JAKARTA – Pemerintah meyakini, pemulihan ekonomi di 2022 semakin baik sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 5,8%. Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan investasi sekitar Rp 5.891,4 triliun - Rp 5.931,8 triliun. "Pada 2022, investasi akan jadi aktor utama dorong laju pertumbuhan ekonomi," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) secara virtual, Jakarta, Selasa (4/5). Secara rinci, komponen investasi dimaksud terdiri dari investasi pemerintah sekitar 7,5- 8,4% atau setara Rp 439,4 triliun – Rp 497 triliun dari total target investasi. Berikutnya, investasi BUMN Rp 503,1 triliun - Rp 577 triliun atau sekitar 8,5-9,7%. Serta, investasi swasta yang diharapkan mencapai sekitar Rp 4.948,9 triliun - Rp 4.857,7 triliun.

Lebih lanjut, ia meyakini Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia akan menurun di 2022, seiring dengan pemulihan ekonomi. ICOR Indonesia diperkirakan meningkat menjadi 8,16 pada 2021 dari posisi 2019 yang tercatat sebesar 6,88. ICOR diperkirakakan kembali menurun ke level 6,24 pada 2022. Dengan harapan dapat mendorong investasi tahun depan. "ICOR 2022 diperkirakan lebih rendah, sehingga investasi dapat mendorong ekonomi secara lebih efisien,"tuturnya.

(Oleh - HR1)

Lesunya permintaan barang dan jasa oleh konsumen selama pandemi Covid-19 membuat korporasi-korporasi selaku produsen mengurangi belanja modalnya (capital expenditure). Mereka menurunkan produksi sehingga kapasitas terpasang tak terpakai maksimal.

Dengan kondisi ini, sudah barang tentu, korporasi juga akan mengerem rencana-rencana ekspansinya. Korporasi yang masih memiliki cadangan dana memilih mendiamkan uangnya ketimbang membelanjakan untuk investasi. Dampaknya, dana menganggur korporasi meningkat tajam selama pandemi. Kondisi ini tecermin dari melonjaknya nilai simpanan pada kelompok rekening bank dengan nominal di atas Rp 5 miliar, yang notabene dimiliki korporasi-korporasi skala menengah dan besar.

Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), total simpanan pada rekening dengan nominal simpanan di atas Rp 5 miliar per akhir Februari 2021 mencapai Rp 3.282,5 triliun, meningkat 13,2 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan simpanan kelompok rekening ini jauh lebih cepat ketimbang simpanan kelompok rekening lainnya.

Sejumlah upaya telah dilakukan otoritas dan industri pada sektor keuangan untuk mendorong tingkat konsumsi masyarakat dan menggairahkan kembali bisnis korporasi. Di samping kebijakan makro berupa program restrukturisasi kredit oleh OJK dan injeksi likuiditas ke pasar oleh Bank Indonesia, sejumlah kebijakan mikro juga diberikan seperti keringanan uang muka kredit properti dan kendaraan bermotor.

Perbankan juga terus menurunkan suku bunga kreditnya seiring penurunan suku bunga acuan BI7DRR Rate. Per Februari 2021, rata-rata suku bunga kredit investasi telah menyentuh level 8,77 persen, sedangkan bunga kredit modal kerja sebesar 9,17 persen. Sejak BI7DRR diluncurkan sebagai suku bunga acuan pada Agustus 2016, hingga kini penurunan bunga kredit telah mencapai kisaran 253–277 basis poin, jauh lebih besar dibandingkan dengan total penurunan BI7DRR itu, yakni 150 basis poin.

Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) sebagai pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei mencatat tahun ini investasi sektor pertanian di kawasan tersebut mengalami tren peningkatan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya ditandai dengan meningkatnya jumlah investor asing dan domestik.

Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Senin, PTPN III mencatat pelaku bisnis atau investor potensial mulai membidik serta berinvestasi di sektor kelapa sawit dan karet, sehingga menjadi awal baru bagi kawasan industri tersebut menjadi target kontribusi investasi yang jauh lebih signifikan.

Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) M. Abdul Ghani yang belum lama ini berkunjung ke KEK Sei Mangkei mengatakan, perhatian investor itu menunjukkan kebangkitan KEK Sei Mangkei sebagai Kawasan industri strategis terdepan dalam pelayanan dan diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia.

Dengan adanya dukungan pemerintah khususnya Kementerian Investasi bersama dengan stakeholders yang ada, mimpi KEK Sei Mangkei yang diidamkan sebagai lokasi investasi pelaku industri prioritas segera terwujud.

JAKARTA – Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) berencana segera menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan sejumlah BUMN karya terkait dengan penyertaan modal atau investasi senilai Rp 50-60 triliun oleh sovereign wealth fund (SWF) milik pemerintah RI tersebut.

Direktur Utama LPI Ridha Wirakusumah menargetkan, penandatanganan MoU bisa dilakukan dalam rentang waktu sebulan ke depan. Kendati begitu, ia tidak merinci perusahaan-perusahaan yang bakal terlibat dalam kerja sama tersebut. Namun, ia sempat memberikan contoh, investasi akan dilakukan melalui pembelian tol yang nilainya berpotensi untuk ditingkatkan. "Mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi, kami juga akan ada sedikit pengumuman yang sifatnya mungkin MoU dengan beberapa perusahaan (BUMN) karyanya, yang tentunya mudah-mudahan bisa membantu makin kinclong perusahaan karya majunya," ujar Ridha dalam sebuah percakapan dengan Juru Bicara Kementerian BUMN Arya Sinulingga secara virtual, Jumat (30/4).

Butuh US$ 450 Miliar 

Ridha juga mengatakan, Indonesia memiliki kebutuhan investasi untuk pembangunan proyek infrastruktur yang sangat besar, yaitu mencapai US$ 450 miliar. Sementara anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hanya dapat memenuhi kebutuhan tersebut setengahnya, yaitu sekitar US$ 200 miliar. Oleh karena itu, kata dia, untuk memenuhi sisa kebutuhan investasi proyek infrastruktur peran LPI akan dioptimalkan. “Sisanya itu masih belum kelihatan bagaimana cara membiayainya. Dari situ, mudahmudahan kami bisa coba membantu (melalui INA)," ucap dia. Lebih lanjut, ia mengatakan, penjajakan investasi yang masuk masih terus dilakukan. Kendati demikian ia belum bisa memberikan target berapa yang bisa nilai investasi yang bisa didapatkan.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah menyusun aturan tentang pengawasan dan pengendalian (wasdal) investasi di sektor manufaktur nasional. Wasdal ini akan mengeliminasi calon investor yang beritikad buruk dengan mencari keuntungan besar sesaat dan merusak iklim investasi di dalam negeri.

“Pengawasan adalah suatu keniscayaan bagi kegiatan usaha. Hasil dari wasdal adalah bahan analisis untuk mewujudkan kebijakan yang pro-investasi, pro-tenaga kerja, dan pro-pertumbuhan. Wasdal akan memberikan output terkait data profiling sektor industri, sehingga pemerintah dapat merilis kebijakan-kebijakan yang pro-investasi,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian, Eko SA Cahyanto dalam keterangan resmi, akhir pekan lalu. Eko mengungkapkan, sejalan dengan upaya meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi, diperlukan kebijakan untuk memberikan kepastian berusaha, kepastian hukum, dan penciptakan iklim usaha yang memberi rasa aman dan kondusif untuk melakukan kegiatan usaha. “Kunci untuk melakukan hal tersebut justru ada di pengawasan dan pengendalian,” ujar dia.

Guna mencapai sasaran tersebut, lanjut dia, Kemenperin sedang merancang Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pedoman Pengawasan dan Pengendalian Usaha Industri dan Usaha Kawasan Industri. “Kepastian output adalah profil industri yang menjadi salah satu data untuk menyusun kebijakan dan pemberian fasilitasi,” ujar Eko.

Investasi manufaktur mencapai Rp 88,3 triliun kuartal I-2021, melejit 38% dibanding periode sama tahun lalu Rp 64 triliun. Investasi manufaktur berkontribusi 40,2% terhadap total nilai penanaman modal nasional pada periode itu Rp 219,7 triliun. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada periode itu mencapai mencapai Rp 23 triliun, sedangkan penanaman modal asing (PMA) Rp 65,3 triliun, naik dari masing-masing Rp 19,8 triliun dan PMA Rp 44,2 triliun pada kuartal I tahun lalu.

(Oleh - HR1)

Bitcoin menorehkan performa paling baik di antara berbagai instrumen investasi di empat bulan pertama tahun ini. Harga bitcoin naik 99,13% secara year to date (ytd) hingga April.

Selain bitcoin, mata uang kripto lain juga mencetak kenaikan harga luar biasa selama empat bulan pertama tahun ini. Dogecoin misalnya, naik hingga 7.111%.

Mata uang kripto memang mendapat banyak sentimen di empat bulan pertama tahun ini. Selain ada aksi pompom dari sejumlah pesohor, termasuk Elon Musk, investor kripto merespons positif masuknya dana institusi ke mata uang kripto dan rencana pembentukan exchange traded fund berbasis duit kripto.

Gabriel memprediksi harga bitcoin mampu menembus US$ 100 per BTC jika rencana pembentukan ETF bitcoin disetujui tahun ini. "Persentase kemungkinan ETF bitcoin disetujui oleh SEC sangat tinggi di tahun ini, " kata dia.

Pemerintah terus memberi karpet merah bagi investor asing. Investor yang jadi mitra kerja Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang dijuluki Indonesia Investment Authoriy (INA), mereka akan mendapat pemanis berupa tarif pajak yang lebih rendah dari biasanya. Kebijakan insentif fiskal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan Lembaga Pengelola Investasi dan/atau Entitas yang Dimilikinya. Beleid ini berlaku per tanggal 2 Februari 2021.

Beleid yang sudah ditekan Presiden Joko Widodo 2 Februari 2021 itu, mengatur ketentuan perpajakan untuk para mitra kerja atau investor dari LPI. Mulai dari investor, manajer investasi, BUMN, serta lembaga pemeritah dan entitas lain yang terlibat. Misalnya khusus investor asing yang menjadi mitra LPI, ada dua skema pengenaan pajak bagi investor tersebut yang merupakan subjek pajak luar negeri (SPLN).

Pertama, investor asing bisa dikecualikan dari objek pajak sepanjang penghasilan yang didapat dari LPI, misalnya berupa dividen, diinvestasikan kembali di Indonesia. Pembebasan pajak tersebut berlangsung hingga tiga tahun sejak investor menerima penghasilan tersebut.

Kedua, bila si investor mengambil untung (taking profit) dari penghasilan investasinya bersama LPI, seperti mengambil dividen, maka investor tersebut akan terkena pajak penghasilan (PPh) Final dengan tarif 7,5%. Tarif tersebut sesuai dengan tarif yang diatur dalam persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B).

Tarif PPh Final tersebut juga lebih rendah dibandingkan rata-rata tarif pajak bunga dan dividen dalam P3B. Sebagai contoh, tarif P3B untuk pembagian dividen dari Indonesia kepada Singapura, Jepang, Amerika Serikat berkisar 10% hingga 15%. Hingga kini, Indonesia telah menjalin kerjasama tax treaty itu dengan 71 yurisdiksi.

Selain investor asing, menurut Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kamar Dagang dastri (Kadin) Indonesia Herman Juwono beleid ini juga memberi keuntungan bagi investor domestik. Lantaran untuk subjek pajak dalam negeri (SPDN) dikecualikan sebagai objek pajak. Alias bebas pajak saat mendapatkan keuntungan dari LPI. Tinggal nanti aturan turunannya jangan dipersulit. " saran Herman saat dihubungi KONTAN Kamis (29/4).

E-sport sudah tidak bisa dilihat hanya sekadar permainan anak-anak. Ini adalah industri triliunan rupiah dan diyakini menjadi medium ampuh untuk menyentuh kelompok konsumen melek internet Indonesia.

Hal ini tampaknya diyakini oleh Wakil Presiden Direktur BCA Armand Hartono. Ia menilai, melakukan pemasaran melalui industri e-sport sudah tidak bisa dihindari. Hal ini karena demografi Indonesia tergolong muda. Sekitar 70 persen nasabah BCA pun berusia di bawah 40 tahun.

BCA, misalnya, sudah terlibat dalam sejumlah kejuaraan e-sport nasional, seperti Piala Presiden E-sport edisi 2019 dan 2020. Menurut Armand, ada sejumlah dampak positif yang signifikan dengan terlibat sebagai sponsor di turnamen e-sport.

Lalu, pembelian voucer gim telah menjadi jumlah transaksi terbesar di fitur Lifestyle dalam aplikasi BCA Mobile, melebihi jumlah transaksi untuk pembelian tiket perjalanan.

Country Head Garena Indonesia Hans Saleh mengatakan, masih ada ruang yang sangat besar untuk tumbuh.

Hans mengatakan, setidaknya ada dua pintu masuk besar yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk berpromosi di industri e-sport.

Pertama, menjadi sponsor dalam turnamen e-sport. Menurut dia, ini adalah jalur yang lebih mudah. Eksposur dari turnamen e-sport saat ini tumbuh cepat sekali.

Berdasarkan datanya, jumlah view sebuah turnamen yang digelar oleh Garena tumbuh dari 20 juta pada 2020 menjadi 40 juta pada 2021.

Skema berinvestasi di industri e-sport juga bisa dilakukan dengan cara mensponsori tim ataupun pemain. Perusahaan dapat menyentuh konsumen potensial melalui pemain dan tim e-sport yang digandrungi oleh kaum muda Indonesia saat ini.

JAKARTA – Investasi manufaktur mencapai Rp 88,3 triliun kuartal I-2021, melejit 38% dibanding periode sama tahun lalu Rp 64 triliun. Investasi manufaktur berkontribusi 40,2% terhadap total nilai penanaman modal nasional pada periode itu Rp 219,7 triliun.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), penanaman modal dalam negeri (PMDN) pada periode itu mencapai mencapai Rp 23 triliun, sedangkan penanaman modal asing (PMA) Rp 65,3 triliun, naik dari masing-masing Rp 19,8 triliun dan PMA Rp 44,2 triliun pada kuartal I tahun lalu. “Selama ini, investasi sektor industri berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal, menggerakkan sektor industri kecil, dan memacu ekspor ke pasar global. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen menjaga aktivitas sektor industri agar tetap bisa berproduksi,” ujar Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa (27/4). Menperin mengatakan, sektor makanan mengontribusi 9,9% terhadap total investasi manufaktur senilai Rp 21,7 triliun dan logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp 27,9 triliun. Menperin mengapresiasi para pelaku industri yang masih semangat berekspansi di Tanah Air, meskipun diterjang pandemi Covid-19.

Kemenperin menargetkan investasi manufaktur mencapai Rp 323,56 triliun pada 2021, naik Rp 58,28 triliun dari target 2020 sebesar Rp 265,28 triliun. Proyeksi serapan investasi ini berdasarkan asumsi pandemi Covid-19 yang terkendali dengan adanya program vaksinasi. Sasaran investasi yang tumbuh positif tersebut, kata Menperin, juga sejalan dengan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas yang diproyeksikan 3,95% pada 2021. “Investasi akan menjadi faktor penggerak pertumbuhan sektor industri,” imbuh dia.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Realisasi penanaman modal asing (PMA) yang melonjak 14% secara tahunan (year on year/yoy) menjadi Rp 111,7 triliun pada kuartal I-2021 mengindikasikan perekonomian nasional sedang bangkit sejalan dengan meningkatnya kepercayaan internasional. Jika pemerintah mampu mengoptimalkan UU Cipta Kerja dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), target realisasi investasi pada 2021 sebesar Rp 900 triliun dipastikan tercapai, sehingga perekonomian domestik tahun ini bisa tumbuh di atas 5%.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang diumumkan Senin (26/4) kemarin, realisasi penanaman modal atau investasi langsung pada kuartal I-2021 mencapai Rp 219,7 triliun, naik 4,3% (yoy). Sedangkan dibanding kuartal IV2020 atau secara kuartalan (quarter to quarter/qtq) tumbuh 2,3%. Realisasi penanaman modal kuartal I tahun ini dimotori PMA yang mencapai Rp 111,7 triliun, meningkat 14% (yoy) dan 0,6% (qtq). Adapun realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) turun 4,2% secara tahunan (yoy), namun naik 4,2% secara kuartalan (qtq). Pada kuar tal I-2021 terjadi pergeseran tren investasi. Jika pada kuartal I-2020 PMDN lebih dominan dengan realisasi Rp 112,7 triliun dibanding PMA Rp 98 triliun, pada kuartal I-2021 PMA kembali dominan, dengan realisasi Rp 117 triliun berbanding PMDN Rp 108 triliun. 

Berdasarkan sektor, realisasi PMA kuartal I-2021 melanjutkan tren investasi sepanjang tahun lalu yang didominasi industri manufaktur. Pada 2018 dan 2019, realisasi PMA didominasi sektor jasa.

Optimistis Tercapai 

Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, realisasi PMA dan PMDN pada kuartal I-2021 sudah mencapai 25,66% dari target investasi yang dipatok BKPM tahun ini senilai Rp 856 triliun. Namun, dibanding target baru pemeritah sebesar Rp 900 triliun, realisasinya mencapai 24,4%.

Menurut Bahlil, telah terjadi pemerataan investasi seiring masifnya pembangunan infrastruktur dalam lima tahun terakhir. Hal itu tercermin pada realisasi investasi di Pulau Jawa pada Januari-Maret 2021 sebesar Rp 105,3 triliun, turun 2,7% (yoy). Di pihak lain, investasi di luar Jawa naik 11,7% (yoy) menjadi Rp 114,4 triliun. Pemerataan investasi antara Jawa dan luar Jawa, kata Kepala BKPM, sangat penting untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan efek pengganda (multiplier effect) yang besar. “Pemerataan pertumbuhan ekonomi di luar Jawa sudah membaik. Ini tidak terlepas dari apa yang dilakukan Presiden selama lima tahun terakhir, yaitu membangun infrastruktur secara masif,” tegas dia. Bahlil Lahadalia menambahkan, berdasarkan asal negara, peringkat pertama PMA pada kuartal I-2021 ditempati Singapura senilai US$ 2,6 miliar, diikuti Tiongkok US$ 1,0 miliar, dan Korea Selatan US$ 900 juta. Selanjutnya Hong Kong dengan nilai investasi US$ 800 juta dan Swiss US$ 500 juta.

Investasi Mangkrak 

Bahlil Lahadalia mengemukakan, BKPM juga berhasil menyelesaikan investasi mangkrak senilai Rp 517,6 triliun pada kuartal I-2021. “Angka ini setara 73% dari total investasi mangkrak yang mencapai Rp 708 triliun,” tutur dia. Kepala BKPM mengungkapkan, investasi mangkrak yang telah dieksekusi berkontribusi terhadap realisasi investasi kuartal I-2021. “Namun kontribusinya hanya sebagian. Sebab eksekusi investasi mangkrak tidak diselesaikan secara sekaligus, melainkan per termin. Misalnya yang diproses izin lahan terlebih dahulu,” ucap dia.

Kepala BKPM mengatakan, dengan adanya OSS risk ased approach (OSS RBA), proses penerbitan izin usaha dapat lebih mudah dan cepat. Prosesnya dilakukan berdasarkan pengelompokkan usaha yang memiliki risiko rendah, menengah, dan tinggi.

(Oleh - HR1)