Kasubdit Penyuluhan Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Kemenku Inge Diana Rismawanti menyebut, DJP sudah menelisik potensi harta wajib pajak (WP) dari pertukaran data Automatic Exchange of Information (AEoL) sejak 2018 hingga Desember 2021, berupa data saldo 131.438 rekening WP Rp. 670 triliun di rekening perbankan luar dan dalam negeri, juga penghasilan 50.095 WP atas bunga, penjualan dan penghasilan lain, dan data penghasilan luar negeri pada SPT Tahunan PPh orang pribadi RP. 676 triliun. Hingga potensi pengungkapan kekayaan program tax amnesty II Rp. 1.346 triliun.

Dir Eksekutif Pratama Kreston Tax Research Institute Budi Saptono memperkirakan karena pilihan investasi dan return minim, hanya 10 % dana WP yang direpatriasi atau Rp. 134.6 triliun. Ekonom Teuku Rielky menilai SBN cukup untuk menampung dana repatriasi dan bisa mengurangi dominasi investor asing di obligasi negara. (Yoga)

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, realisasi pembiayaan investasi termasuk suntikan modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga November 2021 mencapai Rp 116,3 triliun. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani posisi ini melonjak 278,5% dari periode yang sama 2020. Realisasi ini setara 56% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebesar RP 184,5 triliun. "Masih ada pencairan anggaran pembiayaan investasi Desember ini dengan jumlah sangat besar," kata Menkeu, Rabu (22/12). Selain itu suntikan modal kepada Lembaga Pengelola Investasi senilai Rp 15 triliun, PT Hutama Karya Rp 6,21 triliun, PT Pembangkit Listrik Negara (PLN) Rp 5 triliun, kewajiban penjaminan Rp 2,72 triliun, serta PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) Rp 2,25 triliun. 

Nasib sovereign wealth fund (SWF) Indonesia atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI) sedang di ujung tanduk. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja menyandera langkah LPI untuk menarik investasi asing maupun mengelola dana bernilai puluhan triliun rupiah. Sebagai catatan akhir pekan lalu, MK memutuskan bahwa penyusunan UU Cipta Kerja cacat formil karena mengabaikan prosedur ideal penyusunan UU. MK pun menitahkan pemerintah dan DPR segera memperbaikinya dalam dua tahun usai putusan tersebut.

Melimpahnya produksi bunga melati berkualitas tinggi dari Desa Kaliprau, Kabupaten Pemalang, perlu dimanfaatkan supaya memiliki nilai tambah. Salah satunya dengan mengundang investor untuk memproduksi minyak melati. Budi daya tanaman melati oleh warga Desa Kaliprau, Ke­camatan Ulujami, Ka­­bu­paten Pemalang, Jawa Tengah, sudah berlangsung turun-temurun. Meskipun tidak sedikit petani yang memilih untuk menggarap ladang padi, tetapi mayoritas warga desa tersebut menggantungkan hidupnya dari wanginya bunga tersebut. Purwadi, Kepala Desa Kaliprau, mengatakan budi daya bunga melati sudah mendarah daging sejak lama dan menjadi komoditas andalan penopang ekonomi warga sejak dahulu. “Di mana ada melati, di situ pasti ada orang Kaliprau, karena saat mereka ekspansi ke daerah lain, kebanyakan dia kalau enggak berdagang itu, bercocok tanam melati,” katanya saat dihubungi Bisnis, Senin (15/11).

“Kami punya tenaga kerja yang cukup besar dan area [produksi] yang cukup besarpula. Kami akan budi daya melati secara intensif, sehingga ada peningkatan hasil bunga melati dibandingkan dengan [hasil capaian] yang sekarang ini,” ujar Mukti dalam talkshow Proyek Investasi Jawa Tengah yang jadi rangkaian Central Java Investment and Business Forum (CJIBF) 2021. Untuk mewujudkan proyek penyu­ling­an melati tersebut, Pemkab Pemalang mem­­­butuhkan suntikan dana Rp28,5 mi­­liar. Dengan bahan baku seharga Rp30.000 per kilogram, investor diperkirakan bakal menikmati payback period selama 3,32 tahun. Sementara itu, internal rate of return (IRR) proyek tersebut diperkirakan mencapai 33,37%.

Lawatan Presiden Joko Widodo ke Persatuan Emirat Arab (PEA) menghasilkan komitmen bisnis dan investasi jumbo US$ 32,7 miliar, setara sekitar Rp 468 triliun dengan kurs Rp 14.300 per dollar Amerika Serikat (AS). Jumlah ini didapat dari 19 perjanjian kerjasama, Kamis, 4 November 2021. Antara lain : kesepakatan antara PT Pertamina dengan Masdsar, Smartfren dengan Group 42 (G42), dan PT Indika Energy Tbk (INDY) dengan Air Products and Chemicals Inc (APCI) dan banyak lagi. Di Sektor lain, perusahaan UEA juga siap mengucurkan investasi kilang refinery development master plan (RDMP) Balikpapan. Sementara komitmen kerjasama Smartfren dengan G42 mencakup proyek pembangunan data center kapasitas 1.000 MW. 

Produsen gula terbesar kelima di dunia asal Dubai, Uni Emirat Arab, Al Khaleej Sugar Co. siap membenamkan investasi sebesar US$2 miliar atau sekitar Rp28,68 triliun dalam pengembangan etanol di Indonesia. Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengungkapkan Al Khaleej Sugar Co sangat tertarik untuk memasok bahan bakar di dalam negeri. “Mereka siap memasok etanol sebanyak 750.000 ton per tahun. Nilai investasinya sekitar US$2 miliar,” ujarnya di sela-sela World Expo 2020 Dubai, Rabu (3/11). Mengingat nilai investasinya yang besar, Kementerian Perindustrian sigap menginventarisir sejumlah persoalan demi menyiapkan jalan bagi investasi etanol dari UEA. 

“Kami sudah sampaikan ke Pertamina dan mereka menyambut baik. Tinggal bagaimana agar cukai dari etanol ini bisa dikecualikan agar bisa kompetitif,” jelasnya. Menurutnya, Al Khaleej Sugar Co, juga melirik sejumlah peluang dari pengembangan industri gula nasional. Saat ini, Al Khaleej Sugar Co memastikan kebutuhan Indonesia terhadap produk turunan dari gula tersebut. Dia menjelaskan 30% dalam proses produksi gula menghasilkan produk yang bernama biomassa, sedangkan 4% dalam industri gula menghasilkan etanol yang memiliki level industrial grade alcohol, yang dapat diolah menjadi monosodium glutamate (MSG) atau penyedap rasa, campuran bahan bakar hingga pakan ternak.

Pemerintah mulai mengoptimalkan nilai ekonomi karbon atau carbon pricing. Harapannya ada pasar karbon internasional sehingga bisa mengurangi pemanasan global dan meningkatkan investasi hijau di indonesia. Sektor strategis yang menjadi prioritas utama adalah sektor kehutanan, serta sektor energi dan transportasi. Sektor itu sudah mencakup 97% dari total target penurunan emisi Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Indonesia juga menargetkan bisa mencapai Net Zero Emission (NZE) di tahun 2060 atau lebih awal. Untuk bisa merealisasikan pasar karbon, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryadi Sasmita meminta pemerintah segera membuat peta jalan pasar karbon. Peta jalan itu harus memperhatikan perkembangan pasar karbon, target pencapaian NDC, kesiapan sektor serta kondisi perekonomian.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang kuartal III-2021 sebesar Rp 216,7 triliun. Hasil tersebut tumbuh 3,7% secara tahunan. Namun secara kuartalan, realisasi investasi di kuartal III-2021 justru minus 2,8% dibandingkan dengan kuartal II-2021 yang sebesar Rp 223 triliun. Adapun realisasi investasi pada Juli-September 2021 tersebar dalam dua bagian. Pertama, penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp 113,5 triliun atau tumbuh 10,3% yoy. Kedua, penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 103,2 triliun yang turun 2,7% yoy. Meski secara kuartalan realisasi investasi turun di kuartal III, Bahlil optimistis target tahun ini sebesar Rp 900 triliun masih bisa tercapai. Ia berkaca pada realisasi investasi dari Januari hingga September yang mencapai Rp 659,4 triliun artinya sudah 73,3% dari target tahun ini terpenuhi. Karena itu, kuartal IV-2021 tinggal kurang Rp 240,6 triliun lagi. 

Tempo, Jakarta - Kementrian Perindustrian memperkirakan program-program efisiensi yang diterapkan di sektor industri mampu menghasilkan penghematan energi sebesar 10-20 persen. Program efisiensi dan konservasi tersebut, adalah audit energi di sektor industri dan bangunan, penerapan sistem manajemen energi, pemakaian teknologi yang efisien, penerapan standar, pemberian label hemat energi, serta gerakan penyadaran dan sosialisasi hemat energi. Transisi energi di bidang industri menghadapi tantangan dan peluang yang perlu dikelola. Langkah-langkah efisiensi energi hanya akan optimal jika sejalan dengan proyek pengembangan energi baru dan terbarukan. Hal lain yang dibutuhkan ialah dukungan dari pemerintah, seperti pemeberian insentif bagi industri.  

Skema pembiayaan inovatif untuk ekonomi hijau yang sudah ada di Indonesia memiliki potensi untuk dikembangkan. Instrumen pembiayaan itu diantaranya obligasi atau sukuk hijau, blended finance, carbon pricing, islamic finance, dan result based financing. Indonesia telah enam kali menerbitkan sukuk hijau, yang terdiri atas empat kali penerbitan di level global dan dua kali di level domestik. 

Tempo, Jakarta - Realisasi investasi Indonesia lesu di triwulan III 2021. Kementrian Investasi mencatat realisasi penanaman modal asing dan dalam negeri sepanjang periode Juli-September turun 2,8 persen dibanding triwulan sebelumnya menjadi Rp 216,7 triliun. Pencapaian tak bisa optimal karena terhambat gelombang kedua kasus Covid-19 yang berlangsung hampir di separuh kuartal. Sepanjang triwulan III, penanaman modal asing (PMA) terkontraksi 11 persen, sedangkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) justru tumbuh 6,8 persen. Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), banyak tenaga ahli yang tidak bisa masuk ke Indonesia. 

Indonesia masih kesulitan menarik investasi, khususnya yang berasal dari luar negeri. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, khususnya Vietnam, Indonesia masih tertinggal meraih peluang relokasi industri efek perang dagang Cina dan Amerika Serikat. Dibutuhkan sumber daya manusia yang andal untuk mendorong penghiliran yang dapat menarik investasi. Namun persoalannya, produktivitas tenaga kerja di Indonesia cenderung stagnan, bahkan menurun. Indonesia juga belum terlalu fasih mengadopsi teknologi untuk mendorong penghiliran industri. Adopsi teknologi, riset dan pengembangan Indonesia pun tertinggal jika dibandingkan dengan negara tetangga.