Lusa, Rabu (16/8), Presiden Joko Widodo akan menyampaikan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan RAPBN 2024 di hadapan anggota parlemen.RAPBN 2024 yang disampaikan Presiden menjadi acuan pamungkas di masa pemerintahan Presiden Jokowi di sisa masa baktinya yang kurang dari 15 bulan. Dalam dua periode kepemimpinan, sejak 2014—2019 dan 2019—2024, banyak perbaikan yang ditorehkan terutama dari aspek pembangunan infrastruktur. Namun, sejumlah pekerjaan rumah juga masih tersisa yang mesti dibereskan di akhir kepemimpinannya.

Pada Rabu (16/8), sesuai dengan tradisi tahunan, Presiden Joko Widodo akan membacakan RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan. Hal itu disampaikan oleh Presiden di Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD yang merupakan rangkaian kegiatan Perayaan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia yang diperingati pada Kamis, 17 Agustus 2023.Momen pembacaan RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan ini istimewa. Boleh jadi karena ini mungkin terakhir dilakukan di Jakarta karena tahun depan Presiden Jokowi berkeinginan pemerintahan telah berpindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.Masa depan IKN dan arah program pembangunan dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024, bakal menjadi periode krusial bagi Presiden Jokowi untuk menerjemahkan konsep besar yang sudah diletakkan sejak memimpin Indonesia pada 2014.Sejatinya, pemerintah saat ini masih berkesempatan menyiapkan kerangka APBN untuk periode 2025. Namun, implementasi APBN 2025 tentu akan dilakukan oleh pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Angka rapor pemerintahan terutama indikator makro ekonomi sejauh ini bisa dikatakan relatif memuaskan banyak pihak. Pertumbuhan ekonomi berada dalam rentang 5%—5,8% dengan laju inflasi yang terkendali. Tingkat kemiskinan dapat diturunkan 10,94% pada 2014 ke level 9,57%. Demikian halnya dengan tingkat pengangguran terbuka, turun dari 5,94% pada 2014 menjadi 5,86% pada 2022. Pada tahun depan, berdasarkan laporan pembicaraan pendahuluan RAPBN 2024 dengan tema Optimis dan Waspada, pemerintah mengejar sejumlah target yang relatif moderat.Laju pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada dalam kisaran 5,1%—5,7%, inflasi juga di antara 1,5%—3,5%, serta nilai tukar rupiah dipatok dalam rentang Rp14.700—Rp15.200 per dolar AS. Kalangan pengusaha dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan sejumlah hal, terutama kualitas, produktivitas, dan daya saing sumber daya manusia.

Harga komoditas yang melemah dan kinerja ekspor-impor yang menurun mengakibatkan penerimaan perpajakan dalam realisasi APBN periode Januari-Juli 2023 melambat. Situasi tersebut menjadi alarm kewaspadaan bagi kinerja APBN. Penerimaan perpajakan periode Januari-Juli 2023 terealisasi Rp 1.258,9 triliun atau tumbuh 3,7 % secara tahunan. Nilai itu diperoleh dari penerimaan pajak sebesar Rp 1.109,1 triliun atau tumbuh 7,8 % secara tahunan serta penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 149,8 triliun atau tumbuh 19,1 % secara tahunan. Menkeu Sri Mulyani, Jumat (11/8) mengatakan, penerimaan pajak tetap tumbuh positif karena kinerja ekonomi yang baik pada semester I-2023. Namun, pertumbuhan penerimaan pajak periode Januari-Juli 2023 tidak setinggi periode sama tahun 2022 yang menembus 58,8 %.

”Kita tetap harus waspada karena kalau kita lihat pertumbuhan bulanan penerimaan pajak, terutama pada bulan Juni dan Juli, mengalami pertumbuhan bulanan negatif. Ini adalah koreksi untuk menuju normalisasi,” ujarnya. Sri Mulyani memproyeksikan penerimaan pajak akan termoderasi mengikuti fluktuasi variabel ekonomi makro, seperti harga komoditas, konsumsi dalam negeri, dan belanja pemerintah. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics andFinance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan, surplus APBN itu menjadi tanda bahaya dan harus diwaspadai. Ini karena belanja pemerintah belum optimal di tengah kondisi perlambatan penerimaan perpajakan akibat turunnya kinerja ekspor-impor. (Yoga)

JAKARTA,ID-Kinerja ekonomi domestik tetap menunjukkan tren penguatan ditengah tantangan dan perlambatan ekonomi global. Ini tidak lepas dari APBN yang bekerja keras menjaga masyarakat, ekonomi, dan berbagai program nasional yang menjadi prioritas. Pada saat yang sama, pemerintah akan terus mewaspadai  dan melakukan antisipasi atas dampak dinamika global terhadap perekonomian domestik. " APBN kita dengan kegiatan ekonomi terjaga mesih menunjukkan kinerja positif dengan penerimaan negara yang masih tumbuh, meskipun mengalami moderasi. Belanja yang kita lakukan juga tetap jaga sesuai kualitas dan rencana," ucap Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dalan konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta yang berlangsung secara virtual pada Jumat (11/08/2023). Kinerja positif APBN berlanjut sampai dengan Juli 2023 dengan surplus yang terjaga seirama kinerja belanja negara yang bertumbuh dan pendapatan yang positif, meskipun menunjukkan tren yang melandai dan pembiayaan yang antisipatif," kata Sri Mulyani. Catatan Kemenkeu menunjukkan, 31 Juli 2023, APBN mengalami surplus sebesar Rp153,5 triliun yang setara 0,72% PDB. Dengan kondisi surplus tersebut, kondisi kesimbangan premier mencapai Rp 394,5 triliun. Pendapatan dan belanja negara tumbuh positif dan solid dalam menjaga pemulihan ekonomi dan melindung masyarakat. (Yetede)

Pemerintah terus mengebut belanja negara sebagai katalis untuk menopang kontraksi dari sisi ekspor dan torehan pajak yang melambat. Akselerasi kebijakan fiskal ini bisa mendampingi rapor investasi dan konsumsi yang sudah tumbuh solid. Pendapatan negara sampai dengan akhir Juli 2023 mencapai Rp1.614,8 triliun atau tumbuh 4,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Adapun, belanja pemerintah sepanjang Januari-Juli 2023 mencapai 47,7% atau senilai Rp1.461,2 triliun. Dengan begitu, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 hingga Juli mengalami surplus Rp153,5 triliun atau 0,72% dari produk domestik bruto (PDB). Capaian itu menjadi angin segar bagi perekonomian Indonesia yang juga mencatatkan aktivitas manufaktur di level ekspansi sebesar 53,3 pada Juli, menurut indeks manajer pembelian (PMI) S&P Global. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan meski belum mencapai separuh dari pagu APBN, sudah ada tanda percepatan belanja dari pemerintah dibandingkan dengan semester I/2023 yang baru di kisaran 41%. Kondisi itu terlihat dari capaian belanja pemerintah pusat dalam 7 bulan pertama tahun ini lebih rendah 1% daripada periode yang sama pada tahun lalu sebesar Rp1.031 triliun. Hal yang sama juga dialami oleh pemerintah daerah yang lebih lambat dalam membelanjakan anggaran karena masih di bawah 40% dari target. Padahal, realisasi transfer ke daerah (TKD) sudah mencapai 54%. Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan daya dorong pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah pada paruh kedua tahun ini. Hal ini mengingat tidak adanya momentum sebesar Ramadan dan Idulfitri. Ekonom Senior PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Faisal Rachman optimistis belanja pemerintah akan melaju pada paruh kedua seiring dengan kebutuhan untuk tahun politik pada 2024. Apalagi, berakhirnya program terkait dengan pandemi dapat diisi dengan program produktif yang bisa menggerakkan perekonomian. Selain dari sisi kuantitas, faktor lain yang perlu menjadi perhatian pemerintah yaitu peningkatan kualitas belanja negara. Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sanny Iskandar mendukung perencanaan proyek-proyek yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata menuturkan dengan adanya risiko tersebut, pihaknya bersama PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) akan terus berusaha mengendalikan volume BBM dan listrik. "Ada risiko untuk itu , karena itu kami terus bekerja sama,” kata Isa.

Kinerja pendapatan negara yang moncer tahun ini, menjadi modal bagi pemerintah untuk mencapai target tahun depan. Sayangnya, jalan pemerintah tak mulus lantaran beberapa tantangan yang harus mereka hadapi untuk mengejar target 2024. Dalam pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 yang pemerintah dan Badan Anggaran DPR sepakati, rasio pendapatan negara 2024 dipatok sebesar 11,88% hingga 12,38% atas produk domestik bruto (PDB). Secara nominal, batas atas target pendapatan negara 2024 dipatok Rp 2.865,3 triliun. Angka ini naik 11,69% dari target 2023 dengan nominal sebesar Rp 2.463 triliun. Dari catatan Kementerian Keuangan (Kemkeu), realisasi pendapatan negara hingga akhir Juli 2023 tercatat mencapai Rp 1.614,8 triliun atau 65,6% dari target. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, realisasi pendapatan negara secara total masih tumbuh positif, yakni 4,1% year on year (yoy). Meskipun, pertumbuhannya sedikit melambat dibandingkan dengan periode Januari-Juni 2023 yang menanjak 5,4% yoy. Meski demikian, pemerintah optimistis, pendapatan negara tahun ini bakal melampaui target. Berdasarkan outlook yang pemerintah sampaikan ke Komisi XI DPR beberapa waktu lalu, pendapatan bisa mencapai Rp 2.637,2 triliun, 107,1% dari target. Ekonom Center of Reform on Economic (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet melihat, masih banyak tantangan yang harus pemerintah hadapi untuk mengejar target pendapatan negara di 2024. Utamanya, potensi perlambatan ekonomi. Ini akan memengaruhi setoran pendapatan, terutama dari sisi pajak.

Di tengah kondisi perekonomian global yang belum menguntungkan, percepatan belanja negara diharapkan dapat menjadi tumpuan dalam mendorong roda perekonomian untuk mengompensasi penurunan sisi ekspor. Realisasi pengeluaran pemerintah yang tinggi, diyakini akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Bagi masyarakat, realisasi APBN akan membantu meningkatkan kesejahteraan dari bergeraknya kegiatan ekonomi untuk membantu memulihkan kegiatan usaha yang sempat terkendala akibat pandemi. Adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan pendapatan dan belanja negara hingga akhir Juli 2023 masih tumbuh positif dan solid dalam menjaga pemulihan ekonomi. Kinerja belanja negara hingga saat ini tercatat 65,6% dari target APBN 2023 atau cukup baik dan sangat kuat di tengah masih tingginya risiko perekonomian global yang memunculkan berbagai tantangan dari sisi geopolitik sektor keuangan. Memang perkembangan tingkat inflasi global dalam tren yang menurun, tetapi sejumlah negara maju masih menyimpan risiko kenaikan tingkat suku bunga acuan. Kondisi membaiknya sektor usaha ini berbeda dengan yang terjadi di kawasan lain, terutama di negara-negara maju. Saat ini prospek pemulihan ekonomi global masih tertahan dan dibayangi sejumlah faktor ketidakpastian. Perkembangan aktivitas manufaktur global masih berada pada level kontraksi yang digambarkan oleh PMI Index manufaktur global masih berada pada level 50. Kondisi tersebut terutama didorong oleh pelemahan aktivitas sektor manufaktur di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, China dan kawasan Eropa. Untuk realisasi belanja pemerintah pusat yang disalurkan langsung kepada masyarakat mencapai Rp562,6 triliun pada Juli 2023 atau setara dengan 55,1% dari total pagu anggaran. Belanja pemerintah itu berupa manfaat langsung untuk masyarakat yang disalurkan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L) serta belanja non-K/L. Harian ini menilai pentingnya menjaga kelancaran APBN dengan mengimplementasikan kebijakan fiskal sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Menimbang begitu strategisnya kebijakan fiskal ini maka pemerintah harus dapat memastikan realisasi pendapatan dan belanja tetap terjaga sesuai dengan sasaran yang diinginkan.

Menjelang tutup buku masa pemerintahannya pada tahun 2024 nanti, Presiden Joko Widodo bakal menggeber sederet isu strategis. Presiden Jokowi akan menyampaikan ini di depan Sidang Paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2023, saat penyampaian Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Dan, RAPBN 2024 bakal jadi anggaran terakhir untuk mendukung program kerja Kabinet Indonesia Maju. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, ekonomi Indonesia akan berhadapan sejumlah tantangan pelik yakni geopolitik global, perubahan iklim, hingga ancaman El Nino. Ini pula yang menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang mulai bergulir pada Agustus 2023. Penyelesaian proyek infrastruktur strategis juga masih akan jadi andalan Jokowi di tahun terakhir pemerintahannya. Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai, tingginya anggaran infrastruktur tahun depan lantaran proyek infrastruktur sempat tertunda selama dua tahun lantaran pandemi Covid-19. "Jadi ini normalisasi dan akumulasi dari masa pandemi karena banyak yang tertunda," kata dia, kemarin. Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, Teuku Riefky menambahkan, berbagai proyek infrastruktur bisa efektif untuk mendorong ekonomi Indonesia. Hanya, efeknya baru terasa pada jangka menengah dan panjang. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat, tantangan utama pemerintah memenuhi target APBN 2024 adalah penerimaan perpajakan yang diprediksi tumbuh 9%. Padahal tahun depan penerimaan pajak berpotensi menyusut sebagai imbas pelemahan harga komoditas.

Empat bulan menjelang akhir tahun, ruang APBN yang belum dibelanjakan masih tersisa banyak. Pemerintah pusat dan daerah diminta mengoptimalkan sisa anggarannya itu untuk mempercepat penyerapan produk dalam negeri, khususnya barang dan jasa keluaran UMKM. Sampai semester I-2023, APBN baru terserap 41 % atau Rp 1.255,7 triliun daritotal pagu Rp 3.061,2 triliun. Artinya, ada 60 % APBN atau Rp 1.805,5 triliun yang belum dibelanjakan oleh kementerian/lembaga dan pemda.

Dari total realisasi belanja itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah baru 34,9 % dari total nilai pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) Rp 1.112,45 triliun dengan 5,3 juta paket pengadaan. Secara rinci, realisasi RUP sampai akhir Juli 2023 sebesar Rp 387,81 triliun dengan 768.000 paket pengadaan. Sebanyak Rp 216,36 triliun sudah terverifikasi sebagai produk dalam negeri, sisanya masih dalam proses verifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Saat membuka ajang Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF), Menkeu Sri Mulyani berharap, kementerian dan lembaga serta pemda dapat menggunakan waktu empat bulan terakhir untuk mengebut belanja penggunaan produk dalam negeri sesuaitarget, yakni 95 % dari total belanja pengadaan. Penyerapan produk dalam negeri juga diharapkan lebih memprioritaskan barang dan jasa dari UMKM, industri kecil menengah, dan artisan. Targetnya, realisasi belanja produk UMKM Rp 250 triliun dari total pengadaan tahun ini. (Yoga)

Kinerja APBN selama semester I-2023 mencatat surplus Rp 152,3 triliun. Namun, surplus tersebut justru menggambarkan realisasi belanja pemerintah yang kurang optimal dan perlu diakselerasi di paruh kedua tahun ini. Sepanjang Januari-Juni 2023, realisasi belanja negara tercatat Rp 1.255,7 triliun atau 41 % dari target di APBN 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 891,6 triliun (39,7 % dari target APBN) dan transfer ke daerah Rp 364,1 triliun (44,7 % dari target APBN). Adapun pendapatan negara pada periode yang sama sebesar Rp 1.407,7 triliun atau 57,2 % dari target, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.105,6 triliun (54,7 % daritarget) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 302,1 triliun (68,5 % dari target). Dengan realisasi pendapatan yang lebih besar dari belanja, kinerja APBN sampai semester I-2023 masih surplus Rp 152,3 triliun.

Adapun keseimbangan primer mencapai surplus Rp 368,2 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang. Wakil Direktur Institute for Development ofEconomics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, Selasa (18/7) mengingatkan, surplus tidak perlu terlalu dibanggakan. Meski di satu sisi menunjukkan pendapatan terjaga, surplus mencerminkan bahwa uang negara belum dibelanjakan secara optimal hingga pertengahan tahun dan berpotensi dikebut di akhir tahun. ”APBN  dihasilkan dari pungutan pajak dan non-pajak yang masuk ke kantong pemerintah. Harapannya, APBN tidak disimpan dan mengendap menjadi surplus, tetapi harus segera dibelanjakan, baik di pusat maupun daerah,” kata Eko dalam diskusi daring yang diselenggarakan Indef di Jakarta. Eko menilai, jika kas negara disimpan menjadi surplus hingga berbulan-bulan, kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi akan semakin kecil dari seharusnya dan membuat perekonomian tumbuh lebih lambat dari perkiraan. (Yoga)