Industri sepeda motor listrik di Indonesia berpotensi makin berkembang cepat dengan menerapkan standardisasi model baterai. Dengan model bateri sejenis yang dapat dipakai untuk semua kendaraan listrik, harga komponen utama itu bakal lebih terjangkau. Ketua Umum Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setyadi mengatakan bahwa standardisasi baterai menjadi positif jika hal itu ditetapkan agar semua kendaraan bermotor listrik roda dua dapat menggunakan jenis baterai yang sama.“Kalau bisa pabrik sepeda motor jual sepeda motor dengan baterainya model sewa saja, karena harga baterai yang paling tinggi. Jadi, baterai yang disewa itu malah membuat harga terjangkau,” ujarnya, Senin (6/11).Oleh karena itu, dia mengusulkan baterai yang digunakan sepeda motor listrik bisa menggunakan sistem sewa, sehingga membuat harga motor listrik pun jauh lebih terjangkau. Namun, Budi menyebutkan penetapan standar baterai membutuhkan kesepakatan dari para merek motor listrik di Indonesia. Produsen sepeda motor listrik juga merespons berbeda-beda terkait dengan rencana Kementerian Perindustrian menetapkan standardisasi baterai motor listrik.Motor listrik merek Polytron buatan PT Hartono Istana Teknologi yang dimiliki Hartono Bersaudara menganggap standardisasi baterai belum menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk saat ini.Direktur Komersial PT Hartono Istana Teknologi Tekno Wibowo mengatakan, standardisasi baterai tidak mudah lantaran spesifi kasi motor listrik dari setiap produsen pun berbeda-beda. Motor listrik yang menggunakan sistem penukaran baterai atau swap battery pun memiliki standar yang berbeda. Entitas PT M Cash Integrasi Tbk. (MCAS), yakni PT Volta Indonesia Semesta yang menjual motor listrik Volta masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari pemerintah mengenai penerapan standardisasi baterai motor listrik.Head of Marketing Volta Indonesia Tamara Giovanni mengatakan, sampai kini belum ada kejelasan dari pemerintah mengenai penerapan baterai tersebut. Menurutnya, standardisasi baterai baru bisa dibilang ideal atau tidak ketika sudah ada aturan terkait soal tersebut. Di sisi lain, produsen motor listrik merek Selis, yakni PT Gaya Abadi Sempurna Tbk. (SLIS) berencana menyesuaikan produknya terkait dengan rencana Kemenperin menetapkan standardisasi baterai.Corporate Secretary SLIS Pricilla Jane Halim mengatakan, standardisasi baterai untuk motor listrik sejatinya sangat memungkinkan dengan beberapa syarat. Syarat itu di antaranya spesifi kasi tegangan baterai bisa masuk ke unit yang dituju, serta spesifi kasi konektor yang dipakai. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, perlu ada standardisasi baterai motor listrik supaya konsumen bisa dengan menukar baterai dengan mudah dan dapat diakses di manapun. Dalam kesempatan berbeda, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa penjualan motor listrik masih sepi peminat, meski ada subsidi pembelian Rp7 juta per unit.Dari total kuota 20.000 unit motor listrik bersubsidi pada 2023, imbuhnya, penyalurannnya bahkan belum mencapai 50%.

Lulus dari perguruan tinggi, Gus Rai menyanggupi tantangan ayahnya untuk melanjutkan bisnis keluarga dan mengembangkannya menjadi pionir anggur asli Bali. Selain dikenal sebagai destinasi pariwisata terkemuka di Indonesia, Bali juga tempat berdirinya berbagai bisnis yang berhasil menarik perhatian dunia, salah satunya Hatten Wines, perusahaan anggur lokal yang telah meraih reputasi internasional. Namun, saat dirinya mendapatkan mandat dari sang ayah, Gus Rai berkeinginan menciptakan inovasi baru yang dapat menjadi kebanggan Bali. Melalui proses riset dan pengembangan bertahun-tahun, dia akhirnya menemukan anggur yang tepat untuk ditanam dan diproses menjadi wine di Bali. Awalnya, Hatten Wines Rosé pertama kali dibuat pada 1994 menggunakan anggur Alphonse-Lavallée asal Prancis yang ditanam secara lokal. Sayang kualitasnya tidak sebagus harapan saat itu.  “Tahun 1992-1998 merupakan masa yang berat, tapi dari sini perjalanan Hatten dimulai. Kami kembangkan varietas anggur lainnya yang sesuai dengan mutu kualitas Hatten untuk ditanam di Bali. Hingga akhirnya produk kami berkembang ada white wine, red wine, hingga sparkling rosé,” tuturnya kepada Bisnis di Hatten Wines Vineyard, Singaraja, Bali, Kamis (2/11).  Produk Hatten, semua bahan baku berasal dari anggur yang tumbuh di Kebun Hatten di Singaraja dengan luas total 25 hektare (ha), dan 60 ha termasuk mitra. Gus rai juga bekerja sama dengan sejumlah mitra petani untuk memproduksi anggur. Setahun, Hatten bisa melakukan dua kali panen pada Juni-Juli dan September—Oktober. Tidak seperti winery di negara Eropa dan Amerika, di mana pohon anggur menjadi dormant sepanjang musim dingin, pohon anggur di Bali berbuah sepanjang tahun. Gus Rai juga bekerja sama dengan winemaker, James Kalleske, Yeni Iramahayani dan Péter Gajdics untuk menemukan spesifikasi anggur yang berkualitas. Spesifikasi ini meliputi kadar gula, keasaman, dan warna.  Menurut Gus Rai, akademi wine ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang menawarkan program pendidikan seluas itu. Pesertanya mulai dari sommelier, hotelier, pencinta wine, atau bahkan masyarakat awam yang sangat ingin mengetahui lebih banyak tentang wine.

Indonesia menargetkan jadi negara maju pada 2045. Namun, hingga kini kita belum mampu membalikkan tren deindustrialisasi yang terjadi 20 tahun terakhir di manufaktur. Secara umum, seperti dilaporkan BI, kinerja industri pengolahan pada triwulan III-2023 masih meningkat dan berada pada fase ekspansi. Ini tecermin dari Prompt Manufacturing Index BI yang di atas 50 %, naik dari triwulan sebelumnya. Demikian pula, tahun lalu ekspor terus meningkat, pernah mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, yakni 27,91 miliar USD pada Agustus 2023. Namun, semua itu tidak mewakili gambaran utuh industri manufaktur kita. Lonjakan ekspor tersebut lebih dipicu kenaikan harga komoditas, seperti minyak mentah, CPO, karet, timah, tembaga, dan batubara, sejalan dengan melonjaknya harga-harga di pasar dunia karena disrupsi rantai pasok global akibat perang Rusia-Ukraina dan Covid-19. Setelah itu, ekspor kembali melandai dan relatif stagnan, sejalan dengan mulai meredanya tekanan harga di tingkat global.

Faktanya, jika dicermati, apa yang kita sebut sebagai fenomena deindustrialisasi dini masih terus berlanjut di Indonesia. Hal ini setidaknya tecermin dari kontribusi manufaktur yang terus menurun dan pertumbuhan manufaktur yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi kita. Kondisi ini terjadi sejak 2012 dan belum mampu kita balikkan hingga kini. Pada 2022, pertumbuhan ekonomi 5,31 %, sementara industri manufaktur hanya tumbuh 4,89 %. Penyusutan industri manufaktur itu semakin terlihat terutama delapan tahun terakhir. Ini juga pemicu kian menurunnya kemampuan penyerapan tenaga kerja kita. Pertumbuhan disebut inklusif dan berkualitas jika mampu menyerap banyak tenaga kerja, terutama dari kelompok usia yang kita harapkan akan menjadi penyokong bonus demografi kita untuk bisa membawa kita ke Indonesia Emas 2045. Untuk bisa membalikkan keadaan yang kurang menguntungkan ini, kuncinya, benahi problem struktural yang membuat manufaktur kita susah naik kelas. Kebijakan strategis untuk membuat terobosan dan lompatan menjadi penting. (Yoga) 

Bisnis sektor percetakan, periklanan, media, transportasi, logistik, makanan dan minuman, serta garmen berpeluang melonjak karena penyelenggaraan pemilu. Masifnya belanja iklan dan kampanye dari ribuan calon anggota legislatif, calon kepala daerah, bahkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden bisa melambungkan omzet usaha mereka. Pada ujungnya, belanja ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Dihubungi pada Rabu (1/11) Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David Sumual mengatakan, penyelenggaraan pemilu akan mendorong belanja jumbo berbagai aktivitas politik para calon yang berkompetisi. Selain pemilihan presiden, mengutip data Litbang Kompas, tercatat ada 541 daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota, yang akan menggelar pilkada pada November 2024. Tahun depan juga akan ada ribuan calon yang berkompetisi di pemilu legislatif. Artinya, akan ada ribuan calon yang melakukan  aktivitas politik sehingga mendorong gelontoran belanja iklan dan kampanye.

Untuk penyelenggaraan pemilu, Komisi II DPR juga sudah menetapkan anggaran penyelenggaraan pemilu bagi KPU sebesar Rp 27,39 triliun dan Bawaslu sebesar Rp 11,6 triliun (Kompas, 12/9). Belanja jumbo ini akan tersalurkan ke sektor-sektor ekonomi, antara lain percetakan, periklanan, media, transportasi, logistik, makanan dan minuman, serta garmen. ”Ini akan mendorong sektor-sektor ekonomi itu mencatat kinerja yang lebih tinggi dibandingkan periode-periode sebe- lumnya,” ujar David. Lonjakan pendapatan di sektor-sektor tersebut diperkirakan mulai terjadi saat masa kampanye, yakni 28 November 2023-10 Februari 2024. Apabila terjadi putaran kedua pemilu presiden, kampanye berikutnya dijadwalkan pada 2-22 Juni 2024. Itu belum termasuk kegiatan pemilihan kepala daerah pada November 2024. Peningkatan jumlah uang beredar terkait belanja pemilu itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi konsumsi dalam negeri. Gelontoran dana yang besar itu akan merangsang pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan. (Yoga)

Bonus demografi atau dominasi penduduk berusia produktif, yang puncaknya diperkirakan pada 2030, menjadi faktor krusial dalam mewujudkan Indonesia maju pada 2045. Namun, kesiapan kapasitasnya harus disiapkan sejak dini. Segala upaya perlu diawali dengan menentukan arah industrialisasi yang diambil Indonesia. Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Yogyakarta, Amirullah Setya Hardi, Senin (30/10) mengatakan, Indonesia tidak akan kekurangan jumlah sumber daya manusia (SDM) sampai dengan 2035. Tantangannya adalah pada kualitas dan kompetensinya. Menyiapkan SDM di bidang industri, menurut Amirullah, harus spesifik dan tidak bisa seketika. Untuk itu, kesiapan generasi Z mengisi kebutuhan industri harus dipastikan sejak dini.

”Perguruan tinggi dengan berbagai level pendidikannya akan bisa (turut menyiapkan). Namun, yang terjadi di Indonesia selama ini, kurikulumnya lebih banyak trial and error. Dicoba, tidak cocok, kemudian diubah lagi. Ke depan harus terintegrasi dengan kebutuhannya. Di industri, yang paling kentara ialah kebutuhan untuk sertifikasinya,” ujar Amirullah. Oleh sebab itu, perlu desain tepat mengenai pendidikan hingga sertifikasi dalam menyiapkan kebutuhan SDM industri. Ia mencontohkan, lulusan perguruan tinggi akan kalah bersaing dengan lulusan sekolah teknik yang memiliki sertifikat juru las. Sejalan dengan itu, Amirullah menekankan, penting untuk menentukan arah industrialisasi Indonesia. Ini akan mendasari upaya peningkatan kontribusi industri manufaktur terhadap PDB yang saat ini masih 18,25 % total perekonomian nasional. Idealnya 28-30 % terhadap PDB. (Yoga)

Rangkaian kegiatan Kompas100 CEO Forum Powered by PLN tahun ini mengusung tema ”Melaju Menuju Indonesia Emas”. Rangkaian kegiatan dimulai sejak pecan ketiga Oktober 2023 dan akan berlangsung hingga November 2023. Puncaknya adalah diskusi panel di Kota Balikpapan, Kaltim, pada Rabu (1/11) dan kegiatan para  CEO dan Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara, Kaltim, Kamis (2/11), dimana Presiden akan memberikan informasi mutakhir seputar pembangunan Ibu Kota Nusantara. Presiden juga akan berdialog dengan sekitar 100 CEO yang hadir di acara tersebut. Sehari sebelumnya, Kompas100 CEO Forum akan menggelar diskusi panel menghadirkan Menkeu Sri Mulyani, Kepala Bapanas Suharso Monoarfa, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menhub Budi Karya Sumadi, dan Menteri PAN dan RB Abdullah Azwar Anas. Diskusi akan disiarkan secara langsung melalui akun harian Kompas di kanal Youtube mulai pukul 16.00 WITA atau 15.00 WIB.

Rektor Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta Agustinus Prasetyantoko akan memandu diskusi dengan tema ”Industrialisasi Berkelanjutan Berbasis Manufaktur untuk Generasi Indonesia Maju”. Tema diambil karena Indonesia, seperti semua bangsa di dunia, ingin menjadi negara maju alias berpendapatan atas. Namun, saat ini, hanya 83 dari 193 negara anggota PBB yang dalam kategori Bank Dunia masuk ke kasta itu. Selebihnya, masih di level pendapatan rendah dan menengah, termasuk Indonesia. Prasetyantoko menekankan, mau tidak mau memperkuat industri manufaktur supaya terjadi peningkatan pendapatan secara luas. Kenaikan pendapatan per kapita dengan sendirinya akan menciptakan permintaan di sektor jasa. ”Industrialisasi berbasis manufaktur yang menyerap banyak tenaga kerja harus menjadi backbone (tulang punggung) pembangunan menuju high income country,” katanya. (Yoga) 

Emiten Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Digital, PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL) masih berupaya untuk mencapai target pertumbuhan bisnis di tahun ini. Sejalan dengan tren perkembangan bisnis sepanjang tahun ini, MTDL optimistis bisa mencapai target pertumbuhan pendapatan dan laba bersih sebesar 8% hingga akhir tahun nanti. "Melihat situasi makroekonomi dan tren bisnis IT di Indonesia tahun ini, kami masih menargetkan pertumbuhan pendapatan dan laba sebesar 8%," ungkap Direktur Metrodata Electronics, Randy Kartadinata kepada KONTAN, Senin (23/10) lalu. Pertumbuhan bisnis MTDL tahun ini masih ditopang oleh dua lini bisnis utama perusahaan, yakni lini bisnis distribusi komersial serta solusi dan konsultasi. Menurut Randy, dua lini bisnis tersebut mengalami pertumbuhan yang cukup solid sepanjang tahun ini. Kontributor pertumbuhan lini bisnis tersebut didorong segmen korporasi, seiring meningkatnya kebutuhan TIK dari para pelaku bisnis. Secara keseluruhan, MTDL membukukan laba bersih sebesar Rp 402 miliar hingga kuartal III 2023. Laba bersih itu meningkat 8,2% yoy, dengan total pendapatan konsolidasi stabil di kisaran. "Mayoritas dana capex tahun ini digunakan untuk pembelian produk IT yang akan disewakan ke segmen minyak dan gas bumi. Sedangkan sisanya digunakan untuk peningkatan IT internal perseroan serta pembangunan gudang," ujarnya. Khusus bisnis solusi dan konsultasi, MTDL cukup gencar melakukan inovasi layanan. Beberapa solusi layanan yang mengalami pertumbuhan kinerja cukup kuat adalah layanan cloud, cyber security, dan data & artificial inteligence (AI). Solusi layanan ini memberikan pijakan yang kokoh dalam menopang pertumbuhan kinerja MTDL. Susanto Djaja Presiden Direktur MTDL mengatakan, diversifikasi produk dan layanan TIK, serta basis pelanggan yang besar dan loyal membuat MTDL bisa bertumbuh secara sustainable.

Transparansi adalah prinsip utama yang mesti dipenuhi korporasi bila ingin menjadi perusahaan terbuka. Inilah yang dilakoni J&T Global Express Ltd, perusahaan kurir asal China yang memulai usaha di Indonesia dengan bendera PT Global Jet Express. Kemarin, J&T Global Express sukses melaksanakan initial public offering (IPO) di Bursa Hong Kong (27/10). Perusahaan yang didirikan Jet Jie Li ini berhasil meraup dana segar HKD 3,92 miliar atau  US$ 500 juta (setara Rp 7,95 triliun) di IPO itu. Di ajang itu, J&T mengeluarkan 327 juta saham yang harganya HKD 12 per saham. Rupanya, aksi J&T Global Express tersebut membuka tabir bagaimana J&T Global Express menjalankan bisnis di Indonesia. J&T mengakui terbentur dengan aturan di Indonesia. Namun melihat potensi bisnis yang besar di negeri ini, J&T mencari cara bisa masuk ke pasar logistik di dalam negeri. Dalam prospektus juga disebutkan kalau mereka juga terbentur dengan Undang-Undang Pos Indonesia. Yakni perusahaan pos asing dapat membeli saham ekuitas di perusahaan jasa kurir di Indonesia, dengan catatan tidak terlibat dalam operasi di luar ibukota provinsi di Indonesia. Praktisi hukum bisnis Frank Hutapea menyebutkan J&T terlihat berusaha mengakali aturan-aturan di Indonesia. Terutama di Undang-Undang Penanaman Modal Pasal 33 dan Undang-Undang Pos. Karena di aturan ini  pelaku usaha dilarang membuat perjanjian bisnis menggunakan nama orang lain. Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Yuliot Tanjung menjelaskan aktivitas pos dan kurir masuk dalam lingkup KBLI 53100. Artinya, bidang ini sesuai Perpres 49/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, termasuk dibatasi kepemilikan asing maksimal 49%.

Penerimaan pajak dari beberapa sektor usaha tumbuh melambat, bahkan terkontraksi. Kondisi ini diperkirakan membuat penerimaan pajak di akhir tahun 2023 tak sejalan dengan proyeksi terkini pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan periode Januari-September 2023 hanya tumbuh 2,3% year on year (yoy), melambat dari periode yang sama pada tahun lalu yang tumbuh dua digit mencapai 47,35% yoy. Padahal sektor ini merupakan tumpuan penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar 27,3% terhadap total penerimaan pajak. Artinya, nilai setorannya mencapai Rp 378,86 triliun dari realisasi Rp 1.387,78 triliun di sepanjang Janauri-September 2023. Sektor pertambangan juga mencatatkan pertumbuhan melambat, yaitu dari 201,5% yoy pada periode sama tahun lalu menjadi hanya 35,7% yoy pada sembilan bulan pertama tahun ini. Adapun sektor pertambangan memberikan kontribusi sekitar 10,7% terhadap total penerimaan pajak. Sementara itu, sektor lain yang juga mengalami perlambatan adalah sektor perdagangan yang hanya tumbuh 4,8% yoy. Padahal di tahun sebelumnya tumbuh signifikan mencapai 67,8% yoy. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, perlambatan pertumbuhan setoran pajak berdasarkan lapangan usaha menunjukkan gejolak ekonomi saat ini. "Penerimaan berdasarkan sektor menggambarkan denyut ekonomi yang terpengaruh oleh kondisi global," terang Sri Mulyani, Rabu (25/10). Melambatnya pertumbuhan penerimaan pajak pada sektor pengolahan dan perdagangan sejalan dengan penurunan kinerja ekspor impor. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Januari-September 2023 terkontraksi 12,34% yoy dan impor menyusut 12,45% yoy. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto melihat, tren perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor pengolahan akan bertahan selama beberapa waktu. "Karena tertekannya harga komoditas serta perlambatan ekonomi global," kata dia kepada KONTAN, Kamis (26/10). Hal itu juga terkonfirmasi lewat kontraksi pada kinerja penerimaan pajak dari sektor pertambangan. Juga kontraksi yang terjadi pada penerimaan terkait kegiatan perdagangan internasional, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) impor maupun pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor.

Minimnya serapan produk hasil penghiliran membuat cemas pelaku industri pertambangan yang sudah mengeluarkan modal cukup besar untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian. Indonesia Mining Associa tion (IMA) mencatat serapan produk hasil penghiliran di dalam negeri hanya sekitar 20%—25%. Hal itu dinilai bakal membawa dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha hulu pertambangan yang sekarang diwajibkan melakukan penghiliran.Rachmat Makkasau, Ketua Umum IMA, mengatakan bahwa perusahaan pertambangan telah menggelontorkan investasi yang tidak sedikit dalam melaksanakan penghiliran di dalam negeri. Padahal, sektor itu tergolong industri baru bagi penambang dan memiliki margin yang relatif tipis. Dia berharap pemerintah bisa meningkatkan kapasitas serapan produk hasil penghiliran di dalam negeri, seiring dengan meningkatnya komitmen penambang dalam menyelesaikan proyek smelter yang ada.Dengan begitu, investasi yang telah direalisasikan penambang tidak berakhir sia-sia dalam upaya mendukung program penghiliran mineral logam di dalam negeri. Kekhawatiran serupa sempat disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang ingin memastikan impian untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di ekosistem kendaraan listrik.Presiden menyebut, pemerintah pun fokus untuk menyatukan potensi yang ada di dalam negeri agar sumber daya mineral yang terkandung di Tanah Air bisa terus diolah menjadi produk paling hilir, sehingga mampu menciptakan ekosistem kendaraan listrik. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta perbankan nasional untuk ikut memberi pembiayaan untuk proyek smelter di dalam negeri. Padahal, Bahlil menambahkan, sekitar 80% izin usaha pertambangan atau IUP di sisi hulu tambang dimiliki oleh perusahaan nasional. Sementara itu, pada sisi pengolahan dan pemurnian lebih lanjut mayoritas investasi justru berasal dari perusahaan asing. Di sisi lain, dia menambahkan, masifnya pembiayaan perbankan dari luar negeri membuat sebagian modal perusahaan smelter mesti lari ke luar negeri untuk membayar utang dan kredit bunga.