Penerimaan pajak dari beberapa sektor usaha tumbuh melambat, bahkan terkontraksi. Kondisi ini diperkirakan membuat penerimaan pajak di akhir tahun 2023 tak sejalan dengan proyeksi terkini pemerintah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemkeu), penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan periode Januari-September 2023 hanya tumbuh 2,3% year on year (yoy), melambat dari periode yang sama pada tahun lalu yang tumbuh dua digit mencapai 47,35% yoy. Padahal sektor ini merupakan tumpuan penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar 27,3% terhadap total penerimaan pajak. Artinya, nilai setorannya mencapai Rp 378,86 triliun dari realisasi Rp 1.387,78 triliun di sepanjang Janauri-September 2023. Sektor pertambangan juga mencatatkan pertumbuhan melambat, yaitu dari 201,5% yoy pada periode sama tahun lalu menjadi hanya 35,7% yoy pada sembilan bulan pertama tahun ini. Adapun sektor pertambangan memberikan kontribusi sekitar 10,7% terhadap total penerimaan pajak. Sementara itu, sektor lain yang juga mengalami perlambatan adalah sektor perdagangan yang hanya tumbuh 4,8% yoy. Padahal di tahun sebelumnya tumbuh signifikan mencapai 67,8% yoy. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, perlambatan pertumbuhan setoran pajak berdasarkan lapangan usaha menunjukkan gejolak ekonomi saat ini. "Penerimaan berdasarkan sektor menggambarkan denyut ekonomi yang terpengaruh oleh kondisi global," terang Sri Mulyani, Rabu (25/10). Melambatnya pertumbuhan penerimaan pajak pada sektor pengolahan dan perdagangan sejalan dengan penurunan kinerja ekspor impor. Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Januari-September 2023 terkontraksi 12,34% yoy dan impor menyusut 12,45% yoy. Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto melihat, tren perlambatan pertumbuhan penerimaan pajak dari sektor pengolahan akan bertahan selama beberapa waktu. "Karena tertekannya harga komoditas serta perlambatan ekonomi global," kata dia kepada KONTAN, Kamis (26/10). Hal itu juga terkonfirmasi lewat kontraksi pada kinerja penerimaan pajak dari sektor pertambangan. Juga kontraksi yang terjadi pada penerimaan terkait kegiatan perdagangan internasional, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) impor maupun pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 impor.

Minimnya serapan produk hasil penghiliran membuat cemas pelaku industri pertambangan yang sudah mengeluarkan modal cukup besar untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian. Indonesia Mining Associa tion (IMA) mencatat serapan produk hasil penghiliran di dalam negeri hanya sekitar 20%—25%. Hal itu dinilai bakal membawa dampak negatif terhadap keberlangsungan usaha hulu pertambangan yang sekarang diwajibkan melakukan penghiliran.Rachmat Makkasau, Ketua Umum IMA, mengatakan bahwa perusahaan pertambangan telah menggelontorkan investasi yang tidak sedikit dalam melaksanakan penghiliran di dalam negeri. Padahal, sektor itu tergolong industri baru bagi penambang dan memiliki margin yang relatif tipis. Dia berharap pemerintah bisa meningkatkan kapasitas serapan produk hasil penghiliran di dalam negeri, seiring dengan meningkatnya komitmen penambang dalam menyelesaikan proyek smelter yang ada.Dengan begitu, investasi yang telah direalisasikan penambang tidak berakhir sia-sia dalam upaya mendukung program penghiliran mineral logam di dalam negeri. Kekhawatiran serupa sempat disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang ingin memastikan impian untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama di ekosistem kendaraan listrik.Presiden menyebut, pemerintah pun fokus untuk menyatukan potensi yang ada di dalam negeri agar sumber daya mineral yang terkandung di Tanah Air bisa terus diolah menjadi produk paling hilir, sehingga mampu menciptakan ekosistem kendaraan listrik. Dalam kesempatan terpisah, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta perbankan nasional untuk ikut memberi pembiayaan untuk proyek smelter di dalam negeri. Padahal, Bahlil menambahkan, sekitar 80% izin usaha pertambangan atau IUP di sisi hulu tambang dimiliki oleh perusahaan nasional. Sementara itu, pada sisi pengolahan dan pemurnian lebih lanjut mayoritas investasi justru berasal dari perusahaan asing. Di sisi lain, dia menambahkan, masifnya pembiayaan perbankan dari luar negeri membuat sebagian modal perusahaan smelter mesti lari ke luar negeri untuk membayar utang dan kredit bunga.

Lesunya harga batu bara di pasar global menambah tekanan dari minimnya serapan anggaran pemerintah pada proyek infrastruktur dan tahun politik terhadap penjualan alat berat di Tanah Air.Perhimpunan Agen Tunggal Alat Berat Indonesia (PAABI) mencatat penurunan penjualan alat berat pada kuartal III/2023 mencapai 11% secara tahunan.Ketua Umum PAABI Etot Listyono mengatakan, turunnya penjualan alat berat disebabkan permintaan yang melemah di sektor konstruksi dan pertambangan, khususnya batu bara dan nikel.“Kalau akhir September 2023 itu dari data yang masuk market sizenya 14.000-an unit. Jadi memang ada penurunan sekitar 11% dibandingkan dengan tahun lalu,” katanya kepada Bisnis, Kamis (26/10). Hal tersebut menambah beban dari sektor pertambangan, di mana harga batu bara yang cenderung melemah, sehingga banyak pelanggan wait and see untuk melihat perkembangan ke depannya.Meski mengalami penurunan, Etot menilai penurunan penjualan alat berat tahun ini terbilang wajar setelah industri menikmati masa ‘honeymoon’ pada 2 tahun belakangan. “Demand terus meningkat sampai dengan 2022. Artinya, kalau kami hitung hingga kuartal III/2023, Agustus tahun ini sudah terjadi penurunan. Jadi honeymoonnya itu hampir 2 tahun lebih,” jelasnya.Adapun, produksi alat berat di Indonesia pada kuartal III/2023 mengalami penurunan sekitar 3,16% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sejumlah pelaku industri otomotif menjaga penjualan segmen mobil murah dan ramah lingkungan tetap bergairah, di tengah tren suku bunga pembiayaan yang relatif tinggi. Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy mengatakan bahwa Toyota tetap menjaga kontribusi penjualan segmen mobil murah dan ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) sekitar 20% hingga akhir tahun ini.“[Penjualan] tergantung tren market juga ya. Harapannya bisa tetap mempertahankan persentase kontribusinya,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (26/10).Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia menunjukkan (Gaikindo) menunjukkan penjualan secara wholesales LGCG Toyota mencapai 49.838 unit sepanjang Januari-September 2023 atau naik 5,15% secara year-on-year (YoY) daripada periode yang sama 2022 sebanyak 47.397 unit.Pencapaian penjualan itu terdiri atas model Agya dan Calya berkontribusi sekitar 20,22% dari total penjualan Toyota yang mencapai 246.382 secara wholesales sepanjang Januari-September 2023. Sales Marketing and After Sales Director PT Honda Prospect Motor (HPM) Yusak Billy mengatakan bahwa segmen LCGC Honda masih menarik bagi konsumen. Dia menegaskan segmen LCGC merupakan salah satu yang paling diminati oleh para konsumen Indonesia. Segmen itu lebih menyasar para konsumen yang ingin memiliki kendaraan pertamanya atau firstcar buyer.“Harga yang lebih terjangkau dan hemat bahan bakar membuat segmen mobil ini paling diminati sekarang,” tuturnya. Yusak mengatakan penurunan penjualan secara bulanan masih dalam batas wajar, dan bahkan segmen ini disebut masih stabil. “Setiap bulan bisa saja naik dan turun. [Perubahan] masih dalam batas normal,” ujarnya.Dia hanya mengkhawatirkan adanya pengetatan dari lembaga pembiayaan yang dapat berdampak terhadap penjualan pada segmen LCGC. Dia menyebut naiknya kredit bermasalah alias non-performing loan (NPL) menjadi pemicu keringnya saluran kredit kendaraan bermotor. Dari data Gaikindo, penjualan mobil segmen LCGC tetap didominasi dua merek milik PT Astra International Tbk. (ASII) yaitu Daihatsu dan Toyota. Mobil LCGC merupakan salah satu program pemerintah yang diatur melalui Permenperin 36/2021 tentang Kendaraan Bermotor Roda Empat Emisi Karbon Rendah. Dalam beleid tersebut tertuang Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) atau LCGC merupakan kendaraan dengan besaran harga jual paling tinggi Rp135 juta.

Geliat positif pariwisata setelah Covid-19 menjadi berkah tersendiri bagi industri penerbangan. Sejumlah maskapai agresif melakukan ekspansi untuk menangkap peluang dari peningkatan pergerakan wisatawan.PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) mengaku akan meningkatkan frekuensi penerbangan sejumlah rute internasional pada periode November—Desember 2023. “Penambahan frekuensi pada sejumlah rute ini selaras dengan langkah berkelanjutan perseroan dalam merealisasikan peningkatan kapasitas produksi, serta memaksimalkan potensi kunjungan wisatawan asing menuju berbagai destinasi wisata unggulan di Indonesia,” kata Direktur Utama GIAA Irfan Setiaputra, Jumat (20/10). Di sisi lain, PT Surya Mataram Indonesia siap melayani sejumlah rute domestik setelah mendapatkan Sertifikat Standar Angkutan Niaga Berjadwal pada 9 Oktober 2023.Hanya saja, Kementerian Perhubungan meminta Surya Airways untuk segera memenuhi seluruh persyaratan agar bisa beroperasi.Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan M. Kristi Endah Murni mengatakan, Surya Airways masih dalam tahap izin usaha, dan belum dapat beroperasi karena masih harus memenuhi sejumlah proses persyaratan wajib.

Pengusaha berharap rencana pemerintah menerapkan pajak karbon dilakukan secara matang. Kematangan aturan pajak karbon, yang berperan meredam aktivitas ekonomi penghasil emisi, akan melengkapi upaya sektor industri yang saat ini berada dalam tahap transisi penggunaan sumber energi yang lebih bersih dan terbarukan. Ketua Bidang Industri Manufaktur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bobby Gafur Umar mengatakan, pada dasarnya sebagian besar pelaku industri, terutama di sector energi dan manufaktur, telah menyiapkan diri terhadap rencana pengenaan pajak karbon. Kendati demikian, pengusaha berharap pemerintah bisa mematangkan regulasinya terlebih dahulu. Sejumlah hal yang perlu dimatangkan adalah penetapan besaran tarif pajak karbon, tata cara penghitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, hingga mekanisme pengenaan pajak karbon.

Diharapkan juga ada kematangan dalam target sasaran pajak karbon semestinya diarahkan pada sektor dan subsektor penyumbang utama emisi karbon. ”(Implementasi pajak karbon) Perlu kepastian baik itu dari peraturannya, penghitungannya, maupun standardisasi dari karbon kredit ini. Artinya, regulasinya harus benar dulu baru kami siap terapkan pajak karbon,” ujar Bobby, Kamis (19/10/2023). Momentum penerapan pajak karbon pada dasarnya dinilai tepat dengan upaya transisi industri menuju energi ”hijau”. Saat ini, rata-rata industri di Tanah Air masih minim dalam penggunaan sumber energi baru terbarukan, yakni 12,4 %. ”Kami dari bidang industri manufaktur sedang menjalani transisi energi menuju green certified sehingga pemerintah harus konsisten dan tepat dalam mengimplementasi peraturan pajak karbon,” kata Bobby. (Yoga)

Emiten produsen baja, PT Gunung Raja Paksi Tbk (GGRP) melihat ada ruang untuk pertumbuhan kinerja perusahaan, baik dari sisi pendapatan maupun laba bersih. Optimisme ini muncul setelah pemerintah merilis kebijakan bea masuk bagi produk baja impor. Seperti diketahui, pemerintah menambah daftar barang yang dikenakan tarif bea masuk. Barang-barang yang baru akan dikenakan tarif bea masuk ini antara lain sepeda, jam tangan, kosmetik, dan produk baja. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023. Beleid ini bertujuan mengatasi banjir barang impor yang beredar melalui penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) alias perdagangan online. Direktur Corporate Affairs GGRP, Fedaus mengatakan, perusahaan masih mencermati kondisi pasar baja dalam negeri, serta melakukan analisa lebih lanjut untuk menentukan dampak kebijakan pemerintah ini terhadap rencana bisnis perusahaan. Ia menerangkan, selama ini GGRP melihat upaya pemerintah mengurangi impor produk baja cukup baik. Contohnya saat penerapan trade remedies (anti dumping dan safeguard) atas produk baja impor untuk menghindari praktik perdagangan tidak sehat. Selain itu, pemerintah juga cukup ketat mengawasi produk baja impor yang tidak memenuhi standar produk yang wajib berlaku di Indonesia. Antara lain Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Pasalnya, menurut Fedaus, penjualan baja GGRP hingga akhir tahun ini sangat dipengaruhi berbagai faktor. Antara lain pasokan dan permintaan (supply and demand), harga, kondisi perekonomian dan lain sebagainya. Fedaus menambahkan, untuk memaksimalkan kinerja, GGRP memiliki strategi bisnis yang komprehensif untuk memperkuat posisi di pasar industri baja. Perusahaan akan terus beradaptasi dengan cepat untuk menghadapi perubahan kondisi pasar. Fokus utama GGRP saat ini meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Selain juga memperluas pasar di dalam negeri dan melihat potensi pasar luar negeri.

Sektor properti Jakarta diproyeksi tidak akan terpengaruh dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur. Jakarta tetap akan menjadi wilayah yang menarik untuk sektor real estat dengan statusnya sebagai salah satu kota besar di Indonesia. Head of Research Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia, Yunus Karim menjelaskan, prospek pasar properti di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) bakal tetap stabil. Alasannya, Jakarta tetap akan menjadi pusat ekonomi Indonesia. Di samping itu, Yunus menambahkan optimisme terhadap pasar properti di Jakarta disandarkan kepada asumsi besarnya segi bisnis yang terkonsentrasi di wilayah Jakarta dan sejumlah daerah penyokongnya.Dia menyebut, 304 hari menjelang upaya pemindahan Ibu Kota ke Nusantara, prospek pasar properti di Jakarta tetap menunjukkan geliat positif. Adapun, tingkat hunian sektor perkantoran, khususnya di wilayah Jakarta tercatat duduk stabil di level 70% sepanjang kuartal III/2023. Sektor lain yang juga terus mendominasi permintaan di kuartal ini, yaitu fast fashion, beauty, dan juga fasilitas hiburan. Selain itu, peritel mancanegara baru juga terlihat membuka gerai pertama mereka di beberapa pusat perbelanjaan.Kemudian dari sisi industri dan logistik, tingkat hunian pergudangan modern di Jabodetabek terpantau stabil di tingkat 88%, sama seperti kuartal sebelumnya.

Asosiasi Mainan Indonesia (AMI) berharap aturan pengawasan impor border sebagai pemberlakuan larangan terbatas (lartas) dapat membangkitkan kembali industri mainan lokal. Ketua AMI Sutjiadi Lukas mengataka, saat ini banyak barang impor yang masuk ke pasar Indonesia tanpa melalui prosedur resmi. Dia mendukung rencana pemerintah yang akan mengubah sistem lalu lintas barang dari post border (di luar kawasan pabean) menjadi border control. AMI sebelumnya telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo mengenai kekhawatiran dari industri mainan. Dalam surat tersebut, tertera salah satu masalah utama yang menyebabkan ekonomi Indonesia terpuruk adalah berkembang pesatnya industri e-commerce yang tidak diatur oleh kebijakan atau regulasi perdagangan. Banyak barang impor masuk dengan sistem borongan dan ilegal. Sementara para pengusaha lokal diwajibkan untuk mengikuti prosedur dengan mengurus SNI dan perizinan lainnya, termasuk kuota besi baja turunannya, seperti per, baut dan lainnya. Padahal, barang-barang tersebut dibutuhkan untuk memproduksi mainan. Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmadja berharap rencana pemerintah tersebut dapat menjadi bagian dari trade barrier yang dapat melindungi industri kecil menengah hingga membawa dampak dari hilir ke hulu. Kementerian Perindustrian segera merilis peratuan menteri perindustrian terkait dengan pengawasan impor border sebagai pemberlakuan lartas terhadap delapan subsektor prioritas.