Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatatkan investasi menembus Rp 312,4 triliun di instrumen saham dan reksa dana (RD) semester I tahun ini, melambung 20,4% dibanding Rp 259,5 triliun periode sama tahun lalu. Lonjakan tersebut mendorong penempatan dana di seluruh instrumen mencapai total Rp 510,5 triliun, meningkat 14,7%. Dari total dana investasi Rp 510,5 triliun yang dikelola 59 perusahaan asuransi jiwa yang bergabung dalam AAJI, yang terbanyak 61,19% ditempatkan pada instrumen saham dan reksa dana. Rinciannya, investasi yang disalurkan melalui instrumen saham tumbuh sekitar 26% (year on year) menjadi Rp 144,79 triliun, sedangkan di reksa dana naik 15,9% (yoy) menjadi Rp 167,58 triliun. Porsi kontribusi dua jenis instrumen tersebut meningkat, masing-masing menjadi 28,4% dan 32,8% dari total investasi industri asuransi jiwa pada semester I tahun ini. “Kenaikan kontribusi pada portofolio saham khususnya, disebabkan oleh kondisi pasar modal Indonesia yang semakin kondusif di semester I-2021. Kondisi tersebut ditandai oleh membaiknya indeks harga saham gabungan (IHSG) sebesar 22%, jika dibandingkan dengan periode sama di 2020,” kata Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon dalam konferensi pers Kinerja Industri Asuransi Jiwa Semester I-2021 secara online, Selasa (14/9).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Bidang Marketing dan Komunikasi AAJI Wiroyo Karsono mengatakan, total penempatan dana investasi industri asuransi jiwa pada semester I-2021 mencapai Rp 510,5 triliun, tumbuh 14,7% dari semester I-2020 senilai Rp 445,2 triliun. Hal ini berjalan seiring dengan peningkatan kinerja industri asuransi yang membaik pada semester pertama tahun 2021. AAJI mencatat, hasil investasi semester I-2021 melambung 122,6%, menjadi Rp 4,9 triliun. Sementara itu, pada periode sama tahun lalu, investasi perusahaan asuransi yang bergabung dalam AAJI tercatat rugi Rp 21,64 triliun. Ketua Dewan Pengurus AAJI Budi Tampubolon juga menekankan, pada saat pasar saham terkoreksi cukup dalam tahun 2020, industri asuransi jiwa relatif tidak menarik investasinya di pasar saham, meskipun hal ini berimbas pada penurunan investasi AAJI sepanjang tahun lalu. Hal itu seiring koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia. Sementara itu terkait investasi di SBN, lanjut dia, masih dibutuhkan oleh industri asuransi karena memberikan imbal hasil yang cukup stabil.

Jakarta - Kepastian perusahaan minyak dan gas bumi (migas) untuk membayar pajak penghasilan (PPh) saat melakukan pengalihan usaha atau interes di kegiatan di hulu migas menjadi jelas. Kontraktor menjadi pihak yang diwajibkan untuk memotong, membayar serta melaporkan PPh atas pengalihan partisipasi interes. Adapun aturan detilnya bakal diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyebut aturan tersebut bisa menjadi membantu restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dapat mendorong kegiatan usaha migas.

Selain mengatur perhitungan tarif PPh Final Usaha hulu migas, definisi partisipasi interes di aturan itu juga diubah dari aturan sebelumnya yakni PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Dalam beleid tersebut participating interest adalah hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung pada suatu Wilayah Kerja. Diharapkan beleid ini juga akan mendukung reformasi perpajakan melalui administrasi perpajakan yang lebih baik. 

MDI Ventures tengah menyiapkan 2 investee untuk menjadi unicorn atau perusahaan dengan nilai valuasi mencapai US$ 1 miliar. Anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) itu juga menargetkan bisa mendapatkan dana kelola hingga US$ 900 juta atau setara Rp 12,78 triliun (kurs Rp 14.200) tahun ini.

Direktur Strategic Portfolio Telkom, Budi Setiawan Wijaya mengakui isu yang beredar, bahwa MDI Ventures tengah mempersiapkan 2 perusahaan rintisan untuk menjadi unicorn dalam waktu dekat ini.

Budi menjelaskan MDI Ventures tahun ini menargetkan dana kelolaan sekitar US$ 900 juta. Namun dana itu tidak seluruhnya berasal dari internal perusahaan, sekitar US$ 200 juta akan berasal dari investor eksternal.

Budi menegaskan bahwa MDI dalam melakukan investasi ke perusahaan-perusahaan rintisan mempertimbangkan dengan baik dari sisi risikonya. Termasuk mempertimbangkan pendapat dari dewan expertise.

Bank investasi multinasional asal Amerika Serikat (AS), JPMorgan mulai menghindari saham-saham di pasar modal China, namun mereka mendekati pasar obligasi China dan mulai membelinya.

Analis dari JPMorgan, Joyce Chang percaya bahwa tindakan keras peraturan pemerintah China di bawah Presiden Xi Jinping akan terus memanas dan akan menciptakan tekanan ke kelompok pasar dan industri utama di pasar saham Tiongkok.

Pekan ini, pihak Beijing memanggil perusahaan aplikasi ride-hailing, Didi Global dan Meituan atas perilaku yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut. Hal ini membuat saham Didi ambles hingga 37% selama 3 bulan terakhir, sementara saham Meituan ambruk 19%.

China juga berusaha mengontrol lebih besar dari saham yang terdaftar di bursa China. Presiden Xi Jinping mengatakan dia menginginkan agar bursa saham di Beijing lebih fokus pada entitas kecil dan menengah.

Langkah berani Beijing yang ingin mengendalikan perusahaan teknologi kuat di China seperti Ant Group Co. Didi Global dan lainnya sempat membuat investor global melarikan diri karena khawatir adanya pengontrolan data yang lebih ketat di China, sementara itu, hubungan dengan Washington juga tetap sulit.

Namun dia percaya dengan membeli obligasi pemerintah China adalah cara yang strategis untuk mendapatkan keuntungan yang lebih terhadap pertumbuhan ekonomi, di saat investor sedang membatasi risiko kerugian yang ditimbulkan akibat penurunan harga saham di bursa China terkait dengan tindakan keras regulasi oleh pemerintah China.

"Cara terbaik untuk masuk ke pasar keuangan China saat ini sebenarnya adalah masuk di pasar obligasi pemerintahnya," kata Chang.

"Obligasi pemerintah China saat ini masih memiliki imbal hasil yang sangat menarik dibandingkan dengan negara-negara lain." tambah Chang.

Princeton Digital Group (PDG), perusahaan penyedia layanan pusat data (data center) yang berbasis di Singapura, mengumumkan rencana pembangunan fasilitas pusat data baru (greenfield) di Kawasan Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. PDG akan menginvestasikan dana senilai US$ 150 juta, atau sekitar Rp 2,15 triliun. Pembangunan data center tersebut merupakan salah satu rencana PDG dalam meningkatkan jumlah infrastruktur pusat data. Tujuannya untuk melayani para pelanggan guna mendukung kebutuhan layanan ekonomi digital Indonesia yang sedang berkembang pesat. 

Chairman dan CEO PDG Rangu Salgame mengatakan, selama empat tahun terakhir, melalui tiga strategi, yaitu akuisisi bisnis, pengambilalihan dan peningkatan, dan pembangunan greenfield, pihaknya membangun portofolio pusat data yang masif. Portofolio data center-nya pun sudah tersebar di pasar utama Asia, yakni Tiongkok, Singapura, Indonesia, India, dan Jepang. Khusus di Indonesia, selain di Cibitung, PGC saat ini telah mengoperasikan data center di Pekan Baru (Sumatra), Bintaro, Bandung, dan Surabaya

Head of Research JLL Indonesia Yunus Karim mengatakan, dalam tiga tahun terakhir, penyedia dan operator cloud global, antara lain Alibaba, AWS, Google, Microsoft, dan Tencent, bersaing untuk memperkuat jaringannya di Indonesia, terutama di Jabodetabek sebagai pasar utamanya. Sementara itu, operator dan pengembang data center lokal maupun asing, di antaranya DCI Indonesia, Telkom Indonesia, NTT, Keppel DC, dan Princeton Digital Group, juga telah meluncurkan fasilitas pusat datanya di Tanah Air. “Demikian pula, STT GDC, Digital Edge, dan LOGOS, belum lama ini, yang bermitra dengan Pure Data Center, telah mengumumkan rencana untuk membangun pusat data di Indonesia,” tutur Yunus.

Capaian realisasi investasi Provinsi Jatim hingga semester I yaitu dari bulan Januari hingga Juni 2021 mencapai Rp 34,8 Trilliun. Capaian ini juga terdorong oleh pertumbuhan investasi yang positif sebesar 4,3 persen pada triwulan dua tahun 2021.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aris Mukiyono mengatakan capaian investasi Jatim semester I/2021 sebesar Rp 34,8 Trilliun menyumbangkan kontribusi 7,9 persen investasi nasional. Kami berharap sesuai rencana kerja dan target kami di tahun 2021 ini, Jatim akan mampu merealisasikan investasi sebesar Rp 65 trilliun.

Dan dillhat dari sektornya, untuk PMDN dan PMA yang paling dominan adalah industri makanan dan minuman sebesar Rp 9 trillun, kemudian disusul dengan sekto transportasi, gudang dan telekomunikasi dengan realisasi sebesar Rp8 triliun, sektor perumahan dan kawasan industri dan perkantoran sebesar Rp 3,7 trilltun, sektor Industri kimia dan farmasi sebesar Rp 2,6 trillun, dan sektor industri kertas Rp 22 trilliun, dan sektor lain-lain sebesar Rp 9,2 triliun.Uniknya, untuk PMA yang mendominasi juga makanan dan minuman. Yang memberikan 50 persen kontribusi PMA adalah adalah Nestle yang merealisasikan investasi 3,6 trilliun di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Sidoarjo.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan total investasi yang masuk ke Indonesia akan mencapai Rp1.200 triliun pada 2022.

"Kita menargetkan pada tahun 2022 investasi mencapai Rp1.200 triliun. PR (Pekerjaan Rumah) ini yang nanti tentu membutuhkan kerja sama dengan stake holder utamanya Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) dan Kadin (Kamar Dagang dan Industri)," kata Menko Airlangga dalam Rakerkonas Apindo secara daring di Jakarta, Selasa.

Target tersebut akan dicapai dengan pemanfaatan Sovereign Wealth Fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) dan pengimplementasian Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja secara lebih menyeluruh.

Sepanjang semester I 2021, total investasi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp442 triliun atau naik 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sampai akhir tahun 2021 pemerintah menargetkan investasi yang masuk akan mencapai Rp900 triliun.

Pemerintah masih optimis bisa mengejar target investasi yang dicanangkan Presiden Joko Widodo yakni sebesar Rp 900 triliun tahun ini. Adapun realisasi investasi pada paruh pertama senilai Rp 457,2 triliun pada sisa tahun ini. Imam Soejoedi, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM masih optimis target tersebut bisa tercapai. Caranya adalah dengan merealisasikan investasi jumbo. Apalagi data Badan Pusat Statistik (BPS) kuartal II-2021 menyebut realisasi investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh 7,54% year on year(yoy). Sejumlah perusahaan besar juga mulai merealisasikan investasi di Indonesia. Seperti PT Frisian Flag Indonesia di paruh kedua ini akan merealisasikan investasi senilai Rp 3,8 triliun. Tahun ini konsorsium Hyundai dan LG juga siap menanamkan modal senilai US$ 1,1 miliar untuk membangun pabrik baterai di Cikarang, Bekasi.  

(Oleh - HR1)

“Penyesuaian penjatahan pooling itu dilakukan sejalan dengan penawaran yang kelebihan permintaan (oversubscribed),” kata sumber Investor Daily, kemarin.Sementara itu, sumber lainnya mengatakan, selama penawaran umum pada 27-30 Juli lalu, mengalami oversubscribed hampir 4 kali dari jumlah saham yang ditawarkan melalui pooling. Dengan begitu, porsi fix allotment (penjatahan pasti) sekitar Rp 20,2-20,8 triliun.Menanggapi itu,Head of Research Henan Putihrai Sekuritas Robertus Hardy mengatakan, apabila penjatahan pooling meningkat menjadi 5-7,5% karena oversubscription yang lebih tinggi, tentunya ini cukup positif bagi investor ritel untuk mendapatkan penjatahan yang layak.”Diharapkan porsi kepemilikan investor ritel maupun institusi domestik dapat meningkat setelah listing nanti,” kata dia.Secara terpisah,Head of Market Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana juga telah memprediksi bahwa minat investor terhadap saham Bukalapak bakal besar. Aturan claw back mengatur bila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat (pooling) investor ritel, kelebihan itu dengan persentase tertentu akan diambil dari penjatahan pasti (fix allotment) yang umumnya diperuntukkan bagi institusi. Bukalapak diketahui masuk dalam Golongan IV, yakni IPO dengan nilai emisi lebih besar dari Rp 1 triliun. Pencatatan atau listing saham di BEI pada Jumat, 6 Agustus 2021.Bukalapak menunjuk PT Mandiri Sekuritas dan PT Buana Capital Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Adapun PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Ciptadana Sekuritas Asia, PT Investindo Nusantara Sekuritas, PT Lotus Andalan Sekuritas, PT Panin Sekuritas Tbk, dan PT Phillip Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi efek.Penjamin emisi lainnya adalah PT Samuel Sekuritas Indonesia, PT Sinarmas Sekuritas, PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Valbury Sekuritas Indonesia, PT Victoria Sekuritas Indonesia, PT Wanteg Sekuritas, PT UBS Sekuritas Indonesia, dan PT Yuanta Sekuritas Indonesia.