Geliat positif pariwisata setelah Covid-19 menjadi berkah tersendiri bagi industri penerbangan. Sejumlah maskapai agresif melakukan ekspansi untuk menangkap peluang dari peningkatan pergerakan wisatawan.PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) mengaku akan meningkatkan frekuensi penerbangan sejumlah rute internasional pada periode November—Desember 2023. “Penambahan frekuensi pada sejumlah rute ini selaras dengan langkah berkelanjutan perseroan dalam merealisasikan peningkatan kapasitas produksi, serta memaksimalkan potensi kunjungan wisatawan asing menuju berbagai destinasi wisata unggulan di Indonesia,” kata Direktur Utama GIAA Irfan Setiaputra, Jumat (20/10). Di sisi lain, PT Surya Mataram Indonesia siap melayani sejumlah rute domestik setelah mendapatkan Sertifikat Standar Angkutan Niaga Berjadwal pada 9 Oktober 2023.Hanya saja, Kementerian Perhubungan meminta Surya Airways untuk segera memenuhi seluruh persyaratan agar bisa beroperasi.Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan M. Kristi Endah Murni mengatakan, Surya Airways masih dalam tahap izin usaha, dan belum dapat beroperasi karena masih harus memenuhi sejumlah proses persyaratan wajib.

Pengusaha berharap rencana pemerintah menerapkan pajak karbon dilakukan secara matang. Kematangan aturan pajak karbon, yang berperan meredam aktivitas ekonomi penghasil emisi, akan melengkapi upaya sektor industri yang saat ini berada dalam tahap transisi penggunaan sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan. Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bobby Gafur Umar mengatakan, pada dasarnya sebagian besar pelaku industri, terutama di sector energi dan manufaktur, telah menyiapkan diri terhadap rencana pengenaan pajak karbon. Kendati demikian, pengusaha berharap pemerintah bisa mematangkan regulasinya terlebih dahulu. Sejumlah hal yang perlu dimatangkan adalah penetapan besaran tarif pajak karbon, tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, hingga mekanisme pengenaan pajak karbon.

Diharapkan juga ada kematangan dalam target sasaran pajak karbon semestinya diarahkan pada sektor dan subsektor penyumbang utama emisi karbon. ”(Implementasi pajak karbon) Perlu kepastian baik itu dari peraturannya, penghitungannya, maupun standardisasi dari karbon kredit ini. Artinya, regulasinya harus benar dulu baru kami siap terapkan pajak karbon,” ujar Bobby, Kamis (19/10/2023). Momentum penerapan pajak karbon pada dasarnya dinilai tepat dengan upaya transisi industri menuju energi ”hijau”. Saat ini, rata-rata industri di Tanah Air masih minim dalam penggunaan sumber energi baru terbarukan, yakni 12,4 %. ”Kami dari bidang industri manufaktur sedang menjalani transisi energi menuju green certified sehingga pemerintah harus konsisten dan tepat dalam mengimplementasi peraturan pajak karbon,” kata Bobby. (Yoga)

Emiten produsen baja, PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP) melihat ada ruang untuk pertumbuhan kinerja perusahaan, baik dari sisi pendapatan maupun laba bersih. Optimisme ini muncul setelah pemerintah merilis kebijakan bea masuk bagi produk baja impor. Seperti diketahui, pemerintah menambah daftar barang yang dikenakan tarif bea masuk. Barang-barang yang baru akan dikenakan tarif bea masuk ini antara lain sepeda, jam tangan, kosmetik, dan produk baja. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023. Beleid ini bertujuan mengatasi banjir barang impor yang beredar melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) alias perdagangan online. Direktur Corporate Affairs GGRP, Fedaus mengatakan, perusahaan masih mencermati kondisi pasar baja dalam negeri, serta melakukan analisa lebih lanjut untuk menentukan dampak kebijakan pemerintah ini terhadap rencana bisnis perusahaan. Ia menerangkan, selama ini GGRP melihat upaya pemerintah mengurangi impor produk baja cukup baik. Contohnya saat penerapan trade remedies (anti dumping dan safeguard) atas produk baja impor untuk menghindari praktik perdagangan tidak sehat. Selain itu, pemerintah juga cukup ketat mengawasi produk baja impor yang tidak memenuhi standar produk yang wajib berlaku di Indonesia. Antara lain Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Pasalnya, menurut Fedaus, penjualan baja GGRP hingga akhir tahun ini sangat dipengaruhi berbagai faktor. Antara lain pasokan dan permintaan (supply and demand), harga, kondisi perekonomian dan lain sebagainya. Fedaus menambahkan, untuk memaksimalkan kinerja, GGRP memiliki strategi bisnis yang komprehensif untuk memperkuat posisi di pasar industri baja. Perusahaan akan terus beradaptasi dengan cepat untuk menghadapi perubahan kondisi pasar. Fokus utama GGRP saat ini meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Selain juga memperluas pasar di dalam negeri dan melihat potensi pasar luar negeri.

Sektor properti Jakarta diproyeksi tidak akan terpengaruh dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur. Jakarta tetap akan menjadi wilayah yang menarik untuk sektor real estat dengan statusnya sebagai salah satu kota besar di Indonesia. Head of Research Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia, Yunus Karim menjelaskan, prospek pasar properti di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) bakal tetap stabil. Alasannya, Jakarta tetap akan menjadi pusat ekonomi Indonesia. Di samping itu, Yunus menambahkan optimisme terhadap pasar properti di Jakarta disandarkan kepada asumsi besarnya segi bisnis yang terkonsentrasi di wilayah Jakarta dan sejumlah daerah penyokongnya.Dia menyebut, 304 hari menjelang upaya pemindahan Ibu Kota ke Nusantara, prospek pasar properti di Jakarta tetap menunjukkan geliat positif. Adapun, tingkat hunian sektor perkantoran, khususnya di wilayah Jakarta tercatat duduk stabil di level 70% sepanjang kuartal III/2023. Sektor lain yang juga terus mendominasi permintaan di kuartal ini, yaitu fast fashion, beauty, dan juga fasilitas hiburan. Selain itu, peritel mancanegara baru juga terlihat membuka gerai pertama mereka di beberapa pusat perbelanjaan.Kemudian dari sisi industri dan logistik, tingkat hunian pergudangan modern di Jabodetabek terpantau stabil di tingkat 88%, sama seperti kuartal sebelumnya.

Asosiasi Mainan Indonesia (AMI) berharap aturan pengawasan impor border sebagai pemberlakuan larangan terbatas (lartas) dapat membangkitkan kembali industri mainan lokal. Ketua AMI Sutjiadi Lukas mengataka, saat ini banyak barang impor yang masuk ke pasar Indonesia tanpa melalui prosedur resmi. Dia mendukung rencana pemerintah yang akan mengubah sistem lalu lintas barang dari post border (di luar kawasan pabean) menjadi border control. AMI sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo mengenai kekhawatiran dari industri mainan. Dalam surat tersebut, tertera salah satu masalah utama yang menyebabkan ekonomi Indonesia terpuruk adalah berkembang pesatnya industri e-commerce yang tidak diatur oleh kebijakan atau regulasi perdagangan. Banyak barang impor masuk dengan sistem borongan dan ilegal. Sementara para pengusaha lokal diwajibkan untuk mengikuti prosedur dengan mengurus SNI dan perizinan lainnya, termasuk kuota besi baja turunannya, seperti per, baut dan lainnya. Padahal, barang-barang tersebut dibutuhkan untuk memproduksi mainan. Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmadja berharap rencana pemerintah tersebut dapat menjadi bagian dari trade barrier yang dapat melindungi industri kecil menengah hingga membawa dampak dari hilir ke hulu. Kementerian Perindustrian segera merilis peratuan menteri perindustrian terkait dengan pengawasan impor border sebagai pemberlakuan lartas terhadap delapan subsektor prioritas.

Asosiasi Mainan Indonesia (AMI) berharap aturan pengawasan impor border sebagai pemberlakuan larangan terbatas (lartas) dapat membangkitkan kembali industri mainan lokal. Ketua AMI Sutjiadi Lukas mengataka, saat ini banyak barang impor yang masuk ke pasar Indonesia tanpa melalui prosedur resmi. Dia mendukung rencana pemerintah yang akan mengubah sistem lalu lintas barang dari post border (di luar kawasan pabean) menjadi border control. AMI sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo mengenai kekhawatiran dari industri mainan. Dalam surat tersebut, tertera salah satu masalah utama yang menyebabkan ekonomi Indonesia terpuruk adalah berkembang pesatnya industri e-commerce yang tidak diatur oleh kebijakan atau regulasi perdagangan. Banyak barang impor masuk dengan sistem borongan dan ilegal. Sementara para pengusaha lokal diwajibkan untuk mengikuti prosedur dengan mengurus SNI dan perizinan lainnya, termasuk kuota besi baja turunannya, seperti per, baut dan lainnya. Padahal, barang-barang tersebut dibutuhkan untuk memproduksi mainan. Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmadja berharap rencana pemerintah tersebut dapat menjadi bagian dari trade barrier yang dapat melindungi industri kecil menengah hingga membawa dampak dari hilir ke hulu. Kementerian Perindustrian segera merilis peratuan menteri perindustrian terkait dengan pengawasan impor border sebagai pemberlakuan lartas terhadap delapan subsektor prioritas.

Sektor konstruksi dinilai memiliki peran sentral guna memompa performa industri baja di Tanah Air. Bahkan, perusahaan baja asal Australia, NS BlueScope Lysaght Indonesia, memandang bahwa potensi industri konstruksi dan baja lapis di Tanah Air sangat besar lantaran masifnya pembangunan infrastruktur saat ini. Laporan BCI Central Quarterly Market Update Q1/2023 menunjukkan bahwa terdapat lima sektor yang akan menjadi penggerak utama konstruksi nasional tahun ini, yakni proyek konstruksi gedung, rumah tapak, manufaktur, jalan dan jembatan, serta bendungan dan saluran. Country President NS BlueScope di Indonesia Lucky Lee mengatakan bahwa kontribusi sektor konstruksi sangat besar sehingga dia optimistis mampu berkontribusi lewat sektor konstruksi, khususnya industri baja Indonesia. “Komitmen kami kepada pelanggan Indonesia didukung oleh jaringan penjualan yang luas di seluruh Nusantara dengan fasilitas manufaktur dan pergudangan di Jakarta, Surabaya, dan Medan,” katanya dalam keterangan resminya, Kamis (12/10). Sebelumnya, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengungkapkan bahwa dalam 5 tahun terakhir, seiring dengan masifnya pembangunan, kebutuhan baja nasional terus meningkat hingga lebih dari 40%. Pada 2050, imbuhnya, penggunaan baja nasional dan global diperkirakan meningkat sekitar 20% untuk memenuhi kebutuhan populasi dunia yang juga bertambah banyak.

Asosiasi Gula Indonesia memperkirakan produksi gula kristal putih nasional pada tahun ini turun 8-9 % akibat dampak El Nino. Hal itu menyebabkan harga gula konsumsi di tingkat konsumen melambung di atas HET yang ditetapkan pemerintah Rp 14.500 per kg. Tanpa upaya menstabilkan stok dan harga, harga gula bisa tembus Rp 16.000 per kg. Tenaga Ahli Asosiasi Gula Indonesia (AGI) Yadi Yusriyadi mengatakan, kekeringan panjang akibat dampak El Nino menyebabkan produksi tebu turun. Per 15 September 2023, tebu yang digiling pabrik-pabrik gula di Indonesia hanya 28,5 juta ton. Hingga akhir musim giling, yakni pada pekan ketiga Oktober 2023, tebu yang digiling diperkirakan hanya 33-34 juta ton.

Produksi tebu tersebut lebih rendah daripada produksi 2022 yang mencapai 36,5 juta ton. ”Hal itu otomatis akan mengurangi produksi gula kristal putih pada tahun ini. Kami memperkirakan produksi gula berkurang 8-9 % dibandingkan produksi tahun lalu, yakni sebanyak 2,386 juta ton,” ujarnya di Jakarta, Rabu (11/10). AGI mencatat, per 15 September 2023, produksi gula kristal putih yang dilaporkan pabrik-pabrik gula di seluruh Indonesia sebanyak 2,046 juta ton. Hingga akhir musim giling, produksinya diperkirakan hanya bertambah sedikit menjadi 2,25 juta ton. Padahal, pemerintah menargetkan produksi gula tahun ini dapat mencapai 2,7 juta ton dengan rata-rata rendemen nasional sebesar 8 %. (Yoga)

Ketergantungan pada tenaga kerja asing dalam pengembangan smelter yang mengolah produk mentah pertambangan, seperti bijih nikel, perlu diakhiri secara bertahap. SDM lokal asal Indonesia, seperti pada bidang metalurgi, dinilai sudah mampu bersaing. Tinggal bagaimana transfer of knowledge dan alih operasi berjalan dengan optimal. Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli, saat dihubungi Rabu (11/10) mengatakan, banyaknya tenaga kerja asal China dalam pengembangan pabrik pengolahan bijih nikel tak terlepas dari negosiasi pemerintah. Sebab, dalam pembangunan smelter-smelter, dibutuhkan modal, teknologi, dan pasar yang kini dikuasai China.

”Dalam hilirisasi nikel, (investasi) mayoritas dari China sehingga mereka meminta sebagian atau  mayoritas tenaga kerja berasal dari negara mereka. Harus kita akui, dalam hal  produktivitas, mereka lebih unggul, terutama di bidang konstruksi. Namun, situasi itu harus bisa segera tergantikan. Perlu lebih banyak tenaga kerja dari dalam negeri,” kata Rizal. Dalam mendukung itu, perlu didorong agar manual mesin dan peralatan dibuatkan dalam bahasa Indonesia atau bahkan bisa multibahasa, yakni China, Inggris, dan Indonesia. ”Sedari awal (negosiasi) seharusnya sudah kita tekankan bahwa penggunaan tenaga kerja nasional saat konstruksi minimal 70 %. Kemudian meningkat lagi setelah operasional atau pada tahun ke sekian. Misalnya, menjadi 98 %. Itu yang harus ditekankan agar (dalam hilirisasi) manfaat untuk bangsa ini lebih besar,” kata Rizal. (Yoga)