Asosiasi Gula Indonesia memperkirakan produksi gula kristal putih nasional pada tahun ini turun 8-9 % akibat dampak El Nino. Hal itu menyebabkan harga gula konsumsi di tingkat konsumen melambung di atas HET yang ditetapkan pemerintah Rp 14.500 per kg. Tanpa upaya menstabilkan stok dan harga, harga gula bisa tembus Rp 16.000 per kg. Tenaga Ahli Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Yadi Yusriyadi mengatakan, kekeringan panjang akibat dampak El Nino menyebabkan produksi tebu turun. Per 15 September 2023, tebu yang digiling pabrik-pabrik gula di Indonesia hanya 28,5 juta ton. Hingga akhir musim giling, yakni pada pekan ketiga Oktober 2023, tebu yang digiling diperkirakan hanya 33-34 juta ton.

Produksi tebu tersebut lebih rendah daripada produksi 2022 yang mencapai 36,5 juta ton. ”Hal itu otomatis akan mengurangi produksi gula kristal putih pada tahun ini. Kami memperkirakan produksi gula berkurang 8-9 % dibandingkan produksi tahun lalu, yakni sebanyak 2,386 juta ton,” ujarnya di Jakarta, Rabu (11/10). AGI mencatat, per 15 September 2023, produksi gula kristal putih yang dilaporkan pabrik-pabrik gula di seluruh Indonesia sebanyak 2,046 juta ton. Hingga akhir musim giling, produksinya diperkirakan hanya bertambah sedikit menjadi 2,25 juta ton. Padahal, pemerintah menargetkan produksi gula tahun ini dapat mencapai 2,7 juta ton dengan rata-rata rendemen nasional sebesar 8 %. (Yoga)

Ketergantungan pada tenaga kerja asing dalam pengembangan smelter yang mengolah produk mentah pertambangan, seperti bijih nikel, perlu diakhiri secara bertahap. SDM lokal asal Indonesia, seperti pada bidang metalurgi, dinilai sudah mampu bersaing. Tinggal bagaimana transfer of knowledge dan alih operasi berjalan dengan optimal. Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli, saat dihubungi Rabu (11/10) mengatakan, banyaknya tenaga kerja asal China dalam pengembangan pabrik pengolahan bijih nikel tak terlepas dari negosiasi pemerintah. Sebab, dalam pembangunan smelter-smelter, dibutuhkan modal, teknologi, dan pasar yang kini dikuasai China.

”Dalam hilirisasi nikel, (investasi) mayoritas dari China sehingga mereka meminta sebagian atau  mayoritas tenaga kerja berasal dari negara mereka. Harus kita akui, dalam hal  produktivitas, mereka lebih unggul, terutama di bidang konstruksi. Namun, situasi itu harus bisa segera tergantikan. Perlu lebih banyak tenaga kerja dari dalam negeri,” kata Rizal. Dalam mendukung itu, perlu didorong agar manual mesin dan peralatan dibuatkan dalam bahasa Indonesia atau bahkan bisa multibahasa, yakni China, Inggris, dan Indonesia. ”Sedari awal (negosiasi) seharusnya sudah kita tekankan bahwa penggunaan tenaga kerja nasional saat konstruksi minimal 70 %. Kemudian meningkat lagi setelah operasional atau pada tahun ke sekian. Misalnya, menjadi 98 %. Itu yang harus ditekankan agar (dalam hilirisasi) manfaat untuk bangsa ini lebih besar,” kata Rizal. (Yoga)

Inkonsistensi kebijakan hilirisasi sebagai bagian dari industrialisasi akan membuyarkan mimpi Indonesia menjadi negara maju. Pengalaman menunjukkan, pergantian rezim selama 30 tahun terakhir selalu berdampak pada kebijakan teknokratis jangka panjang, termasuk industrialisasi yang merupakan kunci mencapai kemajuan. ”Hilirisasi bagus. Tapi, yang saya khawatirkan, (pengalaman) dalam industri itu, minim konsistensi. Perlu komitmen dari pemerintah berikutnya. Sejarah kita menunjukkan, gonta-ganti (kebijakan) terus,” kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teguh Dartanto dalam paparanya pada sesi ke-2 Indonesia Mining Summit 2023 di Badung, Bali, Selasa (10/10).

Urusan konsistensi kebijakan industrialisasi pemerintah tersebut menjadi perhatian sekaligus harapan yang mencuat pada pertemuan tersebut. Acara kolaborasi antara Indonesian Mining Association (IMA) dan harian Kompas itu mengusung tema ”Sustainable Downstream”. Sekitar 400 pemimpin dan perwakilan industri pertambangan nasional hadir dalam kesempatan itu. Menteri PPN /Kepala Bapenas Suharso Monoarfa mengakui, selama ini Indonesia terlalu terlena menjalankan hilirisasi yang sebatas mengolah komoditas menjadi bentuk setengah jadi. ”Kita seharusnya bisa mengembangkan produk-produk turunan. Kebertautan hulu-hilir ini yang akan terus kita kejar,” kata Suharso. (Yoga)

Indonesia masih meniti langkah untuk mewujudkan hilirisasi atau industrialisasi tambang yang lebih utuh dari hulu ke hilir. Konsekuensinya, dibutuhkan jaminan pasokan energi terjangkau yang sejauh ini baru bisa didapat dari tenaga batubara.Pengembangan energi terbarukan yang terjangkau dan ”menghijaukan” batubara menjadi tantangan besar mewujudkan cita-cita tersebut. Sampai saat ini, batubara masih menjadi sumber energi utama di sektor pembangkit listrik di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian ESDM untuk tahun 2022, batubara berperan 67,21 % dalam bauran energi primer pembangkit listrik di Indonesia. Angka itu naik dari 2021 di 66,01 %. Adapun porsi energi baru dan terbarukan di 2022 sebesar 14,11 % atau naik dari 2021 yang 13,65 %.

Menurut Ketua Umum Indonesian Mining Association (IMA) Rachmat Makkasau, komitmen menekan emisi karbon lewat sektor pembangkit listrik itu akan semakin menantang seiring dengan kebutuhan konsumsi yang tinggi di sektor industri. Apalagi, Indonesia sedang menggenjot industrialisasi tambang yang lebih utuh dari hulu ke hilir, yang otomatis akan ikut menyumbang kenaikan emisi karbon. ”Dengan meningkatnya industrialisasi itu, konsekuensinya adalah peningkatan power. Kita pasti akan membutuhkan banyak energi. Pemerintah dan industri harus sama-sama memikirkan bagaimana batubara tetap bisa dipakai, tetapi dengan emisi yang ditekan,” katanya dalam acara Indonesia Mining Summit (IMS) yang digelar IMA bersama harian Kompas di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (10/10). (Yoga)

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mulai memproduksi hidrogen hijau dari Green Hydrogen Plant yang diresmikan pada Senin (9/10/2023) di kawasan PLTU Muara Karang, Jakarta. Dengan kapasitas produksi hidrogen hijau 51 ton per tahun saat ini, menurut Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, pengembangan hidrogen hijau berikutnya bakal diterapkan pada sejumlah PLTU milik PLN. (Yoga)

Cadangan logam nikel dalam negeri  semakin menipis di tengah pengembangan hilirisasi tambang yang masif. Indonesia berkejaran dengan waktu untuk mengejar manfaat hilirisasi sebesar-besarnya yang saat ini belum sepenuhnya ”menetes” hingga lapis masyarakat terbawah. Pengembangan kapasitas SDM jadi tantangan terbesar untuk mewujudkan hilirisasi yang berkelanjutan. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin di daerah-daerah pertambangan masih di atas persentase penduduk miskin nasional yang pada 2022 mencapai 9,57 % total populasi. Sebagai contoh, produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita di Kabupaten Morowali, Sulteng, sebagai sentra nikel nasional adalah Rp 831,8 juta, tertinggi di antara 13 kabupaten/kota penghasil tambang lainnya. Namun, tingkat kemiskinan di Morowali masih terhitung tinggi, yakni 12,58 % dari total populasi, di atas rata-rata nasional.

Menurut Kepala Center of Trade Industry and Investment di Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho, faktor yang memunculkan ketimpangan itu adalah minimnya suplai tenaga kerja lokal untuk memenuhi kebutuhan industri. Hilirisasi di sektor pertambangan umumnya bersifat padat teknologi sehingga membutuhkan suplai tenaga kerja dengan keterampilan yang tinggi pula. ”Kuncinya, bagaimana kita bisa menghadirkan suplai tenaga kerja lokal dengan skill yang sesuai dengan permintaan dari investasi yang masuk,” kata Andry, Senin (9/10). Menurut dia, Indonesia berkejaran dengan waktu, cadangan nikel di dalam negeri semakin menipis seiring masifnya eksplorasi tambang dan hilirisasi. Berdasarkan data Indonesian Mining Association (IMA), umur cadangan nikel berdasarkan bijih produksi per tahun hanya tersisa 20 tahun. (Yoga)

Kinerja PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) tergerus merosotnya harga logam. Proyek jangka panjang MDKA diharapkan bisa memulihkan kerugian di semester pertama tahun ini. Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan melihat, lesunya kinerja MDKA hingga separuh pertama tahun ini karena koreksi yang terjadi pada harga nikel. Seperti diketahui, kontribusi terbesar pendapatan MDKA berasal dari nikel sekitar 67% terhadap total pendapatan hingga semester I 2023. Harga nikel sudah turun sekitar 38% year to date (ytd) karena kekhawatiran pertumbuhan ekonomi China. "Utamanya industri properti China tengah terguncang seiring dengan gagal bayar obligasi salah satu pengembang properti besar di negara tersebut yaitu Country Garden," ujar Felix, kemarin (5/10). Analis Indo Premiere Sekuritas Reggie Parengkuan mengatakan, sentimen negatif terhadap harga logam didorong oleh berlanjutnya pelemahan data makro perekonomian Tiongkok. Ini tercermin dari kinerja MDKA yang kurang menggembirakan. Kerugian bersih MDKA mencapai US$ 49,2 juta karena lemahnya pendapatan dari seluruh aset unit usaha akibat dari rendahnya harga komoditas dan tingginya biaya. Rugi bersih MDKA sebesar US$ 49,2 juta ini berlawanan dari capaian laba bersih sebesar US$ 96,8 juta di semester pertama tahun lalu. Analis Mandiri Sekuritas Ariyanto Kurniawan dan Wesley Louis Alianto dalam riset 2 Oktober 2023 melihat, merosotnya kinerja MDKA terjadi pada kuartal kedua 2023 yang mencatatkan kerugian sebesar US$ 52,3 juta. Ini terjadi akibat Tambang Tujuh Bukit mencatatkan volume penjualan emas lebih rendah 17% yoy sebesar 29.500 troi ons pada kuartal II-2023. Volume penjualan tembaga Wetar di semester I sebesar 9.700 ton atau lebih rendah 21% yoy. Harga jual rata-rata turun 10% yoy ke posisi US$ 8.800 per ton. Sementara segmen nikel, melalui Merdeka Battery Mineral Tbk (MBMA), menjual 19.200 ton Nickel Pig Iron (NPI) di kuartal kedua atau naik 281% yoy.

Kontribusi industri maritim terhadap perekonomian nasional masih belum optimal. Pemanfaatan potensi besar sumber daya maritim Indonesia membutuhkan strategi dan langkah konkret di tengah tantangan perubahan iklim. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, akhir pekan lalu, mengemukakan, perubahan iklim akan menjadi persoalan global ke depan. Oleh karena itu, pendekatan ekonomi biru harus menjadi arus utama pembangunan sektor maritim di Indonesia. Pada 2021, kontribusi PDB kemaritiman terhadap PDB nasional hanya 7,6 %, sedangkan pertumbuhan sektor kemaritiman hanya 2,04 % atau di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang 3,69 5.

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 5 %. Pada triwulan II (April-Juni) 2023, ekonomi Indonesia tumbuh 5,2 % atau di bawah China yang 6,3 %. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 6 % pada tahun 2027 membutuhkan geliat ekonomi yang lebih kompleks, antara lain lewat hili risasi sumber daya maritim. Dengan potensi besar, industri pengolahan maritim di Indonesia tercatat hanya berkontribusi 4,17 %. Industri pembuatan, pemeliharaan, dan jasa perbaikan kapal hanya 0,74 %, sedangkan jasa konstruksi maritim hanya 1,2 %. Sementara, sektor perikanan dan budidaya maritim memberi kontribusi 29,11 % dan sumber daya energi maritim 21,98 %.

”Indonesia tidak lagi mengandalkan komoditas mentah. Hilirisasi mendorong investasi lebih berkualitas dan industri hilir di Indonesia timur,” kata Luhut dalam Seminar Nasional Kemaritiman ”Pembangunan Negara Kepulauan Berwawasan Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045,” dalam rangka memperingati Hari Maritim Nasional Ke-59, yang diselenggarakan Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, Jumat (29/9). Luhut menambahkan, perekonomian daerah dinilai terus tumbuh pasca penerapan hilirisasi. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam dan jasa kemaritiman akan terus dilakukan. Hilirisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi dan transfer teknologi, tetapi juga sumber daya manusia. (Yoga) 

Indonesia perlu setahap lebih maju dari program hilirisasi mineral tambang di dalam negeri, yaitu industrialisasi. Hanya dengan industrialisasi, semua produk hilirisasi mineral bisa terserap dan terjadi peningkatan nilai tambah yang lebih optimal. Sejumlah pekerjaan rumah perlu diselesaikan untuk menuju tahap industrialisasi tersebut. Demikian benang merah diskusi ”Kesiapan Industri Pendukung dalam Menyerap Produk Hilirisasi”, Selasa (3/10) di Jakarta, yang diselenggarakan harian Kompas dan Indonesian Mining Association (IMA). Narasumber diskusi adalah Staf Ahli Menteri ESDM Irwandy Arif, Wakil Ketua IMA Ezra Sibarani, Ketua Komite Tetap Mineral dan Batubara Kadin Indonesia A Rizqi Darsono, dan CEO PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Alexander Barus.

Irwandy menyampaikan, dalam mendukung hilirisasi, Kementerian ESDM terus melakukan  optimalisasi peningkatan mineral dan batubara di Indonesia. Setelah itu, agar sampai ke tahap industrialisasi, ada pekerjaan rumah bersama Kementerian ESDM dengan Kemenperin. ”Harus ada kebijakan bersama (terpadu) agar industri hilir di bawah Kementerian ESDM dan smelter-smelter independen berjalan baik. Pengawasannya harus dilakukan bersama. Di Kementerian ESDM, setiap komoditas sudah memiliki pohon industri sampai ke hilir,” kata Irwandy. Ezra menambahkan, menghubungkan hilirisasi mineral dengan industrialisasi jadi pekerjaan rumah bersama antar seluruh pemangku kepentingan. Menurut dia, harus ada keselarasan antara pemerintah dan pelaku usaha dalam hal kebijakan, grand strategy, pembukaan pintu investasi, dan komunikasi yang terjalin baik. (Yoga)