Industri lainnya
( 1875 )Hilirisasi Musiman Bisa Gagalkan RI Maju
Inkonsistensi kebijakan hilirisasi sebagai bagian dari
industrialisasi akan membuyarkan mimpi Indonesia menjadi negara maju.
Pengalaman menunjukkan, pergantian rezim selama 30 tahun terakhir selalu
berdampak pada kebijakan teknokratis jangka panjang, termasuk industrialisasi
yang merupakan kunci mencapai kemajuan. ”Hilirisasi bagus. Tapi, yang saya
khawatirkan, (pengalaman) dalam industri itu, minim konsistensi. Perlu komitmen
dari pemerintah berikutnya. Sejarah kita menunjukkan, gonta-ganti (kebijakan)
terus,” kata Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Teguh Dartanto dalam paparanya
pada sesi ke-2 Indonesia Mining Summit 2023 di Badung, Bali, Selasa (10/10).
Urusan konsistensi kebijakan industrialisasi pemerintah
tersebut menjadi perhatian sekaligus harapan yang mencuat pada pertemuan
tersebut. Acara kolaborasi antara Indonesian Mining Association (IMA) dan harian
Kompas itu mengusung tema ”Sustainable Downstream”. Sekitar 400 pemimpin dan
perwakilan industri pertambangan nasional hadir dalam kesempatan itu. Menteri PPN
/Kepala Bapenas Suharso Monoarfa mengakui, selama ini Indonesia terlalu terlena
menjalankan hilirisasi yang sebatas mengolah komoditas menjadi bentuk setengah
jadi. ”Kita seharusnya bisa mengembangkan produk-produk turunan. Kebertautan
hulu-hilir ini yang akan terus kita kejar,” kata Suharso. (Yoga)
Dilema Hilirisasi di Era Transisi Energi
Indonesia masih meniti langkah untuk mewujudkan hilirisasi
atau industrialisasi tambang yang lebih utuh dari hulu ke hilir. Konsekuensinya,
dibutuhkan jaminan pasokan energi terjangkau yang sejauh ini baru bisa didapat
dari tenaga batubara.Pengembangan energi terbarukan yang terjangkau dan ”menghijaukan”
batubara menjadi tantangan besar mewujudkan cita-cita tersebut. Sampai saat
ini, batubara masih menjadi sumber energi utama di sektor pembangkit listrik di
Indonesia. Berdasarkan data Kementerian ESDM untuk tahun 2022, batubara berperan
67,21 % dalam bauran energi primer pembangkit listrik di Indonesia. Angka itu
naik dari 2021 di 66,01 %. Adapun porsi energi baru dan terbarukan di 2022
sebesar 14,11 % atau naik dari 2021 yang 13,65 %.
Menurut Ketua Umum Indonesian Mining Association (IMA)
Rachmat Makkasau, komitmen menekan emisi karbon lewat sektor pembangkit listrik
itu akan semakin menantang seiring dengan kebutuhan konsumsi yang tinggi di sektor
industri. Apalagi, Indonesia sedang menggenjot industrialisasi tambang yang
lebih utuh dari hulu ke hilir, yang otomatis akan ikut menyumbang kenaikan
emisi karbon. ”Dengan meningkatnya industrialisasi itu, konsekuensinya adalah
peningkatan power. Kita pasti akan membutuhkan banyak energi. Pemerintah dan
industri harus sama-sama memikirkan bagaimana batubara tetap bisa dipakai,
tetapi dengan emisi yang ditekan,” katanya dalam acara Indonesia Mining Summit
(IMS) yang digelar IMA bersama harian Kompas di Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa
(10/10). (Yoga)
PLN Mulai Produksi Hidrogen Hijau
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mulai memproduksi hidrogen hijau dari Green Hydrogen Plant yang diresmikan pada Senin (9/10/2023) di kawasan PLTU Muara Karang, Jakarta. Dengan kapasitas produksi hidrogen hijau 51 ton per tahun saat ini, menurut Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, pengembangan hidrogen hijau berikutnya bakal diterapkan pada sejumlah PLTU milik PLN. (Yoga)
Segera Realisasikan Manfaat Hilirisasi Nikel
Cadangan logam nikel dalam negeri semakin menipis di tengah pengembangan
hilirisasi tambang yang masif. Indonesia berkejaran dengan waktu untuk mengejar
manfaat hilirisasi sebesar-besarnya yang saat ini belum sepenuhnya ”menetes”
hingga lapis masyarakat terbawah. Pengembangan kapasitas SDM jadi tantangan terbesar
untuk mewujudkan hilirisasi yang berkelanjutan. Berdasarkan data BPS,
persentase penduduk miskin di daerah-daerah pertambangan masih di atas
persentase penduduk miskin nasional yang pada 2022 mencapai 9,57 % total
populasi. Sebagai contoh, produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita di
Kabupaten Morowali, Sulteng, sebagai sentra nikel nasional adalah Rp 831,8 juta,
tertinggi di antara 13 kabupaten/kota penghasil tambang lainnya. Namun, tingkat
kemiskinan di Morowali masih terhitung tinggi, yakni 12,58 % dari total
populasi, di atas rata-rata nasional.
Menurut Kepala Center of Trade Industry and Investment di
Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho,
faktor yang memunculkan ketimpangan itu adalah minimnya suplai tenaga kerja
lokal untuk memenuhi kebutuhan industri. Hilirisasi di sektor pertambangan
umumnya bersifat padat teknologi sehingga membutuhkan suplai tenaga kerja
dengan keterampilan yang tinggi pula. ”Kuncinya, bagaimana kita bisa
menghadirkan suplai tenaga kerja lokal dengan skill yang sesuai dengan
permintaan dari investasi yang masuk,” kata Andry, Senin (9/10). Menurut dia,
Indonesia berkejaran dengan waktu, cadangan nikel di dalam negeri semakin
menipis seiring masifnya eksplorasi tambang dan hilirisasi. Berdasarkan data
Indonesian Mining Association (IMA), umur cadangan nikel berdasarkan bijih
produksi per tahun hanya tersisa 20 tahun. (Yoga)
Industri Nikel Perlu Libatkan SDM Lokal
Terseret Turun Harga Logam Industri
Kontribusi Minim, Industri Maritim Butuh Strategi Khusus
Kontribusi industri maritim terhadap perekonomian nasional
masih belum optimal. Pemanfaatan potensi besar sumber daya maritim Indonesia
membutuhkan strategi dan langkah konkret di tengah tantangan perubahan iklim. Menko
Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, akhir pekan lalu,
mengemukakan, perubahan iklim akan menjadi persoalan global ke depan. Oleh
karena itu, pendekatan ekonomi biru harus menjadi arus utama pembangunan sektor
maritim di Indonesia. Pada 2021, kontribusi PDB kemaritiman terhadap PDB
nasional hanya 7,6 %, sedangkan pertumbuhan sektor kemaritiman hanya 2,04 %
atau di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang 3,69 5.
Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia
rata-rata 5 %. Pada triwulan II (April-Juni) 2023, ekonomi Indonesia tumbuh 5,2
% atau di bawah China yang 6,3 %. Upaya mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai
6 % pada tahun 2027 membutuhkan geliat ekonomi yang lebih kompleks, antara lain
lewat hili risasi sumber daya maritim. Dengan potensi besar, industri
pengolahan maritim di Indonesia tercatat hanya berkontribusi 4,17 %. Industri
pembuatan, pemeliharaan, dan jasa perbaikan kapal hanya 0,74 %, sedangkan jasa
konstruksi maritim hanya 1,2 %. Sementara, sektor perikanan dan budidaya maritim
memberi kontribusi 29,11 % dan sumber daya energi maritim 21,98 %.
”Indonesia tidak lagi mengandalkan komoditas mentah. Hilirisasi
mendorong investasi lebih berkualitas dan industri hilir di Indonesia timur,”
kata Luhut dalam Seminar Nasional Kemaritiman ”Pembangunan Negara Kepulauan Berwawasan
Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045,” dalam rangka memperingati
Hari Maritim Nasional Ke-59, yang diselenggarakan Kemenko Bidang Maritim dan
Investasi, Jumat (29/9). Luhut menambahkan, perekonomian daerah dinilai terus
tumbuh pasca penerapan hilirisasi. Peningkatan nilai tambah sumber daya alam
dan jasa kemaritiman akan terus dilakukan. Hilirisasi diharapkan tidak hanya meningkatkan
nilai ekonomi dan transfer teknologi, tetapi juga sumber daya manusia. (Yoga)
RI Perlu Setahap Lebih Maju dari Hilirisasi
Indonesia perlu setahap lebih maju dari program
hilirisasi mineral tambang di dalam negeri, yaitu industrialisasi. Hanya
dengan industrialisasi, semua produk hilirisasi mineral bisa terserap dan terjadi
peningkatan nilai tambah yang lebih optimal. Sejumlah pekerjaan rumah perlu diselesaikan
untuk menuju tahap industrialisasi tersebut. Demikian benang merah
diskusi ”Kesiapan Industri Pendukung dalam Menyerap Produk Hilirisasi”, Selasa (3/10) di
Jakarta, yang diselenggarakan harian Kompas dan Indonesian Mining Association
(IMA). Narasumber diskusi adalah Staf Ahli Menteri ESDM Irwandy Arif, Wakil
Ketua IMA Ezra Sibarani, Ketua Komite Tetap Mineral dan Batubara Kadin Indonesia A Rizqi
Darsono, dan CEO PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Alexander Barus.
Irwandy menyampaikan, dalam mendukung
hilirisasi, Kementerian ESDM terus melakukan optimalisasi
peningkatan mineral dan batubara di Indonesia. Setelah itu, agar sampai ke tahap
industrialisasi, ada pekerjaan rumah bersama Kementerian ESDM dengan Kemenperin. ”Harus ada
kebijakan bersama (terpadu) agar industri hilir di bawah Kementerian ESDM dan smelter-smelter
independen berjalan baik. Pengawasannya harus dilakukan bersama. Di Kementerian ESDM, setiap
komoditas sudah memiliki pohon industri sampai ke hilir,” kata Irwandy. Ezra menambahkan,
menghubungkan hilirisasi mineral dengan industrialisasi jadi pekerjaan rumah bersama
antar seluruh pemangku kepentingan. Menurut dia, harus ada keselarasan
antara pemerintah dan pelaku usaha dalam hal kebijakan, grand strategy, pembukaan pintu
investasi, dan komunikasi yang terjalin baik. (Yoga)
MAGNET LEASING PIKAT ASING
Industri pembiayaan di Tanah Air sedang bersiap lepas landas. Saat kinerja pembiayaan bangkit dari kontraksi selama pandemi Covid-19, investor asing terus menunjukkan minat pada perusahaan multifinance di dalam negeri. Terbaru, PT Home Credit Indonesia (Home Credit) resmi diakuisisi oleh konsorsium yang terafiliasi dengan Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) asal Jepang, setelah proses berjalan sejak November 2022. Perkiraan nilai akuisisi yang disepakati sekitar 209 juta euro atau Rp3,4 triliun. Bank of Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) asal Thailand--anggota strategis MUFG— PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (Adira Finance), dan mitra lokal menjadi pemegang saham baru dengan komposisi masing-masing 75%, 10%, dan 15%. Home Credit Indonesia sebelumnya merupakan perusahaan patungan antara grup Home Credit B.V asal Republik Ceko dengan PT SL TRIO. Berdiri di Indonesia sejak 2013, perusahaan melayani pembiayaan belanja online dan offline, termasuk untuk peralatan rumah tangga, peralatan elektronik, dan furnitur. Direktur Strategi Aliansi Bisnis Adira Finance Jin Yoshida mengatakakan akuisisi itu dapat memperkuat franchise Grup MUFG di Indonesia dan membangun sinergi antara Home Credit, Bank Danamon, dan Adira Finance. Bahkan, menurut dokumen Roadmap Perusahaan Pembiayaan Indonesia 2023-2027 yang disusun Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih terdapat peluang 18 grup perusahaan pembiayaan yang memiliki pemegang saham sama, untuk dapat melakukan aksi korporasi berupa merger, akuisisi, dan konsolidasi. KB Kookmin Card Corp, perusahaan kartu kredit asal Korea Selatan, mengakuisisi 80% saham PT Finansia Multi Finance senilai 94,9 miliar won atau Rp1,1 triliun pada November 2019. Finansia Finance kemudian berubah nama menjadi KreditPlus. Ketua APPI Suwandi Wiratno melihat investor asing, baik yang sudah maupun akan mengakuisisi, mengincar bisnis pembiayaan ritel atau multiguna, seperti pembiayaan sepeda motor dan mobil, serta barang elekronik. Alasannya adalah pembiayaan ritel memiliki peluang lebar mengingat Indonesia akan memasuki bonus demografi pada 2030. Saat itu, akan ada lebih banyak penduduk usia produktif yang membutuhkan kendaraan. Saat ini pasar multifinance dipimpin oleh tiga pemain besar, yakni Astra Group (termasuk FIF, Astra Sedaya Finance, Toyota Astra Financial Service), Adira Finance, dan Mandiri Tunas Finance, berdasarkan data Sucor Sekuritas dan OJK. Pangsa pasar ketiganya masing-masing 25,8%, 6,5%, dan 5,9% pada semester I/2023. Analis Sukor Sekuritas Yoga Ahmad Gifari mengatakan penetrasi pembiayaan multifinance yang lebih rendah dan prospek besar penjualan otomotif telah menarik minat investor asing mengakuisisi multifinance di Indonesia.
Memperkuat Ekuitas Industri Pembiayaan
Pertumbuhan industri perusahaan pembiayaan kian menunjukkan tren pemulihan dari dampak pandemi Covid-19 meskipun masih dihadapkan pada tantangan peningkatan risiko kredit yang dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global. Kondisi pemulihan ini diperlihatkan dari jumlah pendanaan perusahaan pembiayaan yang perlahan tapi pasti meningkat sejak pandemi berakhir. Untuk memanfaatkan momentum ini, Otoritas Jasa Keuangan telah menekankan arah pengembangan jangka pendek perusahaan pembiayaan pascapandemi untuk mengoptimalkan peran multifinance dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi. Adapun arah pengembangan struktural ditujukan untuk memperkuat industri perusahaan pembiayaan agar memiliki daya tahan lebih baik, berdaya saing lebih tinggi, dan memiliki kontribusi lebih optimal terhadap perekonomian. Peningkatan daya saing ini mencakup program memperkuat permodalan dan akselerasi konsolidasi industri yang ditargetkan dilaksanakan pada 2025. Salah satu peluang penguatan ketahanan industri perusahaan pembiayaan adalah dengan melakukan sinergi melalui strategi penggabungan usaha, pengambilalihan, dan melakukan konsolidasi. Upaya penguatan industri pembiayaan terkini kali ini datang dari proses akuisisi perusahaan pembiayaan PT Home Credit Indonesia yang telah rampung oleh Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) dan PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF), Selasa (3/10). MUFG melalui Bank of Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) dan Adira Finance sepakat mengakuisisi Home Credit dengan nilai akuisisi sebesar EUR209 juta atau setara Rp3,4 triliun. Perusahaan berharap transaksi ini dapat membuka kunci sinergi yang signifikan dalam ekosistem Home Credit dan MUFG, menggerakkan bisnis Home Credit, dan memfasilitasi akses pembiayaan yang lebih luas bagi konsumen. Selain itu, pandemi Covid-19 juga seakan telah menuntut perusahaan pembiayaan untuk sadar IT dan segera mereset ulang strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Adanya pembatasan kegiatan masyarakat telah menyebabkan akselerasi transformasi proses penyaluran dan penagihan pembiayaan yang menghendaki pemanfaatan teknologi informasi. Perubahan proses bisnis ini, tentu saja menggaris bawahi kebutuhan investasi yang besar.
Pilihan Editor
-
Lampu Kuning Ekspor Indonesia
11 Feb 2020









