Masih Rendah, Serapan Belanja Produk Dalam Negeri Dikebut
Empat bulan menjelang akhir tahun, ruang APBN yang belum dibelanjakan masih tersisa banyak. Pemerintah pusat dan daerah diminta mengoptimalkan sisa anggarannya itu untuk mempercepat penyerapan produk dalam negeri, khususnya barang dan jasa keluaran UMKM. Sampai semester I-2023, APBN baru terserap 41 % atau Rp 1.255,7 triliun daritotal pagu Rp 3.061,2 triliun. Artinya, ada 60 % APBN atau Rp 1.805,5 triliun yang belum dibelanjakan oleh kementerian/lembaga dan pemda.
Dari total realisasi belanja itu, pengadaan barang dan jasa pemerintah baru 34,9 % dari total nilai pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) Rp 1.112,45 triliun dengan 5,3 juta paket pengadaan. Secara rinci, realisasi RUP sampai akhir Juli 2023 sebesar Rp 387,81 triliun dengan 768.000 paket pengadaan. Sebanyak Rp 216,36 triliun sudah terverifikasi sebagai produk dalam negeri, sisanya masih dalam proses verifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Saat membuka ajang Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF), Menkeu Sri Mulyani berharap, kementerian dan lembaga serta pemda dapat menggunakan waktu empat bulan terakhir untuk mengebut belanja penggunaan produk dalam negeri sesuaitarget, yakni 95 % dari total belanja pengadaan. Penyerapan produk dalam negeri juga diharapkan lebih memprioritaskan barang dan jasa dari UMKM, industri kecil menengah, dan artisan. Targetnya, realisasi belanja produk UMKM Rp 250 triliun dari total pengadaan tahun ini. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023