Investasi mata uang kripto makin diminati investor dalam negeri. Jumlah investor dan volume transaksi Cryptocurrency juga meningkat pesat. TKO berhasil mencetak penawaran 10,5 juta BNB, setara US$ 4,2 miliar, dengan jumlah partisipan 201. 406. Ini merupakan IEO rekor baru dalam negeri.

Sekadar info, TKO merupakan valas kripto besutan Tokocrypto yang didukung Binance, salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia. TKO adalah proyek cryptocurrency Finance pertama di Indonesia, dan proyek kellma di 2021.

Teguh Kurniawan Harmanda, Chief Operations Officer Tokocrypto, menyebut, TKO juga mengalami kenaikan harga lebih dari 3.000% dalam 30 menit pertama listing di TokoCrypto. Jumat (9/4), TKO menduduki peringkat ke-233 di coinmarketcap. Per pukul 20.40 WIB, harga TKO berada di level Rp 32.200 per BNB.

Secara umum, perkembangan mata uang kripto di Indonesia memang signifikan. Vinsensius Sitepu, pengamat sekaligus investor cruyptocurrency mengamati, berdasarkan gencarnya promosi yang dilakukan bursa aset kripto di Indonesia, tidak heran perkembangan aset kripto di dalam negeri cukup tinggi. Ini juga didukung munculnya peraturan mengenai aset kripto oleh Bappebti.

Peran investasi, khususnya kapital dari luar negeri, berpengaruh besar bagi perekonomian Indonesia. Andil investasi asing yang sulit dihindarkan memaksa Indonesia masuk dalam kompetisi ketat sistem ekonomi kapitalisme global.

Hampir sebagian besar negara-negara di dunia mengadopsi sistem ekonomi kapitalisme tersebut. Negara berpenghasilan rendah atau berpenghasilan tinggi memiliki kecenderungan orientasi searah untuk mengembangkan ekonomi mereka melalui akumulasi kapital.

Merunut ke belakang, sistem perekonomian kapitalis ini telah dijelaskan oleh sejumlah pemikir dunia.Karl Marx menyebut kapitalisme sebagai suatu sistem di mana harga barang dan kebijakan pasar ditentukan oleh pemilik modal supaya mencapai keuntungan yang maksimal.Pendapat lainnya dikemukakan Adam Smith. Kapitalisme dijabarkan sebagai sebuah sistem yang bisa menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini akan terjadi apabila pemerintah tidak mengintervensi kebijakan dan mekanisme pasar. Ada pula pandangan dari tokoh lainnya, yaitu Max Weber. Weber mengatakan bahwa kapitalisme adalah sistem sosial dalam masyarakat yang muncul karena cara produksi yang memisahkan kaum buruh dari alat-alat produksi.

Oleh sebab itu, agar investor memperoleh keuntungan berlipat, mereka harus mengupayakan untuk menciptakan sebuah bisnis menjadi skala multinasional. Investasi pada bisnis yang dijalankan tersebut perlu terus meluas hingga ke luar negeri. Proses produksi kemudian merambah ke negara-negara lain menurut perhitungan keunggulan komparatif atau keunggulan kompetitif.Negara dengan biaya tenaga kerja relatif rendah, atau efisien dalam biaya infrastruktur dan teknologi atau sumber daya lainnya, akan menjadi magnet bagi investasi.

Meningkat pesat

Berdasarkan data World Bank, aliran dana investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) yang masuk ke seluruh negara di dunia meningkat dengan pesat dalam tiga dekade terakhir. Pada tahun 1990,FDI di seluruh dunia masih sekitar 239 miliar dollar AS, tetapi selang 10 tahun kemudian pada tahun 2000 sudah meningkat lebih dari enamkalinya menjadi sekitar 1,56 triliun dollar AS.Pada rentang 20 tahun kemudian,FDI berfluktuatif dan pada tahun2019 FDI inflow mencapai 1,62 triliun dollar AS. Capaian FDI tertinggi terjadi pada tahun 2015-2016 yang mencapai kisaran 2,68 triliun dollar AS.

Sementara itu, negara-negara yang masuk dalam kelompok lower middle income hanya bisa menarik investasi asing rata-rata 104 miliar dollar AS per tahun. Bahkan,kelompok negara-negara ekonomi terendah, yakni low income, hanya mampu menarik investasi asing rata-rata sekitar 15 miliar dollar AS setiap tahun.Kondisi tersebut mengindikasikan tidak banyak negara di dunia yang berpeluang besar mengembangkan usaha multinasional dari investasi asing. Tentu saja ada sejumlah faktor yang bisa membuat para investor cenderung menanamkan modal di negara-negara berpendapatan tinggi.

(Oleh - HR1)

Investor bisa terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur melalui Indonesia Investment Authority. Ekosistem baru ini akan menggairahkan investasi di Tanah Air.

JAKARTA, KOMPAS — Dunia usaha optimistis peluang investor domestik menjadi mitra strategis pemerintah dalam pembangunan infrastruktur semakin terbuka. Keyakinan ini muncul seiring kehadiran Indonesia Investment Authority atau Lembaga Pengelola Investasi milik Pemerintah Indonesia.

Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) digawangi lima orang anggota dewan direktur dan lima orang anggota dewan pengawas.

Ketua Komisi Tetap Kebijakan Strategis Infrastruktur Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia Mohammed Ali Berawi mengatakan, INA akan menghadirkan babak baru bagi ekosistem investasi di Tanah Air. ”Kehadiran INA membuka peluang keterlibatan investor dalam negeri untuk proyek-proyek infrastruktur dengan fleksibilitas dalam berinvestasi, baik dalam bentuk dana atau aset, selama sesuai dengan standar investasi internasional,” ujarnya dalam diskusi virtual, Rabu (31/3/2021).

Selain membuka peluang, INA juga memiliki sejumlah tantangan untuk meminimalisasi risiko kebocoran dan penyalahgunaan dana. Untuk itu, menurut Ali, pemerintah perlu membangun sistem pertanggungjawaban yang transparan dan hati-hati untuk INA.

Anggota Komisi XI DPR, Muhammad Misbakhun, mengatakan, kehadiran INA dapat memacu pemulihan ekonomi Indonesia dari krisis akibat pandemi Covid-19. Akselerasi percepatan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi  dapat didorong melalui investasi dari berbagai pihak dan lembaga yang kelak akan dikelola INA.

”Untuk itu, INA perlu menerapkan tata kelola secara baik dalam rangka mencegah potensi yang dapat menghambat proses pemulihan maupun merugikan negara,” ujarnya.

JAKARTA – Perusahaan rintisan (startup) teknologi di Asia Tenggara tercatat meraup dana investasi hingga US$ 8,2 miliar selama 2020. Hampir 50% dari dana tersebut masuk ke kantong unicorn, antara lain Grab Holdings, Gojek, Bukalapak, dan Traveloka.  Pencapaian itu terungkap dari riset perusahaan modal ventura asal Singapura, Cento Ventures. Penggalangan dana start-up Asia Tenggara pada 2020 mengalami penurunan 3,5% dibanding 2019 sebesar US$ 8,5 miliar, karena dipicu oleh pandemi Covid-19. Kesepakatan lebih dari US$ 100 juta mencapai 57% dari total investasi, sementara kesepakatan antara US$ 50-100 juta mencetak rekor dengan nilai US$ 1,1 miliar, meningkat 26% dari 2019. Sekalipun terkena efek pandemi, Asia Tenggara mengalami penurunan nilai investasi start-up paling kecil dibanding pasar negara berkembang lainnya, seperti India yang turun 31% dan Afrika anjlok 38%. “Covid-19 memberikan efek yang berbeda di setiap negara. Start-up di Amerika Serikat dan Eropa mencatatkan rekor investasi baru pada tahun lalu, masing-masing nilai investasi tumbuh 13% dan 15%. Sementara itu, Tiongkok juga mengalami pertumbuhan 6%” tulis laporan Cento, yang dikutip Investor Daily, Minggu (28/3).

Besarnya investasi di Indonesia didorong oleh kesepakatan yang diraih Gojek. Hal ini juga ditopang oleh startup lain yang meraih pendanaan lebih dari US$ 100 juta atau disebut mega deals, termasuk Bukalapak, Waresix, Kopi Kenangan, dan Linkaja. Sebagai informasi, Asia Tenggara merupakan rumah bagi 9 start-up independen dengan 5 anak usaha yang memiliki valuasi di atas US$ 1 miliar. Secara regional, SEA Group, yang merupakan induk dari Shopee, telah menyentuh kapitalisasi pasar sekitar US$ 50 miliar. Adapun perusahaan asal Singapura JustCo resmi bergabung ke daftar unicorn di Asia Tenggara pada akhir tahun lalu.

Berdasarkan data Cento Ventures, SEA Group dan Grab dikelompokkan sebagai perusahaan independen dengan valuasi lebih US$ 10 miliar untuk kawasan regional Asia Tenggara. Gojek masuk kategori ini untuk Indonesia. Sementara, pada kelompok perusahaan dengan valuasi lebih dari US$ 1 miliar, kawasan regional memiliki Traveloka, Indonesia punya Tokopedia dan Bukalapak, Singapura memiliki JustCo dan Qoo10, dan Vietnam punya VNG Corp.

(Oleh - HR1)

Bisnis, JAKARTA — Emas fisik digital memiliki prospek yang bagus di tengah kian gandrungnya masyarakat akan produk investasi. Selain potensi keuntungan di masa depan, perlindungan hukum memberikan kejelasan buat investor.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10/2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan emas digital termasuk kegiatan berjangka komoditas yang diatur, dikembangkan, dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).Bappebti juga telah mengizinkan lembaga kliring berjangka untuk menjamin dan menyelesaikan setiap transaksi di pasar emas digital.Beberapa waktu lalu, Bappebti telah memberikan persetujuan kepada Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) sebagai tempat transaksi, serta PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) sebagai lembaga kliring seluruh transaksi di pasar fisik emas digital. Bappebti juga telah memberikan persetujuan kepada PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) sebagai lembaga depository.Fajar Wibhiyadi, Direktur Utama PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) atau PT KBI mengatakan, prospek investasi pada emas fi sik digital sangat baik. Selain terlindungi, nilai investasi awal cukup terjangkau.“Investor bisa membeli dalam jumlah kecil, seperti Rp50.000, sudah bisa berinvestasi pada aset ini,” katanya dalam sebuah webinar, Rabu (24/3) malam.

Division Manager PT Royal Trust Futures Suluh Adil Wicaksono mengatakan, investasi pada aset emas fisik digital bukanlah hal baru. Aset ini sudah cukup lama dikenal.“Memang baru belakangan ini popularitasnya naik. Harga emas fisik yang sepanjang tahun lalu naik juga berdampak ke emas digital yang underlying assetnya adalah emas fisik,” jelasnya saat dihubungi pada Kamis (25/3).Menurutnya, minat masyarakat untuk berinvestasi pada emas digital saat ini cukup tinggi. Hal ini salah satunya didukung oleh sejumlah regulasi dari pemerintah yang memberikan rasa aman kepada investor yang menaruh.

Di sisi lain, emas fisik digital juga lebih aman dibandingkan produk konvensional. Pasalnya, emas fisik biasa umumnya diletakkan pada brankas yang masih ada potensi hilang.Dari sisi akses, emas digital juga menawarkan kemudahan yang terutama dicari oleh generasi muda saat ini. Masyarakat yang berminat untuk membeli emas digital dapat membelinya secara daring melalui aplikasi tanpa harus keluar rumah.Ke depan, Suluh menilai prospek perdagangan emas digital amat bergantung pada pengembangan infrastruktur-infrastruktur terkait. Agar investasi emas digital dapat berkembang, para pelaku pasar dan otoritas terkait wajib mengembangkan beragam kemudahan dan fasilitas lainnya.

(Oleh - HR1)

Jakarta - Pemerintah Uni Emirat Arab (UEA) akan menggelontorkan dana investasi senilai US$ 10 miliar di Indonesia Investment Authority (INA) atau sovereign wealth fund (SWF) milik pemerintah Indonesia. Investasi UEA ini setara dengan Rp 144,6 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.455 per dolar Amerika Serikat. Nilai investasi UEA merupakan yang terbesar dari sejumlah negara lain yang telah mengumumkan komitmen investasinya. 

Bergabungnya UEA semakin menunjukkan tingginya kepercayaan dunia internasional untuk berinvestasi pada INA dan akan semakin menarik investor dunia lainnya untuk bergabung dan berinvestasi. Dengan dana kelolaannya INA diharapkan dapat meningkatkan kemampuan permodalan bagi pembiayaan berbagai proyek pembangunan tanpa meningkatkan utang. Ini dengan diikuti penerapan International best practice serta meningkatkan kinerja dan manfaat aset yang dapat dinikmati oleh masyarakat.

(Oleh - IDS)

Bisnis, Jakarta - Indonesia melalui sovereign wealth fund yang dikelola Indonesia Investment Authority (INA) mendapatkan komitmen investasi dari Uni Emirate Arab (PEA) melalui mengumumkan akan menggelontorkan dana investasi sebesar US$ 10 miliar atau setara dengan Rp 140 triliun untuk ditempatkan pada INA. Penempatan dana investasi ini merupakan arahan langsung dari Putra Mahkota Abu Dhabi yang juga menjabat sebagai Wakil Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata PEA.

Sejalan dengan investasi ini, PEA menjadi investor utama yang terbesar pada INA. Bergabungnya PEA makin menunjukan tingginya kepercayaan dunia internasional untuk berinvestasi pada INA. Komitmen dari Uni Emirat Arab ini melengkapi portofolio INA. Sebelumya, lembaga pengelola investasi itu berhasil meraup beberapa komitmen dari sejumlah negara. Untuk investasi berjenis master fund, INA telah mengantongi kesepakatan dengan United States International Development Finance Corporation, Abu Dhabi Invesment  Authority, dan Japan Bank for International Cooperation. 

(Oleh - IDS)

Bisnis, Surabaya - Geliat investasi di sejumlah daerah mulai bergerak sejalan dengan berbagai upaya promosi dan pembangunan infrastruktur yang terus dikebut. Pengembangan kawasan ekonomi khusus atau KEK juga turut mendongkrak kinerja investasi di daerah. Target realisasi investasi itu salah satunya karena faktor bergeraknya aktivitas ekonomi di tengah pandemi dan upaya program vaksinasi, serta adanya sejumlah perusahaan yang izin beroperasinya pada 2021. Untuk realisasi investasi sejauh ini masih dikontribusi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yakni 70% dan 30% merupakan PMA. Untuk PMA sendiri paling banyak dilakukan oleh Singapura.

Tingginya target realisasi investor itu salah satunya karena faktor bergeraknya aktivitas ekonomi pascapandemi. Selain itu, program vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan oleh pemerintah, perusahaan yang mulai beroperasi 2021, dan Bandara Kediri yang sudah dibebaskan lahannya diharapkan bisa membantu untuk mencapai target investasi. Kawasan industri di Jatim yang akan menjadi daya tarik investor asing adalah Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) yang sedang menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Manufaktur dan Teknologi Tinggi.

Saat ini, daerah terbesar untuk investasi PMA yakni Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto. Proses perizinan investasi di Jatim akan lebih dipermudah guna menarik investor. Peluang investasi yang ditargetkan sebesar itu sangat memungkinkan tercapai, bahkan bisa melebihi target karena potensi sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan nikel maupun aspal alam kini masuk dalam skala nasional.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Nilai impor barang modal Indonesia pada Februari 2021 tercatat sebesar US$ 2,15 miliar, naik 9,08% dibandingkan periode Januari 2021 (month to month/mtm) atau melonjak 17,68% dibandingkan periode sama 2020 (year on year/yoy). Kenaikan impor barang modal yang berkontribusi hingga 16,23% terhadap total impor tersebut dinilai sebagai sinyal positif bagi kegiatan industri atau manufaktur dan investasi ke depan. Nilai impor barang modal mengalami kenaikan karena ditopang oleh peningkatan impor komponen mesin dari Jepang, Filipina, dan Singapura. Selama Februari 2021 lalu, nilai impor mesin dan perlengkapan elektrik naik sampai US$ 172,8 juta. Alhasil, posisi impor meningkat baik secara month to month maupun year to year.

Sedangkan untuk nilai impor bahan baku/penolong sebesar US$ 9,89 miliar, turun tipis 0,5% dari posisi Januari 2021, namun meningkat 11,53% dari Februari 2020. Kontribusi bahan baku/penolong terhadap total impor Februari 2021 ini mencapai sebesar 74,57%. Peningkatan jumlah impor barang modal khususnya impor mesin dan perlengkapan elektrik sejalan dengan ekspansi investasi di sektor manufaktur atau ekspansi dalam bentuk adopsi teknologi produksi baru. Secara month to month (mtm) posisi impor mesin dan perlengkapan elektrik meningkat US$ 172,8 juta.

Dengan adanya peningkatan impor barang modal sebesar 9,08% dibandingkan Januari 2021 atau naik 17,68% dibandingkan Januari 2021 atau naik 17,68% dibandingkan Februari 2020 (year on year/yoy) tidak berarti sektor manufaktur sudah pulih sesuai ekspektasi. Sebab jumlah impor bahan baku dan bahan penolong masih termasuk kontraksi, dimana pada 2020 impor mengalami kontraksi yang cukup besar karena kondisi lockdown Tiongkok. Bila dilihat secara rinci ekspansi impor pada Februari 2021 terjadi karena ada ekspansi produktivitas di sektor riil yaitu sektor makanan dan minuman, agrikultur, teknologi informasi dan kesehatan. Hal ini tidak mengherankan karena sektor-sektor tersebut tidak terlalu tertekan sepanjang pandemi dan dapat berjalan, bahkan tumbuh relatif stabil meski kondisi pandemi.

(Oleh - IDS)

Pemerintah menetapkan hasil investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bukan menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 18 tahun 2021 terdapat sejumlah instrumen investasi BPKH yang dikecualikan dari pemungutan PPh. Misalnya imbal hasil dari tabungan, giro, dan deposito berjangka milik BPKH pada bank, saham, dan obligasi yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI),

Selain itu penempatan dana BPKH yang bebas PPh adalah imbal hasil dari Surat Berharga Negara, Surat Berharga Bank Indonesia, obligasi daerah, reksadana dalam negeri, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA), KIK Dana Investasi Real Estate (DIRE), KIK Dana Investasi Infrastruktur, penyertaan langsung dalam negeri dan luar negeri, serta investasi emas lantakan murni.

Kepala BPKH Anggito Abimanyu, Rabu (10/3), dana kelolaan BPKH tahun ini bakal mencapai Rp 147 triliun dengan hasil investasi atau nilai manfaat Rp 7,8 triliun. Perkiraan ini melihat pencapaian BPKH pada 2020 dana kelolaan sebanyak Rp 145,2 triliun dengan nilai manfaat Rp 7,42 triliun.