Industri pertahanan Indonesia berpeluang besar bersaing secara global. Sebagai industri strategis untuk bangsa, peluang itu harus diiringi inovasi hingga meningkatkan kemandirian dalam negeri. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo di PT Pindad, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023). Presiden optimistis industri strategis bahkan jadi 50 besar di tingkat global. Hal itu dibuktikan dengan pendapatan PT Pindad yang naik dua tahun terakhir. (Yoga)

Dampak hilirisasi mulai terlihat dari peralihan struktur komoditas ekspor ke China. Ekosistem hilirisasi perlu terus diciptakan dan dipelihara. Laporan BPS, Jumat (15/9) menunjukkan, nilai ekspor pada Agustus 2023, baik dari sektor migas maupun nonmigas, mencapai 22 miliar USD, naik 5,47 % dibanding bulan sebelumnya. Meski secara umum nilai ekspor turun hingga 21,21 % secara tahunan (yoy), nilai ekspor ke China meningkat 3,02 % pada Januari-Agustus tahun ini dibanding periode yang sama tahun lalu. Secara khusus, sejak 2022 ekspor nonmigas Indonesia ke China mulai didominasi besi dan baja.Pada 2022, ekspor besi dan baja mencapai 29,9 % dari total ekspor ke China. Pada Januari-Agustus 2023, ekspor besi dan baja mencapai 28,58 % dari total ekspor. Sebelumnya, ekspor ke China didominasi bahan bakar mineral yang mencapai 29,62 % pada 2021, turun menjadi 24,40 % pada 2022, dan 26 % hingga Agustus 2023.

Dalam periode yang sama, nikel dan produk turunannya juga mulai diekspor ke China. Pada 2022, proporsinyai 7,01 %. Pada Januari-Agustus 2023 meningkat menjadi 8,22 %. ”Ada peralihan struktur ekspornonmigas Indonesia ke China seiring kebijakan hilirisasi dan pembangunan smelter pengolahan bijih nikel,” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung BPS, Jakarta, Jumat. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, mengatakan, permintaan dari China itu digunakan untuk aktivitas industrinya. Oleh karena itu, program hilirisasi pemerintah perlu terus didorong karena hilirisasi digadang-gadang dapat mengubah struktur ekspor Indonesia dan saat ini hal itu mulai terlihat. ”Kalau ini konsisten selama 1-2 tahun ke depan, bisa mengubah struktur ekspor. Hilirisasi tidak hanya sampai ke smelter, tetapi juga olahan barang akhirnya harus lebih banyak lagi,” ujar Ahmad. (Yoga)

Tak dapat dimungkiri, Provinsi Sumatra Selatan merupakan salah satu wilayah penghasil kopi terbesar di Indonesia. Namun, siapa sangka komoditas perkebunan andalan Bumi Sriwijaya ini nyatanya juga masih menghadapi persoalan klasik, yakni stabilisasi harga di tingkat petani. Data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menunjukkan bahwa produksi kopi wilayah ini mencapai 206.307 ton pada 2022. Angka ini terus meningkat dari 2 tahun sebelumnya yang hanya 162.975 ton pada 2021, dan 198.945 ton pada 2020. Sejauh ini, sebanyak 12 kabupaten/kota di Sumsel telah menjadi daerah penghasil kopi, salah satunya adalah Kota Pagar Alam yang memiliki jumlah produksi sebanyak 16.375 ton pada 2022. Zulkifli, salah satu petani yang tergabung dalam Kelompok Petani Kopi Desa Bumi Agung, Kecamatan Dempo Utara, Pagar Alam, mengungkapkan bahwa rata-rata hasil produksi kopi masyarakat di wilayahnya mencapai 2 ton per hektare setiap tahunnya. Hasil produksi yang melimpah itu diikuti dengan harga yang terkerek naik mencapai Rp35.000 per kilogram (kg), bahkan sempat menyentuh Rp42.000 per kg pada tahun ini. Dia mengakui bahwa harga tersebut memang relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp21.000—Rp25.000 per kg. “Kadang di momen tertentu, seperti misalnya hari kemerdekaan harganya bisa turun drastis Rp3.000—Rp5.000. Jadi misal harga Rp38.000 per kg bisa menjadi Rp35.000 per kg,” katanya. Oleh karena itu, imbuhnya, pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi diharapkan dapat mengupayakan stabilisasi harga yang mampu membantu kesejahteraan para petani kopi di Bumi Sriwijaya. Sementara itu, Nisdiarty, Ketua Koperasi Produsen Mandiri Mitra Andalan Indonesia (MAI) Pagar Alam menjelaskan bahwa keberadaan SRG di wilayah itu sudah sejak 2012. Akan tetapi, baru beroperasional kembali pada 3 tahun belakangan ini. Menurutnya, pengaktifan kembali SRG itu kini dikelola oleh Produsen Mandiri MAI Pagar Alam, dan nilai resi gudang yang sudah tercatat saat ini mencapai Rp1,84 miliar. Di lain sisi, Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Agus Darwa mengatakan bahwa upaya untuk mendorong kemajuan kopi di Sumsel juga terus dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, imbuh Agus, perbaikan pada komoditas kopi ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel mulai dari hulu, seperti pola penanaman, pemilihan kualitas bibit sampai kepada hilir, yaitu penjualan hasil kopi.

Industri furnitur atau mebel bakal mendapat perhatian khusus dari pemerintah agar bisa bersaing dengan produk serupa yang berasal dari luar negeri. Sejumlah dukungan kebijakan pun disiapkan agar sektor tersebut mampu kembali menguasai pasar global. Keunggulan sumber daya alam sebagai bahan baku dan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia perlu dioptimalkan agar industri furnitur bisa kembali berjaya. Saat ini, ekspor furnitur Indonesia tercatat berada di posisi 17 secara global, di bawah Vietnam yang menempati posisi kedua, dan Malaysia di peringkat 12.Presiden Joko Widodo memastikan bahwa pemerintah bakal terus mendorong industri mebel dan kerajinan di Tanah Air untuk menguasai pasar di dalam negeri, sehingga tidak dikuasai oleh produk-produk impor. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mendorong agar produk-produk mebel dalam negeri dimasukkan ke dalam e-katalog. Dengan begitu, produk furnitur domestik akan lebih mudah diserap oleh belanja pemerintah pusat, daerah, hingga badan usaha milik negara atau BUMN. “Kalau kita gabung belanja APBN, APBD, maupun BUMN, belanja kita pada 2023 sudah mencapai Rp1.236 triliun. Belanja ini bukan hanya mebel, dan mebel tadi disampaikan kurang dari lebih US$1,1 miliar, artinya Rp17 triliun. besar sekali, dan banyak diisi oleh furnitur impor,” katanya saat membuka IFFINA Indonesia Meubel & Design Expo 2023, Kamis (14/9). 

Kepala Negara pun berharap para pelaku usaha mau lebih membuka diri untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan lain agar bisa bersaing. Dengan kerja sama tersebut, Presiden optimistis para pengusaha mebel di dalam negeri dapat mengambil alih pasar domestik. Anne Patricia Sutanto, Wakil Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), meminta waktu 5 tahun untuk menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor furnitur terbesar di Asia Tenggara.   Salah satu upaya yang bakal dilakukan adalah dengan menggelar pameran Indonesia International Furniture and Craft Fair (IFFINA) 2023 pada 14—27 September 2023 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang. Agenda tersebut diharapkan bisa meningkatkan nilai ekspor hingga 20% pada 2024. Adapun, Asmindo mencatat pendapatan ekspor Indonesia dari funitur dan kerajinan tangan secara global sebesar US$2,81 miliar. Sementara itu, ekspor furnitur Indonesia di Asean diketahui hanya sebesar US$196 juta pada 2022 dari potensi pasar Asean sebesar US$14,5 miliar. Pada semester pertama tahun ini, pendapatan ekspor mebel Indonesia dari pasar Asean mencapai US$1,2 miliar. Ketua Asmindo Dedy Rochimat optimistis masih banyak potensi pasar yang dapat digali, baik di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk furnitur (kode HS 94) mengalami penurunan dari US$3 miliar pada 2021 menjadi US$2,9 miliar pada 2022. Pada semester pertama 2023, nilai ekspor furnitur dan kerajinan mencapai US$1,1 miliar. Untuk mengejar target US$2,2 miliar tahun ini, Asmindo tengah menggali potensi IKN Nusantara yang disinyalir akan segera dibangun berbagai proyek, seperti hotel, apartemen, hingga perkantoran. Hal tersebut pun didukung oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta para pengusaha furnitur untuk tidak terlambat mengambil momentum dalam pembangunan ibu kota baru tersebut.

Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Ketenagalistrikan Sripeni Inten Cahyani mengatakan, pihaknya bakal merevisi dua beleid mengenai subsidi konversi sepeda motor menjadi berbasis listrik untuk meningkatkan realisasi program tersebut di tengah minimnya minat masyarakat. “Kendalanya saat ini masih mahal, kami masih menyasar kepada perorangan, sedangkan yang memiliki uang adalah korporasi. Korporasi juga memiliki kendaraan operasional, itu juga belum kami akomodasi,” katanya, Kamis (14/9). Adapun, dua beleid yang dimaksud itu adalah Peraturan Menteri ESDM No. 3/2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Sepeda Motor Listrik, serta Keputusan Menteri ESDM tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor Listrik. Kementerian ESDM mengidentifikasi biaya konversi sepeda motor listrik setelah diberi insentif sebesar Rp7 juta, yakni berkisar di angka Rp8 juta. Hanya saja, sisa biaya itu masih terbilang mahal bagi masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian ESDM sampai dengan Agustus 2023, pendaftaran konversi kendaraan roda dua baru mencapai 5.659 orang, sedangkan realisasi konversi per 16 Agustus 2023 baru mencapai 100 unit. Dari jumlah itu, sepeda motor dengan merek Honda mengambil porsi 66%, Yamaha 29%, dan tipe lainnya 5%. Adapun, sepeda motor matik sebanyak 71%, manual 26%, dan sport 3%.

JAKARTA,ID-Perbankan nasional mengaku berkomitmen besar untuk mendukung pembiayaan bagi proyek-proyek hijau rendah karbon, termasuk yang dimaksudkan untuk mengurangi tingkat polusi udara. Namun, komitmen pembiayaan atau kredit perbankan itu hanya akan "bertepuk sebelah tangan" apabila pasokan proyek-proyek hijau dari dunia usaha yang memerlukan pembiayaan dari bank masih minim seperti sekarang. Itu pula yang menyebabkan kredit hijau sejumlah bank relatif masih rendah bila dibandingkan portfolio kredit mereka secara keseluruhan, bahkan terrhadap total  portfolio kredit berkelanjutan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BRI yang Rp732,3 triliun, baru Rp799,4 triliun (10,8%) yang dikucurkan untuk portfolio hijau dan baru Rp17,7 triliun (2,4%) yang khusus untuk mengurangi polusi. Oleh karena itu, tak hanya memberikan insentif dan sejumlah kemudahan, pemerintah maupun otoritas lain pun harus terus mendorong pelaku usaha untuk memperbanyak proyek-proyek hijau, termasuk proyek yang ditujukan untuk mengurangi tingkat polusi. (Yetede)

Presiden Direktur EMLI Syah Reza mengatakan, pertumbuhan sektor pertambangan yang pesat mendongkrak permintaan pelumas di dalam negeri. Alasannya, aktivitas industri yang melemah selama pandemi berdampak kepada permintaan pelumas yang terkontraksi. “Beberapa sektor pertambangan, seperti mineral ini kan pemerintah mendorong penghiliran, tentu penghiliran ini membutuhkan kinerja yang andal dari sektor pertambangan,” katanya, Rabu (13/9). Apabila dibandingkan dengan sektor manufaktur dan lainnya, pertambangan memang memberikan porsi pangsa pasar yang tinggi. Apalagi, alat berat di sektor pertambangan memiliki peran penting dan kerap beroperasi 24 jam. “Dari satu perusahaan itu mungkin bisa menggunakan sampai 3.000—5.000 alat berat untuk batu bara, dan kontribusinya besar dari pertambangan. Belum lagi dari pertambangan mineral,” ujarnya. EMLI sendiri saat ini memiliki satu fasilitas manufaktur pelumas di Cilegon yang memproduksi berbagai pelumas untuk mesin, hydraulic, transmisi, hingga roda gigi. Distribusi pelumas tersebut disalurkan ke regional distribution center (RDC) di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

Pekerjaan rumah pemerintah untuk menyelesaikan proyek strategis nasional atau PSN di sektor energi masih menumpuk seiring dengan beragam persoalan yang silih berganti berdatangan. Butuh upaya terobosan untuk memastikan sejumlah proyek yang menyangkut hajat hidup masyarakat tersebut bisa tuntas tepat waktu. Di fasilitas pengolahan minyak mentah, pemerintah masih belum bisa memastikan penyelesaian proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban yang masuk ke dalam PSN, karena PT Pertamina (Persero) tidak kunjung mengunci keputusan akhir investasi atau final investment decision (FID) dari mitra asal Rusia, yakni Rosneft Singapore Pte. Ltd. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan bahwa Pertamina masih terus berkoordinasi untuk menyelesaikan FiD megaproyek kilang senilai US$13,5 miliar tersebut. Persoalan menjerat proyek GRR Tuban setelah Rosneft terkena sanksi imbas dari ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, sehingga membuat keputusan FID beberapa kali diundur. Wahyu menjelaskan bahwa proyek tersebut belum bisa ditender karena sumber pembiayaan untuk membangun proyek tersebut belum jelas. Meski begitu, pemerintah memastikan bahwa sudah tidak ada persoalan dengan lahan, sehingga bisa menjadi modal pengerjaan proyek tersebut. 

Menyiasati masalah itu, PT Kilang Pertamina Internasional sebenarnya telah mengajukan opsi penambahan mitra kerja strategis baru untuk percepatan proyek GRR Tuban kepada rekanan bisnis mereka, Rosneft Singapore Pte Ltd. Hermansyah Y. Nasroen, Corporate Secretary Kilang Pertamina Internasional, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melaksanakan prakualifikasi engineering, procurement, and construction (EPC) untuk proses FID. “RDMP Balikpapan akan menggunakan pendanaan dari equity dan project financing. Untuk project financing, Pertamina sudah melakukan closing dengan mendapatkan pendanaan dari export credit agencies dan commercial bank,” katanya. Menteri ESDM Arifin Tasrif di tempat yang berbeda mengatakan bahwa pemerintah hingga kini masih mencari investor yang mau menggarap proyek penghiliran batu bara menjadi DME. Investor yang disasar pun harus memiliki teknologi dan pendanaan untuk proyek itu. Pada kesempatan lain, PTBA pernah menyampaikan sedang melakukan negosiasi dengan investor asal China untuk menggarap proyek gasifikasi batu bara menjadi DME menggantikan posisi Air Products. Direktur Utama PTBA Arsal Ismail menuturkan, pihaknya tengah melakukan negosiasi dengan perusahaan asal China untuk proyek gasifikasi batu bara.   Sementara itu, proposal pengajuan PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum untuk mendorong kembali Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah fase 1 & 2, Kalimantan Barat, masuk kembali ke dalam PSN belum sampai ke meja Presiden Joko Widodo. Wahyu Utomo mengatakan bahwa timnya sedang mengevaluasi kembali permohonan yang sudah diajukan Inalum beberapa waktu lalu.

Presiden Joko Widodo bersungguh-sungguh ingin menjadikan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara sebagai legasinya dengan memasukkan ibu kota baru tersebut ke dalam daftar proyek prioritas pada tahun depan. Berdasarkan Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) No. 52/2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Presiden Jokowi menetapkan ada 44 proyek prioritas dalam RKP tahun 2024. Salah satu proyek yang menjadi prioritas tersebut adalah pembangunan IKN Nusantara. Pemerintah saat ini terus berupaya untuk bisa menggelar upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN Nusantara pada 2024. Untuk mengejar target tersebut, pembangunan sejumlah infrastruktur sudah mulai dilaksanakan. Kepala Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H. Sumadilaga mengatakan bahwa pembangunan fase satu ibu kota baru itu secara umum telah mencapai 43%. Selain itu, dia membeberkan bahwa investor swasta juga akan segera merealisasikan pembangunan proyek di IKN Nusantara dalam waktu dekat. Hal tersebut diamini oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Agung Wicaksono. Dia mengatakan bahwa sejumlah investor swasta akan melaksanakan groundbreaking proyek di IKN Nusantara mulai pekan depan. Para investor swasta yang dimaksud antara lain bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Aguan hingga pendiri Salim Group Anthony Salim. Dia menjelaskan bahwa sejumlah proyek yang mulai akan dibangun pada pertengahan September 2023 mencakup sektor mixed use development, mulai dari pusat perbelanjaan, mal, rumah sakit, pusat olahraga, hingga hotel. Dalam pertemuannya bersama Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron yang digelar di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada 9 September 2023 lalu, Presiden menyampaikan ada empat rencana investasi yang bakal dijalankan Prancis di Indonesia, khususnya dalam pengembangan proyek IKN. Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mempercepat pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektare di IKN Nusantara. “Kami akan inagurasikan pada 17 Agustus 2024,” kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin di Jakarta, Rabu (13/9).

Harapan mencapai kemandirian di sektor petrokimia kembali mencuat seiring dengan lancarnya progres pembangunan megaproyek yang digarap oleh PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten. Keberadaan fasilitas tersebut diyakini bisa mengurangi impor Indonesia untuk sejumlah produk petrokimia. Fasilitas produksi petrokimia yang digarap oleh perusahaan asal Korea Selatan dengan investasi mencapai Rp60 triliun tersebut diproyeksikan mampu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku plastik. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa megaproyek yang digarap Lotte Chemical Indonesia ditujukan sebagai substitusi impor, karena 70% produk yang dihasilkan dari fasilitas tersebut akan dilempar ke pasar domestik, sedangkan 30% sisanya dilepas ke pasar global. Fasilitas tersebut pun diharapkan mampu menciptakan efek domino bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja. Untuk diketahui, nilai realisasi investasi proyek tersebut hingga bulan ini telah mencapai Rp35,64 triliun atau sekitar 60,9% dari total nilai rencana investasi sebesar Rp59,36 triliun. Progres pembangunan engineering, procurement, and construction (EPC) fasilitas tersebut juga diketahui telah mencapai 73,4%, dengan serapan 13.406 tenaga kerja pada tahap konstruksi. Presiden Joko Widodo yang mengunjungi fasilitas tersebut juga menyampaikan bahwa progres pengerjaan proyek tersebut cukup menggembirakan, karena naik signifikan dibandingkan dengan pada Februari tahun ini di mana perkembangan EPC-nya baru 38%. “Proyek ini sudah dimulai sejak 2020, dan akan selesai pada Maret 2025. Progresnya sudah sangat bagus, sudah selesai 73%. Proyek ini juga menyangkut investasi yang sangat besar, kira-kira Rp60 triliun atau US$3,9 miliar,” katanya. Kepala Negara memastikan bahwa pada Maret 2025 Lotte Chemical Indonesia akan melaksanakan commissioning atau kegiatan pengujian, sehingga proyek tersebut bisa langsung berproduksi. Deputi Bidang Hilirisasi Investasi Strategis Kementerian Investasi Heldy Satrya Putera pun mengamini bahwa kegiatan dari megaproyek itu bakal menguatkan struktur industri petrokimia di dalam negeri. Dia menjabarkan bahwa jumlah tenaga kerja yang diserap pada saat konstruksi mencapai 13.000 orang dari dalam negeri, dan 500 orang merupakan tenaga kerja asing. “Jika melihat dari harga energi yang naik, maka yang akan terimbas adalah emiten petrokimia, salah satunya PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. yang lumayan terkena dampak seperti tahun lalu,” kata Equity Analyst Research Panin Sekuritas Felix Darmawan beberapa waktu lalu. Direktur Legal & External Affairs TPIA, Edi Rivai mengatakan bahwa gempuran impor produk kimia yang mencakup plastik telah menghambat pertumbuhan industri. Adapun, nilai impor produk tersebut mencapai US$10 miliar dengan volume 10 juta ton per tahun.