Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) memprioritaskan untuk menarik investor di sektor infrastruktur dan pelayanan kesehatan. Kebutuhan pendanaan yang belum bisa dipenuhi di sektor infrastruktur jadi peluang bagi investor. Begitu pula peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Direktur atau Chief Executive Officer INA Ridha Wirakusumah pada seminar virtual bertajuk ”Sovereign Wealth Fund Utility: Allocation and Absorption” yang diselenggarakan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Kamis (10/6/2021).

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, kebutuhan pendanaan infrastruktur mencapai Rp 6.445 triliun, sedangkan kemampuan pemerintah mendanai hanya sebesar Rp 2.385 triliun atau sekitar 37 persen dari total kebutuhan. Dalam paparan INA, dana itu direncanakan digunakan utamanya untuk pembangunan tol, pelabuhan. ”Sampai 2020, Indonesia sudah punya 2.028 kilometer jalan tol. Sebanyak 1.648 kilometer lainnya sedang dalam proses konstruksi. Menurut rencana, Indonesia akan menambah 10.351 kilometer lagi di Indonesia. Pelabuhan juga akan dibangun untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan logistik,” papar Ridha.

JAKARTA, Pemerintah tetap membuka ruang bagi investasi di sektor perdagangan minuman keras (miras) atau minuman beralkohol (minol), namun dengan persyaratan yang ketat. Pesyaratan itu di antaranya harus memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB). "Perdagangan minuman beralkohol memang ada pembatasan dengan mekanisme izin khusus (SIUP)," ujar Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot saat dihubungi Investor Daily, Senin (7/6). Ia mengakui, perdagangan minuman keras (miras) atau minuman beralkohol sangat sensitif sebab menyangkut kebutuhan sejumlah sarana dan prasarana lainnya. Ini khususnya terkait dengan sarana dan prasarana perdagangan miras di hotel bintang lima dan kawasan pariwisata. "Kalau perdagangan (miras) itu banyak kegiatan, misalnya ada di hotel bintang lima dan di kawasan pariwisata. Ini tidak mungkin kami tutup keseluruhan. Kalau perdagangan ada sarana prasarana, ‘kan ada investasi di situ, apakah toko atau restoran yang jual minol. Itu yang termasuk dibatasi," ucap dia.

Sebagai informasi, pemerintah resmi menutup bidang usaha untuk penanaman modal seperti industri minuman keras mengandung alkohol (KBLI 11010), industri minuman mengandung alkohol anggur (KBLI 11020), dan industri minuman mengandung malt (KBLI 11031). Namun, investasi pada perdagangan minuman keras (miras) atau minuman beralkohol yang masuk dalam kategori bidang usaha dengan persyaratan tertentu. Bidang usaha dengan persyaratan tertentu ini dapat diusahakan oleh semua penanam modal termasuk koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan.

(Oleh - HR1)

Pemerintah akhirnya memutuskan bahwa industri minuman beralkohol sebagai bidang usaha yang tertutup untuk investasi. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2021 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo dan berlaku sejak diundangkan 25 Mei 2021.

Pasal 2 Ayat (2) huruf b Perpres Nomor 49 Tahun 2021 menyebut, bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal adalah industri minuman keras mengandung alkohol (KBLI 11010); industri minuman mengandung alkohol anggur (KBLI 11020); dan minuman mengandung malt (KBLI 11031).

Dalam rangka pembatasan pelaksanaan Penanaman Modal serta pengendalian dan pengawasan minuman yang mengandung alkohol, perlu dilakukan perubahan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 202l tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Adapun dalam Perpres sebelumnya, penanaman modal pada ketiga sektor itu masih diperbolehkan. Yaitu, jika investasi dilakukan di empat provinsi, yakni Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Utara, dan Papua.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, hingga akhir Mei 2020 ada janji investasi sebesar Rp 2.964,9 triliun yang belum direalisasikan oleh investor. Nilai investasi ini bakal dikejar pemerintah agar segera mengalir ke perekonomian. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Yuliot mengatakan, ada sejumlah masalah yang dialami para investor sehingga belum merealisasikan janji. Misalnya masalah keuangan, masalah internal perusahaan, persyaratan perizinan khususnya di tingkat daerah hingga kementerian dan lembaga (K/L). Perizinan yang tak kunjung selesai umumnya persetujuan lokasi, izin lingkungan, persetujuan mendirikan gedung bangunan, serta masalah pengadaan lahan lainnya. "Perizinan mulai di kementerian lembaga hingga daerah akan dibantu pemerintah hingga seluruhnya selesai sampai produksi, " kata Yuliot kepada KONTAN, Kamis (3/6).

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Imam Soejoedi menambahkan, investor yang berada dalam pusaran investasi mangkrak tersebut merupakan investor dengan nilai investasi besar yakni berkisar Rp 1 triliun hingga Rp 30 triliun. Mayoritas berasal dari sektor manufaktur termasuk investasi pembangunan smelter, energi dan energi terbarukan. Namun, Imam optimistis, komitmen investasi tersebut segera terealisasi seiring implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Khususnya, implementasi online single submission (OSS) berbasis risiko pada awal bulan Juli nanti.

Pemerintah harus menimbang masak-masak rencana penerapan pajak penghasilan bertarif minimal bagi perusahaan merugi. Rencana mengejar setoran pajak penghasilan (PPh) dari wajib pajak badan, termasuk korporasi yang sedang merugi, dengan tarif minimal atau alternative minimum tax (AMT) bisa menghambat investasi. Beleid ini dianggap kontra produktif dengan perbaikan iklim investasi di tengah proses pemulihan ekonomi dari pandemi. Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Herman Juwono menyatakan, rencana AMT bisa menjadi buah simalakama atas agenda Indonesia mengejar arus investasi.

Umumnya perusahaan dengan nilai investasi besar, masih merugi dalam empat tahun pertama sejak beroperasi. Lazim terjadi, mereka baru mencatat laba pada tahun kelima atau keenam setelah beroperasi. Jika harus membayar pajak di saat masih merugi, para investor bisa membatalkan niatnya berinvestasi di Indonesia.

Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani menilai, skema AMT tak sesuai prinsip perpajakan. Secara filosofis, kata dia, PPh adalah pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang dimiliki wajib pajak. Perusahaan membayar pajak kalau mereka mencetak laba. "Pajak harus fokus dengan penguatan database dan terintegrasi, dibanding membuat alternatif pajak yang tak sesuai dengan objeknya, " kata Ajib kepada KONTAN, kemarin (3/6). Memang, Ajib menilai, pajak minimal bagi korporasi merugi dapat menjaring pajak korporasi lebih banyak untuk mengejar setoran penerimaan ajak. Tapi, Jangka panjang, efeknya bisa menghambat upaya menarik investasi.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Imam Soejoedi menilai, kebijakan ini bisa mempengaruhi iklim investasi. Imam berharap, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menjaring pendapat pengusaha agar kebijakan baru ini mendukung penumbuhan dunia usaha. "Sebelum diterbitkan pastikan ada komunikasi dengan stakeholder dengan pengusaha. Sampai sekarang belum ada, kata Imam.

Kemkeu akan mengenakan PPh dengan tarif minimum bagi perusahaan rugi atau AMT. AMT ditujukan bagi wajib pajak badan dengan PPh terutang kurang dari batasan tertentu. Langkah ini dilakukan agar kas negara tak bolong akibat semua perusahaan mengaku rugi sehingga punya dalih untuk tidak membayar pajak. Sejauh ini, Kemkeu belum menyampaikan usulan tarif AMT maupun batasan omzet kerugian serta jangka waktu kerugian korporasi merugi.

JAKARTA – PT Astra International Tbk (ASII) menyatakan minatnya untuk menambah portofolio investasi di perusahaan rintisan (start-up). Sebab, start-up dinilai memiliki model bisnis yang baik dan prospektif. Head of Investor Relation Astra International Tira Ardianti menjelaskan, sejauh ini, Astra International sudah berinvestasi di tiga perusahaan unicorn dan start-up, yakni Gojek sebesar US$ 250 juta, Sayurbox sebesar US$ 50 juta, dan Halodoc sebesar US$ 35 juta. Setelah investasi tersebut, Astra akan selalu menjajaki kesempatan yang ada. “Astra selalu menjajaki kesempatan yang ada dan dari manajemen juga selalu melihat perkembangan ekonomi digital,” jelas Tira dalam acara Workshop Wartawan Pasar Modal secara virtual, Selasa (25/5). Tira menegaskan, dengan berinvestasi di start-up, Astra bisa melakukan modernisasi bisnis sekaligus berinovasi secara organik. Selain itu, Astra bisa ikut berpartisipasi dalam pengembangan ekonomi digital di Indonesia.

Sebelumnya, Astra pernah memiliki bisnis di perbankan, yakni melalui PT Bank Permata Tbk (BNLI). Akan tetapi, perseroan menjual kepemilikannya di bank tersebut pada 2020 dan memilih fokus berinvestasi ke sektor jasa keuangan lain. Ke depan, Astra tidak menutup kemungkinan untuk berinvestasi di perbankan. Apalagi, saat ini marak pembahasan mengenai bank digital. Namun, Astra tidak bisa memastikan investasi tersebut pada saat ini karena harus menyesuaikan dinamika di bisnis dan industri tersebut. “Kami tidak menutup peluang untuk bisnis yang terus berkembang dan berkelanjutan dalam jangka panjang,” papar dia.

Sementara itu, lini bisnis lainnya, yakni jasa keuangan mencatat penurunan laba bersih sebesar 30% menjadi Rp 985 miliar. Penurunan ini karena adanya peningkatan provisi untuk mengantisipasi risiko kredit bermasalah (non-performing loan/NPL). Berbeda dengan segmen bisnis lainnya, PT Astra Otoparts Tbk (AUTO), yaitu lini bisnis Astra yang bergerak di bidang otomotif mencatat peningkatan laba bersih 43% menjadi Rp 164 miliar. Direktur Keuangan Astra Otoparts Wanny Wijaya menjelaskan, peningkatan laba bersih ini karena adanya peningkatan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah sehingga memberikan pendapatan kepada perseroan. Padahal, di periode yang sama, Astra Otoparts membukukan penurunan pendapatan sebesar 6% menjadi Rp 3,61 triliun dari Rp 3,84 triliun pada kuartal I-2020.

(Oleh - HR1)

JAKARTA, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) dan Indonesia Investment Authority (INA) pada Senin, 24 Mei 2021 menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding /MoU) untuk kerjasama kegiatan investasi khususnya investasi langsung. Kerja sama ini ditujukan untuk mensinergikan sumber daya dan dana yang dimiliki dalam melakukan kerjasama investasi khususnya melalui instrumen investasi langsung. BP Jamsostek dan INA secara bersama-sama akan berbagi informasi atas potensi investasi bersama dalam beberapa sektor investasi, antara lain, sektor infrastruktur (antara lain jalan tol, pelabuhan dan bandara), infrastruktur digital, serta jasa dan pendukung kesehatan. “Kami yakin INA bersama BP Jamsostek akan dapat berperan pada proyek-proyek potensial, termasuk kemitraan dengan Kementerian BUMN yang akan memberikan prioritas pada proyek-proyek strategis,” ucap  Direktur Utama BP Jamsostek Anggoro Eko Cahyo dalam siaran pers yang diterima pada Senin (24/5).

Sementara itu Chief Executive Officer INA Ridha Wirakusumah mengatakan sangat menghargai inisiasi BP Jamsostek untuk bekerja sama dalam menyalurkan dana untuk bersama-sama berinvestasi secara aman, berjangka panjang dan berdampak positif pada perekonomian nasional. “Kami percaya kerjasama yang dijalin dengan BP Jamsostek ini merupakan langkah awal positif untuk kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai investor, terutama domestik, dalam berinvestasi di berbagai sektor di Indonesia,” ucap Ridha.

(Oleh - HR1)

NEW YORK, Perubahan harga mata uang kripto (cryptocurrency) yang naik turun ibarat menaiki roller coaster, pada pekan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Mulai dari cuitan bernada kritis dari CEO Tesla Inc Elon Musk hingga kontrol pemerintah Tiongkok. Bahkan, harga bitcoin, mata uang kripto terbesar di dunia, pun jatuh sebanyak 30% sebelum mengalami kerugian. Mata uang digital itu turun sekitar 40% dari level tertinggi tahun ini.Namun bagi Brjánn Bettencourt, yang berprofesi sebagai fotografer, naik turunnya kripto adalah bagian dari daya tariknya. Berinvestasi dalam mata uang kripto terasa sedang mengendarai rollercoaster yang menakutkan.“Anda mengendarainya dan mengendarainya serta merasakan setiap putaran dan belokan, yang bagi saya mengasyikkan dan menyenangkan. Berinvestasi dalam kripto bukan untuk orang yang lemah hati. Saya melihat ini sebagai investasi jangka panjang yang serius,” ujar pria berusia 32 tahun yang tinggal di Toronto, Kanada, yang dikutip Reuters pada Minggu (23/5).

Dalam pembicaraan soal kripto, ketika hal-hal seperti ini terjadi maka orang-orang mengatakan kripto tidak meyakinkan, dan orang-orang mungkin membelinya karena mereka melihatnya di berita,” ungkap Ethan Lou, penulis Once a Bitcoin Miner: Scandal and Turmoil in the Cryptocurrency Wild West yang dijadwalkan rilis pada musim gugur tahun ini. Menurut data Coinbase, di saat para investor ritel masuk ke dalam mata uang kripto, bitcoin menunjukkan lonjakan sekitar 345% pada tahun lalu, eter juga melonjak 1.219% dan dogecoin meroket 15.480%

Di sisi lain, peningkatan adopsi arus utama telah menarik perhatian regulator. Bahkan Departemen Keuangan (Depkeu) Amerika Serikat (AS) pada Kamis (20/5), mengeluarkan aturan baru yang akan meminta agar transfer mata uang kripto dalam jumlah besar dilaporkan ke Layanan Pendapatan Internal atau Internal Revenue Service. The Federal Reserve (The Fed) menambahkan, mata uang kripto menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan. Pemerintah Tiongkok, pada Jumat (21/5) juga mengatakan akan menindak tegas aktivitas penambangan dan perdagangan bitcoin.

(Oleh - HR1)

JAKARTA – Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA) dan anak perusahaan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) yaitu Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) dan APG Asset Management (APG) menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding/MoU untuk membentuk konsorsium, pekan lalu. Dalam MoU itu juga disepakati untuk membangun platform investasi pertama yang berfokus pada proyek infrastruktur di Indonesia. Terkait dengan kesepakatan ini, LPI berencana menjajaki peluang investasi bersama dalam aset jalan tol di Indonesia dengan potensi dana kelolaan mencapai US$ 3,75 miliar atau Rp 54 triliun. Direktur Utama LPI atau INA Ridha Wirakusumah mengaku senang dapat bekerja dengan investor terkemuka dari seluruh dunia untuk pembentukan konsorsium pertama INA. Menurut dia, ini menunjukkan ke yakinan yang dimiliki investor global terhadap potensi ekonomi Indonesia.

Sementara itu, Wakil Presiden Eksekutif dan Kepala Infrastruktur CDPQ Emmanuel Jaclot menilai Indonesia merupakan tempat yang menarik untuk berinvestasi, terutama di sektor infrastruktur. "Kesepakatan ini juga memungkinkan kami untuk bersama-sama membangun portofolio aset jalan penting di salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dan akan memungkinkan kami untuk menggabungkan pengetahuan secara mendalam INA tentang pasar dan jaringan lokal dengan CDPQ, APG, ADIA, dan keahlian infrastruktur internasional,” ujar Jaclot.

Sedangkan Direktur Eksekutif Departemen Real Estate & Infrastruktur ADIA Khadem Alremeithi menilai, Indonesia adalah pasar yang menarik bagi investor internasional. "Ini karena ekonominya tumbuh dan dinamis, yang didukung oleh hal-hal positif tren demografis," ujar Alremeithi. Sebagai informasi, LPI akan memiliki modal awal Rp 75 triliun. Pemerintah pada tahun lalu telah menyetorkan modal Rp 15 triliun dan akan menambah permodalan lembaga ini Rp 60 triliun pada 2021.

(Oleh - HR1)

Provinsi Jawa Tengah berpotensi menjadi primadona baru bagi investasi langsung di Indonesia setelah produsen susu Nestlé membangun pabrik baru di Batang senilai US$120 juta. Aura wajah Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terlihat cerah ketika mengikuti peletakan batu pertama pabrik Nestlé Indonesia di Bandaraya Batang, Jawa Tengah, Kamis (20/5). Dalam kesempatan yang sama juga diresmikan perluasan fasilitas di tiga pabrik lainnya yaitu pabrik Nestlé Indonesia di Karawang-Jawa Barat, Kejayan-Pasuruan-Jawa Timur, dan Panjang-Lampung.

Pabrik baru produsen susu di Batang menempati area seluas 19,8 hektare dengan investasi US$120 juta atau setara Rp3,1 triliun yang ditargetkan dibangun selama 3 tahun. Rencananya, pabrik baru itu memiliki kapasitas produksi 775.000 ton per tahun saat dioperasikan pada 2023. Nantinya, pabrik di Batang itu akan memproduksi produk susu cair merek Bear Brand dan minuman siap konsumsi Milo dan Nescafe dengan penciptaan lapangan kerja langsung bagi sekitar 200 orang. Tak hanya itu, pabrik baru itu juga akan membuka kesempatan usaha baru di bidang pengembangan peternakan sapi perah bagi komunitas.

Presiden Direktur Nestlé Indonesia Ganesan Ampalavanar mengatakan optimistis melihat peluang pertumbuhan yang ada di Indonesia meskipun terjadi pandemi Covid-19. Menurutnya, keputusan melakukan investasi pabrik baru dan perluasan kapasitas pabrik yang ada, merupakan bukti komitmen jangka panjang untuk berinvestasi di negara kepulauan. Dia berkomitmen menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan menggunakan sebanyak mungkin bahan baku lokal. “Dan menghasilkan produk makanan dan minuman berkualitas dan bergizi yang aman dan lezat bagi konsumen kami, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia,” katanya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan gembira dengan masuknya produsen susu asal Swiss itu. Menurutnya, pabrik baru Nestlé Bandaraya akan memberikan kesempatan bagi penyerapan tenaga kerja. “Sehingga mendukung upaya penurunan angka pengangguran,” kata Ganjar. Nantinya, pabrik baru Nestle tersebut bakal mengolah susu segar dan krim, kopi, serta makanan coklat dan kembang gula. Ganjar berharap, apabila telah beroperasi secara penuh, Nestle dapat bekerja sama dengan peternak Jawa Tengah untuk menyediakan bahan baku susu segar. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Abdul Rochim sebelumnya mengatakan investasi sektor agro pada 2021 akan dibagi dalam tiga industri. Pertama, industri makanan, hasil laut, dan perikanan yang akan meliputi gula, tepung, pakan, penggilingan jagung, biskuit.