada target defisit maksimal 3% tahun ini. Apabila keran belanja dipaksa mengucur deras maka defisit berisiko di luar estimasi lantaran pembiayaan dipenuhi dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengatakan lesunya kontribusi pajak pada sektor usaha strategis mengonfirmasi bahwa perlambatan ekonomi global telah terjadi dan berisiko menjalar ke dalam negeri. Dirjen Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo, mengatakan institusinya akan melakukan penghitungan ulang soal prospek pajak menyusul normalisasi komoditas. "Akan kami monitor dampaknya pada PPh, meski di akhir Mei seluruh jenis pajak masih menunjukkan pertumbuhan positif," ujarnya. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono, menambahkan bank sentral bersama pemerintah akan terus memperkuat sinergi kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi.

JAKARTA,ID-Presiden RI Joko Widodo mengingatkan kepada kementerian atau lembaga (K/L) dan pemerintah daerah, uang rakyat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atas anggaran pendapatan  dan belanja daerah (APBD) digunakan untuk merealisasikan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja negara hingga 31 Mei 2023 mencapai Rp 1.006, atau 32,8% dari target setahun  yang sebesar Rp 3.061,2 triliun. Presiden menegaskan APBD tidak untuk membiayai proses birokrasi. "Setiap rupiah uang rakyat harus  kembali kepada rakyat, untuk membiayai yang dirasakan  rakyat dan bukanlah untuk membiayai proses. Ini yang hati-hati, ya sekali lagi, sekali lagi, bukan untuk membiayai proses, bukan untuk membiayai birokrasi. Karena yang saya temukan justru habis banyak di birokrasi," kata Presiden Jokowi saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas KLPP tahun 2022 di istana negara, Jakarta, pada Senin (26/06/202) Jokowi mengingatkan agar K/L pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas belanja. Menurut dia banyak anggaran program yang tidak efisien dan efektif dalam beberapa pagu APBD karena lebih banyak untuk perjalanan dinas dana belanja pegawai seperti honor. (Yetede)

Meski telah berhasil lepas dari jeratan pandemi Covid-19 yang mengoyak ruang fiskal sejak 2020, belanja negara pada 2024 didesain tetap adaptif dan ekspansif menjaga stabilitas perekonomian nasional. Maklum, teropong ekonomi pada warsa depan masih sedikit gelap yang disebabkan tingginya ketidakpastian global, dampak perang Rusia-Ukraina yang belum mereda, hingga transisi kepemimpinan di dalam negeri. Pada saat bersamaan, akhir bulan ini pemerintah akan mengumumkan fase peralihan dari pandemi menuju endemi yang sekaligus membuka pintu normalisasi jauh lebih lebar. Atas dasar pertimbangan itulah pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menaikkan belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Dalam pembahasan yang dilakukan secara intensif sejak pekan lalu, belanja negara 2024 akhirnya dikatrol dari sebelumnya 13,97%—15,01% terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi 14,03%—15,01% terhadap PDB. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro, mengatakan meski pandemi relatif terkendali gejolak ekonomi masih cukup dinamis sehingga membutuhkan mitigasi dini. "Ekonomi global masih dibayangi ketidakpastian sehingga perlu strategi untuk antisipasi dan mitigasi risiko," katanya kepada Bisnis, Rabu (14/6). Penaikan porsi belanja dalam RAPBN 2024 secara linier wajib diikuti dengan mengerek penerimaan negara. Sejalan dengan itu, pendapatan negara pun dinaikkan dari 11,81%—12,38% menjadi 11,88%—12,38%, sedangkan defisit tetap sebesar 2,16%—2,64% terhadap PDB. 

Artinya, pemerintah wajib mengatrol rasio perpajakan sehingga mampu memenuhi kebutuhan belanja dan meminimalkan penarikan utang. Dalam kaitan ini, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, mengatakan idealnya pemerintah mampu mencatatkan rasio perpajakan dua digit pada 2024 karena ada banyak faktor penopang. Pertama, implementasi penuh UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) diikuti dengan sederet aturan teknisnya. Kedua, pemanfaatan data dari peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Ketiga, realisasi penerimaan perpajakan yang pada tahun ini diproyeksikan mampu menembus target. Berbekal tiga faktor itu, menurutnya rasio perpajakan pada 2024 berpotensi menembus 10%—15%. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani, mengatakan secara historis pemimpin baru cenderung melakukan discontinuity kebijakan pemerintah sebelumnya dan bahkan menciptakan policy U-turn yang mengganggu kondusivitas iklim usaha. Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah, memandang kenaikan belanja menandakan tingginya kesiapan pemerintah dalam mengimplementasikan transisi dari pandemi menuju endemi.

Pemerintah menaikkan usulan anggaran perlindungan sosial atau perlinsos tahun depan hingga melebihi alokasi selama pandemi Covid-19 untuk mengejar target pengentasan rakyat dari kemiskinan ekstrem. Meskipun demikian, instrumen bantuan sosial bukan satu-satunya solusi. Untuk menurunkan jumlah orang miskin secara signifikan, dibutuhkan pendekatan komprehensif dan produktif lewat penciptaan lapangan kerja. Dalam paparan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2024, Kemenkeu mengusulkan alokasi anggaran perlindungan sosial Rp 503,7 triliun sampai Rp 546,9 triliun. Setelah pendidikan, usulan anggaran itu menjadi alokasi kedua terbesar dalam kerangka RAPBN 2024.

Jumlah tersebut lebih besar ketimbang dana perlindungan sosial yang dialokasikan pemerintah selama pandemi Covid-19, dimana anggaran perlindungan social pada 2020 sebesar Rp 497,9 triliun, menurun menjadi Rp 468,2 triliun pada 2021, Rp 431,5 triliun pada tahun 2022, dan meningkat ke atas Rp 500 triliun pada usulan anggaran tahun 2024, meski pandemi sudah mereda. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics andFinance (Indef) Tauhid Ahmad, Minggu (4/6) menilai, dana perlinsos yang ditingkatkan signifikan bukan satu-satunya solusi untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Instrumen bansos perlu diiringi dengan strategi yang lebih komprehensif, seperti menciptakan efek pengganda dari investasi untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang produktif dan berkualitas. (Yoga)

Pemerintah telah menyerahkan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2024 kepada DPR sebagai landasan arah kebijakan fiskal di tahun terakhir pemerintahan Jokowi. Pembicaraan pendahuluan menuju penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2024 pun telah resmi dimulai pekan ini. Pemerintah dan DPR memiliki waktu 4 bulan untuk menyusun APBN transisi di tengah iklim politik yang menghangat menjelang dimulainya tahapan Pemilu 2024. Penyusunan kebijakan anggaran tahun depan memiliki tantangan tersendiri. Selain kondisi perekonomian yang masih diliputi ketidakpastian, berkaca dari pengalaman sebelumnya, instrumen fiscal di tahun politik biasanya rawan ditunggangi kepentingan politik jangka pendek dan berbagai usulan belanja yang populis guna mendongkrak elektabilitas.

Wakil Menkeu Suahasil Nazara di kantornya di gedung Kemenkeu, Jakpus, Rabu (31/5) mengatakan APBN itu selalu dibuat dengan tiga logika fungsi dasar, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tiga fungsi ini berjalan kapanpun, pada tahun apa pun, dan momen apa pun. Setiap periode pemerintahan memiliki penekanannya sendiri dan APBN pasti mengikuti visi pimpinan. Seperti pemerintahan Presiden Jokowi sejak awal memang ingin menggenjot pembangunan infrastruktur. Di tengah-tengah ada pandemi, fokus alokasi anggaran digeser ke kesehatan dan perlindungan sosial, tetapi tetap mengeluarkan dana untuk infrastruktur meski tidak semasif sebelumnya. APBN juga menjalankan fungsi untuk memperbaiki distribusi, antarkelompok masyarakat dan antarwilayah. Tahun depan, anggaran prioritas adalah pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Berbagai alokasi ini diprioritaskan dengan kembali pada tiga fungsi dasar APBN tadi. (Yoga)

Isu mengenai posisi utang Indonesia, yang meningkat dalam lima tahun terakhir, belakangan marak dibicarakan. Perdebatan soal utang ibarat siklus lima tahunan yang kerap dimainkan di tahun politik untuk  mengkritisi kinerja pemerintahan petahana. Dalam Rapat Paripurna DPR dengan agenda pandangan fraksi-fraksi mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2024, Selasa (23/5) kenaikan utang pemerintah dan defisit fiskal disoroti oleh hampir semua fraksi, termasuk PDI Perjuangan. Sejumlah fraksi mengkhawatirkan posisi utang pemerintah yang melonjak signifikan dalam lima tahun terakhir akibat pandemi Covid-19. Memang, akibat pendapatan turun dan kebutuhan belanja naik, rasio utang membengkak hingga di atas 40 % terhadap PDB.

Pada 2021, rasio utang menembus angka tertinggi sejak reformasi, yakni 41 % terhadap PDB. Sebagai perbandingan, pada 2019, rasio utang terhadap PDB 29,8 % atau Rp 4.779,28 triliun. Dalam lima tahun terakhir, utang pemerintah bertambah menjadi Rp 7.849,8 triliun dengan rasio 38,15 % terhadap PDB per April 2023. Pemerintah menanggapi kekhawatiran itu dalam Rapat Paripurna DPR dan rapat pertama dengan Badan Anggaran DPR, Selasa (30/5). Kendati utang dalam lima tahun terakhir naik, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, kebijakan utang itu efektif mendorong pertumbuhan ekonomi. RI termasuk satu dari segelintir negara G20 dan Asia Tenggara yang mampu mencapai kenaikan PDB lebih besar daripada kenaikan utang saat pandemi. Mayoritas negara justru mengalami kenaikan utang lebih tinggi daripada PDB. Sepanjang periode 2018-2022, meski utang pemerintah bertambah 206,5 miliar USD, pertumbuhan PDB Indonesia meningkat lebih tinggi, yakni 276,1 miliar USD. (Yoga)

Tren perlambatan penerimaan pajak awal tahun ini berlanjut seiring dengan berakhirnya momentum ”durian runtuh” kenaikan harga komoditas. Di tengah pendapatan negara yang moderat itu, pemerintah meyakini kebijakan pembiayaan utang tetap terkendali dan rasio utang dapat diturunkan sesuai target. Tanda-tanda melambatnya penerimaan pajak sudah terlihat sejak awal tahun ini. Kemenkeu mencatat, penerimaan pajak pada Januari 2023 tumbuh 48,6 %; kemudian turun menjadi 40,35 % pada Februari 2023; lalu 33,78 % pada Maret 2023; dan menyentuh 21,29 % pada April 2023. Dalam konferensi pers APBN Kita edisi Mei 2023, Senin (22/5) lalu, Menkeu Sri Mulyani mengatakan, pemerintah mulai mewaspadai normalisasi basis penerimaan akibat kondisi ekonomi global yang volatile.

Ditengah penerimaan negara yang semakin moderat itu, pemerintah dihadapkan pada tantangan menurunkan rasio utang dan defisit fiskal yang sebelumnya sempat membengkak akibat pandemi Covid-19. Sampai 30 April 2023, posisi utang pemerintah berada di angka Rp 7.849,8 triliun dengan rasio utang 38,15 % terhadap PDB. Kendati rasio dan nominal utang itu menurun secara bulanan dibandingkan Maret 2023, posisi utang telah meningkat selama lima tahun terakhir akibat pandemi. Sejak 2020 sampai 2023, nominal utang pemerintah bertambah Rp 3.070,5 triliun dengan rasio utang di atas 30 % mendekati 40 %. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Sumito, Kamis (25/5)  mengatakan, penerimaan pajak memang melambat, tetapi kinerja APBN dalam dua tahun terakhir yang baik akibat penerimaan negara yang meningkat signifikan di tengah momentum windfall komoditas membuat posisi utang masih terkendali. (Yoga)